Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa

Setelah adanya revisi PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, kini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Di dalam peraturan tersebut memuat tentang pengalokasian dana desa di setiap kabupaten/kota...

Baca Selanjutnya

Pemerintah akan Bangun 74 Ribu TV Desa

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dan Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dan PT Elnet Media Karya menandatangani nota kesepahaman membangun TV Desa untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Penandatanganan dilakukan Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dan Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto di gedung Kemendes...

Baca Selanjutnya

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Di-launching di Kota Cilegon

Pemerintah Kota Cilegon, Senin (11/5), melakukan launching pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan batasan pembayaran sampai dengan Rp100.000 (PBB-P2 Buku 1). Acara tersebut berlangsung  di Kantor Walikota Cilegon dan dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN DR. Yuswanda A. Tumenggung, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi...

Baca Selanjutnya

Revisi PP 43/2014 Sudah Jadi Agenda Dalam Kepres 9/2015

Ternyata rencana revisi PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diprakarsai oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah tertuang dalam Kepres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015. Program Penyusunan  Peraturan Pemerintah Tahun 2015 NO. : 55 JUDUL : RPP tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa POKOK MATERI...

Baca Selanjutnya

Pemerintah Dorong Revisi PP soal Tanah Bengkok

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mempertegas komitmennya untuk mendukung revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang tanah bengkok di desa-desa di Pulau Jawa."Soal masalah tanah bengkok, revisi PP 43 Tahun 2014 akan kita kawal. Saya berencana setelah semua jabatan di kementerian ini definitif, akan kita kawal semua," ujar Marwan dalam keterangannya saat berkunjung...

Baca Selanjutnya

Opsi Persoalan Pengelolaan Tanah Bengkok Bakal Dikembalikan Seperti Semula

KEMENTERIAN Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menggelar Sosialisasi Kebijakan Dana Desa, Kamis (7/5/2015) di aula Sekretariat Pemerintah Kabupaten Ciamis. Acara diikuti seluruh kepala desa serta camat di wilayah Tatar Galuh Ciamis, juga mengemuka tentang tanah bengkok agar dikembalikan ke desa. CIAMIS, (PRLM).- Kebijakan pemerintah tentang penarikan penghasilan tanah bengkok dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa...

Baca Selanjutnya