Gubernur Khofifah Lantik Pungkasiadi Sebagai Bupati Mojokerto, Gantikan Mustofa Kamal Pasha

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawanta melantik H. Pungkasiadi, SH sebagai Bupati Mojokerto sisa masa jabatan 2016-2021

www.kemlagi.desa.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa resmi melantik Pungkasiadi, Wakil Bupati Mojokerto, menjadi Bupati Mojokerto, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (14/1/2020) pagi.

Pungkasiadi menjabat pelaksana tugas bupati sejak Mei 2018. Tepatnya setelah Mustofa Kamal Pasha ditangkap KPK atas tindakan korupsi dan suap.

Setelah proses hukum Mustofa Kamal Pasha rampung dan menghasilkan putusan hukum yang inkrah dengan vonis terbukti bersalah, Mustofa Kamal Pasha diberhentikan tidak hormat oleh Mendagri Tito Karnavian.

Untuk itu, berdasarkan keputusan Mendagri, Pungkasiasi diangkat sebagai Bupati Mojokerto untuk melanjutkan tugas sebagai kepala daerah memimpin Kabupaten Mojokerto di sisa masa jabatan 2016 - 2021 mendatang.

"Atas nama Presiden RI dengan resmi melantik H Pungkasiadi, SH sebagai Bupati Mojokerto sisa masa jabatan 2016 - 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 2019 Nomor 131.35-5825 Tahun 2019," ucap Khofifah membacakan kata-kata pelantikan.

"Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," lanjut Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah memberikan pesan agar Bupati Mojokerto Pungkasiadi, bisa siap untuk berlari kencang untuk melakukan percepatan pembangunan di Mojokerto.

Selain itu banyak percepatan pembangunan Jatim yang akan bersinggungan dengan Kabupaten Mojokerto. Sehingga yang harus dilakukan adalah menyelaraskan RPJMN dengan RPJMD provinsi dan dilanjutkan dengan penyelarasan RJMD kabupaten kota.

"Kita berharap roh Majapahit akan mendapatkan resonansi yang kuat dari Mojokerto baik kabupaten maupun kota. Roh Majapahit adalah sejarah kuat Indonesia," kata Khofifah.

Serta yang juga patut menjadi perhatian Bupati Mojokerto adalah terkait Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Di mana akan ada proyek pembangunan koneksitas kawasan Gerbangkertasusila dengan public transport berupa LRT atau MRT.

Khofifah mengajak Kabupaten Mojokerto untuk menyiapkan digitalisasi dan menjadi bagian mewujudkan Jatim Connect. Sebagaimana Pemprov Jatim kini sedang membangun Big Data, ia ingin big data tak hanya mengkoneksikan data antar Pemprov Jatim tapi juga antar kabupaten kota.

"Big data ini akan jadi starting point untuk membangun Jatim Connect. Tidak hanya Pemprov tapi juga kabupaten kota di Jatim," tegas Khofifah.

Sumber https://surabaya.tribunnews.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Menteri Desa Ubah Skema Alokasi Anggaran Dana Desa 2020

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (tengah) berfoto bersama dengan sejumlah karyawan usai melakukan telekonferensi dengan kepala desa di Jakarta, Senin

www.kemlagi.desa.id - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan skema alokasi anggaran Dana Desa pada tahun 2020 ini mengalami perubahan.

"Pada tahun ini, kami mengubah skemanya yang mana biasanya baru sekitar 20 persen dari Dana Desa yang ditransfer ke desa, namun sekarang ditingkatkan menjadi 40 persen," ujar Halim di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan biasanya pencairan Dana Desa tersebut dengan mekanisme 20 persen, kemudian tiga bulan berikutnya 40 persen, dan 40 persen untuk pencairan berikutnya.

Perubahan skema itu, kata Halim, bertujuan agar desa bisa memanfaatkan Dana Desa secara optimal. Selama ini pencairan dana untuk tahap akhir mengalami kendala karena waktunya yang pendek.

"Mulai tahun ini juga kami melakukan terobosan, yakni dana tidak ditransfer ke kabupaten, melainkan langsung ke rekening desa," ujar dia.

Halim menjelaskan percepatan penggunaan Dana Desa tersebut dibahas dalam rapat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Halim juga menjelaskan untuk pengamatan bisa langsung dilakukan dengan berbagai tahapan, misalnya pengawasan APBDes dan produk yang dihasilkan.

Khusus untuk desa mandiri, kata dia,  tidak menggunakan skema tersebut, melainkan terbagi dua, yakni 50 persen tahap awal dan 50 persen tahap akhir.

"Saat ini masih ada sekitar 27.000 desa tertinggal. Ini yang kami upayakan bisa dientaskan, minimal separuhnya pada tahun ini," kata dia.

Sumber https://www.antaranews.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Cara BUMDesa Melumpuhkan Rentenir di Desa

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan isu lagi. Setahun yang lalu wacana ini masih mengundang tanda tanya bagi para perangkat desa. Tapi kini, beragam pengharapan mulai menjadi kenyataan. Beragam kekuatan BUMDesa juga mulai tampak. Salahsatu yang mampu dilakukan BUMDes adalah memangkas rantai distribusi dan memotong cengkeraman tengkulak dan para pengijon yang selama ini menguasai perdagangan hasil bumi para petani. Bagaimana caranya?

Bukan rahasia lagi, selama ini petani hampir tak punya daya tawar terhadap perubahan harga hasil bumi yang mereka tanam. Posisi para petani bak harimau tanpa taring, kehadirannya sangat dibutuhkan karena menyokong kebutuhan hidup semua orang tetapi tidak punya kekuatan menentukan harga produk yang mereka hasilkan. Sebaliknya, para pemilik modal yang berkuasa dan mendapatkan hasil paling besar dari rantai distribusi bahan pangan dari petani hingga konsumen.

Kekuatan para pengijon bukan hanya modal tetapi mereka menguasai pasar. Bukan itu saja, dengan uang yang dimilikinya para tengkulak juga mengikat para petani dengan pola-pola kedekatan personal. Misalnya, meminjami uang kepada petani yang sedang butuh uang untuk sunatan atau menikahkan anaknya. Uang itu lantas digantikan dengan penjualan hasil pertanian. Penawaran itu juga berlaku pada berbagai kebutuhan lainnya.

Bagi warga desa pendekatan seperti itu sangat manjur mengikat mereka. Kuatnya budaya ewuh-prakewuh dalam kehidupan masyarakat desa dimanfaatkan dengan jitu oleh para pengijon sehingga petani menjadi tergantung dengan keberadaan mereka. Pertanyaannya, bagaimana merubah pola yang sudah menahun ini?

BUMDes adalah salahsatu jawabannya. Dengan akses modal yang dimiliki BUMdes baik melalui penyertaan modal dari desa maupun pihak ketiga, BUMDes bisa memotong rantai yang selama ini dimainkan tengkulak. Seperti yang dilakukan BUMDes Amanah, Desa Padangjaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Dengan mayoritas warga petani sawit BUMDes Amanah lantas membeli hasil panen sawit warga. Setelah itu BUMDes menjualnya ke pabrik pengolah sawit. Peran ini membuat harga sawit menjadi stabil dan menguntungkan petani. Bukan itu saja, agar petani lancar menanam sawitnya lagi, BUMDes Amanah menyediakan bibit, pupuk dan pinjaman modal pengelolaan kebun sawit warga. Hasilnya, warga Desa Padangjaya kini terbebas dari jeratan tengkulak yang merugikan mereka selama ini.

BUMDes Amanah juga menjalankan layanan air bersih untuk warganya. Kepercayaan yang besar dri warga membuat perusahaan layanan ir bersih di desa ini mampu mengalirkan air bersih kepada 100 warga desa dan membukukan lebih dari 100 juta sebulan. Belum lagi dari pasar desa dan berbagai usaha lain yang semuanya berbasis kebutuhan warga desa.

BUMDes Amanah sukses mengentaskan kemiskinan warga desa, memenuhi kebutuhan dasar air bersih serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam BUMDes-nya.

Cara berbeda dilakukan BUMDes Giri Amertha, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Karena banyak wrga yang hidup dari sektor industri rumahan, Giri Amertha memilih unit usaha simpan pinjam untuk mendorong produktivitas warganya. BUMDes memberi pinjaman bagi kegiatan produktif warga menciptakan aneka produk kreatif untuk dijual pada pasar wisata Bali.

Bukan hanya membantu modal, BUMDes juga membangun pasar desa yang berfungsi sebagai pusat transaksi produk desa seluruh warga. Hasilnya, pasar desa ini terus berkembang dan menjadi salah satu destinasi wisata yang unik dan menarik bagi para wisawatan.

Berkat layanan simpan pinjam berbunga kecil (bahkan jika perlukan bermetode syariah), proses yang mudah dan kepercayaan yang kuat antara warga dan BUMDes-nya, Giri Amertha berhasil ‘menyelamatkan’ warga dari cengkeraman lintah darat yang selama ini gentayangan di desa-desa sebagaimana para tengkulak hasil bumi. Kedua BUMDes ini membuktikan, peran sosial yang mereka mainkan berhasil mendorong ekonomi desa dengan sangat signifikan.

Sumber http://www.berdesa.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

TP PKK Desa Kemlagi Kunjungi KRPL "Bunga Lestari" Desa Gunungsari Kec.Dawarblandong

TP PKK Desa Kemlagi sedang dengarkan penjelasan dari KWT "Bunga Lestari" Desa Gunungsari

www.kemlagi.desa.id - Sekitar pukul 07.00 WIB Minggu, 12 Januari 2020 TP PKK Desa Kemlagi yang dipimpin langsung oleh ketuanya ibu drh, Nyta Apriantini bersiap berangkat membelah hutan menuju kawasan Desa Gunungsari Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.

Ibu-ibu PKK Desa Kemlagi gunakan alat transportasi tayo menuju Desa Gunungsari

Rombongan ibu-ibu PKK ini dengan mengendarai sarana transportasi ex minibus atau biasa disebut tayo tiba di Desa Gunungsari tersebut tepatnya di Kelompok Wanita Tani (KWT) "Bunga Lestari" yang pada tahun 2018 lalu sebagai pemenang KRPL tingkat Kabupaten Mojokerto.

Ibu-ibu PKK Desa Kemlagi antusias dengarkan penjelasan tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari

Ibu Nyta Apriantini berharap agar kegiatan ini dapat kita mulai dari diri setiap kader atau anggota TP PKK Desa Kemlagi, lingkungan kita sendiri dan segera untuk kita mulai.

Pengertian dan Tujuan KRPL

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan pekarangan dalam konsep model KRPL dilengkapi dengan kelembagaan kebun bibit Desa, Unit pengolahan serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah.

Sedang tinjau pemanfaatan pekarangan untuk KRPL

Kawasan Rumah Pangan Lestari diwujudkan dalam satu Rukun Tetangga atau Rukun Warga/Dusun (Kampung) yang telah menerapkan prinsip Rumah Pangan Lestari dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (Sekolah, rumah ibadah dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Penjelasan dari pengurus (bertopi) Kelompok Wanita Tani "Bunga Lestarsi" Desa Gunungsari

Tujuan Pengembanngan Model KRPL adalah :

1. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari,
2. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan diperkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos,
3. Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan, dan
4. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Masuk Tiga Besar, Posyandu Millenial Bougenville di Mojokerto Punya 20 Inovasi

Ibu Wagub Jatim, Arumi Elistyanto Dardak saat tinjau stand

www.kemlagi.desa.id - Posyandu Millenial “Bougenville” Desa Mlaten Kecamatan Puri, terpilih untuk mewakili Kabupaten Mojokerto dalam Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2020, atas kategori Pelaksana Posyandu Terbaik.

Penilaian dilakukan langsung oleh  Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Emil Elestianto Dardak, didampingi Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi, beserta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Yayuk Ismawati Pungkasiadi.

Plt Bupati Pungkasiadi dalam sambutannya mengatakan beberapa hal, terkait upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam membangun sektor kesehatan khususnya melalui peran aktif PKK. Seperti contohnya melaksanakan pelayanan dasar yang baik di Posyandu desa.

Peningkatan di sektor lain juga akan terus digeber. Mengingat dua tahun terakhir ini, Kabupaten Mojokerto banyak melakukan inovasi bidang kesehatan dan diapresiasi dengan banyak penghargaan.

“Perhatian Pemkab Mojokerto  terhadap PKK selama lima tahun terakhir, kita implementasikan melalui alokasi anggaran mencapai Rp 10 miliar. Begitu juga dengan APBDesa untuk mendukung jalannya kegiatan PKK di desa. Selalu kita tekankan kepada semua Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa, untuk ikut berperan aktif,” kata Plt Bupati Pungkasiadi, Rabu (08/01).

Wakil Ketua TP PKK Yayuk Ismawati Pungkasiadi pada sambutannya berharap agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Yayuk mangaku bangga pada PKK Desa Mlaten Kecamatan Puri, yang dinilai penuh prestasi dan inovasi sehingga masuk dalam lomba ini.

“Masuk di tiga besar Provinsi ini tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. Sebaliknya kita dapat terus berusaha semakin lebih baik, agar kita semua dapat berkolarasi dengan baik juga”, kata Yayuk Pungkasiadi.

Posyandu Millenial “Bougenville” sendiri berkomitmen memberi pelayanan paripurna dengan 20 layanan unggulan mereka. Dengan fasilitas free WiFi, para pengunjung posyandu siap disambut resepsionis “Duta Remaja Posyandu”, ketertiban pelayanan diatur oleh “Satgas Remaja Peduli Posyandu”, serta fasilitas antar-jemput pengunjung “Gratis Ojek Remaja Peduli Posyandu (Gojek Rindu)”.

Beberapa inovasi lainnya juga telah siap menanti masyarakat. Antara lain Layanan Posyandu Balita 5 Meja, lain Layanan Posyandu Bumil 5 Meja, Dapur Sehat Simbah, Nenek Pembuat Pilis (Nelis), Kelompok Kakek Nenek Asuh Motivator ASI (Kantor ASI), Warung Sehat Posyandu, Suplemen Gizi Balitaku, dan masih banyak lainnya. 

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Emil Elestianto Dardak, pada sambutan arahannya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang sudah bekerja keras, dalam menggerakkan semua potensi untuk mewujudkan masyarakat sehat.

“Masih sering kita jumpai Posyandu yang cenderung kembang kempis, sehingga mengakibatkan masyarakatnya kurang aktif. Tapi jika pemerintah terkait terus mendukung, ditambah dengan inovasi yang terus dilahirkan, Posyandu kita akan maju. Ini adalah tugas kita bersama,” ajak Arumi.

Sumber http://www.majamojokerto.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Pengembangan Desa Inklusi, Salah-Satu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah pengembangan desa inklusi.  Lalu apa yang dimaksud dengan desa inklusi itu ?

Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

Jadi, lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Inklusi membawa perubahan sederhana dan praktis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita menginginkan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memberikan rasa aman dan nyaman, yang memberikan peluang untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya, sesuai cara belajarnya yang terbaik, yang mengupayakan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat.

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menjelaskan bahwa lima tahun berjalannya UU Desa sudah ada proses perubahan wajah di pedesaan yang mulai membaik. Baik itu dari segi infrastruktur dan pelayanan sosial.

"Kalau berbicara ke depan, kita harus move on dari masa lalu, infrastruktur penting tapi bukan yang utama. Rekognisi yang menguat di pedesaan harus betul-betul di dorong dan mengaktualisasikan dalam kegiatan yang berpihak betul kepada masyarakat desa, sehingga di desa tidak ada lagi orang atau kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Tak ada lagi tuduhan kafir, cacat, sesat dan lain-lain. Kita harus terus mempromosikan keragaman di masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut Anwar mengatakan bahwa dalam mewujudkan desa inklusif haruslah diperkuat musyawarah desanya. Untuk itu, aturan pertama yang dibuat Kemendes PDTT yakni Peraturan Menteri (Permen) tentang Musyawarah Desa, karena musyawarah merupakan instrumen yang ada di desa untuk pembangunan desa.

"Di situ sudah disebutkan bagaimana kegiatan harus inklusif dan mementingkan seluruh masyarakat desa. Ke depan, kita terbuka untuk melakukan review, dan forum ini adalah forum yang tepat untuk mendapatkan masukan bagaimana untuk menciptakan desa yang inklusif," katanya

Keberadaan desa inklusi bertujuan untuk menepis anggapan negatif yang selama ini melekat pada kelompok difabel.

Hingga saat ini, difabel masih dianggap sebagai beban dalam masyarakat. Terlebih, mayoritas difabel berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, pekerja migran, masyarakat adat, dan orang dengan perbedaan orientasi seksual.

Harus dipahami bersama bahwa masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) bukan hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik yang memudahkan mereka dalam beraktivitas sehingga memiliki kemandirian. Seyogianya, usaha menginklusikan difabel juga mempertimbangkan aspek nonfisik seperti pemberdayaan, kelembagaan, serta aspek psikologis.

Hal inilah yang harus ditekankan pada pelaksanaan desa inklusi, yaitu menciptakan desa yang bukan hanya nyaman secara fisik, melainkan juga secara psikis. Perwujudan desa yang nyaman secara psikis berkaitan dengan penerimaan dan keterbukaan untuk melihat perbedaan yang dimiliki oleh difabel, dan tetap melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Sumber https://news.detik.com/ , https://www.idntimes.com/ 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya