Bintek Dokumentasi Produk Hukum Desa Tahun 2017

Bintek Dokumentasi Produk Hukum Desa (foto Bagian Hukum Setda Kab.Mojokerto)

www.kemlagi.desa.id - Bertempat di Pendopo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto telah diselenggarakan "Bimbingan Teknis Dokumentasi Produk Hukum Desa Tahun 2017" yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto dan diikuti oleh Kasi Pemerintahan Desa se Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong.

Sambutan Camat Kemlagi, Drs. Mujib, MM

Acara dibuka oleh Camat Kemlagi, Drs. Mujib, MM dengan bacaan basmalah. Dalam sambutanya Camat Kemlagi menyampaikan bahwa pendokumentasian produk hukum desa disesuaikan dengan peruntukannya serta perangkat desa diharapkan bekerja sesuai dengan aturan dan tupoksi yang ada.

Kukuh Radityo, MH selaku Kasubag Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Mojokerto

Acara dilanjutkan denngan penyampaian materi oleh Kukuh Radityo, MH selaku Kasubag Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, menyampaikan bahwa materi bimbingan kali ini difokuskan pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa.

Lebih lanjut Kukuh Radityo, MH menyampaikan :

1. Selama kurun waktu tahun 2016, di Pemerintah Kabupaten Mojokerto ada sekitar 1860 produk hukum yang telah dihasilkan;
2. Setiap produk hukum desa harus mengacu pada produk hukum diatasnya;
3. Peraturan di desa ada 2 (dua) macam, pertama bersifat pengaturan yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Sedangkan yang kedua bersifat penetapan yang berupa keputusan kepala desa;
4. Produk hukum desa yang boleh digandakan adalah produk hukum yang bersifat pengaturan (peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa), sedangkan yang bersifat penetapan yaitu keputusan kepala desa tidak diperkenankan;
5. Suatu produk hukum desa yang asli boleh diperlihatkan untuk kepentingan internal, misalnya pemeriksaan oleh inspektorat;
6. APBDesa yang diperlihatkan kepada masyarakat adalah batang tubuhnya saja atau nominal secara garis besar dan lampirannya tidak diperkenankan;
7. Produk hukum desa sebaiknya disimpan ditempat yang aman dan kalau perlu disimpan di brankas.

Peranngkat Desa dari Kecamatan Dawarblandong

Peserta bintek juga beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Sebagian besar perangkat desa mempertanyakan tentang pungutan liar yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat.  Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto memberikan kesempatan kepada desa-desa jika memerlukan bimbingan lebih lanjut.

Untuk mempermudah komunikasi antara Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto dengan perangkat desa, maka telah dibentuk semacam grup WA yang diberi nama "CARAKA MITRA DOKKUM".

Diposting oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Masih Minimnya Info Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id JAKARTA -- Direktur Kesehatan Reroduksi BKKBN Hitima Wardhani menyayangkan masih minimnya pusat informasi kesehatan reproduksi yang diperuntukkan bagi remaja. Padahal, remaja berhak mendapatkan kemudahan informasi kesehatan reproduksi.

"Tempat pelayanan dan pusat informasi bagi remaja yang mempunyai masalah kesehatan reproduksi masih kurang banyak," kata dia dalam diskusi bersama Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) di Pondok Pesantren Luhur As-Tsaqofah Jakarta, Sabtu (24/12).

Kebutuhan remaja mendapatkan informasi itu sangat diperlukan. Ia merinci, pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja tertuang dalam PP 61 Tahun 2014 Pasal 11 dan 12.

Regulasi tersebut berupaya mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko yang memengaruhi kesehatan reproduksi. Remaja juga harus mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

BKKBN mencatat, permasalahan remaja yang masih sering terjadi yaitu kehamilan tidak diinginkan, aborsi, kawin muda, penyalahgunaan narkoba, HIV-AIDS, dan penyakit menular seksual. Jika mereka mudah mendapatkan informasi reproduksi, pihaknya yakin semakin banyak pemuda yang menjaga diri, sehingga tidak mengalami permasalahan tersebut.

Remaja dapat menjadi pendidik rekan sebayanya. Peranan seperti itu lebih efektif karena pasti lebih mudah diterima. "Para pendidik sebaya dan konselor sebaya akan mendapatkan pelatihan dasar dengan modul terstandar dari BKKBN," ujar dia.

Remaja Indonesia harus menjadi sosok berkarakter. Mereka harus memegang nilai revolusi mental dan integritas, beretos kerja, dan gotong royong. Pihaknya ingin remaja dapat tumbuh dengan sehat dan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki. 

Mereka diharapkan mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, memiliki pekerjaan yang kompetitif, mendapatkan perencanaan pernikahan, dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Mereka juga didorong untuk memiliki pola hidup sehari-hari yang sehat. 

BKKBN juga menyarankan pemerintah daerah dan perguruan tinggi memasukkan materi kesehatan reproduksi ke dalam muatan khusus. Pelajar SD hingga SLTA serta universitas perlu mengetahui persoalan ini. "Materi ini penting diketahui oleh pelajar dan mahasiswa untuk menekan kasus remaja korban kekerasan dan pelecehan seksual serta aborsi dan lainnya," kata Hitima.

Akibat tidak tahu pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan reproduksi, banyak remaja mengalami persoalan terkait kesehatan reproduksi. Dia menjelaskan, pelayanan kesehatan reproduksi remaja adalah kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan, keluarga berkualitas, generasi sehat dan cerdas. Dampak kesehatan reproduksi yang tidak optimal mengakibatkan remaja rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual serta aborsi.

Menurutnya, pendidikan kesehatan reproduksi perlu dikembangkan. Sebab, ruang lingkupnya luas, mencakup keseluruhan siklus hidup manusia. "Mulai sejak konsepsi hingga lanjut usia sementara itu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama terhadap akses dan pelayanan kesehatan," katanya.

Ia menjelaskan, Bupati Kulon Progro telah memuat materi Kespro pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada November telah meluncurkan kesehatan reproduksi dalam mata kuliah empat SKS dan perguruan tinggi.  Hal yang sama diharapkannya dapat berlangsung di instansi pendidikan lainnya.

Sumber http://www.republika.co.id/

Baca Selanjutnya

Indonesia Peringkat 81 Dalam Indeks Kebahagiaan

Peringkat Indeks Kebahagiaan

www.kemlagi.desa.id - Dalam rangka memperingati “International Day of Happiness” atau “Hari Bahagia Internasional” pada 20 Maret, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis indeks kebahagiaan suatu negara.

Report 2017 mencatat Norwegia sebagai negara paling bahagia di dunia, menyingkirkan Denmark yang sebelumnya berada di peringkat pertama.Tingkat kebahagiaan di sebuah negara dilihat dari beberapa hal, seperti produk domestik bruto per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan, kebaikan, dukungan sosial, dan tidak adanya korupsi dalam pemerintahan atau bisnis. Dan Norwegia dinilai sebagai yang terbaik tahun ini.

Ternyata Indonesia berada di peringkat ke-81 dengan nilai 5.262 dari 155 negara di dunia. Sementara negara Asean paling bahagia adalah Singapura dengan nilai 6.578.

Dengan negara tetangga kita, Malaysia saja, Indonesia masih kalah jauh. Malaysia menduduki peringkat 42 dengan nilai 6.084. Indeks negara dengan nilai kebahagiaan paling tinggi adalah Norwegia dengan nilai 7.537, diikuti Denmark dengan nilai 7.522, Island 7.504, Switzerland 7.494 dan Finlandia 7.469.

Survei dilakukan dengan memberikan pertanyaan subjektif kepada lebih dari 1.000 orang setiap tahunnya di lebih dari 150 negara.

Indeks kebahagiaan diukur dari faktor kekuatan ekonomi dalam Produk Domestik Bruto perkapita, dukungan sosial, harapan hidup, kebebasan memilih, kemurahan hati, dan persepsi korupsi.

Indeks Kebahagiaan Bukan Satu-satunya Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Bagong Suyanto Sosiolog Universitas Airlangga Surabaya mengatakan, indeks kebahagiaan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kesejahteraan masyarakat.Indeks kebahagian itu hanya tambahan. Tidak bisa jadi ukuran satu-satunya. Ada indeks lain seperti indeks pembangunan manusia dan kepemimpinan," katanya kepada Radio Suara Surabaya

Menurut Bagong, pengukuran tingkat kebahagiaan digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota terkait program yang telah dilaksanakan, apakah masyarakat sudah merasakan manfaat program tersebut.

"Menentukan orang bahagia itu banyak variasinya. Misal, waktu disurvei tanggal 1, semua orang bahagia. Nanti beda lagi pas di survei di waktu beda," katanya.

Selain itu, ada perbedaan pendekatan kebahagian bagi masyarakat kelas bawah dan menengah di Kota Surabaya. Bagi kalangan menengah ke atas lingkungan yang asri dan bersih itu menyenangkan. Namun, bagi kelas bawah, hal yang menyenangkan masih soal pekerjaan dan pangan yang cukup.

Sumber :
http://www.cnnindonesia.com/ dan
https://indopress.id/ serta
http://www.suarasurabaya.net/

Baca Selanjutnya

KH. Hasyim Muzadi, Sosok Inspirasi Bagi Warga Desa

KH Hasyim Muzadi

www.kemlagi.desa.id - KH. Ahmad Hasyim Muzadi (lahir di Tuban,Jawa Timur 8 Agustus 1944 meninggal di Malang tepat pukul 06.15 WIB hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pada umur 72 tahun) adalah seorang tokoh Islam Indonesia dan mantan ketua umum Penrurus Besar Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015. Beliau juga pernah menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang, Jawa Timur, sebelumnya dia sempat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (1956-1962).

KH Masyim Muzadi menempuh jalur pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban pada tahun 1950, melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Gontor Ponorogo, ia lalu menuntaskan pendidikan tingginya di Institut Agama Islam Negeri Malang Jawa Timur pada tahun 1969.

Kiprah organisasinya mulai dikenal ketika pada tahun 1992 ia terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang terbukti mampu menjadi batu loncatan bagi Hasyim untuk menjadi Ketua PBNU pada tahun 1999. Tercatat, suami dari Hj. Muthomimah ini pernah menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur pada tahun 1986.

KH. Hasyim Muzadi dalam pandangan tokoh agama, tokoh nasional dan tokoh lainnya:

1. Rohaniawan Katolik, Franz Magnis Suseno, turut berbela sungkawa atas wafatnya ‎Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi. Menurutnya, mendiang KH Hasyim memiliki pandangan keagamaan yang luas dan mendalam.
2. Mantan Menteri Perindustrian dan Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Saleh Husin menyampaikan duka cita atas wafatnya KH Hasyim Muzadi. Saleh menilai almarhum merupakan tokoh pemersatu bangsa, memiliki pergaulan luas hingga dunia internasional dan dihormati beragam kalangan lintas agama.
3. Sektetaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengenal pribadi KH Hasyim Muzadi sebagai sosok yang santun.  "KH Hasyim adalah sosok ulama, pemimpin Muslim dan tokoh bangsa yang sangat alim, santun, teguh pendirian, moderat dan bersahaja. Secara pribadi saya sangat kehilangan," kata Mu'ti
4. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Saleh Husin, KH Hasyim merupakan tokoh pemersatu bangsa. Dia memiliki pergaulan luas hingga dunia internasional dan dihormati beragam kalangan lintas agama. "Beliau adalah salah satu sumber inspirasi Indonesia, terutama karena pandangan-pandangan tentang persatuan, toleransi, dan saling menghargai keragaman di Indonesia. Kiai Hasyim merupakan guru bangsa yang dihormati dan disegani.

Sesuai dengan tema diatas, bahwa KH. Hasyim Muzadi adalah salah satu tokoh yang meskipun berasal dari suatu desa di Kabupaten Tuban Jawa Timur, beliau ternyata bisa menjadi tokoh dan panutan bagi bangsa ini dan bahkan bagi dunia internasional. Dari realita tersebut, maka ketokohan KH. Hasyim Muzadi dapat memberikan suri tauladan bagi warga desa terutama bagi generasi muda desa selaku penerus perjuangan bangsa.

Sumber-sumber:

https://nasional.sindonews.com/, http://news.okezone.com/, https://m.tempo.co/, https://news.detik.com/

Baca Selanjutnya

Atasi Gangguan Kamtibmas, Polri Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri

Sinergi Kemendagri dan Polri

www.kemlagi.desa.id, JAKARTA – Keamanan dan ketertiban menjadi salah satu prioritas utama pemerintah guna menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan pembangunan. Untuk itu, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak dan lembaga pemerintah/swasta. 

Hal ini menjadi salah satu fokus bahasan dalam pelaksanaan Rakor Fungsi Intelkam Polri TA 2017 dengan tema "Intelkam Polri Siap Melaksanakan Deteksi Aksi Guna Mereduksi Gangguan Kamtibmas 2017 Dalam Rangka Mewujudkan Polri Profesional, Modern dan Terpercaya" di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/3). 

Mewakili Mendagri, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, hadir sebagai narasumber dengan materi bahasan terkait strategi penguatan data kependudukan guna mengantisipasi kerawanan kelompok radikal, pro kekerasan dan intoleransi dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Didampingi moderator Wakil Direktur Baintelkam Polri, Antony Marulitua Siahaan,  Zudan menjelaskan pentingnya pemanfaatan data KTP-el dalam berbagai aspek, terutama bagi intelijen keamanan dalam melaksanakan deteksi untuk mereduksi gangguan Kamtibmas.

"Data KTP-el banyak digunakan dalam berbagai aspek. Dalam hal kriminal dan kecelakaan data KTP-el sangat penting. Contoh untuk kasus Air Asia, tanah longsor, kecelakaan lalu lintas, bom Sarinah, kasus mutilasi di Hongkong dan yang terakhir pencarian data Siti Aisyah (pelaku pembunuhan Kim Jong Nam)", jelas Zudan.

Saat ini, sudah 206 lembaga pemerintah/swasta yang sudah bekerjasama memanfaatkan data kependudukan Kemendagri untuk berbagai layanan publik. Selain Polri, ada BPJS, perbankan, asuransi, telepon seluler prabayar dan masih banyak lainnya yang sampai saat ini secara aktif mengakses database kependudukan nasional. Hal ini menjadi concern pemerintah untuk mewujudkan NIK sebagai single identity number (SIN).

Zudan yang saat ini juga menjabat Pj. Gubernur Gorontalo dan Ketua DPN Korpri mengaku, lembaga yang dipimpinnya terus mendorong pemanfaatan data KTP-el oleh berbagai lembaga pengguna. "Dalam pembuatan SIM, pasport dan NPWP serta  perbankan sudah manfaatkan data KTP-el”, lanjutnya.

Terkait KTP-el bagi petugas khusus, pencinta tanaman bonsai ini menjelaskan Ditjen Dukcapil juga memberi perhatian serius. "Undercover atau KTP-el khusus petugas kemanan dengan syarat persetujuan dari atasan dalam bentuk surat permohonan penerbitan KTP-el khusus, ditujukan kepada Kadis Dukcapil provinsi atau kabupaten/kota setempat sesuai domisili", tambahnya.

Di akhir acara usai sesi tanya jawab, Kaban Intelkam Polri, Setyo Asisto. menyerahkan plakat kepada Zudan. Selain penghargaan sebagai narasumber kepada Prof. Zudan, penyerahan plakat juga menjadi simbol kerjasama yang erat antara Intelkam Polri dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sumber http://www.kemendagri.go.id/

Baca Selanjutnya

KTP Elektronik Target April 2017 Rampung

Menteri Dalam Negeri-Tjahyo Kumolo

www.kemlagi.desa.id – Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengatasi kekosongan blanko KTP elektronik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan pada Maret atau awal April tahun 2017 ini sudah tercetak blanko KTP el.

"Semoga Maret atau awal April sudah tercetak 7 juta blanko” ungkap Tjahjo melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin (14/3).

Tjahjo mengungkapkan adanya kegagalan dalam proses lelang menyebabkan pencetakan dan ditribusi blanko KTP el terlambat.  Namun pada prinsipnya  Kemendagri terus menjaga kualitas KTP el dan terus berhati-hati terutama dalam proses pengadaan blanko KTP el.

Tjahjo berharap lelang kali ini berhasil, sehingga blanko yang dicetak bisa langsung didistribusikan ke daerah-daerah.

“Tahun 2016 memang gagal kontrak, karena Kemendagri harus menjaga kualitas KTP el dan terus berhati-hati,” tutur Tjahjo.

Mendagri selaku pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan pengadaan blanko KTP el.“Pemerintah dalam hal ini Kemendagri menyampaikan maaf atas keterlambatan pengadaan blanko KTP el,” ungkap Tjahjo.

Sumber http://www.kemendagri.go.id/

Diposting oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya