Ini Faktor Dana Rp1,4 Miliar untuk Desa Terhambat

DPP PKB

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Anggota Pansus RUU Desa Malik Haramain meminta Pemerintahan memberikan sepenuhnya urusan desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal tersebut untuk mempercepat dan memperjelas mekanisme pencairan dana desa sesuai UU No 6/2014 tentang Desa.

"Karena kita ingin salah satunya adalah komitmen, konsisten untuk menjalankan angka 10 persen di UU No 6 Tahun 2014," kata Malik dalam Konferensi Pers di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu, (4/1/2015).

Menurut dia, urusan desa sebagian masih diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Ini akan menimbulkan tumpang tindih dan ketidakjelasan. "Bagi kami ini masalah. Masalah pertama akan overlap dan juga bagaimana sebuah urusan ditaruh di dua kementerian (berbeda)," tukas dia.

Dia menambahkan, melalui UU 6/2014, desa memiliki kewenangan untuk membangun wilayahanya sendiri dengan dana 10 persen ontop APBN. Adapun, dana desa yang dialokasikan pada 2015, kata dia, berada di kisaran Rp65-67 triliun. Dana itu hanya akan dinikmati per desa sekira Rp 800 juta-Rp 1,4 miliar tergantung populasi dan karakteristik desa tersebut.

Kemudian, dana tersebut dapat cai jika kepala desa dan perangkatnya, membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) masing-masing. "Tapi kalau desa tidak punya APBDes, maka dana itu tidak keluar," ucap dia.

Sumber  http://news.metrotvnews.com

Baca Selanjutnya

PKB Minta Semua Urusan Desa Sepenuhnya Diberikan Kemendes PDTT

DPP PKB

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan urusan desa, hingga kini tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). PKB meminta agar Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di tubuh Kementerian Dalam Negeri dapat dileburkan ke dalam Kemendes, PDT dan Transmigrasi.

"Hari ini, mestinya apakah itu dirjen, apakah inspektorat harus masuk ke Kementerian Desa. Kami melihat ada semangat untuk tidak melepaskan urusan desa sepenuhnya kepada kementerian desa. Dengan cara tetap menempatkan Dirjen PMD di Kementerian Dalam Negeri. Bagi kami ini masalah," kata Politikus PKB Malik Haraman dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu, (4/1/2015).

Menurut Mantan Anggota Pansus RUU Desa, hal tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tanggungjawab antar kementerian. Maka dari itu, dengan lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, lanjut dia, harus tegas akan hal ini.

"Kementerian Desa harus menyelenggarakan pemerintahan desa. Itu mutlak. Sesuai pasal 18 UU Desa, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan kementerian terkait (Kementerian Desa). Pembinaan masyarakat desa, sekali lagi, harus dilakukan Kementerian Desa. Dan pemberdayaan masyarakat desa itu dilakukan Kementerian Desa," tegas Malik.

Sumber http://news.metrotvnews.com

Baca Selanjutnya

Susun APBN-P 2015, Pemerintah Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur

ilustrasi

Monexnews - Pemerintah memutuskan untuk tetap fokus pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2015. Hal ini akan tercermin dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

“Ada beberapa yang sudah memberikan masukan-masukan pada saya mengenai tambahan dalam rangka penyusunan RAPBN-P, tersebut, tetapi saya hanya ingin 2015 itu fokus kita di infrastruktur,” kata Presiden Joko Widodo dalam pengantar awal sebelum sidang kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/12) pekan lalu.

Selain pembangunan infrastruktur, menurut Presiden, pemerintah juga akan fokus pada kegiatan yang berkaitan dengan pangan. “Fokus kita sementara berada pada dua hal tadi,” jelasnya seperti dilansir situs resmi Setkab.

Presiden menambahkan, baru pada tahun-tahun selanjutnya, pemerintah akan fokus pada sektor lainnya. “Artinya apa? Dari anggaran ruang fiskal yang ada sekarang ini, kita punya kemampuan untuk membangun, tetapi apa yang ingin kita kerjakan adalah sesuatu yang bisa menghasilkan, sesuatu yang produktif,” jelasnya.

Sebagai informasi, sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai arah kebijakan penyusunan rancangan APBN-P Tahun 2015 ini dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Kerja.(wa)

Sumber: rilis berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

*disadur tanpa penyuntingan

Baca Selanjutnya

Pemerintahan Jokowi Diminta Tegas soal Desa

ilustrasi

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan tegas dan tetap memegang komitmen dalam hal pelaksanaan Undang Undang Desa.

Karena saat ini sudah ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka sudah sepantasnya tidak ada lagi kewenangan desa ditangani Kementerian Dalam Negeri.

“Pada era sebelumnya, tidak ada kementerian yang fokus mengembangkan perdesaan. Karena urusan desa tak terpimpin dan hanya menjadi desa sebagai proyek. Juga aparatur negara menjadikan desa sebagai wilayah struktur perpanjangan tangan pusat. Padahal desa harus diberdayakan secara mandiri,” ujar Heri Firdaus, Anggota Forum Alumni IPB yang pilpres kemarin menjadi pendukung Jokowi-JK, Jumat (2/1).

Hal itu dikemukakan terkait adanya manuver politis yang dilakukan oleh pihak yang masih tidak rela menyerahkan kewenangan desa ditangani oleh Kementerian Desa. Sehingga, nomenklatur tentang desa hingga jelang akhir tahun 2014, belum ditandatangi oleh Presiden. Padahal pada tahun 2015, persoalan kewenangan kerja sudah tidak perlu ada hambatan.

“Selama ini, desa lebih berkesan dimutilasi atau dipecah-pecah oleh kementerian,” ujar Heri yang juga tercatat sebagai sekretaris Petani Center HA IPB.

“Sudah tidak zamannya lagi manuver-manuver politis yang berkaitan dengan rakyat untuk diperebutkan. Sudah harus bisa bercermin dalam ketentuan dan Undang Undang yang disepakati. Sudah jelas secara kasat mata dan gambling bahwa urusan desa ditangani kementerian tersendiri. Jangan dipolitisir mengesankan hak kementerian lain,” ujar Heri.

Presiden Jokowi, kata Heri, harus mengabaikan manuver politis atau keinginan pihak yang tidak rela melepas desa ditangani kementerian tersendiri. Jika akhirnya dipaksakan, maka rakyat akan mempertanyakan komitmen visi dan misi Presiden Jokowi yang tercantum dalam kinerja prioritas perdesaan.

“Ini akan jadi bumerang pemerintahan Jokowi. Jangan sampai tatanan kabinet jadi rusak dengan kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.

“Pengakuan terhadap desa dengan adanya kementerian tersendiri, merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Dan juga telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa,” ujar Heri.

Masalah kewenangan desa, Heri mengatakan, sebenarnya sudah ditegaskan oleh kalangan LSM dan Penggiat Desa agar segera menuntaskan proses konsolidasi internal kementerian yang digabung, seperti peralihan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada Kementerian Dalam Negeri ke dalam Kementerian Desa.

Dikatakan Heri lagi, karena sekarang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah terbentuknya Kementerian Desa, maka segala yang berkaitan dengan perdesaan sudah tidak sepantasnya dimutilasi (dipisah-pisah). 

“Ini menjadi babak baru memfokuskan perberdayaan desa dan kewengan tunggal ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Sumber  http://www.beritasatu.com

Baca Selanjutnya

Video: Pemandangan Mengagumkan Bumi dari Luar Angkasa

Bumi dilihat dari luar angkasa

Bumi yang kita huni ternyata memiliki pemandangan yang mengagumkan dari luar angkasa. Dalam video berdurasi enam menit 10 detik yang diunggah di YouTube, Anda dapat menyaksikan video yang dirangkai dari 12.500 foto yang diambil astronot Alexander Gerst dari atas Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) selama enam bulan.

Menurut Gerst dia mengambil foto tersebut menggunakan sudut pengambilan dan teknik yang berbeda-beda. Gerst melakukan pengambilan foto-foto itu saat dia mengerjakan pekerjaan di laboratorium ISS dan menyelesaikan tugas terkait dengan Misi Titik Biru dari ESA. Gerst menggunakan intervalometer untuk mengaktifkan kamera luar angkasa agar mengambil gambar pada saat yang berbeda-beda.

Dalam video tersebut terlihat bagaimana indahnya bumi dengan pemandangan aurora, awan, matahari terbit, kilat, serta lautan luas. Terlihat pula kota-kota di waktu malam, bintang-bintang, Bima Sakti serta bagaimana indahnya atmosfer yang melindungi kehidupan di dalam bumi.

Jika Anda kurang puas dengan resolusi 720p (1.280 x 720 pixels) yang terdapat di YouTube, Anda bisa menyaksikan video beresolusi 4K serta mengenai misi Titik Biru yang diemban Gerst selama di ISS pada laman ini.

Sumber  http://www.beritasatu.com

Baca Selanjutnya

Tahun 2015 awal kebangkitan desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengingatkan, tahun 2015 merupakan awal bangkitnya desa yang mandiri, membangun, dan bermartabat.

Karena akan dimulainya penerapan Undang Undang Desa, termasuk dana untuk pengembangan perdesaan.

“Tahun 2015, segalanya akan mulai berjalan. Diharapkan, tidak ada lagi masalah atau hambatan apapun. Juga yang menyangkut regulasi, struktural kementerian, anggaran hingga nomenklatur kementerian yang baru. Kementerian Desa harus bergerak lebih cepat. Karena masyarakat desa, kawasan tertinggal dan transmigrasi sudah menunggu aksi Pemerintah,” ujar Marwan di Jakarta, Rabu (31/12).

Menurut Menteri Marwan, kinerja pada tahun mendatang akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat langsung, mencari solusi, dan mengeksekusi persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Ini kinerja serius untuk menjadikan desa berwibawa dan menjadi tumpuan generasi mendatang,” ujarnya.

“Selama ini orang beranggapan hidup di desa, kawasan tertinggal, atau transmigrasi sangat sulit meningkatkan hidup. Termasuk juga memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Sekarang tanggapan itu harus bisa terbantahkan bahwa desa sudah memunyai martabat,” ujar Menteri Marwan.

Sejak dilantik menjadi Menteri Oktober 2014, Marwan sudah memetakan kondisi nyata masyarakat desa. Tidak hanya sekedar menerima informasi dari stafnya, tetapi memantau dari perkembangan media dan juga keluhan masyarakat yang diterima melalui pesan pendek selulernya.

Bahkan, kata Menteri Marwan lagi, langsung menanyakan kepada pejabat daerah setempat apabila ada hal yang perlu disikapi secepatnya.

“Saya menerapkan kerja cepat. Kalau perlu, jangan menunggu laporan dari masyarakat tapi segera cari tahu dan langsung bersikap praktis untuk yang sifatnya prioritas,” ujarnya.

Misalnya persoalan perbatasan, Menteri Marwan mengatakan, begitu ada informasi eksodus desa di perbatasan negara di Kalimantan, langsung menghubungi pejabat setempat untuk mengetahui secara rinci masalahnya.

“Dan tak lama kemudian, kita kumpulkan Danrem dan Kodim di Kalimantan untuk berkomitmen mengawal desa perbatasan untuk tetap di Negara Kesatuan Indonesia,” ujar Menteri Marwan.

“Karena menyangkut desa di perbatasan negara, menjadi prioritas dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo untuk diperhatikan. Dan memang patut diperhatikan, karena perbatasan negara merupakan bagian terpenting bagi martabat suatu negara. Ini komitmen serius,” ujar Menteri Marwan.

Beberapa hari yang lalu, Menteri Marwan mengungkapkan, juga mendapat informasi dari media yang mengabarkan banyaknya warga meninggalkan kawasan transmigrasi di kabupaten Sulawesi Selatan.

“Transmigran yang kebanyakan berasal dari Pulau Jawa itu dan sebagian lagi adalah transmigran lokal, merasa tidak diperhatikan,” ujarnya.

“Saya kaget mendapat kabar itu. Karena informasi itu bertepatan dengan rapat pimpinan transmigrasi, saya langsung meminta segera dilakukan investigasi. Cari tahu kebenarannya. Jangan sampai masalah ini lamban ditangani. Saya ingatkan juga, pemerintahan sekarang adalah kabinet kerja, kerja, dan kerja,” ujar Marwan.

Begitu juga keluhan masyarakat melalui pesan pendek telepon selulernya. Kata Marwan, setiap hari jumlahnya mencapai ratusan. Dari soal desa yang tidak diperhatikan, irigasi sawah, pendidikan, infrastruktur, hingga masalah sarana kesehatan.

“Pesan-pesan ini tidak akan saya abaikan dan pasti saya membacanya. Bahkan menyempatkan untuk meresponnya,” ujarnya.

Dari pengalamannya di tahun 2014 yang merupakan penghabisan masa kerja kabinet era pemerintah sebelumnya, Menteri Marwan mengatakan, ternyata banyak yang perlu segera ditangani dan belum dilakukan maksimal.

“Masyarakat pasti sudah menanti komitmen pemerintahan era kerja sekarang ini,” ujarnya.

Sekarang saatnya di tahun 2015, Menteri Marwan mengatakan, harus bergerak cepat. Dari ujung desa utara ke desa selatan. Dari wilayah terpencil pesisir hingga perbatasan negara. Dari kawasan transmigrasi bagian barat hingga ujung timur.

“Sekuat tenaga, saya akan lakoni. Semoga tetap diberi sehat dan semangat demi masyarakat dan martabat negara,” ujar Marwan.

Sumber  http://www.beritasatu.com

Baca Selanjutnya