 |
| Menteri Desa Eko Putro Sandjoyo |
JAKARTA — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi ujung tombak untuk mewujudkan pembangunan desa. Apa terobosan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di perdesaan? Bisnis belum lama ini mewawancarai Menteri Desa PDTT yang baru, Eko Putro Sandjojo. Berikut petikannya.
Bagaimana pandangan Anda terhadap realisasi kinerja Kementerian Desa PDTT hingga kini dan seperti apa strategi ke depan?
Saya menteri baru, jadi tidak ikut menyusun APBN 2016. Saya menjalankan apa yang sudah ada di APBN 2016. Jadi tugas saya ialah bagaimana mempercepat penyerapan, memastikan bahwa anggaran tepat sasaran dan tidak bocor sehingga bisa dirasakan manfaatnya buat rakyat.
Kami juga diarahkan oleh Presiden untuk membuat terobosan. Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Desa kita ini kalau dikasih rating jadinya macam-macam. Ada rating 1, ada rating 10, jadi tentunya tidak bisa membuat model yang sama.
Untuk desa yang masih tertinggal, kami akan fokus di infrastruktur dasar dulu, tapi ada desa yang basic infrastrukturnya sudah cukup. Kalau demikian, kami mesti fokus upayakan supaya desa itu bisa mandiri. Untuk membuat desa mandiri, kami akan kembangkan badan usaha di desa. Dana Rp1 miliar itu kan tidak seberapa, kami harapkan Rp1 miliar itu bisa dipakai oleh desa-desa yang sudah mapan untuk membentuk small holding BUMDes.
Small holding ini nanti bisa mempunyai anak usaha yang bisa melakukan joint venture dengan perusahaan lain misalnya BUMDes dengan Bank BUMN membentuk BPR, bisa membentuk Koperasi Simpan Pinjam, atau bisa membentuk unit usaha pascapanen, atau unit penjualan sarana produksi. Dengan begitu, equity yang kecil bisa menjadi lebih besar karena adanya joint venture dan bisa dirasakan masyarakat manfaatnya, nanti ada dividen yang bisa dipakai untuk membangun infrastruktur di level desa.
Adakah penajaman kebijakan supaya progam-program itu bisa berjalan dengan baik?
Dari kunjungan saya ke beberapa desa di Jawa Tengah, Gubernur Jateng sangat mendukung. Bahkan dia meminta supaya Jawa Tengah menjadi model percontohan. Ini penting sekali, dukungan dari gubernur dan kepala daerah. Saya melihat masih banyak daerah yang tidak fokus. Di suatu desa ada ladang padi kecil, ada ladang jagung kecil, ada tebu kecil, sehinggagak ada economic of skill-nya.
Padahal yang namanya agriculture itu integration dan economic of skill itu penting.
Kami akan duduk bersama dengan Kementerian Pertanian, saya sudah dapat dukungan dari Menteri Pertanian karena Kementan yang paling tahu potensi pertanian. Kemudian kami akan duduk bersama dengan pemerintah daerah supaya desa itu fokus pada produk unggulannya. Kalau beras ya beras saja, kalau jagung ya jagung saja, kalau tebu ya tebu saja, bahkan kalau bisa beberapa desa digabungkan.
Jika mampu memproduksi dalam jumlah besar, maka kami bisa menarik investor untuk masuk membuat sarana produksi pascapanen. Misalnya, bisa juga BUMDes yang membuat sarana produksi sehingga harga lebih murah karena tidak melalui proses panjang dan harga jual petani lebih bagus karena tidak melalui mata rantai yang panjang.
Kami mengundang semua komponen masyarakat, termasuk pengusaha. Pengusaha jangan dimusuhi, undang untuk turun ke desa karena ada kesempatan economic of skill untuk investasi pada pascapanen, dan kemudian pemerintah bisa bantu untuk penguatan yang lainnya.
Namun, kami minta pengusaha yang investasi di desa untuk memberikan sebagian kecil share-nya untuk BUMDes juga karena di desa itu problemnya bukan kesulitan keuangan, masalah di desa ialah sumber daya yang me-manage dalam jumlah besar. Dengan adanya joint venture, sumber daya di desa bisa belajar dan ada transfer of knowledge.
Bagaimana membangun sinergi dengan mitra kerja lain seperti kementerian teknis, investor, dan pemda? Sejauh ini apa saja hambatan teknis untuk sinergi itu?
Sebetulnya ini bukan perkara baru, banyak desa sudah melakukan ini. Karawang, misalnya, termasuk lumbung padi. Ada kerja sama antara pengusaha dengan petani. Di Lampung adacorn belt. Lampung dan Jawa Timur menjadi salah satu penghasil jagung terbesar karena banyak pengusaha investasi di sana.
Saya gak tahu yang kemarin , tapi sejak saya menjadi menteri, dukungan dari kementerian lain sangat bagus, mereka juga proaktif menawarkan dukungan.
Pemerintah memberi sinyal penghematan sekitar Rp68 triliun dari ABPN, salah satunya dari pos transfer daerah. Bagaimana pandangan Anda?
Secara pribadi saya sangat mendukung karena kredibilitas pemerintah sangat penting di pasar. Kalau belanja pemerintah lebih besar daripada uang yang dimiliki, maka nilai tawar kita akan lebih rendah. Saya sendiri percaya ini ide yang bagus untuk menumbuhkan kepercayaan di market bahwa government punya spending itu tidak lebih dari government punya income.
Kami mendukung, dari kementerian kami support, jadi ada banyak dana-dana optimalisasi yang baru dan kami yakin akan sulit dilakukan karena jangka waktu tinggal sedikit. Kami akan laporkan ke Kementerian Keuangan untuk dibatalkan.
Efektivitas penyerapan anggaran khususnya dana transfer daerah termasuk dana desa selalu menjadi sorotan. Apa upaya pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran?
Salah satu problem penyerapan dana desa ialah mungkin kami perlu meningkatkan sosialisasi supaya masyarakat lebih jelas. Kalau pemahaman tidak jelas mereka takut bermasalah secara administratif yang berujung pada masalah hukum. Kemudian kami juga meminta media untuk membantu jika ada yang mandek, media bisa memberikan kami masukan supaya kami bisa percepat dan melakukan advokasi.
Di sisi lain, anggaran dana desa akan dinaikkan hingga minimal Rp1 miliar per desa pada 2017. Apakah itu akan efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa?
Pak Presiden mengingatkan kepada saya bahwa dana desa itu kan makin lama makin besar karena amanat UU, sekarang baru sekitar Rp46 triliun, tahun depan Rp70 triliun dan akan dinaikkan terus. Salah satu arahan Presiden ialah pengawasan perlu diperhatikan. Namun, 74.000 desa itu bukan angka yang kecil jadi pengawasan harus melibatkan semua komponen masyarakat mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, NGO, termasuk media.
Ada juga sindiran, makin tinggi dana desa maka peluang korupsi semakin besar hingga ke desa-desa. Bagaimana mengantisipasi itu?
Tidak juga. Bapak Presiden memberikan arahan yang penting bahwa kami harus melakukan pencegahan. Saya punya filosofi kalau menaruh uang Rp1 juta di jalan, mungkin separuh dosa itu ada di kita karena orang yang tadinya tidak ada niat nyolong jadi nyolong. Saya akan kerja sama dengan Kejaksaan, BPK, KPK untuk pencegahan, mencegah peluang korupsi aparat desa. Nanti dalam waktu dekat saya audiensi dengan KPK, kemudian dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan segera dengan Jaksa Agung.
Bisa dijelaskan lebih detail, apa gagasan Anda agar sukses menarik investor masuk desa?
Pertama itu sosialisasi dulu. Selasa (9/8), saya audiensi dengan Apindo, saya mau sosialisasi program saya. Kemudian dengan kementerian teknis terutama Kementerian Pertanian, Kelautan, dan UKM untuk duduk bersama. Lalu dengan pemda, nanti kami bersama-sama menentukan produk unggulan daerah, kan desa itu banyak keunggulannya bisa pertanian, kelautan, tourism, nanti kami mapping dan tawarkan kepada investor.
Saya juga sudah dihubungi beberapa investor yang menanyakan apakah bisa berinvestasi di daerah ini dan itu, saya katakan kami akan fasilitasi. Satu lagi, Kepala BKPM juga bilang ke saya nanti akan membantu investor yang terkait dengan desa, Pak Tom (Thomas Lembong) akan secara proaktif mengarahkan ke desa.
Bagaimana upaya Kementerian untuk meningkatkan sumber daya perangkat di desa karena masih banyak yang tidak paham mengelola dana desa?
Kami tidak bisa top down. Kalau top down, daerah butuh A kami kasih B, daerah butuh B kami kasih C, itu juga jadi perhatian kami. Paling utama kami harus dengar aspirasi dari desa. Seminggu setelah dilantik saya bertemu dengan asosiasi kepala desa, itu menjadi masukan untuk kami. Namun, saya juga ingin ketemu langsung dengan kepala desa.
Kami juga akan membuka satu channel langsung di mana kepala desa bisa memberikan aspirasi, kemudian Badan Litbang akan membuat perencanaan, kuncinya itu. Saya akan lebih banyak kunjungan ke desa untuk menyerap aspirasi desa, saya juga akan roadshow kestakeholder terkait. Kami juga berharap media bisa memberikan masukan, desa ini butuh apa supaya kami bisa selaraskan.
Dari dunia usaha, salah satu grup besar sudah hubungi saya, bisa gak kembangkan investasi di NTT? Saya katakan silakan saja, nanti kami coba fasilitasi, kami akan ketemu sejumlah kepala desa dan gubernur untuk mendapatkan dukungan karena kami tidak bisa top down, kalau rakyat tidak mendukung, tidak akan jalan, aspek di luar ekonomi seperti sosial juga harus kami perhatikan.
Bagaimana peran Kemendesa dalam mendukung peningkatan infrastruktur dasar di desa? Apakah tidak ada benturan dengan kementerian teknis lainnya?
Kami sudah membuat indeks desa membangun. Kami kelompokkan dalam lima kategori mulai dari yang paling tinggi itu mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Dari situ, untuk desa tertinggal, sangat tertinggal dan sebagian berkembang, kami kembangkan infrastruktur. Kami akan mengarahkannya melalui peraturan menteri supaya dana desa dipakai untuk itu.
Di luar ketiga kelompok itu kami juga akan membantu mengarahkan. Jadi fasilitas yang kami siapkan lumayan lengkap. Kami juga membagi infrastruktur menjadi dua yakni yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, misalnya air bersih, sanitasi, PAUD, dan infrastruktur fisik lainnya. Jadi ada arah ke ekonomi, dan yang lainnya ialah penguatan kualitas sumber daya manusia.
Sebetulnya, filosofi dari dana desa ialah bagaimana pemerintah menghidupkan desa dengan memberi ruang untuk menentukan arah perkembangan. Kalau untuk pendidikan, kami hanya mengurusi persoalan yang tidak dimasuki oleh Kementerian Pendidikan, misalnya kami membuat balai rakyat untuk pembelajaran mandiri komunitas. Kami mengisi di situ, jadi dengan cara ini tidak akan ada tumpang tindih.
