Jumat, 22 Juli 2016

Menteri PAN-RB Melarang ASN Bermain Game Virtual Berbasis Gps di Lingkungan Instansi Pemerintah

http://www.menpan.go.id/images/berita/20160721_dilarang_main_pokemon2_1.jpg
ilustrasi
JAKARTA- Maraknya game virtual berbasis GPS, seperti Pokemon Go akhir-akhir ini menjadi perhatian Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah, Kementerian PANRB menerbitkan Surat Edaran tentang Larangan bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bermain game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam Surat Edaran Menteri PANRB No:B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Menteri PANRB secara tegas memberitahukan kepada seluruh Pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah. Dalam surat edaran ini, Menteri Yuddy juga meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing-masing satuan kerja untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.

"Saat ini kita melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, tentunya para aparatur negara mengerti karena kita tidak mungkin membahayakan stabilitas negara untuk resiko sekecil apapun. Untuk itu para aparatur negara dapat mengayomi larangan untuk bermain game virtual berbasis GPS di seluruh lingkungan instansi pemerintah," ujar Menteri Yuddy.

Lebih lanjut lagi, Menteri Yuddy menyampaikan bahwa selain untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, larangan ini juga dikeluarkan untuk menjaga produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin  para aparatur sipil negara, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga. Untuk itu MenPANRB meminta agar edaran ini dapat menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat.

Surat Edaran Menteri PANRB ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, serta tembusan Surat Menteri PANRB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden.

Kepada seluruh instansi pemerintah dan para aparatur sipil negara dapat mengunduh Surat Edaran tersebut di situs Kementerian PANRB yaitu www.menpan.go.id. Bisa buka disini 

Selasa, 19 Juli 2016

Pengelolaan Dana Desa Harus Disempurnakan

http://www.pikiran-rakyat.com/sites/files/public/styles/medium/public/image/2016/05/dana%20desa.jpg?itok=81SGiVfZ
ilustrasi
JAKARTA, (PR).- Dana desa yang diprogramkan oleh pemerintah masih dalam tahap introduksi, maka sudah semestinya pemerintah mencari formula pengelolaan yang baik dan pas. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

Argumen tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji saat rapat panitia kerja kebijakan transfer dana pusat ke daerah dan dana desa dengan pemerintah yang diwakili Dirjen Kementerian Keuangan RI, Senin 18 Juli 2016.

"Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju. Tolong ini disempurnakan lagi, agar lebih merata, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan," ujar Sirmadji. Baginya, pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. "Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara di seluruh tanah air."

Pemerataan pembangunan, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat, serta mengembangkan kegiatan di semua aspek kehidupan. Pemerataan pembangunan juga mempercepat pertumbuhan kelompok masyarakat, sektor, atau daerah yang tertinggal. "Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal," tambanya.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang lebih dapat menjamin kesinambungan karena didukung oleh peran serta aktif rakyat yang seluas-luasnya dan memanfaatkan potensi rakyat yang sebesar-besarnya. Politisi dari Fraksi PDI Perjungan ini juga menekankan tentang pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran.

Dia mengingatkan pemerintah agar jangan sampai dalam penyusunan anggaran nasional hanya Jawa, Sumatra, dan Bali saja yang diuntungkan. "Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju," tandas Sirmadji.

Sumber http://www.pikiran-rakyat.com/

Minggu, 17 Juli 2016

Melihat Dari Dekat Ds. Gumeng Kec. Gondang Kab.Mojokerto (Tempat Putra Presiden ber-KKN)

http://www.jawapos.com/imgs/2016/07/39590_58004_Kaesang.jpg
Suasana pintu masuk Ds. Gumeng Kec.Gondang Kab.Mojokerto, tempat kaesang Pangarep ber-KKN
Gumeng, desa tempat Kaesang Pangarep ber-KKN, terpencil di tengah hutan dan tanpa sinyal telepon. Seperti peserta lain, putra Presiden Jokowi itu harus makan, minum, dan tidur di rumah orang tua asuh.

SEBUAH palang terpasang di pintu masuk desa. Kertas bertulisan ”tamu harap lapor” yang dilaminating digantung persis di tengah.

Beberapa pria yang berkerumun di pinggir jalan memandang lekat mobil yang dinaiki Jawa Pos. ”Mau ke mana, Mas, Mbak?” tanya salah seorang di antaranya yang datang menghampiri.

Suaranya sebenarnya pelan. Tapi, di Gumeng, desa di kaki Gunung Anjasmoro, yang kanan-kirinya hutan dan tebing, suara sepelan apa pun pasti terdengar jelas.

Lewat negosiasi singkat, KTP harus ditinggal jika ingin masuk ke desa. Lega... tapi cuma sebentar. Tepat ketika balai desa sudah ada di depan mata, beberapa pria lain menghentikan kami. Lagi.

Selebihnya seperti rekaman video yang di-rewind. Pertanyaan serupa. Jawaban yang sama. Negosiasi yang diulang. Hanya hasilnya yang beda: Kami harus minta izin dulu kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Artinya, balik badan 10 kilometer ke kota Kecamatan Gondang untuk mencari sinyal. Jawa Pos Radar Mojokerto yang mencoba masuk Gumeng kemudian bernasib sama.

Tapi, wajar sebenarnya kalau desa di pelosok Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, itu seperti ”hobi” menghentikan orang luar. Desa berpenghuni 146 kepala keluarga tersebut tengah kedatangan tamu istimewa: putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Sampai 4 Agustus mendatang, mahasiswa Singapore Institute of Management (SIM) itu dan puluhan mahasiswa dari berbagai negara tinggal di Gumeng.

Mereka bagian dari Community Outreach Program (COP), semacam KKN atau kuliah kerja nyata yang diselenggarakan Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya di Kabupaten Mojokerto.

Total, COP diikuti 201 mahasiswa dari 15 perguruan tinggi di 9 negara. Sebanyak 141 mahasiswa di antaranya berasal dari perguruan tinggi di luar Indonesia serta sisanya mahasiswa UK Petra dan UK Widya Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka disebar ke enam kelompok di enam desa di Kecamatan Gondang dan Jatirejo.

Menurut Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UK Petra Herri Christian Palit, pendaftaran COP dilakukan secara online. Pihak LPPM UK Petra mengirim dulu surat pemberitahuan yang terkait dengan kegiatan tersebut berikut kuota tiap perguruan tinggi.

Nah, pihak universitas yang menyosialisasikan kepada mahasiswa dan mengadakan seleksi. Nama-nama peserta yang lolos seleksi akan dikirim ke UK Petra. ”Kami tahu Mas Kaesang ikut program itu juga dari hasil seleksi yang dikirimkan SIM University, Singapura,” ujarnya.

Herri mengaku, UK Petra jelas senang dan bangga ketika mengetahui bahwa putra orang nomor satu di Indonesia itu mengikuti kegiatan COP. Meski begitu, dia menegaskan bahwa panitia COP tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Kaesang. Semua diperlakukan sama.

”Mulai makan, minum, hingga tidur ya di rumah orang tua asuh. Mereka tidak boleh menolak makanan yang dimasak tuan rumah,” imbuh Herri.

Saat pelepasan di markas UK Petra di Surabaya dan Pendapa Pemkab Mojokerto, Kaesang juga terlihat sekali menolak diistimewakan. Dia membaur dengan peserta lain.

Tapi, tetap saja kehadiran seorang putra presiden di daerah seterpencil itu tak pelak ”menghebohkan”. ”Cling,” Gumeng pun seperti tiba-tiba saja muncul di peta.

Dari desa yang sebelumnya mungkin hanya dikenal warga desa sebelahnya, tiba-tiba jadi sorotan luas media dan masyarakat. Aparat keamanan berjaga sejak tapal batas. Petugas kesehatan lalu-lalang.

Mungkin Gumeng hari-hari ini tak ubahnya Leicester yang mendadak dikenal orang setelah klub sepak bolanya menjuarai Premier League Inggris. Dan, Kaesang adalah Jamie Vardy-nya.

Dari Terminal Mojokerto, Gumeng berjarak lebih dari 30 kilometer. Melewati jalan raya menuju Pacet, destinasi wisata andalan Mojokerto. Lalu berbelok ke kanan.

Jalanan menuju Gumeng sempit. Seandainya ada dua mobil berpapasan, satu harus berhenti. Kemarin, sepanjang perjalanan dari jalan raya menuju Gumeng, selain hutan dan jurang, di beberapa titik tampak satu–dua orang yang duduk di sepeda motor sambil menyorongkan ponsel ke atas. Mencari sinyal.

Pintu masuk ke Gumeng ya hanya dari arah jalan raya menuju Pacet itu. Mungkin karena pertimbangan itu pula Kaesang ditempatkan di sana. Agar secara pengamanan lebih mudah.

Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Hadi Tjahjanto hingga tadi malam belum bisa dikonfirmasi perihal prosedur pengamanan Kaesang, khususnya saat berada di luar Jakarta.

Tapi, mengacu ke PP Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wapres, Mantan Presiden dan Wapres Beserta Keluarganya, dan Tamu Setingkat Kepala Negara atau Pemerintah, sebagai anak presiden Kaesang memang wajib mendapat pengawalan dari Paspampres.

Kaesang mendapat tiga jenis pengamanan. Yakni, pengamanan pribadi dan kegiatan serta pengawalan. Dalam PP itu, pengamanan pribadi terhadap Kaesang dilakukan oleh Paspampres. Namun, tidak spesifik disebutkan apakah harus melekat seperti presiden.

Paspampres juga mengawal dan mengamankan semua kegiatan Kaesang di dalam maupun luar negeri. Hanya, saat tidak berada di Jakarta, penanganan dibantu oleh satuan wilayah setempat, dalam hal ini kodam dengan koordinasi Polri.

Seperti disampaikan Herri, mantan Kepala Desa Gumeng Sujoko juga membenarkan bahwa Kaesang dan semua mahasiswa lain harus memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Mereka menginap di rumah warga yang telah ditentukan oleh panitia. Tiap rumah menampung dua mahasiswa.

”Untuk makan, harus mengikuti menu di rumah yang ditinggali. Urusan mencuci pakaian pun, juga tidak boleh dicucikan,’’ kata Joko –sapaan Sujoko– kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Herri juga menjelaskan peraturan lain kegiatan COP. Yakni, mahasiswa bekerja delapan jam sehari. Sebab, pada hari ke-21 seluruh program kerja mesti tuntas.

Selama 21 hari itu, para peserta akan mengerjakan proyek fisik dan nonfisik dengan penduduk setempat. Untuk Desa Gumeng, ada lima program fisik dan tiga program nonfisik.

Program fisiknya, di antaranya, pembenahan sistem distribusi air, pembangunan gapura, dan pembangunan teras gedung PAUD. ”Nantinya Mas Kaesang juga akan ikut pasang-pasang pipa,” ucap Herri.

Joko menambahkan, dibutuhkan ratusan meter pipa untuk mengalirkan air dari bak penampungan utama menuju beberapa titik lokasi. Dari titik-titik itulah selanjutnya air disalurkan ke rumah-rumah warga.

Pengerjaannya bersama-sama, mahasiswa dan warga. ”Air di sini sebenarnya melimpah. Tapi, hanya dari penampungan induk ke penampungan utama. Yang menuju ke rumah warga belum ada,” katanya.

Tapi, yang bukan warga Gumeng ya jangan berharap bisa menyaksikan Kaesang ”pasang-pasang pipa”. Petra baru akan mengajak media berkunjung ke sana pada 25 Juli. Dan, hanya pada hari itu pula Kaesang bersedia ditemui wartawan.

Jumat, 15 Juli 2016

MKP Stop Rekrutmen CPNS, Rencana Ajukan 400 Pegawai Batal

http://radarmojokerto.jawapos.com/imgs/2016/07/1698_18516_fan-MKP%20silaturahmi%20SKPD%20dan%20staf%20pemkab%20(12).jpg
EFESIENSI: MKP saat menggelar halalbihalal bersama pegawai dan pejabat di Pemkab Mojokerto.

MOJOKERTO – Rencana pemerintah Kabupaten Mojokerto mengajukan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) hingga 400 pegawai, dipastikan urung dilakukan.

Karena, hingga masa kepemimpinan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) habis, rencananya tidak akan menggelar rekrutmen PNS.

Kebijakan itu diungkapkan MKP di sela-sela prosesi halalbihalal dengan seluruh PNS di lingkungan Pemkab Mojokerto. ’’Saya sudah tujuh tahun tidak rekrutmen. Ke depan, juga tidak akan,’’ ujarnya.


Dijelaskannya, kebijakan tidak menggelar rekrutmen CPNS dinilai tak menghambat perjalanan pemerintahan. ’’PNS yang ada saat ini sudah cukup. Dan mereka sudah bisa bekerja dengan baik semua,’’ papar dia.

Bahkan, kata MKP, berkurangnya jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Mojokerto hingga hampir seribu pegawai, tak membuat pemerintahannya mengalami krisis pegawai. Nyaris tak ada keluhan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atas kekurangan pegawai.

Ungkapan MKP ini bertolak belakang dengan kondisi jumlah pegawai di sejumlah dinas. Salah satunya di Dinas Kesehatan (Dinkes). Krisis tenaga kesehatan terjadi hampir menyeluruh di seluruh lini. Baik di tingkat puskesmas pembantu, puskesmas, dan puskesmas rawat inap.

Seperti di Puskesmas Jatirejo. Meski sudah masuk dalam kategori Puskesmas rawat inap, namun pelayanan kesehatan di tingkat bawah ini tak memiliki dokter gigi. Padahal, dokter gigi di setiap puskesmas dinilai wajib.

Di puskesmas rawat inap, juga harus tersedia minimal terdapat dua dokter umum, bidan, perawat, ahli gizi, lab medik, hingga ahli farmasi. Sementara, di setiap puskesmas rata-rata hanya satu dokter umum saja.

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, juga menyebutkan, untuk membuka rekrutmen CPNS, pemerintah tak bisa melakukan perhitungan kasar. Namun harus dilakukan kajian atas beban kerja pegawai. 

Saat ini, pihaknya mengaku sudah memerintahkan Bagian Organisasi untuk menginventarisir jumlah pegawai dan beban kerjanya di lingkungan Pemda.

Untuk di lingkungan dinas dan perkantoran, jatah rekrutmen CPNS berpeluang sangat kecil. Karena, sampai saat ini beban kerja mereka masih dalam kategori normal. Pung tak ingin, tingginya angka pensiun menjadi tolok ukur dalam  menerapkan penilaian jumlah pegawai.

’’Sekarang jumlah PNS berkurang sebanyak 2000-an sejak tahun 2010. Dan kerja pegawai juga tidak sampai lembur tengah malam. Ini masih normal,’’ jelas dia.

Sumber http://radarmojokerto.jawapos.com/

Rabu, 13 Juli 2016

Urbanisasi Masih Menjadi Persoalan Jakarta, Politisi PKB Anggap Dana Desa Tidak Gagal

http://cdn-2.tstatic.net/pekanbaru/foto/bank/images/sampah-sungai_20160523_153258.jpg
ilustrasi
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Usai mudik Lebaran 2016, arus urbanisasi ke kota besar semakin bertambah, khususnya Jakarta. Sebagian pihak menduga hal tersebut diakibatkan oleh program desa yang belum berhasil.

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menganggap bukan program desa yang belum berhasil, namun hasil yang didapat dari implementasi program tersebut tak bisa instan dalam waktu yang singkat.

"Kan dana desa baru setahun ini. Belum bisa implikasinya langsung. Karena prinsip dana desa itu adalab multiplayer effect dan gradual," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu di Kompleks Parlemen, Senayan, urbanisasi karena angka tersebut masih minim.

Adapun evaluasi dana desa baru dilakukan terhadap dana tahun lalu. Sedangkan dana Rp 40 triliun belum dievaluasi.

"Saya kira kalau sudah Rp 100 triliun turun ke desa baru implikasinya signifikan. Rp 20 triliun baru tahap pertama," sambung mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Ke-3 RI itu.

Ia pun berharap agar saat dana desa sudah mencapai Rp 100 triliun, pembangunan di desa bisa lebih progresif. Apalagi, jika ada konsistensi dari pemerintah untuk terus menambah besaran dana desa setiap tahunnya.

"Sekarang baru infrastruktur. Belum perekonomian desa. Konsentrasi pemerintah baru di infrastruktur dasar pedesaan. Belum ekonomi desa," kata Lukman.

Salah satu peruntukkan dana desa, lanjut Lukman, misalnya untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Sekarang kita lihat, Bumdes sudah rampung semua belum? Kan di UU Desa mewajibkan penyaluran dana pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui Bumdes. Bumdes saja belum semua. Baru beberapa persen," tutup dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat serius mengingatkan warga yang mudik untuk tidak membawa sanak saudara ke Jakarta.

Djarot mengatakan pertumbuhan penduduk di Jakarta setiap tahunnya bukan karena kelahiran melainkan urbanisasi.

"Hampir setiap tahun itu pendatang baru yang tercatat antara 45.000 sampai 50.000 orang loh ya. Belum lagi yang belum tercatat, oleh sebab itu kita berpesan kepada pemudik, saat pulang jangan bawa teman-teman," ujar Djarot di Parkir Timur Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016).

Minggu, 10 Juli 2016

Kantor Pemkab Segera Digeser, Bebaskan Lahan di Perbatasan Bangsal-Mojosari

http://radarmojokerto.jawapos.com/imgs/2016/06/1429_18239_kantor%20pemkab.jpg
Kantor Pemkab Mojokerto tampat dari depan

MOJOKERTO– Rencana kantor Pemkab Mojokerto hengkang dari wilayah administrasi Kota Mojokerto, semakin kencang.

Setelah memastikan membangun gedung DPRD di eks Kantor KPU di Jalan RA Basuni, Sooko, kini tengah getol membebaskan lahan di kawasan perbatasan Bangsal dan Mojosari.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) mengatakan, rencana membangun gedung pemerintahan itu seluas 50 hektare. Tahun ini, pemda sudah mengalokasikan dana hingga Rp 50 miliar dalam APBD 2016 untuk pembebasan lahan.

’’Sebagian sudah dibebaskan. Dan sebagian masih di-appraisal,’’ tuturnya. Bupati dua periode ini menambah, di lokasi yang baru itu, Kabupaten Mojokerto tak hanya mendirikan gedung pemerintahan. Namun, alun-alun yang menjadi identitas pemerintahan akan dibangun apik.

Tak tanggung-tanggung, MKP menyebut, luas alun-alun bisa tembus hingga 10 hektare lebih. ’’Pemerintahan akan semakin gagah. Dan di sana, akan menjadi jantung perkotaan dan menjadi titik kumpul masyarakat,’’ jelas dia

Alun-alun itu nantinya akan dibangun berupa taman bermain anak-anak, tempat nongkrong, hingga food court dan parkir yang sangat luas. ’’Sudah kita konsultasikan. Dan pusat sangat setuju,’’ papar MKP

Dijelaskannya, jika tahun depan sudah mampu dibebaskan sepenuhnya, maka di tahun 2018 sudah bisa dilakukan pembangunan. ’’Harus secepatnya. Tidak perlu ditunda-tunda,’’ jelas dia.