Pemerintah Perpanjang PPKM Skala Mikro 23 Februari sampai 8 Maret 2021

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali hingga dua minggu ke depan. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021."Perpanjangan waktu diputuskan untuk dua minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021," kata Airlangga dalam konferensi pers...

Baca Selanjutnya

59 RT di Mojokerto Terapkan PPKM Mikro, Dilarang Isolasi Mandiri!

www.kemlagi.desa.id - Penerapan PPKM Mikro Covid-19 mulai diberlakukan serentak di 59 Rukun Tetangga (RT)  wilayah Polres Mojokerto, Jawa Timur. Selama penerapan, masyarakat terkonfirmasi covid-19 dilarang isolasi mandiri! Sebanyak 59 RT yang menerapkan PPKM skala mikro tersebar di 14 kecamatan. Semua RT tersebut tergolong zona kuning,  yakni masing-masing dua RT di Kecamatan Puri dan Mojoanyar. Sisanya tersebar di beberapa kecamatan. Penerapan...

Baca Selanjutnya

PUJI SDGS DESA, PBB APRESIASI LANGKAH GUS MENTERI TEKAN LAJU URBANISASI

Abd. Halim Iskandar - Menteri Desa PPDT dan Transmigrasiwww.kemlagi.desa.id - Koordinator Residen Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/ United Nation Resident Coordinator, Valerie Juliand mengapresiasi langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang memberikan perhatian signifikan terhadap isu Sustainable Development Goals (SDGs). Ia memuji langkah Abdul Halim Iskandar yang melokalkan SDGs...

Baca Selanjutnya

Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, Pemprov Jatim Tunjuk Pelaksana Harian

ilustraaiwww.kemlagi.desa.id - Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 lalu ditunda. Dari sebelumnya akan dilantik pada 17 Februari diperkirakan dilantik pada akhir bulan.Jempin Marbun Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah PemerintahProvinsi Jatim menyatakan itu. Keputusan mengenai penundaan itu, kata Jempin, disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (15/2/2021). Dirjen...

Baca Selanjutnya

Ada perpres baru, ini sanksi jika menolak vaksinasi Covid-19

ilustrasiwww.kemlagi.desa.id - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan VAksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19, dimana orang yang ditetapkan sebagai...

Baca Selanjutnya