Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Mojokerto

www.kemlagi.desa.id - Guna meningkatkan komitmen sinergitas dan kerjasama para stakeholder dalam pemantapan penurunan stunting dan terlaksananya program percepatan penurunan jumlah stunting di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Mojokerto. 

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto menerima kunjungan kerja kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Hasto Wardoyo. Penerimaan Kunjungan BKKBN Republik Indonesia tersebut disambut langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati beserta Ketua Tim Penggerak PKK Shofiya Hanak Al Barra dan OPD Kabupaten Mojokerto serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), kamis (14/4) pagi. 

Dalam agenda kunjungan BKKBN, Ikfina menjelaskan target pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dalam penurunan percepatan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto. 

"Nantinya kita untuk tahun 2021 dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) itu ada diangka 27,4 persen kita ditarget tahun 2024 masih sedikit diatas nasional karna startnya memang kita angkanya lebih tinggi jadi angkanya di lima belas," ucapnya. 

Lebih lanjut, dalam membuktikan hasil survei stunting di Kabupaten Mojokerto Ikfina menjelaskan nantinya ada tim dari pemerintah yang ada diseluruh desa di Kabupaten Mojokerto untuk mengecek dilapangan mengenai stunting di wilayah masing-masing desa. 

"Kita berpositif thinking, Kita berharap dengan apa yang sudah kita coba lakukan dengan struktur yang sudah diarahkan oleh BKKBN RI kita semua sudah lakukan sudah bentuk TPPS sampai tingkat desa kelurahan itu nanti data angka 27,4 persen akan betul-betul kita nyatakan karna 27,4 persen ini kan hasil survei, kita cek dilapangan kita persiapakan segala sesuatunya termasuk kan tenaga pendampingnya sudah ada kader-kadernya sudah ada kita tinggal mengupayakan bagaimana kita bisa melakukan pengukuran secara tepat," pungkasnya. 

Selain itu, Ikfina mengatakan terkait upaya pemerintah dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan pencegahan stunting sejak dini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memliki banyak program intervensi spesifik dari remaja hingga sampai balita. 

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan jangan sampai muncul stunting-stungting baru dari para calon pengantin dan ibu-ibu hamil, dan kemudian bagaimana kita mengupayakan yang masih baduta yang nol sampai dua tahun ini yang terindikasi stunting atau menuju stunting ini Kita upayakan supaya mereka nanti bisa tumbuh dalam kondisi yang baik yang normal," tegasnya. 

Terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto, ikfina mengatakan ada beberapa personil tim yang turun didesa untuk menangani stunting diwilayah masing-masing desa. 

"Seperti yang disampaikan pak Hasto tadi ada 856 tim, satu tim ada tiga orang dan itu sudah sangat cukup karna satu desa ada dua sampai tiga tim," pungkasnya. 

Secara terpisah, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengatakan, pentingnya pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagai modal mencentak generasi yang akan datang dalam menghadapi Indonesia di tahun 2045. Dalam pembangunan manusia itu super-super prioritas, karna apa kita menghadapi Indonesia emas ditahun 2045 ada namanya bonus demografi Kalau kita stuntingnya itu masih satu diantara empat stunting maka susah sekali kita memanfaatkan bonus demografi. Generasi yang banyak ini hanya menjadi beban tidak menjadi modal pembangunan," ucapnya. 

Setelah memberikan sambutan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memberikan cinderamata kepada kepala BKKBN Republik Indonesia sebagai kenang-kenangan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Diketahui, dalam agenda ini Ketua TP PKK Jawa timur Arumi Bachsin juga dilaksanakan lounching Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) serta sekolah orang tua hebat dan pengukuhan ayah dan bunda GenRe sebagai Duta Penurunan Stunting.

Sumber https://mojokertokab.go.id

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Upaya Pemkab Mojokerto Wujudkan Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba)

www.kemlagi.desa.id - Guna terciptanya desa bersih dari narkoba atau Desa Bersinar di Kabupaten Mojokerto, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur menggelar audensi bersama Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dan didampingi oleh OPD terkait.

Agenda audensi ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Skretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Selasa (12/4) pagi. Dalam mendukung terciptanya Desa Bersinar, diharapkan desa dapat melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Selain itu Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto akan menjadi desa pertama yang dipilih oleh BNN Jawa Timur untuk menjadi Desa Bersinar dan rencananya ada kegiatan satu tahun dalam mengejarkan desa berbasis Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. 

Terdapat beberapa daerah yang menjadi fokus perhatian dalam menangani narkotika yaitu di daerah Pacet, Trawas, Ngoro, Gondang, dan Mojosari peredaraan narkotika sangat luar biasa. Program desa bersinar ternyata bukan satu program dari BNN akan tetapi terdapat tiga pilar yang mengusung program desa bersinar yaitu BNN, Kemendes, dan Kemendagri. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh desa yang dipilih menjadi desa bersinar seperti kepala desa dan perangkat desa harus berkomitmen dan ada juga kegiatan desa bersinar yaitu sosialisasi, deteksi dini tes urin kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, sampling beberapa masyarakat dan membentuk relawan. 

Dalam menanggapi audiensi bersama BNN Provinsi Jawa Timur, Ikfina berharap karena lingkup kota dan kabupaten sangat dekat kedepannya ada regulasi baru terhadap BNN Kota Mojokerto menjadi BNN Mojokerto Raya dalam menangani kasus narkotika. 

"Karena melihat efisiensinya misalkan nanti kalau sudah Mojokerto raya, kantornya ada dikota barangkali nanti untuk rehabilitasinya dan lain-lain yang menyiapkan Kabupaten Mojokerto," tuturnya. 

Lebih lanjut, Ikfina mengintruksikan kepada OPD terkait dalam mendukung upaya Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging menjadi Desa Bersinar dan mengulas lagi rencana aksi desa terkait dengan program BNN Provinsi Jawa Timur. 

"Menjadi dasar dalam tugas sehingga menjadi diposisikan Bangkesbangpol, diposisikan DPMD, dan camat yang bersangkutan yaitu Kecamatan Pungging bersama-sama nanti kita bersama bersinergi apa yang bisa kita support dalam pelaksanaan desa bersinar Kecamatan Pungging. 

Berikut juga yang tidak kalah penting adalah rencana aksi tolong untuk dites lagi dan direview lagi, kalau nanti rencana aksi sudah clear tinggal pelaksanaan maka bisa kita dapat anggarkan," katanya. 

Selain itu, Ikfina imbau kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto supaya menyiapkan Pukesmas terdekat dengan Desa Lebaksono terkait dalam menangani pasien narkotika. 

"Dinas Kesehatan untuk perlu merespon dan menyiapkan Pukesmas diminta setidaknya Pukesmas Pungging yang paling dekat dengan itu untuk dipersiapkan dikoordinasikan nanti apa yang bisa disiapkan barangkali untuk rujukan-rujukan," pungkasnya.

Sumber https://mojokertokab.go.id

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Upaya Pemkab Mojokerto Wujudkan Desa-Desa Mandiri

www.kemlagi.desa.id - Guna memajukan desa yang mandiri di Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima Tim Pendamping Profesional (TPP) Desa melakukan audensi bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Audiensi kali ini, Bupati Ikfina didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko serta OPD terkait. Agenda audensi ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Skretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Senin (11/4) siang. 

Dalam agenda audensi ini, TPP Desa memaparkan fasilitas yang diberikan dalam mengembangkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi desa, dan penanganan masalah yang ada di desa Kabupaten Mojokerto. 

Dalam hal ini, terdapat progres pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mojokerto tahun 2022. Sedikitnya ada 150 BUMDes yang sudah terverikasi persetujuan nama, sedangkan ada 30 BUMDes yang masih proses pendaftaran hukum, 27 BUMDes terverifikasi badan hukum, dan 92 BUMDes belum mencoba pendaftaran. 

Lebih lanjut, dalam arah pembangunan desa tahun 2020-2024, ada dua tipe yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. 

Pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan. 

Sedangkan untuk tipe kedua, ada penambahan terhadap desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjaring, dan desa tanggap budaya. 

Selain itu, dalam mendukung desa mandiri, terdapat paparan terkait data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022. 

Adanya kemajuan desa di Kabupaten Mojokerto dilihat dari komparasi tahun 2020 hingga 2021. Dari total 299 desa pada tahun 2020, ada 22 desa mandiri. 

Sedangkan tahun 2021 terdapat 45 desa, pada tahun 2020 desa maju ada 114 desa, di tahun 2021 sebanyak 152 desa. 

Sementara desa berkembang, di tahun 2020 terdapat 163 desa, tetapi di tahun 2021 ada penurun menjadi 102 desa. 

Dalam menanggapi audensi dengan TPP Desa, Ikfina menjelaskan terkait desa menuju desa mandiri cara merespon program-program yang ada di desa baik dari kementrian desa maupun yang lain supaya dapat berjalan lancar maka pemerintah desa bisa menjadi salah satu kunci utamanya. 

"Kita punya 299 desa SDM kunci ini adalah kepala desa dengan perangkatnya, BPD, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan desa ini adalah SDM-SDM kunci yang jumlahnya tertentu, tetapi SDM kunci dengan jumlah tertentu inilah yang kemudian nanti akan yang menggerakkan semua potensi yang ada di desa, potensi alam, potensi SDM dan potensi lainnya untuk bisa melakukan satu gerakan menuju kemandirian dan kesejahteraan desa," pungkasnya. 

Lebih lanjut, dalam mempelancar berjalannya program yang ada di desa, Ikfina mengusulkan adanya perjanjian antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa terkait tanggung jawab menjalankan program-program desa demi menuju desa madiri. 

"Nah nantinya kita ada kesepakatan dengan desa, mana-mana yang harus dipenuhi karena semua ini demi keselamatan pemerintah desa sendiri dan juga demi berjalannya program-program, apalagi sesuai dengan janji politik saya, saya mau menaikan ADD sampai enam ratus, artinya enam ratus ini akan kunci dengan aturan, ini nanti kita manfaatkan untuk bisa menjalankan program-program," ucapnya.

Selain itu, Ikfina juga menginginkan adanya suatu perencanaan terkait dalam mengembangkan desa. Sehingga desa memiliki usaha yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas dari masing-masing desa. 

"Jadi sebenarnya dari awal itu, saya itu ingin sekali bahwa kita punya roadmap terkait pekerjaan desa, sehingga apa yang kita kembangkan BUMDesnya nanti akan mempunyai warna yang berbeda-beda, sehingga kemudian contoh misalkan ada satu titik nanti contohnya di Desa Kwatu sudah jelas ketika benar-benar kita buka pusat pelatihan, kejuaraan dayung," ucapnya. 

Diakhir audensi, Ikfina berharap kedepanya para perangkat desa bisa dapat mengembangkan suatu ide, gagasan atau pola pikir yang lebih inovatif dalam mewujudkan desa mandiri yang ada di Kabupaten Mojokerto. 

"Kita berharap desa-desa lebih baik lagi, monggo kita sama-sama berusaha bagaimana cara sedikit demi sedikit untuk bisa menggeser mindset dari para SDM kunci di desa ini untuk bisa betu-betul membuat bagaimana membangun desanya lebih maju, mandiri dan sejahtera," harapnya.

Sumber https://mojokertokab.go.id

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Pertebal Perlindungan Sosial, APBN Jadi Shock Absorber Kenaikan Harga Komoditas

ilistrasi

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah menyiapkan berbagai strategi dalam merespon pergerakan ekonomi melalui bauran kebijakan. Ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat rentan dan miskin. APBN akan tetap hadir sebagai shock absorber atas kenaikan berbagai harga komoditas dengan mempertebal perlindungan sosial. 

“Jadi, Pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin kepada 18,8 juta penerima Kartu Sembako, dan untuk 1,85 juta PKH non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang diberikan untuk bantuan subsidi selisih harga minyak goreng yang besarnya Rp300.000,00 untuk 3 bulan atau Rp100.000,00/bulan/kpm. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pada Keterangan Pers usai Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (05/04). 

Selain itu, akan diberikan juga bantuan tunai untuk pangan kepada 2,5 Juta PKL dan Pemilik Warung (PKLW) sebesar Rp 300.000,00 untuk 3 bulan. Pemberian bantuan bagi para pekerja pun akan diberikan. 

“Ada program yang diarahkan Bapak Presiden untuk pekerja, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 Juta, untuk sebanyak 8,8 Juta Pekerja, yang direncanakan sebesar Rp1 Juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran,” ungkap Menko Airlangga. 

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna diusulkan Bantuan Presiden (Banpres) diberikan juga untuk Usaha Mikro yang nanti akan diagendakan besarannya Rp600.000,00 per penerima dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta. 

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga meminta kenaikan harga pupuk harus menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan di dalam negeri terdapat penggunaan pupuk subsidi dan non-subsidi. 

Menko Airlangga menegaskan bahwa tentu akan ada pembatasan penggunaan pupuk terkait dengan komoditas. Prioritasnya adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yang disubsidi juga dibatasi yaitu pupuk dengan jenis Urea dan NPK. 

“Oleh karena itu, Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk harus tepat sasaran agar para petani bisa menerima pupuk, sehingga harga pupuk tidak mengakibatkan kelangkaan pupuk. Diharapkan upaya ini dapat mendorong ketersediaan pangan yang aman,” pungkas Menko Airlangga.

Sumber https://www.kemenkeu.go.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Ini Barang dan Jasa yang Diberikan Fasilitas Bebas PPN dan Tidak Dikenakan PPN

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022, sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Kenaikan PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, khususnya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak Covid-19. 

Namun demikian, sejumlah barang dan jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN maupun tetap tidak dikenakan PPN. Barang dan jasa tertentu yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN antara lain barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap, listrik, rusun sederhana, rusunami, RS, RSS, jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, emas batangan dan emas granula, senjata/alutsista, dan alat foto udara. 

Sedangkan barang tertentu dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan PPN antara lain barang yang merupakan objek Pajak Daerah, jasa yang merupakan objek Pajak Daerah, uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, surat berharga, jasa keagamaan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

“Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari sebagaimana rilisnya, Kamis (31/03). 

Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, serta mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.

Sumber https://www.kemenkeu.go.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Ringankan Beban Masyarakat, Pemerintah Akan Berikan BLT Minyak Goreng

ilustraai

www.kemlagi.desa.id - Guna meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng, sebagai dampak lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional, Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers terkait BLT Minyak Goreng, Jumat (01/04). 

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima yang berjualan makanan gorengan,” jelas Presiden. 

Bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei, dan Juni yang akan dibayarkan di muka. Artinya, penerima bantuan akan menerima Rp300.000 BLT Minyak Goreng pada bulan April 2022. 

“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tutup Presiden. 

Sumber https://www.kemenkeu.go.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya