Proses Pemerintahan Merupakan Proses Pertanggungjawaban

Bimbingan Teknis Penyusunan Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa Bagi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Desa MAKASSAR ∎ Memasuki tahun kedua implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka program/kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa selain masih berkutat dengan penyusunan beberapa regulasi sebagai turunan UU  No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014, juga berfokus pada fasilitasi peningkatan...

Baca Selanjutnya

Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Masyarakat Jadi Kunci Program Pembangunan Desa

Sinergi Kemendes dan Perguruan Tinggi SLEMAN – Perguruan tinggi diyakini dapat merumuskan langkah-langkah tepat untuk program pembangunan desa. Dilandasi asas Tri Darma Perguruan Tinggi, pemikiran dan karya intelektual berperan penting dalam pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Anwar Sanusi, saat membuka Focus...

Baca Selanjutnya

Membangun Sikap Terhadap Desa

Drs. Afery Syamsidar Fudail, M.Si Direktur Penataan dan Administrasi Desa, Ditjen Bina Pemdes,  Kementerian Dalam Negeri Jakarta Sejak terbitnya UU Desa awal tahun 2014, telah terjadi perubahan paradigma yang luar biasa dalam ketetanegaraan kita. Desa tidak bisa lagi diperlakukan semena-mena layaknya orang tua memperlakukan anaknya yang belum dewasa. Karena Desa telah menjadi lembaga yang eksistensi dan keunikan (asal-usul)...

Baca Selanjutnya

40 BUMDes Raih Omzet Ratusan Juta Hingga Rp8 Miliar Per Tahun

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo saat membuka acara Rembuk Desa Nasional di Jakarta, Senin (07/11) JAKARTA - Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menanjak tajam dari 1.022 unit pada Tahun 2015 lalu, menjadi 12.848 unit tahun ini. Sedikitnya ada 40 di antaranya bahkan mampu meraih omzet antara Rp300 Juta hingga Rp8 Miliar per tahun. Terkait hal tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah...

Baca Selanjutnya

Benarkah Bupati MKP Akan Pecat Pejabat Pungli? Ini Pengakuannya

LAWAN PUNGLI: Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa MOJOKERTO – Pungutan liar di Kabupaten Mojokerto menjadi atensi serius Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Ia mengancam, bakal melakukan pemecatan jika menemukan aksi pungli di pemerintahannya. Hal itu ditegaskan MKP usai melantik 39 kepala desa di Pendapa Majatama, Kabupaten Mojokerto, kemarin pagi. ’’Jangan sampai ada tarikan apa pun. Apalagi atas nama saya,’’ ujar dia. Bagi...

Baca Selanjutnya