RPP Dana Desa Tunggu Teken Presiden

Ilustrasi KBR, Jakarta- Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dana desa tinggal menunggu tanda tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Direktur Pemerintah Desa dan Kelurahan, Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto mengatakan dari dua RPP UU desa, baru RPP soal pelaksanaan UU nomer 6 tahun 2014 tentang desa secara keseluruhan sudah diteken Presiden. Pihaknya optimis RPP Dana Desa rampung sebelum akhir tahun. "Ada...

Baca Selanjutnya

Manfaat keterbukaan data bagi sistem pemerintahan lokal

Illustrasi Menyongsong UU Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Seberapa pentingkah sebenarnya keterbukaan data yang ada di pemerintahan untuk dapat dipublikasikan kepada publik, untuk dijadikan acuan atau parameter transparansi kinerja sebuah instansi? Keterbukaan tersebut ternyata sangatlah penting, karena dengan memberikan informasi tentang laporan keuangan kepada publik, misalnya, dapat...

Baca Selanjutnya

PNPM Menjiwai UU Desa

Wapres Boediono  Jakarta. Ciri-ciri khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) demikian uniknya sehingga menjadikannya sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan terbaik di dunia. Ciri-ciri yang sama pulalah yang terlihat dalam wujud Undang Undang Desa yang baru disahkan parlemen pada Desember 2013 lalu. Wakil Presiden Boediono bersyukur akan hal tersebut dan berharap bahwa pada tataran peraturan di bawahnya, ciri-ciri...

Baca Selanjutnya

Presiden SBY Sudah Teken Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Desa

Pelantikan Kepala Desa Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP setebal 91 halaman ini (termasuk penjelasan), diatur...

Baca Selanjutnya

Penutupan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 92 Tahun 2014 di Jawa Timur

Upacara Penutupan TMMD TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI, kementrian/lembaga Pemerintah non Kementrian dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya. Program ini disusun dengan menganut sistem dari bawah keatas (Bottom Up Planning) karena proses perencanaannya selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat, dengan demikian merupakan berminan dari aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah...

Baca Selanjutnya

Meski Ada Dua Capres, Pilpres 2014 Bisa Dua Putaran

Capres Carapres VIVAnews - Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menilai putaran kedua pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 mungkin saja terjadi. Meskipun hanya ada dua pasang kandidat capres-cawapres yang bertarung nanti. Hal itu dimungkinkan karena ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Pilpres menyebutkan bahwa pasangan capres-cawapres dilantik menjadi presiden dan wakil presiden jika perolehan suaranya lebih dari 50 persen...

Baca Selanjutnya

Menteri Agama: Peraturan Biaya Nikah Segera Rampung

Tandatangani Buku Nikah "Sejumlah menteri terkait sudah menyetujui, tinggal menteri keuangan." VIVAnews - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2004 tentang Biaya Pencatatan Nikah segera rampung. Draf revisi PP tersebut sudah selesai, tinggal menunggu persetujuan Menteri Keuangan. "Sejumlah menteri terkait sudah menyetujui, tinggal menteri keuangan mudah-mudahan dalam waktu dekat...

Baca Selanjutnya

Debat capres 'hanya' pengaruhi 20% pemilih

Prabowo dan Jokowi Debat capres cawapres pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dengan Joko Widodo - Jusuf Kalla bertema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian hukum dianggap belum mampu mengubah sikap warga yang belum menentukan pilihan. Pengamat politik dari Pusat Demokrasi dan HAM Universitas Airlangga, Muhammad Asfar, mengatakan debat capres sebenarnya hanya mempengaruhi pilihan dari 20% pemilih di Indonesia. "Pemilih...

Baca Selanjutnya

Seragam Nasional SD - SMA Harus Ada Bendera Merah Putih Di Dada Kiri

Seragam Sekolah Guna menyelesaikan persoalan mengenai penggunaan seragam di beberapa daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014, tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  Dalam Pemendikbud itu disebutkan, seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi...

Baca Selanjutnya

Debat capres ajak rakyat rasional memilih

Calon Presiden RI 2014-2019 Debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan Senin (09/06) malam diharapkan bisa mengajak warga untuk memilih secara rasional, kata pengamat. Tema debat antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla kali ini ialah mengenai pembangunan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Debat pertama dari lima acara serupa yang telah dijadwalkan oleh...

Baca Selanjutnya

Harus Unggul 20 Persen di 18 Provinsi

Logo KPU JAKARTA -- Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden memuat aturan terkait syarat pasangan capres dan cawapres terpilih. Ketentuan itu termuat di pasal 6A ayat 3 UUD 45, dan pasal 159 ayat 1 UU nomor 42 tahun 2008. Pasal tersebut berbunyi, Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan...

Baca Selanjutnya

Inilah Para Pemenang Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata Mandiri 2014

Wapres Boediono serahkan Adipura 2014 Kabupaten Mojokerto kembali terima Adipura Tahun 2014 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia tahun 2014 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/6), yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono. Dalam kesempatan ini diserahkan penghargaan bidang lingkungan hidup yang meliputi Adipura, Kalpataru, Adiwiyata Mandiri serta Penyusun...

Baca Selanjutnya

Permasalahan di Sekitar Pencetakan E-KTP Secara Nasional

e-KTP Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan...

Baca Selanjutnya