Ini beda Kartu Keluarga Produktif dengan BPJS

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Jakarta - Pemerintah mengeluarkan program Kartu Keluarga Produktif yang terdiri dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Lalu apa bedanya dengan kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?

"BPJS penyelenggaranya, Jaminan Kesehatan Nasional sistemnya, diberikan melalui kartu ini. Jadi ini satu kesatuan," kata Menteri Sosial Khofifah di Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Menurut Khofifah, ada dua iuran premi yang dibayar yaitu yang dibayar perseorangan dan yang dibayar oleh pemerintah. Kartu Keluarga Produktif tersebut berasal dari iuran yang dibayar oleh pemerintah.

"Bantuan iurannya Rp 19.200, jadi tetap. Yang dibayar pemerintah itu Penerima Bantuan Iuran (PBI) makanya nama kartunya KIP dan lainnya. Jadi bukan saling bertentangan, nggak ada perbedaan," kata Khofifah.

Program ini akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di 5 titik di Jakarta. Sasaran kartu ini adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tak memiliki KK atau KTP.

"Dalam sistem proses ini, Ibu Menko (Puan Maharani) menyampaikan, jangan sampai penerimanya tidak tahu di mana mencairkannya. Jadi sudah sosialisasi ini melalui PT Pos Indonesia, dikirim jadi satu paket, KKS, KIP dan KIS," ujar Khofifah.

Inilah variabel keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera

Sumber : www.news.detik.com

Baca Selanjutnya

Variabel Keluarga Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera

14 variable dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu sangat miskin, miskin dan mendekati Miskin. Tingkat kesejahteraan kelurga terbagi ke dalam 5 kategori yaitu kelurga prasejahtera, sejahtera Tahap I, Sejahtera Tahap II, Tahap III dan Tahap III plus. Empat belas (14) variable kemiskinan rumah tangga penerima BLT adalah sebagai berikut :

1.    Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m2 per kapita
2.    Jenis lantai berupa tanah, bambu atau kayu murahaan
3.  Dinding bangunan berupa bambu, rumbia, kayu kualitas rendah dan tembok tanpa plester
4. Tidak memiliki fasilitas tempat bangunan air besar atau berbagi dengan rumah tangga lain
5.    Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik
6.    Sumber air minum berupa sumur. mata air tidak terlindung, sungai atau air hujan
7.    Bahan bakar untuk masak berupa kayu bakar, arang atu minyak tanah
8.    Konsumsi daging/ayam per minggu satu kali atau tidak mengkonsumsi
9.    Membeli pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahuan sebanyak satu stel atau tidak membeli
10.Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga adalah 1 kali 2 kali
11.Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik
12.Lapangan perkerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain  dengan pendapatan rumah tangga kurang dari Rp.600 ribu per bulan
13.Kepala rumah tangga memiliki tingkat pendidikan tidak sekolah, tidak tamat SD atau tamat SD
14.Pemilikan asset / harta bergerak / harta tidak bergerak, tidak mempunyai tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai kurang dari Rp. 500 ribu seperti sepedah motor, emas, perhiasan, ternak, kapal, perahu motor atau barang modal lain.

Kategori-kategori dalam penentuan penerima BLT adalah :

1.      Sangat miskin                      :  memenuhi 14 variabel Kemiskinan
2.      Miskin                                 :  memenuhi 11-13 variabel Kemiskinan
3.      Hampir miskin                      :  memenuhi 9-10 variabel Kemiskinan
4.      Tidak layak menerima BLT     :   memenuhi 58 variabel Kemiskinan

Indikator tingkat kesejahteraan keluarga BKKBN adalah sebai berikut :

(1). Keluarga Pra Sejahtera (Sering dikelompokkan sebagai “Sangat Misikin”)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
a.    Indikator Ekonomi
·      Makan dua kali atau lebih sehari
·     Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, berkerja,sekolah dan bepergian)
·      Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

b.    Indikator Non-Ekonomi
·      Melaksanakan ibadah
·      Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

(2) Kelurga Sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai “Miskin”)

Adalah keluaraga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indicator
Meliputi:
a.      Indikator  Ekonomi
·        Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telor

·       Setahuan terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru

·         Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

b.      Indikator Non-Ekonomi
·         Ibadah teratur
·         Sehat tiga bulan terakhir
·         Punya penghasilan tetap
·         Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup
·         Usia 6-15 tahun bersekolah
·         Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

(3) Keluaraga Sejahtera II

Adalah keluaraga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi :
·         Memiliki tabungan keluarga
·         Makan bersama sambil berkomunikasi
·         Mengikuti kegiatan masyarakat
·         Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
·         Meningkatkan pengetahuan agama
·         Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
·         Menggunakan sarana transporstasi

(4) Keluarga sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:
·         Memiliki tabungan kelurga
·         Makan bersama sambil berkomunikasi
·         Mengikuti kegiatan masyarakat
·         Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
·         Meningkatkan pengetahuan agama
·         Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
·         Menggunakan sarana transporstasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator. meliputi :
·         Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
·         Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
 
(5). Keluarga sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi :
·         Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
·         Sebagi pengurus organisasi Kemasyarakatan

Sumber :  http://tangsel.weebly.com/keluarga-sejahtera-dan-pra-sejahtera.html

Baca Selanjutnya

Presiden Jokowi akan luncurkan KIS dan KIP awal Nopember 2014

Presiden Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan mewujudkan salah satu janjinya dalam kampanye Pemilu Presiden ( Pilpres) 2014 lalu yaitu menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, kartu yang memberikan fasilitas kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung itu akan mulai diluncurkan pada minggu pertama November 2014.

Menteri Kordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan peluncuran KIS dan KIP akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), serta sejumlah kementerian terkait.

“Peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan (kartu) Indonesia Pintar (dilakukan pada) minggu pertama November. Peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan Pintar merupakan salah satu janji Presiden dan Wakil Presiden, ini memang harus diluncurkan secepatnya,” kata Puan usai rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka  Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

Menurut Puan, kementeriannya sudah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian-kementerian terkait untuk membahas soal anggaran bagi terlaksananya KIS dan KIP DPR pun telah menyetujui anggaran untuk dua kartu tersebut.

“Darimana (sumber dananya) ini, kita akan bicara lebih detil lagi dengan Kemenkeu, kita akan bicara dengan Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan mengenai anggaran, teknisnya di kementerian terkait,” papar Puan.

Pemerintah Pusat, lanjut Menko PPK,  akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendata siapa saja yang berhak menerima KIS-KIP, serta ikut memonitor pelaksanaan program-program tersebut.

Dalam penyalurannya pemerintah akan berkordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT.Pos Indonesia serta Bank Mandiri. Data-data seperti nama dan alamat penerima KIS-KIP akan diberikan ke lembaga-lembaga tersebut, sehingga mengurangi potensi salah sasaran.

“Hampir kurang lebih satu juta kartu dalam tahap pertama sampai Desember 2014, kita harapkan sudah bisa diterima sejumlah kluarga,” terang Puan.

Target penerima KIS adalah keluarga-keluarga pra sejahtera yang selama ini belum tercakup dengna fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain itu dalam pelaksanaannya KIS juga tidak akan tumpang tindih dengan program BPJS yang sudah dijalankan sejak jaman Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

“Perbedaan dengan kartu lain scara taknis ada, kami berharap bisa dilakukan preventif, orang-orang tidak sakit juga berhak gunakan kartu itu,” jelas Puan,

Sedangkan terkait KIP, menurut Puan, pemerintah ingin lebih menjamin masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan hingga 12 tahun.(kemenko/ks)

Sumber  http://www.kacamatasejati.com/

Baca Selanjutnya

Pengumuman susunan Kabinet Kerja 2014.2019

Pengumuman susunan Menteri Kabinet Kerja

Hari minggu (25/10) sore nampak menjadi hari yang sibuk bagi para pekerja di Istana Merdeka, pasalnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengumumkan susunan Menteri yang akan membantuanya menjalankan roda pemerintahan lima tahun mendatang. Turut hadir mendampingi keduanya, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Pengumuman susunan kabinet sendiri dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB. Sebelumnya para tokoh yang disebut-sebut sebagai calon-calon menteri sudah berkumpul di Istana Merdeka dari pukul 13.00 WIB. Hampir semua tokoh yang datang mengenakan baju kemeja putih.

Tiba waktu yang diharapkan, Presiden Jokowi mengumumkan dan memperkenalkan 34 orang Menteri yang akan bertugas dan membantuanya pada Kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja. Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa proses penetapan Menteri tersebut dilakukan dengan hati-hati dan cermat karena Kabinet akan bekerja selama 5 tahun ke depan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang bersih.

“Kita mengkonsultasikan kepada KPK dan PPATK karena kita ingin akurat, karena kita ingin tepat, dan kita semuanya pasti percaya kepada KPK dan PPATK",  papar Presiden Jokowi.

Berikut daftar nama Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019:

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menko Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan
5. Menteri Kelautan dan perikanan: Susi Pujiastuti
6. Menteri Pariwisata: Arif Yahya
7. Menteri ESDM: Sudirman Said
8. Menko Polhukam: Tedjo Edi Purdjianto
9. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri: Retno L.P. Marsudi
11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum, dan HAM: Yasonna Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
15. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil
16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
17. Menteri BUMN: Rini Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UKM: AAGN Puspayoga
19. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
25. Menteri Agragia dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
26. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin
28. Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanna Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nachrowi
34. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Jafar (Verbatim-Humas)

Sumber : www.setneg.go.id

Baca Selanjutnya

Pertemuan Jokowi-Prabowo 'mencairkan' kebekuan politik

Pertemuan Jokowi-Prabowo diyakini akan menenangkan masyarakat dan investor

Kunjungan Presiden terpilih Jokowi kepada pimpinan kubu oposisi, Prabowo Subianto, akan mencairkan kebekuan politik, menenangkan masyarakat dan kalangan investor, demikian analisa pengamat politik.

"Ini peristiwa besar, ketika konstelasi politik dalam beberapa bulan terakhir terjadi pertarungan yang cukup keras sehingga bangsa terbelah, dari sisi media, masyarakat dan kekuatan politik," kata pengamat politik Yunarto Wijaya kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (17/10) siang.

Jokowi menemui Prabowo di kediaman keluarga besarnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat siang, yang merupakan pertemuan pertama semenjak pencoblosan pemilihan presiden, di mana keduanya bersaing keras dan ketat.

Pertemuan kedua tokoh ini dapat dikatakan sebagai salah satu puncak "safari politik" Jokowi menjelang pelantikannya pada 20 Oktober nanti.

Lebih lanjut Yunarto Wijaya mengatakan, pertemuan Jokowi-Prabowo ini juga menjadi penting di tengah beredarnya isu pemboikotan pelantikan Jokowi sebagai Presiden.

Karena itu, "Simbolisasi pertemuan antar dua tokoh ini minimal akan menenangkan suasana politik menjelang pelantikan," kata Yunanto.

Menurutnya, ucapan Prabowo yang akan mendukung kepemimpinan dan pemerintahan Jokowi, merupakan jaminan tidak akan ada pemboikotan acara pelantikan tersebut.

Bukan politik balas dendam

Yunarto Wijaya juga menganggap pertemuan Jokowi-Prabowo ini sebagai "momentum pembuka" bahwa dalam pertarungan politik ke depan yang harus muncul "bukan politik balas dendam".

Simbolisasi pertemuan kedua tokoh ini, menurutnya, akan menenangkan masyarakat dan investor.

Ini peristiwa besar, ketika konstelasi politik dalam beberapa bulan terakhir terjadi pertarungan yang cukup keras sehingga bangsa terbelah, dari sisi media, masyarakat dan kekuatan politik.

"Ini membuat masyarakat dan investor melihat ada stabilitas yang bisa dimungkinkan dan kita tidak akan terus terjebak dalam politik balas dendam," katanya. 

Dimintai komentar sejauhmana pernyataan Prabowo yang mendukung pemerintahan Jokowi akan diikuti oleh Koalisi Merah Putih, Yunarto mengatakan, hal ini akan terlihat dalam pemilihan alat kelengkapan DPR yang akan digelar pekan depan.

"Kalau kemudian masih ada pola zero sum game, voting, yang intinya masih menghabiskan nama-nama dari kubu Indonesia Hebat, maka ucapan Prabowo itu hanya kosmetik politik," katanya, menganalisa.

"Karena," lanjutnya, "seharusnya pemilihan kelengkapan DPR, yang mesti dikedepankan adalah aspek musyawarah mufakat, aspek proporsional, bukan voting."

Lebih efektif

Kesediaan Presiden terpilih Jokowi menemui pimpinan kelompok oposisi, Prabowo Subianto, menurut Yunarto, juga memperlihatkan bahwa mantan Wali Kota Solo itu mampu melakukan lobi politik yang efektif.

Itulah sebabnya, Yunarto mengatakan, dia tidak setuju terhadap asumsi yang mengatakan Jokowi kalah 5-0 dari kubu Prabowo Subianto dalam pertarungan politik pasca pilpres.

"Yang sudah kalah 5-o itu PDI Perjuangan, bukan Jokowi," katanya.

Hal ini, lanjutnya, terbukti dari "safari politik" yang dilakukan Jokowi -setelah memegang tongkat kendali- dengan menemui pimpinan DPR, MPR, DPD, pimpinan beberapa partai besar pendukung Prabowo, yang dianggapnya berjalan efektif.

"Yang dilakukan seminggu terakhir, baik pertemuan dengan petinggi lembaga negara, lalu pertemuan dengan Aburizal Bakrie dan hari ini dengan luar biasa presiden terpilih mendatangi lawan politiknya ini menunjukkan bahwa beliau (Jokowi) negarawan," jelasnya.

Menurutnya, langkah seperti ini sudah tepat dilakukan Jokowi yang tidak disibukkan soal kalah-menang.

"Secara taktis, Pak Jokowi harus memegang kendali langsung konstelasi politik," ujarnya.

"Dan terbukti, ketika kendali dipegang oleh Jokowi langsung, dan bukan hanya dipegang pimpinan partai, akhirnya (lobi dan komunikasi politik) lebih efektif."

Saling membutuhkan

Yunarto menyatakan dirinya yakin bahwa pertemuan Jokowi-Prabowo ini akan mencairkan sikap pimpinan partai-partai pendukung Prabowo Subianto di luar Partai Gerindra.

Hal ini, menurutnya, sudah terlihat dari keberhasilan Jokowi menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PAN Hatta Radjasa.

"Jadi, saya kira, tidak ada politik balas dendam yang abadi dalam pertaungan pasca pilpres, karena semua saling membutuhkan," katanya.

Yunarto kemudian menekankan: "Kecairan akan lebih terasa ketika Prabowo sendiri, sebagai simbol yang ekstrim yang disebut-sebut akan menolak Jokowi, ternyata bisa mengucapkan mendukung pemerintahan Jokowi."

"Menurut saya, ini kalimat pertama yang pernah muncul dari Prabowo yang mendukung presiden terpilih. Jadi menurut saya, partai lain akan ikut mencair pula".

Sumber  http://www.bbc.co.uk/

Baca Selanjutnya

Jokowi Akan Panggil Perangkat Desa se-Indonesia

Presiden Terpilih Joko Widodo disambut oleh Bupati Wonogiri Danar Rahmanto di kediamannya, (foto: Metro TV/ Andy Kurniawan)

Metrotvnews.com, Wonogiri: Presiden terpilih, Joko Widodo, sudah punya agenda penting yang akan dilakukan setelah dilantik, 20 Oktober nanti. Mantan Walikota Solo ini berencana memanggil perwakilan perangkat desa dari seluruh Indonesia ke Istana Negara.

Hal tersebut disampaikan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, usai menemui perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari 18 provinsi, di tengah-tengah kunjungannya ke Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (4/10/2014) malam.

"Tadi bertemu dengan perwakilan perangkat desa. Ya, kita berbicara mengenai masalah di desa  apa saja," ujar Jokowi.

Pertemuan dengan perwakilan perangkat desa ini, lanjut Jokowi, akan ditindaklanjuti, segera setelah dirinya resmi dilantik menjadi presiden RI, 20 Oktober nanti.

"Nanti akan kita undang seluruh perwakilan perangkat desa. Supaya kita segera bisa berbincang, terutama mengenai masalah apa saja di pedesaan. Ini penting, karena starting point program kerja pemerintahan kita nanti adalah pedesaan, " pungkasnya.

Sumber  http://news.metrotvnews.com

Baca Selanjutnya