Beberapa rumah di Desa Mojodadi dan kandang ayam di Desa Mojokumpul Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto diterjang puting beliung

Salah satu bangunan rumah warga yang diterjang angin puting beliung

MOJOKERTO (Surabayapost.net) - Hujan lebat yang disertai angin puting beliung mengakibatkan puluhan bangunan rumah di wilayah Desa Mojodadi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto mengalami rusak berat. Bahkan sebuah gudang kayu dan bangunan kandang peternakan ayam yang terbuat dari kayu milik warga setempat roboh serta banyaknya pohon-pohon yang berada di pinggir jalan raya tumbang akibat terjangan angin putting beliung, Selasa (10/11) petang. 

Sedikitnya lima atap rumah warga berbahan besi seng lepas berterbangan ke atap rumah warga yang lainnya. Sementara itu, beberapa rumah warga yang beratapkan genting berjatuhan ke tanah. Atas insiden tersebut, warga langsung mengambil inisiatif tanpa menunggu kondisi hujan reda dengan bergotong-royong membenahi puing-puing atap rumah yang mengalami kerusakan parah.

Upaya ini dilakukan warga agar ketika turun hujan lagi, rumah mereka tidak lagi kemasukan air hujan. Agus S, Kepala Desa Mojodadi mengatakan, angin puting beliung yang tiba-tiba muncul menerjang memporak-porandakan seluruh bangunan baik itu rumah warga, bangunan gudang kayu, bangunan kandang ayam serta menumbangkan pohon terjadi saat menjelang petang.

“Saat kejadian hujan lebat yang disertai angin kencang tersebut, warga dalam kondisi sedang berada didalam rumah. Namun, tiba-tiba warga dikejutkan dengan adanya suara gemuruh keras hingga mereka  banyak yang panik dan terpaksa harus berhaburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan puing-puing atap bangunan,” ujarnya.

Dalam hitungan detik saja, puing-puing atap rumah milik warga banyak yang ambrol dan sebagian rata dengan tanah.

“Beruntung, saat insiden terjadi tidak ada korban jiwa. Namun, akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah,” pungkanya.

Sumber http://surabayapost.net/

Diamuk Puting Beliung, Kandang Berisi Ribuan Ayam di Desa Mojokumpul Porak-poranda

Puting beliung

MOJOKERTO - Sebuah kandang ayam dan gudang kayu roboh serta puluhan rumah rusak setelah angin puting beliung menerjang dua desa di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Selasa (10/11/2015) sore. Pemilik kandang ayam pun ditaksir merugi hingga puluhan juta rupiah.

Kandang ayam milik Marzuki yang terletak di Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi berisi ribuan ayam roboh dan menimpa sebagian ayam yang berusia tiga bulan. Bahkan, sebagian ayam mati karena tertimpa kandang.

Supaya tidak merugi banyak, pemilik ayam berusaha menyelamatkan ayam yang masih hidup dan cepat menjualnya. Kendati dirinya tetap harus merugi hingga puluhan juta rupiah.

Angin puting beliung selain menerjang Desa Mojokempul, juga menghantam Desa Mojodadi. Sebuah gudang kayu di desa tersebut roboh dan pemilik gudang tidak sempat menyelamatkan isi gudang.

Salah satu warga, Ismail mengatakan, angin datang dengan cepat sekira sepuluh menit dari arah selatan menuju timur. Dengan sekejap menerjang rumah di tepi jalan.

“Kejadianya sekira pukul 15.00, angin campur hujan berhembus dari sawah langsung menerjang rumah,” kata Ismail.

Selain kandang dan gudang, puluhan rumah di Desa Mojodadi rusak. Lima rumah mengalami kerusakan cukup parah dan sisanya rusak ringan. Sejumlah warga langsung gotong royong membenahi rumah yang rusak.

Kepala Desa Mojodadi, Agus S. mengatakan, pihaknya langsung memerintahkan warga untuk membenahi rumah-rumah yang rusak agar segera dapat ditempati.


“Dari hasil inventarisasi ada tiga puluh rumah yang rusak dan lima rusak ringan. Sudah memerintahkan warga untuk melakukan gotong royong membangun rumah yang mengalami kerusakan,” ujar Agus.

Sumber http://news.okezone.com/

Baca Selanjutnya

Memanfaatkan Teknologi Ramah Lingkungan, Mensesneg Melakukan Pelubangan Resapan Biopori

Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Pada pagi hari yang cerah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno didampingi Ibu Menteri Sekretaris Negara Siti Farida Pratikno membuat Lubang Resapan Biopori di halaman Istana Negara dan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (3/11).

Dalam melakukan pembuatan lubang resapan Biopori, Mensesneg menyatakan Biopori merupakan pori berbentuk liang (terowongan kecil) yang dibentuk oleh aktivitas fauna tanah atau akar tanaman. “rumput-rumput ini dilubangi, terus nanti dimasukkan daun-daun kering, ini dilakukan sebagai bentuk untuk mengatasi banjir”, ujarnya.

Tampak hadir Sekretaris Menteri Kementerian Sekretariat Negara, Staf Ahli, Staf Khusus, para Pejabat Eselon I dan II dan para pegawai di Lingkungan Istana Negara dan Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara ikut berpartisipasi dalam melubangi resapan air Biopori.

Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berupa tanah dan air sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, salah satu upaya untuk melestarikan lahan kritis Biopori dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan.

Tidak hanya di halaman Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Mensesneg beserta rombongan menyambangi halaman Istana Negara untuk melakukan pelubangan resapan air Biopori. “Nantinya lubang-lubang ini dirawat oleh petugas taman agar lubang resapan Biopori ini tetap terjaga,” lanjut Pratikno.

Lubang resapan Biopori adalah teknologi tepat guna ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dan sampah dengan cara:

1. meningkatkan daya resap air;
2. mengubah sampah organik menjadi kompos;
3. memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman;
4. mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria;
5. sebagai “karbon sink” untuk membantu mencegah terjadinya pemanasan global. 

Lokasi pembuatan lubang resapan Biopori dapat dibuat di dasar saluran yang semula dibuat membuang air hujan di dasar alut yang dibuat sekeliling batang pohon atau batas tanaman. 

Cara pembuatan lubang resapan Biopori adalah :

1. Buat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm, kedalaman sekitar 100cm atau jangan melampaui kedalaman air tanah pada dasar saluran atau alur yang telah dibuat. Jarak antar lubang 50-100cm.
2. Mulut lubang dapat diperkuat dengan adukan semen selebar 2-3 cm, setebal 2 cm disekiling mulut lubang.
3. Segera isi lubang LRB dengan sampah organik yang berasal dari sisa tanaman yang dihasilkan dari dedaunan pohon, pangkasan rumput atau sampah dapur.
4. Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah berkurang menyususut karena proses pelapukan.
5. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang. (Humas Kemensetneg)

Sumber http://www.setneg.go.id/

Baca Selanjutnya

Kemendagri Bersama BPKP Tandatangani MoU Aplikasi Keuangan Desa

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjaho Kumolo bersama Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan keuangan Desa, Jumat (6/11).

BPKP meluncurkan program aplikasi (Simda) sistem informasi manajemen daerah desa. Tujuannya agar pemerintahan desa lebih mudah memproses akuntasi keuangannya. Aplikasi tersebut sudah teruji di 14 ribu desa di 90 kabupaten/kota.

Tjahjo mengatakan, MoU ini dapat menjadi pedoman bagi Kemendagri dan BPKP dalam mendorong percepatan pengelolaan keuangan desa. Dengan begitu, birokrasi pemerintahan desa dapat lebih transparan.

Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Temenggung menambahkan, ke depannya desa memiliki sistem data terkait pengelolaan keuangan mereka. Ia juga akan mendorong agar semua kabupaten/kota bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk desa-desa di wilayahnya.

"Ini ada alat bantu. Daripada cari-cari lagi, tidak ada alasan mereka buat tidak memanfaatkannya, apalagi ini gratis," kata Yuswandi usai menandatangani MoU tersebut di Kantor Kemendagri, Jumat (6/11).

Dengan adanya kesepahaman ini, Kemendagri dan BPKP punya kewajiban mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Lalu menyusun pentunjuk teknis, modul implementasi aplikasi ini, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kepala BPKP, Ardan Adiperdana mengatakan, desa ini memiliki kewenangan besar dalam mengurus tata kelola kepemerintahannya. Pada tahun ini saja, ada dana untuk desa sebesar Rp 20,7 triliun untuk 24 ribu desa. Nantinya, kata dia, bisa lebih besar, bahkan lebih dari Rp 1 miliar.

"Pemberian dana ke desa yang besar menuntut tanggung jawab desa. Jangan sampai jadi bencana pemerintah desa. Harus ada prinsip akuntabilitas. Maka itu, diperlukan SDM kompten dan dukungan teknologi informasi memadai," ujar Ardan.

Menurut dia, manfaatkanya bukan cuman soal pengelolaan keuangan desa. Namun, laporan ini juga terintegrasi dengan keuangan kabupaten/kota. Kompilasinya, kata Tjahjo menjadi lebih mudah.

BPKP dan Kemendagri dalam waktu dekat ini juga akan merumuskan 'agenda setting' terkait regulasi dan langkah-langkah implementasi aplikasi Simda Desa.

"Kalau ada desa yang butuh aplikasi ini lapor saja ke BPKP di daerah, seperti itu mekanismenya sementara ini," tutup Ardan.

Sumber :Humas Kemendagri

Baca Selanjutnya

MENGEJUTKAN! Ini Hasil Survei terhadap Pelanggan 450 VA dan 900 VA

ilustrasi

JAKARTA - Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengakui, untuk menyisir mana pelanggan yang miskin dan tidak miskin bukanlah tugas mudah karena benar-benar harus mendatangi satu per satu pelanggan.

Karena itu, jika pencabutan subsidi 23 juta pelanggan itu diberlakukan mulai 1 Januari 2016, PLN akan kesulitan. "Makanya tepat kalau waktunya diundur mulai Juli," ucapnya kemarin.

Sofyan menambahkan, salah satu pesan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada PLN adalah agar petugas di lapangan benar-benar mendata rumah tangga yang juga memiliki usaha mikro. Untuk kelompok ini, maka akan tetap mendapat subsidi listrik.

"Arahan presiden, yang listriknya dipakai untuk usaha produktif masih boleh terima subsidi," ujarnya.

Sebelum mencabut subsidi 23 juta pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA, PLN sudah menggandeng enam perguruan tinggi (PT) melakukan survei untuk mengetahui apakah benar jika sebagian pelanggan 450 VA dan 900 VA sebenarnya memang bukan kelompok miskin.

Dalam survei yang dilakukan di Jawa - Bali tersebut, didapat fakta yang cukup mengejutkan bahwa rata-rata rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA, lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli rokok dan pulsa handphone (HP) dibandingkan untuk membayar tagihan listrik.

Berikut hasil survei untuk pelanggan 450 VA. Setiap bulan, pelanggan kelompok ini rata-rata mengeluarkan Rp 34.316 untuk membayar tagihan listrik, Rp 145.627 untuk membeli rokok, Rp 30.011 untuk membayar tagihan telepon rumah, dan Rp 39.412 untuk pulsa HP.

Jika ditambah dengan pengeluaran untuk makan, transportasi, dan lain-lain maka pengeluaran totalnya sebesar Rp 1.645.251.

Adapun rata-rata pengeluaran pelanggan 900 VA adalah Rp 80.760 untuk membayar tagihan listrik, Rp 143.193 membeli rokok, Rp 142.116 untuk membayar tagihan telepon rumah, dan Rp 138.907 untuk membeli pulsa HP, sehingga total pengeluaran sebesar Rp 2.750.002.

Sumber http://www.jpnn.com/

Baca Selanjutnya

Dana Desa Langsung ke Rekening Desa

Marwan Jafar - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Edisi 02-11-2015

JAKARTA– Tahun depan pemerintah akan menyalurkan dana desa langsung ke rekening desa, tidak lagi mampir ke rekening pemerintah daerah seperti sekarang ini. Penyalurannya juga akan sekaligus, bukan lagi sampai tiga tahap. 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, penyaluran dana desa tahun depan tidak lagi dibagi tahap kesatu hingga ketiga sehingga akan memperlancar proses penyaluran. 

”Kita memang harus mengubah aturannya dulu sehingga tidak lagi tiga tahap supaya pembangunannya makin terlihat. Kalau sekarang proses pembangunannya mandek,” katanya saat kunjungan ke Desa Peteluan, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin. Di NTB dana desa tahap pertama dan kedua sudah diserap, sedangkan untuk tahap ketiga baru 50% tersalurkan. Jika uang langsung disalurkan dalam satu tahap, pembangunan jalan atau jembatan tidak akan berhenti di tengah jalan. 

Warga pun bisa mempercepat pembelian bahan dan pemerintah bisa cepat mengaudit pemakaian dana. Untuk mentransfer dana desa langsung ke rekening desa memerlukan kesiapan perangkat desa dan memerlukan revisi Undang-Undang (UU) Desa. 

Marwan menjamin kedua perubahan ini bisa dilakukan tahun depan sehingga penyaluran dana desa tidak lagi lamban seperti tahun ini. ”Pertanyaannya, kepala desa sudah siap belum? Maka kami meminta pemerintah provinsi rajin mengumpulkan para kepala desa untuk konsolidasi,” paparnya. 

Politikus PKB itu menjelaskan, di NTB mayoritas penggunaan dana desa untuk infrastruktur. Ini mencerminkan bahwa pemerintah punya banyak pekerjaan rumah untuk membenahi infrastruktur di desa dan dusun di kawasan Indonesia timur. Memang ke depan pemakaian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa lebih meningkat. 

Dana desa ke depan bisa untuk sosial kemasyarakatan, tidak lagi hanya untuk melengkapi infrastruktur yang ada di desa. Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengatakan, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) NTB, laporan realisasi pemakaian dana desa didata. Laporan yang dia minta juga harus hari per hari sehingga diketahui jika ada penyerapan dana desa yang masih nol di beberapa kabupaten seperti Bima, Sumbawa, Lombok. 

Selain itu, dia selalu menanyakan kepada kepala desa adakah peraturan provinsi atau pusat yang menyulitkan sehingga jika ada kasus seperti itu pemprov langsung bisa menyupervisi agar penyerapan dana desa bisa maksimal. ”Kita akan saling melengkapi, sebab dana desa ini adalah amanat dari undang-undang. Selain penguatan dari pusat, dari kita juga turut menguatkan,” imbuh dia. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid meminta peraturan penyaluran dana desa satu tahap dan langsung ke rekening desa dibuat lebih fleksibel sehingga perencanaan yang dibuat aparatur desa tidak tergesa-gesa. Dia juga menampik bahwa aparat desa belum dilatih, sebab pelatihan di Lombok Barat sudah dimulai sejak awal tahun. 

Tidak hanya kepala urusan di lingkup rukun tetangga (RT), tetapi semua aparat administrasi desa turut dilatih. ”Kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pelatihan ini sehingga ketika dana desa turun kami sudah siap,” ujarnya. 

Sebelumnya, Marwan turun langsung memantau proses seleksi pendamping desa di NTB untuk memastikan proses seleksi pendamping desa berjalan seusai prosedur dan transparan. Seleksi pendamping desa harus benar-benar dilakukan secara profesional dan transparan. 

”Saya baca di salah satu media bahwa Wakil Gubernur NTB memberikan statemen seleksinya secara transparan. Kita buktikan secara transparan. Sekarang di NTB dan Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan sebanyak 5.000 peserta sudah lolos long list ,” ujarnya.

Seleksi pendamping desa, menurut dia, bertujuan meneguhkan komitmen pelaksanaan UU Desa, komitmen pendampingan aparat di desa nanti, dan mewarnai pendampingan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana desa. Termasuk berkomitmen untuk membantu pelaporan dana desa.

Sumber http://www.koran-sindo.com/

Baca Selanjutnya

Dana Desa dalam APBN 2016 dianggarkan sebesar Rp. 47 triliun

Ilustrasi mata uang Rupiah dan Dolar AS

VIVA.co.id - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyepakati naskah Rancangan Undang-Undang APBN 2016. rapat yang berlangsung sejak Kamis, 29 Oktober 2015 pukul 17.30 WIB hingga Jumat dini hari ini sekitar pukul 03.00 WIB, tujuh fraksi partai politik memberikan persetujuan penuh agar RUU APBN diputuskan di sidang paripurna. 

   

Sementara dua fraksi partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan persetujuan dengan beberapa catatan. Sedangkan, fraksi Partai Gerindra menolak seluruhnya RAPBN 2016.

Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit menyatakan bahwa RAPBN sudah siap dibawa ke pembahasan tingkat II pada sidang paripurna Parlemen Jumat, 30 November 2015 siang ini.

"Jadi pembahasan RAPBN 2016 bisa dilanjutkan ke tingkat II paripurna. Setuju?" kata Ahmadi yang disambut persetujuan dari 10 perwakilan fraksi partai politik dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat dini hari.

Ahmadi menjelaskan dengan adanya penolakan salah satu fraksi, pembahasan selanjutnya, termasuk dinamika politik antara fraksi akan dibawa ke sidang paripurna. Bukan tidak mungkin, kata dia, jika di sidang paripurna masih terjadi penolakan, peserta sidang nantinya akan melakukan voting atau pemungutan suara. 

    

Dalam postur RAPBN 2016, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati belanja negara sebesar Rp2.095 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,17 triliun. 

Komponen belanja pemerintah pusat antara lain, belanja Kementerian/Lembaga disepakati sebesar Rp784,1 triliun. Sementara untuk pagu subsidi, pemerintah memiliki anggaran subsidi BBM dan LPG Rp63 triliun dan subsidi listrik Rp38 triliun. 

Sementara, untuk belanja  transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. Di dalamnya terdapat pagu dana desa sebesar Rp47 triliun. 

Sedangkan, pendapatan negara disepakati Rp1.822,5 triliun. Dari pendapatan itu, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.506 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, serta penerimaan hibah Rp2 triliun.

Adapun defisit anggaran yang ingin dikendalikan pemerintah adalah maksimal 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp273,2 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan garis besar postur anggaran seperti itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen dengan laju inflasi sebesar 4,7 persen.

Sedangkan asumsi kurs rupiah menjadi Rp13.900 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, asumsi harga minyak menjadi 50 dolar AS per barel. Adapun suku bunga SPN tiga bulan sebesar 5,5.

Sama halnya, dengan APBNP 2015, pemerintah juga mencantumkan target pembangunan dalam postur anggaran 2016. Dalam RUU APBN 2016, target pembangunan yang ingin dicapai pemerintah adalah tingkat kemiskinan turun di rentang 9 persen-10 persen, tingkat pengangguran 5,2 persen-5,5 persen, dan tingkat kesenjangan ekonomi atau gini ratio, 0,39 persen.

Sumber http://bisnis.news.viva.co.id/

Baca Selanjutnya