Kemendesa akan Tambah 18 Ribu Pendamping Desa Baru

Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PTT, Ahmad Erani Yustika REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT) segera membuka rekrutmen pendamping desa pada April mendatang. Rekrutmen memberi peluang kepada 18 ribu calon pendamping desa baru. Baca juga Kemendesa Belum Putuskan Nasib Pendamping PNPM Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat...

Baca Selanjutnya

Penyaluran Dana Desa Tahap I Baru Rp 7 Triliun

ilustrasi JAKARTA. Pemerintah pusat akhirnya merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa pada 29 Maret 2016. Namun, realisasi penyaluran tersebut masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 25% dari target penyaluran tahap pertama dan baru 15% dari pagu dana desa tahun ini. Direktur Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Boediarso Teguh Widodo mengatakan, pihaknya telah melakukan penyaluran...

Baca Selanjutnya

Terkendala Aturan, Pencarian Dana Desa Diundur

Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk membangun bangsa mulai dari desa. Maka tak ayal, pemerintah menggelontorkan dana hampir Rp1 miliar per desa agar ekonomi daerah bisa berkembang. Namun begitu, dana yang diharapkan masyarakat belum juga kunjung cair. Menurut Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes...

Baca Selanjutnya

Soal Status Kontrak Pendamping Desa Eks PNPM, Ini Penjelasan Kemendes

Dirjen PPM Ahmad Erani Yustika Jakarta - Ribuan tenaga pendamping dana desa eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) mengeluhkan proses rekrutmen yang dinilai tak transparan. Selain itu, pendamping dana desa eks PNPM ini terancam tak diputus kontraknya jika tak lolos seleksi. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) Ahmad Erani Yustika menjelaskan...

Baca Selanjutnya

Per 1 April, Rekam dan Cetak KTP El Bisa Dimana Saja

Ditjen Dukcapil Kemendagri,  Zudan Arif Fakrulloh JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan memberlakukan kebijakan soal perekaman KTP elektronik. Mulai mulai 1 April 2016 masyarakat bisa melakukan perekaman dan percetakan KTP el di luar wilayah domisilinya. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif...

Baca Selanjutnya

Pemilihan Lewat E-voting dan E-rekapitulasi Harus Berawal di Pilkades

ilustrasi JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan kajian penyelenggaraan e-voting dan e-rekapitulasi untuk pemilihan umum. Namun konsep tersebut sebaiknya digagas terlebih dahulu pada tingkat pilkades. Kapuslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Syabnikmat Nizam mengatakan, penyelenggaraan e-voting dan e-rekapitulasi ini bisa menjadi...

Baca Selanjutnya

Cek Identitas, Buka Saja Laman Resmi Dukcapil, Bukan Aplikasi CEK KTP

ilustrasi JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka layanan cek KTP melalui website resminya di http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/. Dengan memasukan nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat bisa melihat data kependudukan mereka sesuai dengan KTP masing-masing. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pengecekan NIK tersebut bisa dilihat hanya melalui website. Aplikasi...

Baca Selanjutnya

Sekdes di Kabupaten Mojokerto Yang Berijazah SMA Terancam Pensiun Dini

ilustrasi MAJA mojokerto | Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Mojokerto yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terancam pensiun Dini. Sebab banyak Sekdes yang bersatus PNS, namun hanya berijazah SMA sederajat. Kalau memang Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerapkan rasionalisasi PNS sesuai instruksi Menteri PAN-RB, maka mungkin tidak mungkin banyak Sekdes yang pensiun dini.  Baca juga : Sekdes siap ajukan pensiun dini Susantoso...

Baca Selanjutnya

Mendagri Ingatkan Pendamping Desa Harus Warga Lokal

Mendagri Tjahyo Kumolo JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan agar pendamping desa harus dari masyarakat setempat. Sebab, mereka harus lebih memahami kondisi wilayah baik dari segi budaya, agama, kebiasaan, dan adat istiadat. Tjahjo menjelaskan, pendamping desa ini bertanggung jawab terhadap perangkat desa, khususnya bagaimana pemerintah desa bisa memahami tugas yang diemban. “Belum tentu ada desa...

Baca Selanjutnya

Kades Keluhkan Kinerja Petugas Pendamping Desa

ilustrasi Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kinerja petugas pendamping desa yang belum maksimal dikeluhkan oleh perangkat desa. Akibatnya pihak desa lebih banyak kerja sendirian dalam upaya penggunaan dana desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat. Salah satu keluhan tentang petugas pendamping desa disuarakan oleh Kepala Desa Banyusoco, Kecamatan Playen Sutiyono. Menurut dia, keberadaan petugas itu kurang maksimal dalam menjalankan perannya,...

Baca Selanjutnya