RUU Pemda Disahkan, Kepala Daerah Tetap Boleh Rangkap Jabatan Parpol

Sidang Paripurna DPR Jakarta - Meski hanya dihadiri segelintir anggota dewan, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Pengesahan RUU Pemda ini berjalan tenang dengan waktu hanya sekitar 60 menit."Alhamdulillah, akhirnya disahkan. Saya sudah ketok, saya ketok palu sekali lagi," ujar pimpinan rapat, Priyo Budi Santoso di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan,...

Baca Selanjutnya

Paripurna DPR Setujui RUU Administrasi Pemerintahan

Paripurna DPR Paripurna DPR menyetujui RUU Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Undang-Undang (UU).  Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II, Jum'at, (26/9).   "RUU tentang Administrasi Pemerintahan ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya penyelengaraan pemerintahan yang baik dan berkuallitas, terutama dalam hal penggunaan wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan...

Baca Selanjutnya

Paripurna DPR Akhirnya Sahkan Pilkada Melalui DPRD

Suasana Sidang Paripurna DPR Akhirnya setelah sempat diskors beberapa kali, Rapat Paripurna DPR, pada Jum’at, (26/9) dini hari mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU, serta menyetujui opsi Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Keputusan tersebut, dilakukan setelah Rapat Parpiurna DPR melakukan mekanisme pemungutan suara atau voting. Hasilnya sebanyak 226 anggota DPR menyatakan Pilkada sebaiknya dilakukan melalui DPRD, dan 135 anggota dewan memilih...

Baca Selanjutnya

Selamatkan Dana Desa, Kawal Dengan SDM dan Kelembagaan PNPM.

ilustrasi Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada...

Baca Selanjutnya

Kedaulatan Pangan Harus Dimulai dari Pembangunan Desa

Pekerja mengangkat beras di gudang Bulog Jakarta - Ketua Dewan Pakar Pusaka Trisakti Adrinof Chaniago menyatakan ide kedaulatan pangan berbasis prinsip Trisakti yang diusung Jokowi-JK merupakan suatu keharusan dan harus dimulai dari pembangunan desa. Semakin mendesak karena di 10 tahun terakhir, sama sekali tak ada gerakan Pemerintah untuk membangunnya. "10 tahun terakhir tidak ada kebijakan pangan yang bisa membuat bangsa berdaulat. Buktinya,...

Baca Selanjutnya

Anggaran Negara Harus Optimalkan Pembangunan Desa

ilustrasi TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seperti diketahui pada 16 Agustus 2014 lalu, pemerintah telah menyampaikan dukungannya dalam pembangunan daerah. Dukungan itu telah disampaikan dalam RAPBN Tahun 2015 dan nota keuangannya. Tidak hanya dana desa yang diusulkan, Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2015 juga menganggarkan alokasi transfer ke daerah sebagai instrumen pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka mendorong pencapaian tujuan...

Baca Selanjutnya

Menpora Tantang Para Pemuda Membangun Desa

Peserta PSP3 akan dibekali materi karakter dan budaya wirausaha, karakter pencipta lapangan kerja dan bukan sebagai pencari kerja. Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda kembali menyelenggarakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3). Program yang telah memasuki tahun ke-24 ini melibatkan 837 pemuda terpilih berasal dari 33 provinsi yang terdiri...

Baca Selanjutnya

Kepala Desa Harus Kreatif Libatkan Swasta dalam Pembangunan

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik. JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur desa dinilai tidak akan mampu dilakukan hanya oleh pemerintah. Atas dasar itu keterlibatan...

Baca Selanjutnya