BPS Bakal Survei Potensi 82 Ribu Desa pada Mei 2018

ilustrasi BPS

www.kemlagi.desa.id - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar pendataan Potensi Desa (Podes) pada 2 Mei hingga 31 Mei 2018. Jumlah desa yang akan masuk survei sebanyak 82 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun ini.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, pendataan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam 10 tahun. Di mana, tujuan untuk memetakan informasi mengenai infrastruktur, potensi ekonomi dan sosial, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa.

"Tahun 2018 kita nanti mengcover seluruh desa dan kelurahan 82 ribu, semua kita datangi satu-satu. Nanti kita lihat berapa desa yang bergeser dari tertinggal ke berkembang. Berkembang kemudian menjadi mandiri dan apakah pekerjaan yang dilakukan pemerintah sudah tercermin di sana," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Suhariyanto melanjutkan, pendataan tersebut juga nantinya akan menggali informasi mengenai seberapa besar dana desa yang digelontorkan pemerintah dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Yang kedua nanti kita akan lihat bagaimana dana desa berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi dan juga untuk kualitas hidup manusia. Karena kalau kita bicara target pembangunan dan dana pembangunan tidak semata-mata pertumbuhan ekonomi saja. Kualitas hidup manusia menjadi penting," dia menjelaskan.

Dia menambahkan, data Podes juga memegang peranan penting dalam pengalokasian dana desa. Sebab hal tersebut akan mencantumkan data dasar penyusunan indeks kesulitan geografis (IKG) yang kemudian digunakan untuk menentukan alokator dana desa.

"Semakin tinggi kebutuhan data dan informasi ini menjadi tantangan bagi BPS, misalkan Indeks Kesulitan Geografis kita perlu pikirkan. Data desa perlu disediakan setiap tahun, ini jadi tantangan bagi kita bagaimana menyajikannya dengan baik," dia menandaskan.

Sumber https://www.liputan6.com/

Baca Selanjutnya

Masyarakat Kerap Mengeluh Kurangnya Peran Pendamping Desa

Diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Dana Desa Untuk Siapa? di restoran Warunh Daun, Jakarta Pusat

www.kemlagi.desa.id - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, selama ini banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas pendamping desa. Mereka dianggap tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tugas mereka. 

Baca juga : KPK Ingatkan Para Kepala Desa Agar Dana Desa Untuk Kepentingan Warga

"Banyak kepala desa menyampaikan sesungguhnya pekerjaannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Hanya seperti tenaga survei, pengumpul data," ujar Robert dalam diskusi "Polemik" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/8/2017). 

Sementara itu, pembuktian kinerjanya membangun desa dianggap kurang. Jika tak ada pembenahan dari pemerintah atas kualitas pendamping, kata Robert, justru menghambat pembangunan di desa. 

Hal yang sama dilontarkan Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Abdul Hadi. Menurut dia, banyak aspirasi desa yang mendorong agar peran pendamping diperkuat. "Dari instansi agar ada peningkatan kualitas pendamping supaya tidak ngerepotin desa. Jadi betul-betul jadi pendamping," kata Hadi. 

Hadi mengatakan, pendamping desa tugasnya mendampingi masyarakat, bukan justru "menempel" ke kepala desa. Untuk peningkatan kualitas pendamping desa, maka dianggap perlu evaluasi proses rekrutmen. 

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid mengatakan, pada 2016, Kemendes PDTT sudah mulai berbenah. Rekrutmen pendamping dilakukan secara terbuka dan melibatkan perguruan tinggi. "Kami minta di desa punya aspirasi sama, tidak hanya sentralistik. Supaya aspek akuntabel, obyektivitas, terjaga," kata dia.

Sumber https://nasional.kompas.com/

Baca Selanjutnya

Pendataan Podes Verifikasi Keberhasilan Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah akan melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) terhadap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada Mei mendatang. Pendataan tersebut akan memverifikasi keberhasilan dana desa dengan melihat pergeseran desa dari status tertinggal, berkembang, hingga menjadi desa mandiri.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir masif melakukan pembangunan desa salah satunya melalui dana desa. Sehingga Podes dalam hal ini, akan memberikan data akurat untuk mengetahui ketepatan arah kebijakan.

“Sekarang data yang saya dapat adalah hasil survei yang samplingnya terbatas. Nah akurasi ini penting untuk menentukan apakah arah kebijakan kita ini sudah tepat sasaran atau perlu diperbaiki atau dimodifikasi,” ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Potensi 2018 di Aula Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (19/4).

Ia berharap, dana desa yang telah bergulir sejak tahun 2015 dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dirinya pun optimistis, hingga tahun 2019 mendatang dana desa dapat mengentaskan 15.000 dari 30.000 desa tertinggal di Indonesia.

“Data survei dari UGM dan IPB mengatakan bahwa tingkat desa tertinggal ke desa berkembang naiknya cukup signifikan, tapi kita perlu data dari sensus untuk lebih akurat,” ujarnya.

Terkait realisasi dana desa itu sendiri menurutnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, dana desa yang terserap sebesar 82 persen, tahun 2016 naik menjadi 97 persen, dan tahun 2017 kembali meningkat mendekati 99 persen.

”Kalau tahun 2018 ini kan baru (pencairan) tahap pertama, dan sudah hampir 100 persen terealisasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengatakan, selain untuk melihat pergeseran status desa, pendataan Podes tahun 2018 juga dilakukan untuk melihat dampak dana desa pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pendataan Podes sendiri dilakukan rutin tiga kali dalam sepuluh tahun untuk mendukung pelaksanaan sensus penduduk.

“Kita akan mulai Bulan Mei. Podes dilakukan tiga kali dalam sepuluh tahun. Terakhir tahun 2014,” ungkapnya.

Suhariyanto menambahkan, Podes akan mendata ketersediaan dan perkembangan potensi sarana dan prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan unsur lain di desa/kelurahan. Dalam hal ini, Podes juga dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan daerah pinggiran.

“Indonesia punya 258 desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain. Sebanyak 306 desa/kelurahan berada di pulau terluar Indonesia. Data ini penting untuk menyediakan karakteristik infrastruktur di daerah-daerah pinggiran. Dari data Podes ini kita juga bisa menyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Ini penting karena akan menjadi indikator untuk menggulirkan dana desa,” ujarnya.

Sumber kemendesa.go.id/

Baca Selanjutnya

Dana Desa di Mojokerto Dipantau Polisi Melalui Aplikasi Online

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Polres Mojokerto bakal memperketat pengawasan dana di Kabupaten Mojokerto, salah satunya dengan mengawasi penyerapan anggaran dana desa melalui aplikasi online. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

AKBP Leonardus Simartama Kapolres Mojokerto mengatakan, sesuai MOU antara Kapolri, Mendagri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Polri wajib mengawal dana desa.

“Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sistem keuangan desa, jadi Babinkamtibmas bisa memantau secara online dan bisa mengupdate penyerapan anggaran yang dilakukan desa,” ungkapnya.

Kapolres juga mengatakan, dengan sistem yang terintegrasi ini penyerapan anggaran juga bisa terpantau langsung oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sumber http://suaramojokerto.com/

Baca Selanjutnya

Desain APBN 2019 Prioritaskan Pembangunan SDM

illustrasi

www.kemlagi.desa.id - Bakal ada perubahan besar pada rencana pembangunan 2019 mendatang. Jika tahun 2018 skema pembangunan masih lebih banyak diwarnai pembangunan infrastruktur, tahun depan sudah tidak lagi. Pemerintah menetapkan Rancangan Undang undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 bakal fokus pada pendidikan, kesehatan dan sosial. Artinya, desain APBN fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada para awak media seusai rapat kerja dengan Komisi XI di gedung DPR RI, Rabu (11/4) lalu. Bu Ani, demikian Sri Mulyani biasa disapa menyatakan, pendidikan menjadi prioritas karena di masa mendatang dunia bakal dipenuhi persaingan kualitas sumber daya manusia. “ Pengembangan SDM harus dilakukan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan yang makin ketat,” kata Bu Ani.

Salahsatu cara yang ditempuh salahsatunya, sistem pendidikan bakal memasukkan materi mengenai pendekatan skill yang harus dikuasi murid. Jadi, setiap murid di negeri ini bakal memiliki keterampilan tertentu sebagai bekal ketika harus masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha. Namun mengenai hal ini masih dalam perancangan.

Anggaran kesehatan juga bakal mendapatkan prioritas. Sebagaimana dilansir Kompas.com, anggaran Kementerian akan didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, BPJS dan membangun jaringan pelayanan kesehatan yang baik antara pusat dengan daerah. Kerjasama ntara pusat dan daerah bakal berjalan bersama antara program pengingkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Soalnya kedua isu ini bakal digenjot sebagai prioritas di seluruh wilayah nusantara.

Pada bidang sosial, kata Ani, RUU APBN 2019 dipastikan bakal dirancang untuk mencitakan masyarakat Indonesia tahan goncangan. Artinya , APBN bakal didiasain menciptakan situasi ekonomi yang membuat masyarakat menjadi tahan terhadap guncangan ekonomi baik di tingkat nasional, regional maupun global. Paling tidak, kata Ani, masyarakat golongan ekonomi bawah tidak akan lagi kena dampak langsung dari guncangan atau krisis ekonomi yang terjadi pada tingkatan-tingkatan itu. Soalnya selama ini seringkali setiap kali terjadi guncangan ekonomi maka mayarakat lapisan bawah yang terkena dampak paling besar.

APB 2019 ingin mengantisipasi kemungkinan seperti itu. Langkah lain pada bidag sosial adalah pemeritah bakal menaikkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini menjangkau 10 juta orang untuk ditingkatka jumlah nominal transferna. Bagaimana dengan program infrastruktur? Pemerintah berencana pada APBN 2019 nanti persoalan infrastruktur tidak akan bergantung pada APBN melainkan menggunakan kombinasi dari instrument lain di luar APBN.

Karena desa adalah subyek utama yang menjadi sasaran pembangunan saat ini, disain itu berarti desa harus pula mendorong kualitas SDM-nya untuk meningkat mengikuti kebutuhan jaman. Para kepala desa dan perangkat desa harus memahami program ini dengan sebaik-baiknya. Soalnya selama ini mereka masih dipengaruhi pemikiran ‘pembangunan adalah proyek fisik atau pembangunan sarana-prasarana’. Bagaimana dengan desa kita?

Sumber http://www.berdesa.com

Baca Selanjutnya

Ayah Bunda, Mari Ikut Gernasbaku, Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku

Pada tanggal 3 April 2018 Bunda PAUD Desa Kemlagi, Bunda Nyta Apriantini membacakan buku di KB Miftahul Ulum Desa Kemlagi.

Pada tanggal 31 Maret 2018, Bunda PAUD Desa Kemlagi, Bunda Nyta Apriantini membacakan buku di KB TK Pembina Desa Kemlagi.

www.kemlagi.desa.id - Membaca dapat diibaratkan membuka jendela dunis,karena dengan membaca akan memperluas wawasan kita. Membaca juga dapat meningkatkan daya pikir dan kemampuan seseorang dalam menemukan hal-hal baru yang berguna bagi kehidupan.

Ayah bunda mempunyai peran yang sangat penting untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Kontribusi ayah bunda membacakan buku adalah sebuah kebutuhan dalam pengasuhan karena dapat mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Membacakan buku pada anak dapat mengoptimalkan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa sejak dini.

Apa itu Gernasbaku (Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan buku)?Yaitu gerakan untuk mendukung inisiatif dan peran keluarga dalam meningkatkan minat baca anak melalui pembiasaan di rumah,satuan PAUD, dan di masyarakat.

Tujuan gerakan ini adalah membiasakan orang tua membacakan buku bersama dengan anak,memperkuat hubungan sosial emosi antara anak dan orang tua, dan menumbuhkan minat baca anak sejak dini.

Mengapa Gernasbaku ini penting?hasil survey penilaian siswa pada PISA 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke 64 dari 72 negara. Menurut survey BPS tahun 2015, 91,47 % anak usia sekolah lebih suka menonton televisi dan 13,11 % yang suka membaca.

Bunda PAUD Desa Kemlagi, Bunda Nyta Apriantini bersama dengan Kepala Sekolah, Guru, Wali murid dan para murid
di KB TK Pembina Desa Kemlagi.

Bunda PAUD Desa Kemlagi, Bunda Nyta Apriantini bersama dengan Guru dan para murid
di KB Miftahul Ulum Desa Kemlagi

Desa Kemlagi turut serta mensukseskan Gernasbaku ini. Pada tanggal 31 Maret 2018, Bunda PAUD Desa Kemlagi, Bunda Nyta Apriantini bersama dengan Kepala Sekolah, Guru, dan Wali murid membacakan buku di KB TK Pembina Desa Kemlagi. Pada tanggal 3 April 2018 dilaksanakan juga di KB Miftahul Ulum Desa Kemlagi. Tak lupa Gernasbaku ini juga dilaksanakan di seluruh  Posyandu Balita Desa Kemlagi.

Kegiatan di RW 01 Kemlagi Selatan

Kegiatan di RW 02 Kemlagi Barat

Kegiatan di RW 03 Kemlagi Timur

Kegiatan di RW 04 Kemlagi Utara

Mari ayah bunda,kita sediakan waktu kita untuk bisa membacakan buku untuk ananda kita. Kata Herry Pujiastuti, banyak cerita dan kisah yang sudah ku baca, tetapi cerita yang dibacakan ibuku, takkan ku lupa sepanjang masa.

Oleh Ketua TP PKK Desa Kemlagi, drh. Nyta Apriantini

Baca Selanjutnya