Menkeu Tetapkan Aturan Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menetapkan aturan tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014. PMK ini telah ditetapkan pada 24 Desember 2014. Penetapan PMK ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran transfer ke daerah serta perubahan kebijakan...

Baca Selanjutnya

DPR Minta Kementerian Desa PDT dan Kemendagri Bagi Tugas

Fadli Zon REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon megkritisi belum rampungnya pembagian kewenangan mengurus desa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (PDT).Fadli mengatakan sebetulnya dia sudah memprediksi akan terjadi tumpang tindih seperti ini saat ada perubahan nomenklatur."Seharusnya pemerintah sesegera...

Baca Selanjutnya

Solusi Untuk Rebutan Wewenang Berdayakan Desa Antara Mendagri dan Menteri Daerah Tertinggal

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno  TRIBUNNEWS.COM - Tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan segera selesai. Pemerintah ingin polemik ini tidak mengganggu program pemberdayaan desa. ”Saya yakin persoalan ini tidak akan mengganggu program pengucuran dana ke desa. Dana desa tidak terkait dengan urusan kelembagaan,” kata...

Baca Selanjutnya

Menteri Tjahjo Pasrah Soal Posisi Direktorat Desa

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya masih menunggu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, ihwal posisi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tjahjo mengaku pasrah...

Baca Selanjutnya

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemdagri Tolak Disebut Tak Ingin Pindah ke Kementerian Desa

Kemendagri (sumber: www.kemendagri.go.id) Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) bakal dipindahkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa). Proses pemindahan masih dalam tahapan finalisasi. Direktur Jenderal (Dirjen) PMD Tarmizi A Karim membantah bahwa pihaknya tidak ingin dipindahkan ke Kementerian Desa. "Oh enggak...

Baca Selanjutnya

Mendagri: Kami Gak Ada Urusan dengan Uang Desa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait nomenklatur baru kementerian. Khusus menyangkut urusan desa, ditegaskannya Kemendagri tidak memiliki urusan atau kepentingan terhadap dana desa. "Kami menunggu keputusan menpan mengenai struktur baru....

Baca Selanjutnya

Marwan Berharap Tak Ada Hambatan Struktural

ilustrasi JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan Jafar berharap 2015 merupakan awal kebangkitan desa. Sebab tahun ini dimulainya penerapan Undang-Undang (UU) Desa, termasuk dana untuk pengembangan perdesaan. “Diharapkan, tidak ada lagi masalah atau hambatan apa pun. Juga yang menyangkut regulasi, struktural kementerian, anggaran hingga nomenklatur kementerian yang baru. Kementerian Desa harus...

Baca Selanjutnya

Nomenklatur Desa Harus Segera Tuntas

ilustrasi JAKARTA - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan nomenklatur desa di bawah langsung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Molornya penataan tersebut bisa menghambat program pembangunan desa sebagaimana yang diamanahkan undang- undang. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan sumber dari ketidakjelasan nomenklatur...

Baca Selanjutnya

Politikus PKB: Desa Harus Jadi Aktor Utama Pembangunan

DPP PKB Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar percepatan pembangunan desa dapat dilakukan sesegera mungkin. Apalagi Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah disahkan. "Kita ingin ada akselerasi pembangunan yang sesungguhnya. Percepatan pembangunan yang sesungguhnya, terutama di tingkat pemerintahan yang paling rendah, yaitu Desa," kata Politikus PKB Malik Haramain, di Kantor DPP PKB, Jalan...

Baca Selanjutnya

Ini Faktor Dana Rp1,4 Miliar untuk Desa Terhambat

DPP PKB Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Anggota Pansus RUU Desa Malik Haramain meminta Pemerintahan memberikan sepenuhnya urusan desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal tersebut untuk mempercepat dan memperjelas mekanisme pencairan dana desa sesuai UU No 6/2014 tentang Desa. "Karena kita ingin salah satunya adalah komitmen, konsisten untuk menjalankan angka 10 persen di UU No 6 Tahun 2014," kata...

Baca Selanjutnya

PKB Minta Semua Urusan Desa Sepenuhnya Diberikan Kemendes PDTT

DPP PKB Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan urusan desa, hingga kini tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). PKB meminta agar Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di tubuh Kementerian Dalam Negeri dapat dileburkan ke dalam Kemendes, PDT dan Transmigrasi. "Hari ini, mestinya apakah itu dirjen, apakah inspektorat...

Baca Selanjutnya

Susun APBN-P 2015, Pemerintah Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur

ilustrasi Monexnews - Pemerintah memutuskan untuk tetap fokus pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2015. Hal ini akan tercermin dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. “Ada beberapa yang sudah memberikan masukan-masukan pada saya mengenai tambahan dalam rangka penyusunan RAPBN-P, tersebut, tetapi saya hanya ingin 2015 itu fokus kita di infrastruktur,” kata Presiden Joko Widodo dalam...

Baca Selanjutnya