Sabtu, 05 Juli 2014

SBY Tetapkan Pilpres 9 Juli Jadi Hari Libur Nasional

Presiden SBY VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan hari pemungutan suara Pemilu Presiden tanggal 9 Juli 2014 sebagai hari libur nasional. Dilansir setkab.go.id, ketetapan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional yang ditandatangani SBY, dan sesuai dengan UU Nomor 42 tentang Pemilu Presiden...

Jumat, 04 Juli 2014

Pertimbangan MK Putuskan Pilpres 2014 Digelar Satu Putaran

Ketua MK Hamdan Zoelva TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 berlangsung satu putaran karena hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden: Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. MK memutuskan pasangan yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan menjadi presiden dan wapres walau tidak memenuhi unsur Pasal 159...

Kamis, 03 Juli 2014

Pilpres 2014 cukup satu putaran

Ketua MK Hamdan Zoelva Pilpres hanya diikuti dua pasang dan tidak perlu pemilu dua putaran. VIVAnews - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pemilihan Umum Presiden 2014 ini hanya dilakukan satu putaran. Sebab, pilpres hanya diikuti dua pasang calon, yaitu rabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusannya di Gedung MK,...

Pemerintah Alokasikan 10 Persen dari Dana Transfer ke Daerah Untuk Dana Desa

ilustrasi Jakarta, (Fiscal) News – Pemerintah akan mengalokasikan 10 persen dari total dana transfer ke daerah untuk Dana Desa. Demikian disebutkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai informasi, saat ini Pemerintah sedang menyusun ketentuan mengenai Dana Desa yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. RPP ini disusun sebagai...

Rabu, 02 Juli 2014

Kewenangan desa diperluas setelah adanya UU Desa

ilustrasi TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa akan menambah sektor yang bisa ikut dikelola oleh pemerintah desa. Masyarakat diminta turut aktif mengawasi pengelolaan dana yang besarnya bisa mencapai lebih dari satu miliar rupiah untuk tiap desa. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko menjelaskan, selama ini permasalahan mengenai desa selalu dicoba untuk diselesaikan dari pusat. Padahal,...

Selasa, 01 Juli 2014

Dari 903 Gugatan, MK Kabulkan 23 Perkara Perselisihan Hasil Pileg

Gedung Mahkamah Konstitusi JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi telah merampungkan seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014. Dari 903 perkara yang diregistrasi kepaniteraan MK, ada sebanyak 23 perkara yang dikabulkan. "Sisa perkara yang tidak dihentikan ada 600 lebih, ada seluruhnya 23 perkara yang dikabulkan MK," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat menggelar konferensi...

Wapres Boediono : Pendidikan adalah kunci pembangunan bangsa

Bersama-sama menciptakan sinergi dengan landasan cinta kepada bangsa. Wakil Presiden dan Pengurus IMM. (foto: Puastono) Barangkali tidak ada diantara kita yang tidak setuju bahwa pendidikan mempunyai peranan besar dalam pembangunan   suatu bangsa.   Tapi seringkali kita berhenti disitu, pada tataran abstrak, dan menerimanya sebagai kebenaran mutlak yang     tidak perlu lagi dikaji dan dirinci.   Berdasarkan keyakinan...

Senin, 30 Juni 2014

Penilaian Pengamat: Hasil Debat Cawapres Hatta VS Kalla

JK adan Hatta Solopos.com, JAKARTA–Hasil debat cawapres 2014, debat Hatta vs Jusuf Kalla (JK), Minggu (29/6/2014) malam, menurut sejumlah pengamat, keduanya mempunyai keunggulan masing-masing. Pengamat Politik Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan debat calon wakil presiden antara Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla dimenangkan masing-masing kandidat dengan kriteria berbeda. Hatta menang di kemampuan retorika sementara JK menang dalam...

Pemikiran Seorang Wapres Boediono tentang Demokrasi

Wakil Presiden Boediono berjabat tangan dengan Prof. Quraish Shibab di Istana Wakil Presiden. (Foto : Muchlis) Pidato Bung Karno di Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956 Pada bulan September 1955, Republik Indonesia yang masih sangat muda menyelenggarakan  pemilihan umum (pemilu) yang pertama. Pemilu itu berlangsung dengan sangat baik.  Harapan sangat tinggi bahwa demokrasi di Indonesia kemudian akan semakin mantap. Tetapi sejarah...

Minggu, 29 Juni 2014

Pengamat : sistem politik saat ini sudah bertentangan dengan Pancasila

Suatu sidang parpurna di DPR ketika 275 dari 500 anggotanya tidak hadir (ANTARA FOTO/Reno Esnir) Denpasar (ANTARA News) - Ketua Dewan Harian 1945 Provinsi Bali Prof I Wayan Windia menganggap sistem politik di Indonesia saat ini sudah bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keempat. "Bahkan sudah jauh dari nilai-nilai UUD 1945 ketika dilahirkan pada saat perang dan revolusi kemerdekaan," kata Prof Windia yang juga mantan anggota...