Dana Desa Merupakan Program Pertama di Dunia Yang Telah Menghasilkan Pembangunan Yang Signifikan

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, saat menjadi pembicara utama dalam Konferensi Internasional di Roma, Italia, Selasa (2/5)

www.kemlagi.desa.id - Kebijakan dana desa dapat menjadi inspirasi bagi negara lain dalam upayanya mengatasi kemiskinan di pedesaan. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia tersebut merupakan program pertama di dunia yang telah menghasilkan pembangunan yang signifikan. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat menjadi pembicara utama dalam Konferensi Internasional dengan tema "Rural Inequalities: Evaluating Approaches to Overcome Disparities" yang diselenggarakan oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Roma, Italia, Selasa (2/5).

“Kami telah memasuki era baru pembangunan pedesaan di Indonesia. Hal itu kami lakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dana desa. Dalam kurun waktu empat tahun ini, negara telah mengalokasikan hingga Rp 187 trilyun untuk disalurkan ke desa,” ujar Menteri Eko dalam konferensi internasional tersebut.

Menteri Eko menambahkan, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan. Potensi tersebut, lanjut Menteri Eko, terdapat di kawasan perdesaan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan pedesaan adalah langkah strategis.

“Pembangunan pedesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 82% penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Dana Desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” sambungnya.

Hingga tahun 2017 lalu, ungkap Menteri Eko, dana desa yang disalurkan ke lebih dari 74 ribu desa telah berhasil membangun 123.145 kilometer jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi. Selain itu, dana desa telah digunakan diantaranya untuk membangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit Polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit Posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah.

“Dana desa tersebut menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” ujar Menteri Eko.

Menteri Eko menilai, kebijakan dana desa telah berhasil mengurangi kesenjangan. Badan Pusat Statistik mencatatat, pada April 2018 lalu, gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4 dan gini ratio nasional 0,39. Hal tersebut menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia.

Konferensi yang dibukan oleh Wakil Presiden IFAD, Cornelia Richter, tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan. Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi pembahasan, yakni akses sumber daya, ketahanan ekonomi dan lingkungan, hubungan sosial budaya, serta hak politik. Konferensi ini diikuti oleh pejabat tinggi dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pejabat tinggi dari berbagai donor pendanaan pembangunan multilateral, serta berbagai pimpinan tinggi dari mitra internasional yang secara khusus menangani evaluasi pembangunan. Selain itu, turut hadir perwakilan dari organisasi pembangunan bilateral dan multilateral, sektor swasta, organisasi kemanusiaan, akademisi internasional, serta pusat penelitian.

Sumber http://kemendesa.go.id/

Baca Selanjutnya

Pastikan Kembali Hak Pilih di DPT Pilkada 2018

Pengecekan DPT juga bisa lewat www.kpu.go.id

www.kemlagi.desa.id - Sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 bahwa pada tanggal 29 April 2018 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sudah harus ditempelkan di papan pengumuman balai desa setempat dan tempat strategis lainnya oleh Panitian Pemungutan Suara (PPS).

Kegiatan tersebut diatas juga didasarkan pada ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya pada Pasal 21 bahwa PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.

PPS Desa Kemlagi tempelkan DPT di masing-masing lingkungan RT

PPS Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto berupaya semaksimal mungkin agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 mudah dilihat dan dijangkau oleh warga Desa Kemlagi, maka PPS Desa Kemlagi menempelkan DPT tersebut di balai desa dan tempat strategis dimasing-masing lingkungan RT, misalnya Poskamling, Warung maupun tempat lain yang mudah dijangkau.

Desa Kemlagi sendiri terdiri dari 16 (enam belas) RT, maka PPS Desa Kemlagi menempelkan DPT Pilkada 2018 di 16 (enam belas) lokasi tempat strategis selain di balai desa. 

DPT se-Desa Kemlagi, Lokasi Balai Desa Kemlagi

DPT RT.01 RW.01 Kemlagi Selatan, Lokasi Depan Warung Cak Asari

DPT RT.02 RW.01 Kemlagi Selatan, Lokasi Poskamling RT.02 RW.01 Kemlagi Selatan

DPT RT.03 RW.01 Kemlagi Selatan, Lokasi Depan Gudang RT.03 RW.01 Kemlagi Selatan

DPT RT.01 RW.02 Kemlagi Barat, Lokasi Poskamling RT.01 RW.02 Kemlagi Barat

DPT RT.02 RW.02 Kemlagi Barat, Lokasi Poskamling RT.03 RW.02 Kemlagi Barat

DPT RT.03 RW.02 Kemlagi Barat, Lokasi Poskamling RT.03 RW.02 Kemlagi Barat

DPT RT.04 RW.02 Kemlagi Barat, Lokasi Poskamling RT.01 RW.02 Kemlagi Barat

DPT RT.05 RW.02 Kemlagi Barat, Lokasi Samping Rmh H. Abdullah RT.05 RW.02 Kemlagi Barat

DPT RT.01 RW.03 Kemlagi Timur, Lokasi Balai Desa Kemlagi

DPT RT.02 RW.03 Kemlagi Timur, Lokasi Poskamling RT.02 RW.03 Kemlagi Timur

DPT RT.03 RW.03 Kemlagi Timur, Lokasi Poskamling RT.03 RW.03 Kemlagi Timur

DPT RT.04 RW.03 Kemlagi Timur, Lokasi Poskamling RT.04 RW.03 Kemlagi Timur

DPT RT.05 RW.03 Kemlagi Timur, Lokasi Balai Desa Kemlagi

DPT RT.06 RW.03 Kemlagi Timur, Lokasi Poskamling RT.06 RW.03 Kemlagi Timur

DPT RT.01 RW.04 Kemlagi Utara, Lokasi Warung Mak Tin RT.02 RW.04 Kemlagi Utara

DPT RT.02 RW.04 Kemlagi Utara, Lokasi Warung Mak Tin RT.02 RW.04 Kemlagi Utara

DPT Pilkada 2018 Bisa dilihat di situs www.kpu.go.id

Pengecekan DPT juga bisa lewat situs ini

Warga Desa Kemlagi  Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto juga dapat mengecek atau melihat datanya sudah tercantum atau belum dalam DPT Pilkada 2018 melalui situs disini dengan cara menulis NIK atau nama yang bersangkutan.

Sumber https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018

Baca Selanjutnya

Kemendes PDTT Libatkan Kaum Perempuan Bangun Desa

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo dan ibu-ibu Fatayat NU

www.kemlagi.desa.id - Dorong percepatan pembangunan di desa-desa, pemerintah terus menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Tak kurang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga melibatkan kaum perempuan desa. Melalui organisasi Fatayat, Kemendes PDTT mengadakan program pelatihan guna membantu pengelolaan dana desa. 

"Fatayat NU merupakan satu komponen bangsa yang cukup besar. Apalagi komitmennya untuk pemberdayaan masyarakat. Kita bantu untuk pelatihan-pelatihan bagi Fatayat untuk menjadi training of trainer," ujar Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, saat menjadi pembicara utama dalam Konferensi Besar (KONBES) ke XVI Pimpinan Pusat Fatayat NU di Ambon, Jumat (27/4). 

Dalam pidatonya, Menteri Eko juga menyebutkan peran penting organisasi ini yaitu berharap Fatayat aktif berperan dalam membantu mengurangi stunting, khususnya di Maluku. Fatayat bisa mengundang ibu-ibu di desa untuk dilatih di balai-balai yang tersedia dalam penanganan stunting.

"Fatayat dilatih kemudian Fatayat melatih ibu-ibu. Kita ada 1.000 desa prioritas program pengurangan stunting. Masalah kurang gizi, sanitasi, air bersih, ini wilayahnya ibu-ibu juga. Selain itu juga bisa budidaya hidroponik, beternak ayam, dan lainnya," tambahnya.

Menteri Eko juga akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 Milyar untuk Fatayat dalam rangka memberikan pelatihanan dan pendampingan pengelolaan dana desa. Selain itu, Fatayat juga diharapkan dapat menjadi fasilitator program prioritas kementerian, yakni Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pemanfaatan embung.

"Nanti kita latih Fatayatnya dulu dengan modul-modul. Kalian yang memastikan tiap wilayah Kadesnya bisa menjalankan dana desa. Saya anggarkan Rp 5 Milyar (100 juta/wilayah)," ujarnya disambut tepuk tangan peserta Konbes XVI Fatayat NU.

Menteri Eko menilai persoalan di desa masih banyak, salah satunya yaitu angka kemiskinan masih tinggi. Dirinya pun meyakini Fatayat akan mampu berkontribusi positif untuk mengentaskan persoalan-persoalan tersebut.

"Saya kalau melihat wajah ibu ibu terang begini, saya yakin Indonesia akan maju. Fatayat bisa menjadi pendorong gerakan membangun desa-desa di Indonesia," pungkasnya.

Fatayat merupakan wadah kaderisasi perempuan NU yang berdiri sejak 1950. Organisasi perempuan yang memiliki anggota yang mengakar di pedesaan ini digadang-gadang merupakan aset potensial bangsa Indonesia. Beberapa kerjasama yang sudah dilakukan Kemendes PDTT dengan Fatayat NU yaitu peningkatan SDM dalam pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi kreatif dan lain-lain.

Sumber http://kemendesa.go.id/

Baca Selanjutnya

BPS Bakal Survei Potensi 82 Ribu Desa pada Mei 2018

ilustrasi BPS

www.kemlagi.desa.id - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar pendataan Potensi Desa (Podes) pada 2 Mei hingga 31 Mei 2018. Jumlah desa yang akan masuk survei sebanyak 82 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun ini.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, pendataan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam 10 tahun. Di mana, tujuan untuk memetakan informasi mengenai infrastruktur, potensi ekonomi dan sosial, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa.

"Tahun 2018 kita nanti mengcover seluruh desa dan kelurahan 82 ribu, semua kita datangi satu-satu. Nanti kita lihat berapa desa yang bergeser dari tertinggal ke berkembang. Berkembang kemudian menjadi mandiri dan apakah pekerjaan yang dilakukan pemerintah sudah tercermin di sana," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Suhariyanto melanjutkan, pendataan tersebut juga nantinya akan menggali informasi mengenai seberapa besar dana desa yang digelontorkan pemerintah dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Yang kedua nanti kita akan lihat bagaimana dana desa berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi dan juga untuk kualitas hidup manusia. Karena kalau kita bicara target pembangunan dan dana pembangunan tidak semata-mata pertumbuhan ekonomi saja. Kualitas hidup manusia menjadi penting," dia menjelaskan.

Dia menambahkan, data Podes juga memegang peranan penting dalam pengalokasian dana desa. Sebab hal tersebut akan mencantumkan data dasar penyusunan indeks kesulitan geografis (IKG) yang kemudian digunakan untuk menentukan alokator dana desa.

"Semakin tinggi kebutuhan data dan informasi ini menjadi tantangan bagi BPS, misalkan Indeks Kesulitan Geografis kita perlu pikirkan. Data desa perlu disediakan setiap tahun, ini jadi tantangan bagi kita bagaimana menyajikannya dengan baik," dia menandaskan.

Sumber https://www.liputan6.com/

Baca Selanjutnya

Masyarakat Kerap Mengeluh Kurangnya Peran Pendamping Desa

Diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Dana Desa Untuk Siapa? di restoran Warunh Daun, Jakarta Pusat

www.kemlagi.desa.id - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, selama ini banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas pendamping desa. Mereka dianggap tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tugas mereka. 

Baca juga : KPK Ingatkan Para Kepala Desa Agar Dana Desa Untuk Kepentingan Warga

"Banyak kepala desa menyampaikan sesungguhnya pekerjaannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Hanya seperti tenaga survei, pengumpul data," ujar Robert dalam diskusi "Polemik" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/8/2017). 

Sementara itu, pembuktian kinerjanya membangun desa dianggap kurang. Jika tak ada pembenahan dari pemerintah atas kualitas pendamping, kata Robert, justru menghambat pembangunan di desa. 

Hal yang sama dilontarkan Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Abdul Hadi. Menurut dia, banyak aspirasi desa yang mendorong agar peran pendamping diperkuat. "Dari instansi agar ada peningkatan kualitas pendamping supaya tidak ngerepotin desa. Jadi betul-betul jadi pendamping," kata Hadi. 

Hadi mengatakan, pendamping desa tugasnya mendampingi masyarakat, bukan justru "menempel" ke kepala desa. Untuk peningkatan kualitas pendamping desa, maka dianggap perlu evaluasi proses rekrutmen. 

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid mengatakan, pada 2016, Kemendes PDTT sudah mulai berbenah. Rekrutmen pendamping dilakukan secara terbuka dan melibatkan perguruan tinggi. "Kami minta di desa punya aspirasi sama, tidak hanya sentralistik. Supaya aspek akuntabel, obyektivitas, terjaga," kata dia.

Sumber https://nasional.kompas.com/

Baca Selanjutnya

Pendataan Podes Verifikasi Keberhasilan Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah akan melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) terhadap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada Mei mendatang. Pendataan tersebut akan memverifikasi keberhasilan dana desa dengan melihat pergeseran desa dari status tertinggal, berkembang, hingga menjadi desa mandiri.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir masif melakukan pembangunan desa salah satunya melalui dana desa. Sehingga Podes dalam hal ini, akan memberikan data akurat untuk mengetahui ketepatan arah kebijakan.

“Sekarang data yang saya dapat adalah hasil survei yang samplingnya terbatas. Nah akurasi ini penting untuk menentukan apakah arah kebijakan kita ini sudah tepat sasaran atau perlu diperbaiki atau dimodifikasi,” ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Potensi 2018 di Aula Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (19/4).

Ia berharap, dana desa yang telah bergulir sejak tahun 2015 dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dirinya pun optimistis, hingga tahun 2019 mendatang dana desa dapat mengentaskan 15.000 dari 30.000 desa tertinggal di Indonesia.

“Data survei dari UGM dan IPB mengatakan bahwa tingkat desa tertinggal ke desa berkembang naiknya cukup signifikan, tapi kita perlu data dari sensus untuk lebih akurat,” ujarnya.

Terkait realisasi dana desa itu sendiri menurutnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, dana desa yang terserap sebesar 82 persen, tahun 2016 naik menjadi 97 persen, dan tahun 2017 kembali meningkat mendekati 99 persen.

”Kalau tahun 2018 ini kan baru (pencairan) tahap pertama, dan sudah hampir 100 persen terealisasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengatakan, selain untuk melihat pergeseran status desa, pendataan Podes tahun 2018 juga dilakukan untuk melihat dampak dana desa pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pendataan Podes sendiri dilakukan rutin tiga kali dalam sepuluh tahun untuk mendukung pelaksanaan sensus penduduk.

“Kita akan mulai Bulan Mei. Podes dilakukan tiga kali dalam sepuluh tahun. Terakhir tahun 2014,” ungkapnya.

Suhariyanto menambahkan, Podes akan mendata ketersediaan dan perkembangan potensi sarana dan prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan unsur lain di desa/kelurahan. Dalam hal ini, Podes juga dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan daerah pinggiran.

“Indonesia punya 258 desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain. Sebanyak 306 desa/kelurahan berada di pulau terluar Indonesia. Data ini penting untuk menyediakan karakteristik infrastruktur di daerah-daerah pinggiran. Dari data Podes ini kita juga bisa menyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Ini penting karena akan menjadi indikator untuk menggulirkan dana desa,” ujarnya.

Sumber kemendesa.go.id/

Baca Selanjutnya