Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Hamdan Zoelva melaksanakan sidang lanjutan di Gedung MK, Jumat (8/8/2014). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu terkait gugatan Pilpres 2014 oleh pasangan Prabowo-Hatta.
JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun merupakan forum resmi, persidangan di Mahkamah Konstitusi tak jarang diselingi dengan gelak tawa. Situasi tersebut setidaknya...
Sabtu, 09 Agustus 2014
Jumat, 08 Agustus 2014
Presiden SBY Desak Gubernur, Bupati/Walikota Siapkan Ruang Bermain Anak
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional 2014 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (6/8)
Acara ini terasa istimewa karena dihadiri oleh mantan Presiden RI BJ Habibie, dan kerabat 3 (tiga) mantan Presiden RI, yaitu mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Abdurrahmanwahid; anak mantan Presiden RI Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana dan Siti Hediati Soeharto;...
Kamis, 07 Agustus 2014
Kabinet Jokowi diusulkan memuat menteri pembangunan desa
Jokowi Saat Menghadiri Rapat DPRD Gubernur DKI Jakarta (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Pontianak (ANTARA News) - Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan pemerintahan mendatang perlu membentuk Kementerian Pembangunan Desa.
"Kementerian Pembangunan Desa sangat penting karena sumbernya semua ada di desa," kata Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Senin.
Menurut dia, di desa ada kedaulatan pangan dan maritim....
Rabu, 06 Agustus 2014
Hakim Konstitusi Minta Prabowo-Hatta Tak Gunakan Kalimat Bersayap
Prabowo-Hatta
Jakarta - Gugatan Prabowo-Hatta banyak mendapat koreksi oleh hakim konstitusi dalam sidang perdana pada hari ini. Salah satu koreksi yang harus diperbaiki adalah banyaknya kalimat bersayap yang dimasukan."Bahwa dalam petitum nanti bisa disisir lagi untuk tidak gunakan kalimat bersayap untuk memudahkan Hakim sehingga tidak salah tafsir. Gunakan kalimat yang memiliki tafsir tunggal saja," ujar hakim konstitusi Aswanto di ruang sidang...
Analisa seorang Suryokoco Suryoputro (Ketua RPDN Pusat): UU Desa dan PP No 43/2014 ada yang tidak nyambung

Suryokoco Suryoputro (Ketua RPDN) dan keluarga
Ternyata perjuangan anti diskriminasi yang sukses di UU Desa dipatahkan di PP 43... lenggah dan akhirnya Peraturan Pemerintah... UU tidak dilaksanakan...
UU Desa no 6 tahun 2014 Atruan Peralihan.... pasal 118 ayat (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PP no 43 tahun 2014...