Hasil Evaluasi: Penetapan APBDesa Relatif Lebih Tepat Waktu

ilustrasi Jakarta, 10/06/2016 Kemenkeu - Hasil evaluasi pelaksanaan Dana Desa pada tahun 2016 menunjukkan, sebagian besar desa sudah dapat menetapkan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara lebih tepat waktu.  Namun demikian, pada tahun kedua pelaksanaan dana desa ini, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan segera. Salah satu permasalahan tersebut yaitu masih adanya keterlambatan...

Baca Selanjutnya

Inilah Beberapa Desa Kreatif Membangun BUMDesa

Nenek Kreatif BERDESA.COM – UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai menunjukkan taringnya. Meski masih ada ribuan kepala desa masih pening kepala memikirkan bentuk usaha untuk BUMDesa, beberapa desa sudah melaju kencang dengan kreativitas masing-masing, bahkan jauh hari sebelum isu BUMDesa bergaung seperti saat ini. Informasi yang dihimpun Berdesa.com menyebut, di Nusa Tenggara Timur ada desa-desa yang memutuskan untuk memajukan desanya...

Baca Selanjutnya

Juni, masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta bakal tidak kena pajak

Penyerahan SPT Pajak. Pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku mulai Juni 2016 dengan tujuan mendorong sisi konsumsi masyarakat.  Pemerintah berharap kelompok masyarakat dengan rentang penghasilan Rp 4,5 juta per bulan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. "Mulai...

Baca Selanjutnya

Perangkat Desa Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Pembagian Kartu BPJS Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Banyuwangi membagikan kartu kepesertaan kepada seluruh perangkat di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Jumat lalu (3/6). Dengan diberikannya kartu tersebut, seluruh karyawan resmi mendapat empat program jaminan sekaligus yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi,...

Baca Selanjutnya

KPK Ajak Masyarakat Kawal Dana Desa

ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus pada implementasi UndangUndang Desa. Dampak positif dari dilaksanakannya konstitusi ini, desa diposisikan sebagai subjek pembangunan dan menerima alokasi dana tambahan yang diberi nama dana desa. Untuk lebih dari 74 ribu desa yang ada, pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp20 triliun pada 2015, dan meningkat pada 2016 mencapai Rp47 triliun. Jumlah ini diperkirakan...

Baca Selanjutnya

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), disusun sejak bulan Juni tahun berjalan

Musyawarah Desa desakemlagi.blogspot.com Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif  Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juni tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan...

Baca Selanjutnya