Warga semakin yakin pada capresnya setelah debat

ILUSTRASI

"Awalnya bingung untuk memilih siapa capres yang lebih bagus, tapi saya sekarang menjadi lebih yakin untuk memilih"

Jakarta (ANTARA News) - Sebagian warga mengaku semakin yakin untuk memilih calon presiden pilihannya usai menyaksikan debat capres dengan tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional Minggu malam tadi.

"Saya semakin mantap memilih capres nomor urut dua, karena jawabannya di debat tadi sangat sistematis dan memahami apa yang mau dilakukan," ujar Shinta Melani, mahasiswa D4 jurusan Kebidanan, saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Shinta mengaku setuju dengan jawaban Jokowi tentang pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang harus lebih dahulu dibina dengan maksimal sebelum dikirim ke luar negeri.

Shinta juga menyebut Jokowi tegas mengambil keputusan dan mengambil risiko sehingga membuat Shinta terkesan.

Sementara itu, seorang PNS yang bertugas di Jakarta, Siti Fatimah (35), mengatakan semakin mantap memilih capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, usai menonton debat malam ini.

Ia menilai Prabowo terlihat lebih menguasai bidang ketahanan nasional dan hubungan internasional dalam debat yang dimoderatori Hikmahanto Juwana tersebut.

Fatimah menyatakan sependapat dengan Prabowo yang mengatakan akan memperkuat kekuatan nasional terlebih dahulu, baru kemudian membangun kekuatan diplomasi dalam politik internasional.

"Sebagai lulusan mahasiswa Hubungan Internasional, saya setuju dengan yang disampaikan Prabowo. Dan saya semakin yakin untuk memilihnya," kata Fatimah.

Seorang mahasiswa universitas swasta di Jakarta, Erwin Tri Prasetyo (22), memandang debat capres yang ketiga ini memperlihatkan kedua capres memiliki visi misi yang semakin terkonsep.

"Dari penyampaian kebijakan-kebijakannya, menurut saya Jokowi lebih mempunyai konsep yang matang, tapi dari segi retrorika prabowo lebih unggul dibandingkan Jokowi," kata Erwin.

Meskipun enggan menyampaikan siapa yang akan dipilihnya, Erwin mengaku mulai menetapkan hati untuk memilih salah seorang capres usai debat ketiga malam ini.

Senada dengan Erwin, seorang pegawai swasta di Jakarta, Anung Prabowo (29), mengaku mulai memiliki pilihan capresnya usai menonton debat, setelah sebelumnya sempat menjadi "swing voter" atau pemilih yang belum menentukan pilihan.

"Awalnya bingung untuk memilih siapa capres yang lebih bagus, tapi saya sekarang menjadi lebih yakin untuk memilih sesuai dengan harapan dan yakin dia mampu menguasai problem nasional karena dari paparan yang disampaikan di debat capres," kata Anung.

Anung berharap, para "swing voter" lain segera menentukan pilihannya dengan melihat rekam jejak dan adu pendapat kedua capres yang disampaikan melalui debat.

"Harapannya dengan adanya debat capres, para swing voter jadi punya keyakinan untuk menentukan pilihan capres terbaiknya," kata Anung.

Sumber  http://www.antaranews.com/

Baca Selanjutnya

"Bagimu Negeri" sebagai lagu penutup Debat Capres 2014 adalah lagu ciptaan putra kelahiran Desa Kemlagi

Acara Debat Capres

Lagu "Bagimu Negeri" ciptaan Kusbini adalah lagu yang selalu disenandungkan setiap kali selesai acara Debat Capres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).  Namun banyak yang belum mengetahui berasal dari manakah pencipta lagu tersebut.  Berikut ini akan kami sampaikan biografi dari seorang Kusbini.

Biodata Kusbini :
Nama: Raden Kusbini
Lahir: Desa Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur, 1 Januari 1910
Wafat: Yogyakarta, 28 Februari 1991
Profesi: Musisi, Pencipta lagu

Karya:
-Bagimu Negeri
-Cinta Tanah Air
-Merdeka
-Pembangunan
-Salam Merdeka
-Keroncong Purbakala
-Pamulatsih
-Bintang Senja Kala
-Keroncong Sarinande
-Keroncong Moresko
-Dwi Tunggal
-Ngumandang Kenang

Pengalaman Lain:
-Pemusik dan penyanyi perusahaan rekaman piringan hitam Hoo Soen Hoo 1935-1939
-Pemain film Jantung Hati dan film Air Mata Ibu 1941
-Bekerja di Radio Militer Hooso Kanri Kyoku dan Pusat Kebudayaan Jepang di bidang musik

Penghargaan:
Piagam Anugerah Seni Pemerintah Republik Indonesia

Keluarga :
Nama Istri : Alm.Ngadiyem
Nama Putra dan Putri : Eka Ksvara, Dwi Ksvara, Tri Ksvara, Catur Ksvara, Titi Panca Ksvara, Titi Sad Ksvara, Sapta Ksvara, Titi Asta Ksvara, Nowo Ksvara, Dasa Ksvara, Titi Asih Ksvara.

"Kusbini Pencipta Lagu Bagimu Negeri"
Seluruh pelosok negeri nusantara pernah mendengar dan menyanyikan lirik indah sebuah lagu, Bagimu Negeri, yang diciptakan oleh Kusbini. Dia berhasil menciptakan lagu fenomenal yang tetap dikumandangkan hingga saat ini karena lagunya sanggup membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia. Boleh dikatakan, ia termasuk salah satu pejuang kemerdekaan yang berjuang lewat karya dan lagu.

Seniman kelahiran 1 Januari 1910 di Desa Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur ini, memulai kariernya bersama Jong Indisce Stryken Tokkel Orkest (Jitso), sebuah kumpulan musik keroncong di Surabaya. Merasa belum puas dengan pengetahuan musik yang didapatnya secara otodidak, Kusbini mengikuti pendidikan musik Apollo di Malang. Sembari belajar, Kusbini yang mendapat julukan ‘buaya keroncong’ dari teman-temannya ini, terus tampil sebagai penyanyi keroncong dan pemain biola pada siaran Nirom dan Cirvo di Surabaya.

Selain lagu Bagimu Negeri, Kusbini juga mengarang lagu bertemakan semangat kemerdekaan lainnya seperti Cinta Tanah Air, Merdeka, Pembangunan, Salam Merdeka. Selain itu, ia mencipta puluhan lagu keroncong, seperti Keroncong Purbakala, Pamulatsih, Bintang Senja Kala, Keroncong Sarinande, Keroncong Moresko, Dwi Tunggal, dan Ngumandang Kenang. Salah satu lagu keroncong yang bertemakan semangat kemerdekaan adalah Kewajiban Manusia. Lagu ini mengajak bangsa Indonesia untuk terus menggalang persatuan dalam mencapai kemerdekaan.

Kusbini pernah menjadi pemain musik dan penyanyi untuk perusahaan rekaman piringan hitam Hoo Soen Hoo. Saat itu, sekitar tahun 1935 hingga 1939, kariernya mulai menanjak dan namanya semakin dikenal. Terutama saat dia mulai mendalami dan berkarya lewat lagu-lagu keroncong dan stambul.
Kiprah Kusbini kian mengharumkan namanya pada 1941. Saat itu ia mendapat kesempatan untuk bermain film dimana sejumlah lagu digunakan untuk mengisi musik yang khusus diciptakan untuk film Jantung Hati dan film Air Mata Ibu.
Pada masa pendudukan Jepang, Kusbini sempat bekerja di Radio Militer Hooso Kanri Kyoku dan Pusat Kebudayaan Jepang di bidang musik. Pada masa itu Kusbini banyak bekerja sama dengan Ismail Marzuki, Cornel Simanjuntak, Sanusi Pane, dan seniman lainnya.

Kusbini yang juga ikut menyempurnakan teks lagu kebangsaan Indonesia Raya ini memperoleh penghormatan dari pemerintah berupa Anugerah Seni Pemerintah Republik Indonesia.
Ia wafat pada 28 Februari 1991 di kediamannya yang sederhana di Pengok, Yogyakarta dan dikebumikan dengan iringan musik lagu Perdamaian yang diciptakannya sendiri.

Baca Selanjutnya

Jokowi: perizinan investasi satu pintu tidak ruwet

Jokowi-JK

Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo mengatakan seharusnya perizinan investasi dilakukan satu pintu secara online atau menggunakan jaringan internet sehingga tidak ada keruwetan lagi.

"Investor sektor kelistrikan banyak sekali, tapi keluhannya memang perizinan di pusat dan daerah ruwet," ujar Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi pada dialog Kadin Indonesia dengan Capres-Cawapres di Jakarta, Jumat.

Karena selama ini prosesnya ruwet atau rumit, katanya, untuk memperoleh izin saja bisa sampai setahun.

"Mestinya perizinan satu pintu secara online dilakukan, jadi mengurus IMB bisa dari rumah, SIUP juga. Izin itu cuma satu lembar kertas ada tulisannya, ada nama, alamat, industri apa, lalu ditandatangani harusnya semenit dua menit bisa," kata dia.

Hal tersebut dapat dilakukan asal ada niat dari pemerintah untuk memangkas birokrasi perizinan menjadi sederhana.

"Kalau tidak ada niat, sampai kapan pun seperti ini," ujar dia.

Selain itu, Jokowi menyinggung industri terutama pelabuhan domestik selalu terlambat pembangunannya. Contoh di Jakarta selalu antre kontainer.

"Lalu pembangunan kawasan industri dengan infrastruktur yang baik kita tidak mengejar," kata dia.

Masalah kelistrikan juga terjadi di Kalimantan yang terkadang listriknya padam dua hingga tiga kali sehari.

"Padahal di situ ada batu bara. Mestinya energi ini dipakai untuk mendukung industri dalam negeri, baru diekspor," ujar dia.

Pada Pilpres 9 Juli 2014, pasangan Jokowi-JK akan bersaing dengan capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

Sumber http://www.antaranews.com

Baca Selanjutnya

Prabowo janji akan dirikan lembaga tabungan haji

Prabowo-Hatta

Jakarta (ANTARA News) - Calon Presiden yang diusung koalisi pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengklaim koalisinya sangat mementingkan mekanisme pengelolaan dana haji, dan dia berjanji akan mendirikan Lembaga Tabungan Haji.

"Indonesia setiap tahun mengirim jamaah haji dengan jumlah terbesar di dunia, dalam daftar tunggunya sampai tujuh hingga 10 tahun, kita butuh Lembaga Tabungan Haji," kata Prabowo, dalam diskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Jumat malam.

Dia mengatakan, dengan didirikannya Lembaga Tabungan Haji, pembiayaan untuk menunaikan ibadah haji bagi masyarakat akan lebih mudah, dan diupayakan tidak memberatkan masyarakat miskin. Dia juga mengisyaratkan pengelolaan dana haji melalui lembaga itu juga akan meminimalisasikan, dan mencegah penyelewengan dana haji.

"Calon jamaah haji tidak harus menjual aset mereka, tidak menjual sawah mereka dan tanahnya juga untuk naik haji," ujarnya.

Prabowo yang diusung Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, dan PBB bersama Cawapres Hatta Rajasa ini, tidak menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme pengelolaan dana Lembaga tersebut.

Pernyataan Prabowo sola pengelolaaan dana haji dilontarkan dalam diskusi dengan Kadin untuk menjawab pertanyaan mengenai gagasan struktur pembiayaan yang kuat di masyarakat.

Beberapa usulan lainnya untuk melahirkan sistem pembiayaan yang kuat, kata Prabowo, adalah penciptaan Bank Koperasi, penguatan lembaga pengelolaan dana bergulir, terutama untuk kepentingan Usaha Kecil dan Menengah.

"Saya juga tidak ragu meminta pemerintah dan pejabat, partai politik dan masyarakat untuk menghemat anggaran di seluruh bidang," ujar dia menambahkan.

Pilpres 2014 akan diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sumber  http://www.antaranews.com

Baca Selanjutnya

MK batalkan Undang-Undang tentang Perkoperasian

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memimpin majelis hakim yang menangani permohonan pengujian Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memutuskan undang-undang itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

"Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang No. 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas," kata anggota Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Ia juga mengatakan bahwa undang-undang itu mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Pada sisi lain, lanjutnya, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

"Menurut mahkamah, permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung UU No. 17/2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi," jelas dia.

Permohonan pengujian terhadap UU No. 17/2012 diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur; Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur; Pusat Koperasi An-nisa Jawa Timur; Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur; Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono.

Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 dalam undang-undang tersebut.

Koalisi LSM untuk Demokratisasi Ekonomi dan perorangan juga mengajukan permohonan pengujian undang-undang tentang koperasi.

Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119.

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi.

Sumber  http://www.antaranews.com

Baca Selanjutnya

Hari Keluarga Nasional: Galakkan Kembali Program Kependudukan

Wapres Boediono mencoba seruling bambu yang dijual di pameran PKK Hari Keluarga Nasional XXI Surabaya 2014, Lapangan Makodam Brawijaya

Peringatan Hari Keluarga Nasional XXI Tahun 2014 di Kota Surabaya

Surabaya. Gunakan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2014 ini untuk memantapkan langkah menggerakkan kembali Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di tanah air. Program-program itu diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk dan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan kualitas penduduk, hingga peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan bina keluarga yang meliputi balita, anak remaja, hingga lansia.

Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyukseskan program di daerah masing-masing dengan menyusun program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang terpadu. 

“Untuk mencapai sasaran-sasaran itu semua, saya  perlu ingatkan perlunya penggunaan data yang sama dan perlunya koordinasi sasaran oleh semua pihak untuk program-program di ketiga bidang tersebut, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya,” kata Wakil Presiden Boediono saat menghadiri acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional XXI di Lapangan Makodam Brawijaya, Kota Surabaya, 14 Juni 2014.

Hadir dalam peringatan Hari Keluarga Nasional itu Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Djalal, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua Dharma Wanita Vita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum Panitia Hari Keluarga Nasional XXV. 

Wapres Boediono mengingatkan, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak (peringkat ke-4 di dunia), upaya untuk menyejahterakan seluruh penduduk melalui peningkatan kualitas manusia, bukanlah pekerjaan yang mudah. Permukiman penduduk yang tersebar luas di negara kepulauan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam memberikan pelayanan yang memadai.

Menggunakan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ini, Wapres berharap agar semua komponen bangsa, baik unsur pemerintah, penggiat-penggiat di LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh dunia usaha saling bahu membahu memperhatikan masalah kependudukan.

Semua pihak berpartisipasi, dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan menggerakkan upaya untuk membatasi jumlah anak cukup dua saja, demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia. “Kita perlu sadari bersama bahwa generasi yang berkualitas bermula dari kelahiran yang direncanakan,” katanya.

Saat ini banyak program pemerintah yang mengandalkan pada pemberdayaan perempuan sebagai tumpuan bagi pembangunan keluarga. Program-program di bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan yang mengambil unit keluarga sebagai sasaran utamanya, sebagian besar memberikan peran perempuan sebagai ujung tombak pelaksana.

Menyadari hal ini, kata Wapres, sudah sepatutnya salut dan apresiasi yang tinggi sepatutnya diberikan pada Hari Keluarga Nasional ini kepada para ibu Indonesia, kepada perempuan Indonesia atas peran sentralnya dalam membina kualitas keluarga Indonesia. “Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada peran bapak dalam membina keluarga, pembangunan karakter melalui keluarga, sangat ditentukan oleh peran sentral seorang ibu,” katanya.

Wapres mengingatkan bahwa kualitas keluarga menentukan kualitas manusia. Dan kualitas manusia, terutama kualitas generasi muda, generasi pengganti, menentukan kemajuan bangsa. Kualitas manusia ditentukan oleh keterampilannya, pengetahuannya dan menurut hemat Wapres, terutama ditentukan oleh kemantapan pribadinya, oleh keteguhan karakternya.

“Dalil ini jangan kita lupakan. Berhasil tidaknya kita memajukan bangsa tergantung berhasil tidaknya kita membangun keluarga yang berkualitas, membangun manusia yang berkualitas,” kata Wapres (Selanjutnya baca Pidato Wapres di Ruang Pers).

Menurut Kepala BKKBN Fasli Djalal, Indonesia masih menghadapi empat masalah kependudukan yakni jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata dan kualitas rendah. Di masa lalu Indonesia bisa menurunkan angka fertilitas dari 5.6 anak/wanita menjadi sekitar 2 anak/wanita. Kini angka fertilitas sulit turun dari angka 1.4 anak/wanita yang berarti setiap tahun setidaknya 4.5 juta bayi lahir di Indonesia.

Indonesia berpeluang memperoleh bonus demografi pada era 2012-2045, ketika jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dari yang tidak produktif (<14 tahun dan >65 tahun).  Pada tahun 1970an, 100 orang bekerja membiayai 86 orang yang tidak produktif. Angka itu kini jauh turun dengan 100 orang bekerja membiayai sekitar 50 orang yang tidak produktif.

“Kita bisa mencapai angka ketergantungan paling rendah dimana hanya 46 orang yang menggantungkan diri pada 100 orang yang bekerja kalau kita manfaatkan bonus demografi ini dengan menghasilkan angkatan kerja yang berlimpah harus berkualitas, kesehatan dan kecukupan gizi, lalu profesional dan berkecukupan,” katanya.

Pasca otonomi daerah, kata Kepala BKKBN, banyak daerah yang mengendorkan prioritas program kependudukan dan Keluarga Berencananya sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya berkurang. “Jika kelembagaan tidak utuh, sumber daya manusia tidak cukup dan profesional serta alokasi dana berkurang, maka sulit bagi 500 kabupaten/kota untuk menyukseskan program kependudukannya.

Namun Kepala BKKBN memuji 18 pemerintah daerah yang telah mendirikan Badan Kependudukan dan KB daerah sesuai perintah Undang-Undang.

Sumber  http://www.wapresri.go.id

Baca Selanjutnya