Moratorium Penerimaan PNS Bukan "Momok"

BANTEN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada masyarakat, untuk melihat moratorium CPNS yang akan dilaksanakan pemerintah ini bukan sebagai momok yang menakutkan. "Moratorium itu memikirkan kembali sebuah kebijakan apakah layak, bisa diteruskan atau tidak?"  ujarnya menjawab wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Jumat (31/10) Dikatakan lebih...

Baca Selanjutnya

Dana Desa Sebagai Solusi Urbanisasi

ilustrasi Oleh Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan* Rancangan APBN (R-APBN) 2015 yang disampaikan oleh Presiden SBY kepada DPR, telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp9,06 triliun. Alokasi tersebut tercantum di dalam postur alokasi Transfer ke Daerah; Rp630,9 triliun bersama dengan komponen Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK); Rp509,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Papua, Papua Barat dan NAD); Rp16,5...

Baca Selanjutnya

Moratorium Tidak Pengaruhi Alokasi Belanja Pegawai

PNS Jakarta, 31/10/2014 MoF (Fiscal) News - Moratorium PNS yang direncakan akan dilakukan mulai tahun depan, tidak akan membawa pengaruh yang drastis pada sisi anggaran pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, moratorium sifatnya hanya menahan penambahan jumlah pegawai. Sementara posisi gaji pegawai tiap tahun akan tetap mengalami penyesuaian mengikuti inflasi. “Moratorium artinya tidak menambah jumlah yang...

Baca Selanjutnya

Ini beda Kartu Keluarga Produktif dengan BPJS

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Jakarta - Pemerintah mengeluarkan program Kartu Keluarga Produktif yang terdiri dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Lalu apa bedanya dengan kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? "BPJS penyelenggaranya, Jaminan Kesehatan Nasional sistemnya, diberikan melalui kartu ini. Jadi ini satu kesatuan," kata Menteri...

Baca Selanjutnya