Hingga Bulan Ini, Pemerintah Telah Salurkan Rp3,8 Triliun Dana Desa

Jakarta, 22/05/2015 Kemenkeu - Hingga 20 Mei 2015, pemerintah telah berhasil menyalurkan Rp3,8 triliun dana desa, atau sekitar 18,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Seperti diketahui, total pagu dana desa dalam APBN-P 2015 adalah sekitar Rp20,7 triliun, yang akan disalurkan dalam tiga tahap. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menerangkan, penyaluran dana...

Baca Selanjutnya

Bertemu Petani Tebu di Mojokerto, Jokowi Bahas Swasembada Gula 2018?

http://www.suaranews.com  Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke PG Gempolkrep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto bertemu dengan para petani tebu. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan Indonesia bisa swasembada gula pada tahun 2018."Tantangan di negara kita, di semua sektor ada. Misalnya, di minyak dan gas ada mafia migas, di perikanan kita kehilangan Rp 300 triliun per tahun. Begitu juga di beras, ada yang menekan...

Baca Selanjutnya

Kabupaten/Kota Yang Belum Menyampaikan Perkada Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

http://www.djpk.kemenkeu.go.id Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembagian...

Baca Selanjutnya

DANA DESA: Alokasi Anggaran Dibatasi Maksimal 10% Transfer Daerah

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatasi alokasi anggaran Dana Desa maksimal 10% dari nilai transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Pembatasan tersebut diatur dalam revisi Peraturan Persiden No. 22/2015 tentang Perubahan atas PP No.60/2014 tentang Dana Desa. Perubahan aturan tersebut didorong agar dana desa dialokasikan lebih merata dan berkeadilan. Mengutip situs resmi Sekretariat Kabinet,...

Baca Selanjutnya

Pemkab Mojokerto Raih Predikat WTP

MAJA mojokerto | Pemkab Mojokerto mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), dalam pengelolaan keuangan APBD tahun 2014, Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim. Predikat WTP ini diterima langsung oleh Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) dari Muzakir Kepala BPK Jatim (Jumat, 15/5/2015). Bupati mengatakan, predikat WTP dalam pelaksanaan APBD 2014 ini, berkat dukungan dari seluruh...

Baca Selanjutnya

Kalah Dalam Sidang Gugatan di PTUN Surabaya, Kades Balongmasin Ajukan Banding

Balai Desa Mojokerto,Lintas RepublikKasus antara Kepala Desa "Ulis Sumardi",desa Balongmasin Kec.Pungging Kab.Mojokerto dan Mantan Kasi Pembangunan Desa,"Sismoharjo" hingga sampai ke meja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya ini bermula dari Surat Keputusan Kepala  Desa (SKKD) nomor : 141/04/416-310.14/2014 yang diterbitkan oleh Kades Ulis Sumardi pada tanggal 17 Juni 2014  tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pembangunan Desa...

Baca Selanjutnya