Anggaran dana desa, di Kabupaten Mojokerto sudah terserap 99 persen.

ilustrasi MAJA mojokerto | Kepala bagian pemerintahan pemkab Mojokerto, Rahmad suhariyono, mengtakan sampai akhir tahun 2015 ini, dari total anggaran 82 Milyar dari APBN pusat, sudah didistribusikan ke desa penerima 99 persen.Sekarang ini dana itu sudah ditransfer ke rekening Desa penerima. Peruntukanya, untuk pembangunan yang sudha diprogramkan dalam APB-Des.Sementara, kabag hukum pemkab Mojokerto, Nugroho Budi Sulistiyo, bilang sesuai...

Baca Selanjutnya

Kemkeu: Penggunaan Dana Desa Wajib Dipublikasikan

ilustrasi Bandung - Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan rincian penggunaan anggaran dari alokasi dana desa yang bersumber dari APBN maupun sumber lainnya wajib diketahui oleh publik untuk menghindari kecurigaan adanya penyalahgunaan dana di desa bersangkutan. "Kepala desa atau aparatur desa harus transparan dalam penggunaan keuangan desa dari berbagai sumber," kata Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Rukijo...

Baca Selanjutnya

Presiden Minta Dana Desa Diarahkan ke Sektor Padat Karya

ilustrasi Solo - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan penggunaan Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak keluar dari desa sehingga mampu meningkatkan peredaran uang dan meningkatkan perekonomian warga. "Semakin banyak orang yang bekerja menggunakan dana desa maka semakin baik. Tahun ini masih belum. Semakin banyak yang kerja semakin banyak uang itu tersebar dan terdistribusi," ujar...

Baca Selanjutnya

Menteri Marwan: Penggunaan Dana Desa Dimonitor Lebih Ketat

ilustrasi Solo - Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menegaskan, penggunaan dana desa harus dimonitor lebih ketat agar tidak ada penyalahgunaan. "Ini memang harus kita monitor secara lebih ketat lagi cara penggunaan dana desa itu meskipun kami sudah membentuk Permen (Peraturan Menteri) ataupun SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri yang arahnya supaya penggunaan dana desa itu betul digunakan sebagimana mestinya,"...

Baca Selanjutnya

Jokowi Pastikan Kades dan Perangkat Desa Berhak Kelola Lahan Garapan

Desa Buku Limau. (CNNIndonesia Photographer/Windratie) Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kepala desa memiliki hak atas pengelolaan lahan garapan milik desa atau tanah bengkok.Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa."Ini coba dicek....

Baca Selanjutnya

PEMBANGUNAN DESA: Menteri Marwan Minta Arab Saudi Berinvestasi Di Energi Dan Pertanian

Petani memanen tomat di sebuah lahan pertanian di lereng gunung Sinabung, Karo, Sumatera Utara, Minggu (7/6). Walaupun mereka beraktivitas di zona bahaya, para petani tersebut tetap waspada terhadap ancaman bahaya gunung Sinabung. Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) meminta Arab Saudi menanamkan modalnya di sektor energi, infrastruktur dan perkebunan.   Menteri DPDTT Marwan...

Baca Selanjutnya

Hore, Kemendagri Siap Sejahterakan Perangkat Desa

ilustrasi JAKARTA – Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Binpemdes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nata Irawan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait kesejahteraan perangkat desa. Dia mengatakan, draft Permendagri mengatur soal struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa, pemilihan dan pengangkatan kepala desa, dan pengelolaan aset serta keuangan desa. Kebijakan tersebut sudah bisa menjadi payung...

Baca Selanjutnya

Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP Elektronik

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo pada tanggal 24 November 2015 telah menandatangani aturan tentang tata cara perubahan elemen data penduduk di KTP Elektronik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015. ELEMEN DATA DALAM KTP-e Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari : a. nomor induk kependudukan (NIK); b. nama; c. tempat tanggal lahir; d. laki-laki atau perempuan; e. agama; f. status perkawinan; g. golongan darah; h. alamat; i. pekerjaan; j. kewarganegaraan; k. pas foto; l. masa berlaku; m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el;dan n. tanda tangan pemilik KTP-el. Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Data statis; b. Data dinamis. Elemen data statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah. Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui: a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional;dan b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang; Selengkapnya...

Baca Selanjutnya

Kemendes Minta Formula Dana Desa Diubah Jadi 60:40

Prof Dr Ahmad Erani Yustika TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Desa telah menikmati manfaat dari Dana Desa dari APBN yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 ini. Dana Desa yang merupakan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa itu telah disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun kepada 74.093 desa seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan...

Baca Selanjutnya

Ini 9 Hasil Konsensus Kemendesa untuk Rembug Nasional Desa

Kolaborasi Menteri Desa dan SLANK Warga desa, berikut hasil konsensus Desa Membangun Indonesia @marwan_jafar #RembugNasionalDesa Reply RT Like KemenDesa @KemenDesa15/12/2015 14:34:28 WIB Pertama, pembaharuan agraria dan tata ruang yang berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa KemenDesa @KemenDesa15/12/2015 14:36:45 WIB Kedua, kebijakan pembangunan & pemberdayaan...

Baca Selanjutnya

Gelar Rembug Nasional, Menteri Marwan Ingin Implementasi UU Desa Lebih Komperhensif

Rembug Nasional Kekuatan desa tak hanya terletak pada segi kuantitasnya yang mengalami peningkatan signifikan sekitar 17,55 persen yang pada tahun 2005 berjumlah 61.409 desa dan pada tahun melonjak menjadi 74.045 desa. Dari sisi kualitas desa memiliki kekuatan pada sumber daya manusia, kekayaan alam, serta nilai-nilai budaya yang menjadi modal social utama dari pembangunan. Oleh karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

Baca Selanjutnya

Inilah Nilai UMK 2016 di Jawa Timur

ilustrasi MAJA mojokerto | Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2016 sudah ditandatangani Gubernur Soekarwo. Besaran UMK tertinggi adalah Rp 3.045.000, terendah Rp 1.283.000. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 itu diteken Gubernur Soekarwo, Jumat (20/11/2015) malam. Berikut ini besaran UMK Tahun 2016 di 38 kabupaten dan kota se Jawa Timur. 1. Kota Surabaya Rp 3.045.000 2. Kab Gresik...

Baca Selanjutnya

Beberapa rumah di Desa Mojodadi dan kandang ayam di Desa Mojokumpul Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto diterjang puting beliung

Salah satu bangunan rumah warga yang diterjang angin puting beliung MOJOKERTO (Surabayapost.net) - Hujan lebat yang disertai angin puting beliung mengakibatkan puluhan bangunan rumah di wilayah Desa Mojodadi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto mengalami rusak berat. Bahkan sebuah gudang kayu dan bangunan kandang peternakan ayam yang terbuat dari kayu milik warga setempat roboh serta banyaknya pohon-pohon yang berada di pinggir jalan raya...

Baca Selanjutnya

Memanfaatkan Teknologi Ramah Lingkungan, Mensesneg Melakukan Pelubangan Resapan Biopori

Menteri Sekretaris Negara Pratikno Pada pagi hari yang cerah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno didampingi Ibu Menteri Sekretaris Negara Siti Farida Pratikno membuat Lubang Resapan Biopori di halaman Istana Negara dan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (3/11). Dalam melakukan pembuatan lubang resapan Biopori, Mensesneg menyatakan Biopori merupakan pori berbentuk liang (terowongan kecil) yang dibentuk oleh aktivitas...

Baca Selanjutnya

Kemendagri Bersama BPKP Tandatangani MoU Aplikasi Keuangan Desa

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjaho Kumolo bersama Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan keuangan Desa, Jumat (6/11). BPKP meluncurkan program aplikasi (Simda) sistem informasi manajemen daerah desa. Tujuannya agar pemerintahan desa lebih mudah memproses akuntasi keuangannya. Aplikasi tersebut sudah teruji di 14 ribu desa di 90 kabupaten/kota. Tjahjo...

Baca Selanjutnya

MENGEJUTKAN! Ini Hasil Survei terhadap Pelanggan 450 VA dan 900 VA

ilustrasi JAKARTA - Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengakui, untuk menyisir mana pelanggan yang miskin dan tidak miskin bukanlah tugas mudah karena benar-benar harus mendatangi satu per satu pelanggan. Karena itu, jika pencabutan subsidi 23 juta pelanggan itu diberlakukan mulai 1 Januari 2016, PLN akan kesulitan. "Makanya tepat kalau waktunya diundur mulai Juli," ucapnya kemarin. Sofyan menambahkan, salah satu pesan yang disampaikan...

Baca Selanjutnya

Dana Desa Langsung ke Rekening Desa

Marwan Jafar - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Edisi 02-11-2015 JAKARTA– Tahun depan pemerintah akan menyalurkan dana desa langsung ke rekening desa, tidak lagi mampir ke rekening pemerintah daerah seperti sekarang ini. Penyalurannya juga akan sekaligus, bukan lagi sampai tiga tahap.  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, penyaluran dana desa tahun depan tidak lagi dibagi...

Baca Selanjutnya

Dana Desa dalam APBN 2016 dianggarkan sebesar Rp. 47 triliun

Ilustrasi mata uang Rupiah dan Dolar AS VIVA.co.id - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyepakati naskah Rancangan Undang-Undang APBN 2016. rapat yang berlangsung sejak Kamis, 29 Oktober 2015 pukul 17.30 WIB hingga Jumat dini hari ini sekitar pukul 03.00 WIB, tujuh fraksi partai politik memberikan persetujuan penuh agar RUU APBN diputuskan di sidang paripurna.      Sementara dua fraksi partai yakni Partai Keadilan...

Baca Selanjutnya

Dana Desa Sudah Terserap 79 Persen, Tahap III Siap Diluncurkan

Marwan Jafar - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta - Salah satu pembahasan saat Presiden Joko Widodo mengumpulkan kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara yakni terkait dengan pengalokasian dana desa. Dana tersebut disebut sudah berjalan sesuai jalurnya. Dana Desa yang telah digelontorkan di tahap I dan II yakni sebesar Rp 16,5 triliun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dana desa...

Baca Selanjutnya