Mendes Minta Kades Tidak Terprovokasi Isu

Menteri Desa Marwan Jafar saat petik jeruk di Malang MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyatakan masih mengkaji usulan penambahan pendamping desa untuk mengawasi penggunaan dana desa. Meski demikian, ia meminta seluruh kepala desa tetap fokus bekerja membangun daerahnya masing-masing. Terkait rencana penambahan pendamping desa untuk mengawasi penggunaan dana desa, koordinasi...

Baca Selanjutnya

Mendagri Minta Program Desa Tak Serahkan Ke Pemborong

Mendagri dalam suatu acara JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar program dana desa jangan diserahkan kepada pihak investor (pemborong). Sebaiknya perangkat desa bisa mengagendakan kegiatan padat karya agar lebih mensejahterakan masyarakat. Dia mengatakan, jika metode yang dipakai adalah padat karya, uang program dana desa akan berputar ke masyarakat desa. Namun, bukan berarti menggunakan cara kerja bakti...

Baca Selanjutnya

Kinerja Pendamping Desa, Kades: Mereka malah "tolah-toleh" bingung

Ribuan peserta calon tenaga pendamping desa mengikuti tes perekrutan Metrotvnews.com, Surabaya: Kerja pendamping desa yang direkrut Pemerintah Provinsi Jawa Timur dianggap tak memuaskan. Sebagian besar pendamping desa ternyata tak membantu kepala desa terkait administrasi Dana Desa 2015. Idam Kholiq, Kepala Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, mengatakan pendamping desa merupakan orang baru. Ternyata, orang yang...

Baca Selanjutnya

Khofifah, Dulu Jual Es Lilin Sekarang Jadi Menteri

Mensos Khofifah Indar Parawansa VIVA.co.id - Banyak orang tahu Khofifah Indar Parawansa adalah seorang menteri. Tapi sedikit yang tahu seperti apa proses panjang yang ia jalani untuk mencapai predikat orang penting di pemerintahan. Dia pernah menjual es lilin untuk sampai ke posisi itu. Khofifah menceritakan kisah hidupnya itu di hadapan ratusan anak yatim pada rangkaian Hari Ulang Tahun Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana...

Baca Selanjutnya

BPKP Telaah Dana Desa Setiap 3 Bulan

logo BPKP JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan melakukan penelaahan penggunaan dan pelaporan dana desa setiap tiga bulan sekali sebagai bagian dari upaya tertib administrasi.  Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan proses penelaahan atau review setiap tiga bulan itu baru pertama kali dilakukan. Tahun lalu, ketika dana desa digelontorkan untuk pertama kali, BPKP hanya melakukan penelaahan secara terbatas...

Baca Selanjutnya

Demonstrasi Rekrutmen Pendamping Dana Desa

Istana menerima perwaklan demonstran Liputan6.com, Jakarta -Istana menerima 15 orang perwakilan dari Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat yang demonstrasi di depan Istana Kepresidenan. Massa, yang menuntut transparan dalam melakukan rekrutmen petugas pendamping dana desa diterima Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pantauan Liputan6.com, pendemo yang berjumlah sekitar 200 orang melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Presiden...

Baca Selanjutnya

Mei, Tahapan Rasionalisasi PNS akan Dimulai

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi JAKARTA, Kilastimor.com-Pemerintah tidak main-main dengan program rasionalisasi dan pemberhentian PNS berijazah SD-SMA. Tahapan pemangkasan jumlah PNS akan dimulai Mei 2016, dengan melakukan audit organisasi, disusul dengan pemetaan SDM, dan penilaian kinerja. Hasil penilaian akan dirangking, PNS dengan kinerja terburuk akan dirumahkan. Hal ini akan disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re‎formasi...

Baca Selanjutnya

IPPMI Protes Rekrutmen Baru Pendamping Dana Desa

ilustrasi JAKARTA- Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) memprotes rekrutmen pendamping baru Dana Desa yang justru tak memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pendampingan masyarakat desa.  Ketua Umum IPPMI Ibnu Taufan mengungkapkan menempatkan pendamping berkualitas dan memiliki kompetensi adalah upaya untuk menyelamatkan desa. Dia menilai pelaksanaan tahun kedua justru ditandai dengan tidak adanya pembenahan. IPPMI...

Baca Selanjutnya

Model Pendampingan PNPM Tak Sesuai Semangat UU Desa

ilustrasi JAKARTA-Model pendampingan PNPM tidak bisa lagi dijadikan model pendampingan desa. Pasalnya, dengan adanya UU No.6/2014 tentang Desa banyak perubahan signifikan dalam proses pembangunan desa. Sejak diberlakukannya UU Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri pengelolaan dana desa yang dikucurkan langsung oleh Pemerintah Pusat. Kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Ponorogo, Drs. H....

Baca Selanjutnya