Pemerintah Segera Cairkan Dana Desa

Suasana Desa Jakarta, 27/03/2015 Kemenkeu - Pemerintah akan segera mencairkan dana desa total sebesar Rp20,77 triliun. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sendiri telah mengeluarkan data resmi penerima alokasi dana desa, yang dirinci menurut kabupaten/kota pada Kamis (26/3) kemarin. Berdasarkan data tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penerima dana desa terbesar. Alokasi dana desa untuk provinsi ini mencapai Rp2,23 triliun....

Baca Selanjutnya

Kejagung Akan Kirimkan Tim Jaksa ke Pedesaan

Jaksa Agung dan Mendagri Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana mengirimkan jaksa-jaksanya ke desa. Langkah itu dilakukan untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa yang mencapai Rp20 triliun. Dana desa tersebut sangat rawan diselewengkan. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Kejagung sudah menyusun program Jaksa Masuk Desa. ”Secepatnya akan kita laksanakan,” ujar Prasetyo seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam...

Baca Selanjutnya

Peduli perusahaan pada lingkungan sekitar (Corpirate Social Responsibility/CSR)

ilustrasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena...

Baca Selanjutnya

DPRD Kab.Mojokerto sahkan Raperda tentang Pemerintahan Desa

Wabup Choirunnisa menerima tujuh Raperda dari Ketua DPRD Ismail Pribadi (tengah) pada paripurpa. Kab Mojokerto, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Mojokerto mengesahkan Tata Tertib (Tatib)  dan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Proses pengesahan dilakukan melalui sidang  paripurna di Gedung DPRD Kab Mojokerto, Selasa (17/3) kemarin. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Ismail Pribadi (PDIP) yang didampingi ...

Baca Selanjutnya

PP 43 dan 60 Akan di Singkronisasikan dengan UU Desa

Marwan Jafar (Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi) Sebagai mantan Ketua Fraksi di DPR yang terdepan  mengusulkan UU Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengaku sudah mengetahui berbagai permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh para kepala desa. Hal tersebut diutarakan Menteri Marwan saat mendengarkan aspirasi dari  para kepala desa di pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa (24/3). "Apa...

Baca Selanjutnya

Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa

Suryokoco Suryoputro Oleh : Suryokoco Suryoputro ( Ketua RPDN / Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara )  Bedah banding Undang-Undang Desa dan Peraturajn Pemerintah tentang bengkok dan penghasilan aparat desa, adalah pembandingan peraturan perundangan tentag hak begkok dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berdasarkan peraturan perundang undangan.  UU Desa No. Pasal 1 Kontradiksi antar pasal...

Baca Selanjutnya