Pelaksanaan UU Desa akan gunakan pola PNPM Mandiri Perdesaan

Mendagri Gamawan Fauzi MedanBisnis - Padang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyerukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendukung pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa. UU itu dibuat untuk membantu desa mengurangi kemiskinan. "Sedangkan untuk Sumbar, kami harapkan program itu dapat menyatu dengan sistem pemerintahan nagari. Karena sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara desa dan nagari, hanya masalah sebutan saja,"...

Baca Selanjutnya

UU Desa disoal oleh lembaga adat di Minangkabau

Padang, Padek—Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar masih terus menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan, LKAAM mengancam jika aspirasi tidak diterima, akan mengajukan judicial review (peninjauan kembali) UU yang disahkan akhir Desember 2013 itu. Setelah UU itu disahkan dan disosialisasikan, LKAAM Provinsi bersama LKAAM Kabupaten/Kota di Sumbar melakukan pengkajian historis tentang bagaimana hidup banagari dan bagaimana hidup berdesa. Hasil plenonya, diteken 14 dari 18 LKAAM...

Baca Selanjutnya

Aparat Desa Sambut Baik Implementasi UU Desa

Illustrasi Perangkat Desa TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua I Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kabupaten Lebak, Banten, Alex Santosa menyambut baik pemberlakuan UU Desa yang telah disahkan oleh DPR RI. “Alhamdulillah, kami menyambut baik UU untuk Desa ini, karena dana yang dianggarkan melalui undang-undang tersebut bisa dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, diantaranya untuk infrastruktur desa seperti jalan desa, listrik,...

Baca Selanjutnya

Direncanakan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sebagai aturan pelaksana UU Desa selesai Mei 2014

Mendagri - Gamawan Fauzi Yogyakarta (ANTARA News)- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk melandasi pelaksanaan Undang-Undang Desa akan selesai pada Mei 2014. "Kami saat ini masih bekerja. Kami usahakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bulan Mei sudah selesai," kata Gamawan seusai mendampingi Presiden dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi...

Baca Selanjutnya

Kelola Anggaran Rp 1 Miliar, Presiden SBY Janji Tingkatkan Kemampuan Kepala Desa

Presiden SBY Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dalam setiap kunjungannya ke desa-desa nampak perubahan yang semakin baik kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, Presiden menyampaikan terima kasih kepada para kepala desa yang tlah memajukan kehidupan di desa dan kelurahannya. Saat membuka Rakernas II dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintahan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di...

Baca Selanjutnya

Presiden SBY buka Rakernas Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)

Presiden SBY Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (24/3) siang ini akan membuka Rakernas II Dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintahan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jogja Expo Center Yogyakart a . Rakernas Apdesi II ini akan dirangkai dengan seminar nasional bertajuk "Dari Desa Untuk Indonesia". Ketua Panitia Rakernas Apdesi II Sukro Nur Harjono, di Yogyakarta, Minggu (23/3)...

Baca Selanjutnya

Pertumbuhan penduduk Indonesia perlu dikendalikan

Fasli Jalal - Kepala BKKBN Banda Aceh - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal menyatakan pertumbuhan penduduk Indonesia perlu dikendalikan dengan baik agar tidak berakibat munculnya masalah sosial dan ekonomi. "Pertambahan penduduk yang tidak memiliki keterampilan kerja akan mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu pasar utama bagi produk-produk asing dan pasar lapangan kerja bagi tenaga asing," kata...

Baca Selanjutnya