Perangkat Desa Kemlagi Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan www.kemlagi.desa.id - Idaman Perangkat Desa Kemlagi untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akhirnya terwujud, setelah sekian lama mengidamkanya ikut program ini semenjak BPJS Ketenagakerjaan ini diluncurkan oleh pemerintah yang sebelumnya biasa kita sebut dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Malam itu berbarengan dengan adanya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang...

Baca Selanjutnya

30 Persen Dana Desa Dialokasikan Untuk Program Padat Karya

Menko PMK : Seribu Desa Jadi Pilot Project Program Padat Karya www.kemlagi.desa.id - Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan desa tahun 2018 akan diarahkan untuk melaksanakan kegiatan padat karya di desa. Kegiatan Padat karya, merupakan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di desa, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja lokal desa, dan teknologi lokal. "Sebanyak 30 persen anggaran dana desa dialokasikan untuk program...

Baca Selanjutnya

Mohammad Hatta : Ketidakjelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa Berpotensi Bisa Jadi Subyek Pemeriksaan BPK

Mohammad Hatta, Anggota Komisi II DPR RI www.kemlagi.desa.id - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) mengemuka dorongan agar Kemendagri segera menetapkan status perangkat desa. RDP yang juga dihadiri oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia tersebut berlangsung pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta. RDP tersebut juga...

Baca Selanjutnya

Pimpinan DPR Nilai Dana Desa Bisa Dipakai Untuk Kesejahteraan Perangkat Desa

Pimpinan DPR, Taufik Kurniawan saat bertemu Perangkat Desa, 25-01-2018 www.kemlagi.desa.id - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan para perangkat desa, yaitu memasukkan aturan tentang perangkat desa dalam undang-undang sehingga gaji yang diterima bukan berdasarkan per daerah namun nasional. "Aturan mengenai perangkat desa seharusnya ditarik ke UU sehingga gaji yang diterimanya bukan per daerah," kata...

Baca Selanjutnya