Kamis, 16 Januari 2014

Rasa Aman Bagi Masyarakat: Maka sebaiknya pemerintah laksanakan program satu desa satu polisi

Padang, 15/1 (Antara) - Anggota Komisi III DPR Tasllim Chaniago meminta pemerintah melaksanakan program satu polisi satu desa di seluruh Indonesia sebagai upaya keamanan bagi masyarakat.
"Segera menerapkan program satu polisi untuk satu desa karena banyak manfaatnya," katanya ketika dihubungi dari Padang, Rabu.

Menurut dia, program tersebut akan memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

 "Adanya satu polisi akan memberikan kepastian kenyamanan dan keamanan kepada rakyat di perdesaan. Kalau ada keresahan warga tentu direspon cepat oleh Polri," ujarnya.

Polri harus lebih banyak berada ditengah masyarakat. Polisi harus bisa jadi pelayan masyarakat dan bukan untuk dilayani.

"Harapan masyarakat terhadap Polri semakin besar. Untuk itu pelayanan Polri harus lebih maksimal," katanya.

Dia mengatakan, personil polisi yang bertugas di masing-masing desa dapat menjadi mitra dan pengayom bagi masyarakat, dalam setiap penyelesaian masalah.

"Polisi harus dapat bertindak sebagai fasilitator dan mitra yang baik," katanya.

Menurut dia, anggaran Polri selama satu tahun sebesar Rp45 triliun mungkin kurang untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada 200 juta penduduk di negara yang luas.

"Tapi anggaran jangan dijadikan alasan, karena menjadi anggota Polri adalah pilihan sebagai profesi mulia di masyarakat," ungkap dia.

Fungsi keberadaan polisi di desa adalah untuk mendekatkan dengan masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan dan menampung aspirasi masyarakat.

Personil polisi yang bertugas di desa agar memahami dan mengenali potensi gangguan yang ada di tempat tugasnya karena polisi desa merupakan garda utama untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

"Selanjutnya melakukan pemetaan terhadap gejala gangguan dan konflik, menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh komponen masyarakat dan pendekatan untuk mengurangi penyakit masyarakat seperti, judi, togel, dan mabuk," kata Taslim Chaniago.
Sumber :www.antaranews.com
 

Rabu, 15 Januari 2014

JANGAN KHAWATIRKAN KADES DAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Diposting dari akun Facebook pribadi Ubaedy Rosyidi, SH
Rabu, 15 Januari 2014

http://www.ppdi.or.id/wp-content/uploads/2014/01/ketum.gif
UBAEDY ROSYIDI, SH ( KETUM PPDI PUSAT )
Wacana yang terjaadi pada saat ini bahwa regulasi keuangan masuk ke desa tidak akan merata karena akan dihitung menurut luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah angka kemiskinan. Sehingga masing-masing desa tidak rata dalam memperoleh anggaran dari APBN, sedangkan alokasi yang masuk juga akan diprosentasikan untuk kegiatan pengelilaan kelembagaan pemerintah desa, sarana dan prasarana fisik serta pemberdayaan ekonomi pedesaan, salah satunya adalah pembentukan BUMDes.
Terkait dengan regulasi alokasi keuangan masuk pada rekening desa melalui 2 termint dalam satu tahun. Hal ini akan ditentukan terlebih dahulu oleh hasil Renstrades yang melibatkan masyarakat, serta didalam keputusan musyawaroh desa melibatkan monitoring Kecamatan, sisi lain akan diaudit oleh BPK yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Untuk itu proses pengambilan atau pencairan uang akan diketahui oleh berbagai pihak, sehingga kehawatiran pihak- pihak tertentu yang mengatakan Kepala Desa dan Perdes rawan korupsi kurang mendasar. Apalagi proses pencairannya yang menjadi pengguna anggaran tidak sendirian tetapi melibatkan unsur yang terkait. Asumsi oleh berbagai pendapat yang kawatir tidak usah risau lagi, karena Kepala Desa maupun Perangkat Desa tidak mungkin dapat mencairkan atas nama perorangan. Semua pakai mekanisme yang cukup aman.

Terkait dengan penghasilan tetap oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tunggu tanggal mainnya.....
 

Minggu, 12 Januari 2014

Horreee..... layanan kesehatan dasar di gratiskan!!

Jumat, 10/01/2014 01:00 WIB    http://www.majamojokerto.com/

MAJA mojokerto | Tahun 2014 ini layanan kesehatan dasar di Kabupaten Mojokerto di gratis.

Ini dikatakan Dr. Endang Sri Wulan – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Kamis (09/01/2014) mengatakan, tahun ini layanan kesehatan dasar bagi semua masyarakat di semua puskesmas di gratiskan.”ya memang tahun 2014 ini pemkab menggratiskan biaya layanan kesehatan dasar bagi semua warga yang berobat di puskesmas”. Kata Endang

Menurut Dr. Endang, layanan kesehatan dasar ini selain rawat inap dan penyakit yang harus dirawat lanjutan atau operasi. “ Kalau rawat inap dan operasi, bagi warga yang diluar penerima jamkesmas dan jamkesda, ya harus bayar sesuai ketentuan”. Imbuh Endang

Seperti diinformasikan Maja FM sebelumnya, Di Kabupaten Mojokerto warga penerima Jamkesmas yang masuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ada 354 ribu jiwa lebih. (bud/and)

Banyak Caleg yang Ngeblank Aturan Kampanye

Sabtu, 11/01/2014 07:05 WIB
http://www.majamojokerto.com/


MAJA mojokerto | Meski peraturan KPU yang dibuat bersama oleh Bupati dan KPU, namun sampai saat ini banyak Caleg di Kab Mojokerto yang ngeblank aturan kampanye. Mereka belum paham dengan aturan atau tatacara berkampanye.

Miskanto Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Mojokerto, Jum'at (10/01/2014) mengatakan, masih banyak caleg yang belum faham aturan kampanye terutama aturan pemasangan gambar dan alat peraga kampanye. '' Misalnya pemasangan spanduk di setiap zona atau setiap desa lebih dari satu dan masih banyak gambar yang dipasang di paku di pohon, termasuk kampanye melalui pertemuan tertutup tidak ada pemberitahuan ke polisi dan Panwas,'' Jelasnya.

Kata Miskanto, Saat ini Panwas melakukan sosialisasi peraturan kampanye ke para Caleg dan pengurus parpol di setiap kecamatan. Supaya semua sama - sama memahami tata cara kampanye dan pemasangan alat peraga.(bud/feb)

Sabtu, 11 Januari 2014

Jika Rhoma Irama Jadi Presiden, Siapa Ibu Negaranya?

Liputan 6.com//news

Posted: 11/01/2014 15:00
Jika Rhoma Irama Jadi Presiden, Siapa Ibu Negaranya?Rhoma Irama (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Liputan6.com, Jakarta : Rhoma Irama, seniman yang dikenal sebagai Raja Dangdut ini, optimistis bisa maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Dengan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya, Rhoma yakin dapat mengungguli capres lainnya.

Lalu, siapakah yang akan dijadikan sosok Ibu Negara jika Rhoma yang dikenal pernah beberapa kali menikah ini terpilih sebagai presiden?
"Itu nanti saja," jawab Rhoma Irama di posko Rhoma Irama for Presiden RI (Rifori) di Jalan Dewi Sartika, Jakarta, Sabtu (11/1/2014).

Namun, setelah ditanya mengenai kabar bahwa ia akan menunjuk Ricca Rachim sebagai pendampingnya, Rhoma pun membenarkan. Meski malu-malu, tapi Rhoma tampak tersenyum lebar ketika mendengar nama istrinya itu.
"Iya, insya Allah, insya Allah," sambil mengangukkan kepalanya.
Rhoma menikahi Ricca Rachim sekitar tahun 1984 setelah bercerai dengan istri pertamanya, Veronica. Ricca sendiri juga pernah menjadi pasangan Rhoma di beberapa film yang beredar pada 
tahun 80-an.

Pada 2 Agustus 2005, Rhoma kembali mengumumkan telah menikahi artis sinetron Angel Lelga secara siri pada 6 Maret 2003, namun hari itu juga ia menceraikannya. Rhoma juga dikabarkan pernah menikah dengan perempuan bernama Marwah Ali yang kemudian dikenal sebagai ibu dari penyanyi Ridho Rhoma. (Mvi/Ein)

Senin, 06 Januari 2014

SOSIALISASI EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERKEBANGSAAN



           Bertempat disalah satu rumah makan di jalan by pass Mojokerto,      06 Januari 2014 telah dilaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berkebangsaan dan UU Desa 2013 oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Jawa Timur, yakni Drs. H. Abdul Sudarsono dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

       Dalam sambutanya, anggota DPD yang berdomisili di Sidoarjo ini menyatakan bahwa Empat Pilar Kehidupan Berkebangsaan sesungguhnya telah dilaksanakan oleh masyarakat desa sejak dulu, artinya bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa.  Empat Pilar yang dimaksud meliputi NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

       Menyinggung UU Desa Tahun 2013 yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 Desember 2013 dia mengemukakan bahwa kedepan setiap desa di Indonesia akan mendapatkan bantuan dana APBN sekitar 1 milyar rupiah setiap tahunnya. Dengan adanya bantuan dana tersebut diharapkan desa dapat lebih berdaya dan lebih bisa sejahterakan masyarakatnya.

       Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan tanya jawab, salah satu undangan yang bertanya adalah H. Rikin selaku Kepala Dusun di Desa Tanjungan Kec.Kemlagi Kab. Mojokerto yang juga selaku Ketua Umum PPDI di Kec. Kemlagi : "kapan dana 1 milyar itu bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan bagaimana tentang jaminan kesehatan untuk Perangkat Desa dan Kades".  Dalam kesempatan tersebut Drs. H. Abdul Sudarsono menjawab bahwa untuk merealisasikan dana 1 milyar tersebut dan juga  jaminan kesehatan untuk Perangkat Desa dan Kades yg kesemuanya sudah tertuang dalam UU Desa 2013 yang baru disahkan masih diperlukan peraturan pelaksananya (PP) terlebih dahulu.  Anggota DPD RI ini juga siap mengawal dan mendesak pemerintah (Kemendagri) untuk segera membuat Peraturan Pemerintah dapat segera direalisasi.