Sinergi Pembangunan Perdesaan Tahun 2015

Diskusi

Sasaran
Sebagai acuan dasar sinergi pembangunan perdesaan, maka sasaran utama pembangunan perdesaan adalah menurunnya kemiskinan desa dan berkurangnya desa tertinggal, perbatasan, dan terisolir, serta meningkatnya desa-desa berkembang, semakin berketahanan, dan akhirnya menjadi desa mandiri, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;

2. Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen pada tahun 2015.
3. Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun 2015.

Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015 adalah memenuhi pelayanan dasar di perdesaan, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan, serta membangun keunggulan ekonomi kawasan perdesaan yang mampu meningkatkan daya saing. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi pembangunan perdesaan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan dengan upaya : (i) mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan; (ii) membangun mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif bagi kegiatan produktif dan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan; (iii) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan peningkatan kesempatan berusaha

2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum di perdesaan dengan upaya : (i) optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa dan Indeks Desa; (ii)meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan; (iii) meningkatkan ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, sanitasi dan air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan upaya meningkatkan fasilitasi dan pendampingan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan.

4. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang baik dengan upaya : (i) mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (ii) memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip good governance (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat; (iii) memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; (iv) mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa.

Sumber Perpres Nomor 43 Tahun 2014, lampiran I

Baca Selanjutnya

Pemerintah Prioritaskan Penyelesaian 80 RPP, Kementerian Keuangan Terbanyak

Sidang Kabinet

Pemerintah menetapkan 80 (delapan puluh) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai rancangan prioritas yang harus diselesaikan pada 2014 ini. Di antara ke-80 RPP yang masuk dalam kategori prioritas itu terdapat RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, RPP tentang Tunjangan dan Dana Kehormatan Veteran RI, dan RPP tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Mei 2014 disebutkan, ke-80 RPP yang masuk sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas 2014 ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

“Perubahan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan atas persetujuan Presiden,” bunyi dictum KEDUA Keppres tersebut. Lampiran Kepres No. 19 Tahun 2014 DISINI

Menurut Keppres ini, Rancangan Peraturan Pemerintah di luar program yang telah ditetapkan itu dapat disusun dalam hal terkait: a. pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penyertaan modal negara; c. jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); d. akibat keputusan Mahkamah Agung dan/atau keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang yang berpengaruh terhadap peraturan pemerintah; dan e. menjalan Undang-Undang yang tidak diperintahkan secara jelas dalam undang-undangnya.

“Keputusan Presiden ini mulsi berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Keppres tersebut.

Kemenkeu Terbanyak

Sementara itu dari 80 RPP yang diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tugas terbanyak, yaitu penyusunan 17 RPP; disusul Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 11 RPP; lalu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sebanyak 5 RPP.

Ke-17 RPP yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu itu dituntaskan pada akhir tahun 2014 ini di antaranya adalah: a. RPP tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. RPP tentang Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu; dan c. RPP tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

Adapun RPP yang menjadi tangging jawab Kementerian Kesehatan di antaranya adalah: a. RPP tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat untuk Pendanaan Penanganan Fakir Miskin; b. RPP tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh; dan c. RPP tentang Kesehatan Kerja.

Sementara RPP yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang harus diselesaikan tahun ini di antaranya adalah: a. RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; b. RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat; dan c. RPP tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Sumber  http://setkab.go.id

Baca Selanjutnya

Visi dan Misi Jokowi-JK di Sektor Pertanian

Beras

Jakarta - Pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusung program kemandirian pangan dan menghilangkan ketergantungan impor. Apa alasan pasangan ini mengusung program tersebut?

"Bangsa atau negara dengan penduduk di atas 100 juta tidak mungkin menjadi berdaulat kalau pangannya bergantung dari impor," tegas Rokhmin Dahuri, penyusun visi misi Jokowi-JK, dalam diskusi publik di JKW Center, Menteng, Jakarta.

Mengutip dari pernyataan mantan presiden Soekarno, lanjut Rokhmin, pertanian dan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Ini berhubungan dengan kemampuan negara menyediakan pangan untuk 240 juta penduduknya. "Pertanian dan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa," ujarnya.

Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Ide kemandirian ini juga akan menghapuskan subsidi pangan berupa beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan subsidi pupuk.

Program raskin sejauh ini dinilai tidak memiliki dampak signifikan untuk mendorong sektor pertanian. Program tersebut juga dinilai tidak mendidik para petani dan masyarakat kelas bawah.

Sementara subsidi pupuk dinilai tidak akan membantu kekurangan petani karena itu hanya bersifat di awal, bukan di akhir. Sementara masalah dari petani sebenarnya akan terakumulasi di akhir.

Subsidi yang paling tepat adalah di akhir seperti subsidi harga. Ini akan memberikan kepastian bagi petani soal hasil produksinya. Jika ada target produksi baik dari kuantitas dan kualitas petani yang kurang, bisa ditutupi oleh kepastian harga dari pemerintah.

Penghapusan subsidi ini selanjutnya bisa dialihkan untuk program di sektor pertanian seperti pemberian pelatihan kepada petani, pemberian bibit unggul, dan penyediaan teknologi penopang produksi.

Raskin dan Subsidi Pupuk Dihapus

Ide kemandirian ini juga akan menghapuskan subsidi pangan berupa beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan subsidi pupuk.

Program raskin sejauh ini dinilai tidak memiliki dampak signifikan untuk mendorong sektor pertanian. Program tersebut juga dinilai tidak mendidik para petani dan masyarakat kelas bawah.

Sementara subsidi pupuk dinilai tidak akan membantu kekurangan petani karena itu hanya bersifat di awal, bukan di akhir. Sementara masalah dari petani sebenarnya akan terakumulasi di akhir.

Subsidi yang paling tepat adalah di akhir seperti subsidi harga. Ini akan memberikan kepastian bagi petani soal hasil produksinya. Jika ada target produksi baik dari kuantitas dan kualitas petani yang kurang, bisa ditutupi oleh kepastian harga dari pemerintah.

Penghapusan subsidi ini selanjutnya bisa dialihkan untuk program di sektor pertanian seperti pemberian pelatihan kepada petani, pemberian bibit unggul, dan penyediaan teknologi penopang produksi.

Sektor Pertanian Hadapi 3 Masalah Utama

Persoalan pangan selalu didengungkan dalam setiap kampanye politik. Tidak hanya saat ini, tapi juga pada tahun-tahun sebelumnya tiap menjelang pesta demokrasi.

Dalam 10 tahun terakhir tidak ada perubahan yang signifikan untuk sektor ini. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan dengan anggaran yang cukup besar.

Ada tiga hal yang harus dibenahi pemerintahan mendatang di sektor pangan. Pertama adalah birokrasi, yang saat ini masih terkotak-kotak. Perlu koordinasi antar sektor agar kebijakan bisa berjalan efektif.

Kedua adalah dari sisi lahan yang saat ini sudah terkonversi ke perumahan dan industri lainnya. Tanpa lahan yang cukup, maka produksi pertanian tidak akan meningkat.

Ketiga adalah akses perbankan untuk para petani. Bunga kredit yang tinggi sangat tidak bersahabat untuk petani. Bila dibandingkan dengan negara lain, tentunya Indonesia dengan kisaran 14% masih terlalu tinggi.

Visi misi selengkapnya DISINI

Sumber  http://finance.detik.com

Baca Selanjutnya

Ini Paparan Ekonomi Kerakyatan Prabowo-Hatta

Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam visi dan misinya menyatakan akan mengusung ekonomi kerakyatan.

Dalam paparan visi dan misi di laman KPU, Prabowo dan Hatta akan memprioritaskan sektor ekonomi rakyat. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan tersebut akan dilakukan melalui 8 poin. Berikut paparannya.

1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.

2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.

3. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.

4.  Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta mengkonsolidasi belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional.

5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW).

6. Mengalokasikan dana minimal Rp 1 miliar per desa atau kelurahan setiap tahun secara langsung, dan mengimplementasikan pula UU Tentang Desa.  Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama tahun 2015 sampai 2019 bagi 75.244 desa atau kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 Program Desa.

Visi dan Misi Prabowo dan Hatta tertuang dalam tema Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur Serta Bermartabat. Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, mereka akan menjalankan Agenda & Program Nyata Untuk Menyelamatkan Indonesia. Visi-misi lengkapnya DISINI

Sumber  http://bisniskeuangan.kompas.com

Baca Selanjutnya

PG Gempol Kerep alokasikan kredit bagi petani tebu hingga 150 miliar

PG Gempolkrep

MAJA mojokerto | Pabrik gula PG Gempol kerep di Gedeg, Kabupaten Mojokerto mengalokasikan kredit bagi petani tebu hingga 150 miliar. hal ini untuk mendapatkan target 11 juta kwintal tebu pada musim giling tahun ini.

Kredit itu akan dialokasikan kepada ribuan petani tebu yang tergabung dalam 33 Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) di kawasan Mojokerto Jombang dan Lamongan.

Samsu - Humas PG Gempol Kerep, Minggu (25/05/2014) mengatakan, Kredit itu dialokasikan kepada para petani tebu yang sudah memiliki kontrak dengan PG. “Setiap petani mendapatkan pinjaman antara 7,5 juta sampai Rp 12 juta per hektar, untuk lahan yang akan ditanami tebu. Kata Samsu

Menurutnya, Kredit dicairkan pada musim tanam tahun 2013 sebagai dana untuk pengadaan bibit, biaya tanam, perawatan, pupuk hingga masa tebang. “Dengan bunga 7 persen dalam satu musim, petani diharapkan bisa mengembalikan kredit pasca musim giling tahun ini”. Pungkasnya (moc/and)

Sumber http://majamojokerto.com

Baca Selanjutnya