Jabatan sekretaris desa akan dikembalikan kepada perangkat desa non PNS

Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso

Sebelumnya sesuai dengan PP No.  45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, hampir semua posisi Sekretaris Desa di Kab. Blitar ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil. Meski ada beberapa yang tidak karena terganjal usia,  namun kini sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  justru mengatur posisi Sekretaris Desa harus ditempati perangkat desa non PNS. 

Diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso,  dalam UU tersebut  posisi Sekretaris Desa akan dikembalikan seperti sebelum terbitnya PP No. 45 Tahun 2007 yang ditempati perangkat bukan dari kalangan PNS.  Dengan kata lain,  jabatan Sekretaris Desa harus diisi dengan mekanisme perekrutan perangkat desa seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah  No. 10 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan,  atau pengangkatan dan pemberhantian perangkat desa.  Meski demikian perekrutannya harus mengacu pada ketentuan batas usia minimal 25 tahun dan maksimal 42 tahun seperti yang diatur dalam UU No. 6 tahun 2014.

Mengenai  Sekretaris Desa berstatus PNS yang hingga kini masih menjabat belum dapat diputuskan kemanakah mereka selanjutnya.  Sebenarnya sesuai PP No. 45 tersebut  perangkat yang menjadi PNS bisa dimutasi setelah menjabat selama 6 tahun, sehingga sekretaris desa  yang pengangkatannya pada tahun 2007 sudah bisa dimutasi ke SKPD lain.  Hanya saja karena aturan teknis dari Menteri Dalam Negeri belum turun,  Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian tidak bisa langsung melakukan pergeseran posisi atas mereka,  terlebih pengangkatan sekretaris desa sebelumnya tidak melalui mekanisme CPNS dan banyak diantara mereka yang tidak memenuhi standart kualifikasi pendidikan.

Sumber http://www.blitarkab.go.id

Baca Selanjutnya

Jokowi Setuju Hentikan Impor Gula Jika Rugikan Petani

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada wartawan.

JEMBER, SATUHARAPAN.COM – Presiden terpilih Joko Widodo saat berdialog dengan petani tebu di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa, menyatakan setuju menghentikan impor gula jika hal itu merugikan petani.

"Kalau memang merugikan petani, dan gula di Indonesia cukup, gampang saja, kita setop impor gula," kata Jokowi pada acara "jagongan" (bincang santai) dengan ribuan petani di padepokan milik Ketua Aosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember.

Sebelumnya, Ahmad, petani asal Blora, Jawa Tengah, meminta mantan Wali Kota Surakarta itu menghentikan kebijakan mendatangkan gula dari luar negeri karena hal tersebut telah membuat gula milik petani tidak laku.

Selain soal gula impor, pada kesempatan itu Jokowi juga mendengar banyak keluhan dari para petani, mulai dari harga gula yang rendah hingga hal yang berurusan dengan rendemen tebu.

Rupiah, petani asal Semboro, Jember, mengemukakan bahwa harga gula milik petani di pasaran tidak bisa mencapai harga patokan petani (HPP) sebesar Rp8.500,00.

Rozi, petani asal Kabupaten Lumajang mengingatkan Jokowi tentang pentingnya meremajakan mesin-mesin tua yang kini ada di sejumlah pabrik gula (PG) karena hal itu berpengaruh pada hasil produksi gula.

Karena mesin yang sudah tua, kata dia, dalam 1 kuintal tebu dengan rendemen sekitar 7 persen, petani hanya bisa menghasilkan 5 kilogram gula.

"Bayangkan Bapak, dari 1 kuintal tebu hanya mendapatkan 5 kilogram gula. Kalau mesin bagus, hasil yang kami dapatkan pasti tidak serendah itu," katanya.

Mendapatkan keluhan itu, Jokowi mengemukakan bahwa setelah dirinya bersama dengan Jusuf Kalla dilantik, akan segera menghitung persoalan yang berkait dengan tebu dan gula, termasuk kemungkinan subsidi untuk petani tebu.

Ia mengemukakan bahwa kedatangannya ke Kabupaten Jember saat ini untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi rakyat dari kalangan petani tebu.

"Saya ke sini untuk mendengarkan keluhan dari panjenengan semua. Dengan begini saya tahu persoalan petani apa, dan bapak ibu sekalian pasti juga punya solusi," ujarnya.

Sumber http://www.satuharapan.com

Baca Selanjutnya

Pemerintah akan wujudkan swasembada gula

Pertemuan dengan Pengurus AGRI Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama Menteri PerdaganganRachmat Gobel melihat beberapa contoh bahan baku untuk gula rafinasi disaksikan Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Wisnu Hendraningrat di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 5 November 2014. (Kemenperin.go.id)

"Kami akan terima juga petani gula. Semua keluhan yang disampaikan, kami akan ajak Kementerian Pertanian, Kementerian Perhutanan dan Kementerian BUMN, bagaimana swasembada gula bisa dicapai dalam tiga tahun,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menggelar pertemuan dengan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia dalam upaya mewujudkan swasembada gula tiga tahun mendatang.

"Kami akan terima juga petani gula. Semua keluhan yang disampaikan, kami akan ajak Kementerian Pertanian, Kementerian Perhutanan dan Kementerian BUMN, bagaimana swasembada gula bisa dicapai dalam tiga tahun," ujar Mendag Rahmat Gobel bersama Menperin Saleh Husin di Jakarta, Rabu.

Mendag mengatakan, dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membicarakan soal bagaimana mencapai swasembada pangan, termasuk gula.

Sementara itu, Menperin mengakui bahwa memang ada beberapa pabrik gula yang sampai mau tutup, sehingga pemerintah akan mencari solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang.

"Misalnya lahan, lahan kan tidak gampang, untuk satu industri minimal 10 ribu hektar ini harus dipecahkan bersama Kementan, Kemenhut, Agraria," kata Menperin.

Tapi, lanjutnya, Menperin mengatakan bahwa tutupnya beberapa pabrik gula rafinasi tersebut tidak akan berimbas pada industri makanan dan minuman.

Sumber http://www.antaranews.com

Baca Selanjutnya

Presiden Joko Widodo memunculkan harapan baru pada petani tebu dan industri gula dalam negeri

Ditengah lesunya industri gula masih semangat belajar

Peralihan pemerintahan dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo memunculkan harapan baru pada petani tebu dan industri gula dalam negeri karena sosok jokowi di kenal sebagai figur pemimpin yang pro rakyat, berawal ketika jokowi menjadi walikota surakarta adalah kemampuan pak jokowi dalam meningkatkan level pasar tradisional setara dengan supermarket, pada masa kepemimpinannya jokowi merevitalisasi semua pasar tradisional yang ada di solo, dan yang paling fenomenal adalah kemampuan jokowi yang merelokalisasi pasar klithikan ke pasar semanggi tanpa ada gejolak.

Sosok Jokowi yang pro rakyat ini memunculkan harapan baru bagi petani tebu dan industri gula, karena jika melihat komposisi kabinetnya yang di isi para profesional dan orang-orang yang “gila kerja” dan orang-orang yang berani menghadapi konflik.

Salah satunya Adalah meneg BuMN rini soemarno yang dulu pada saat menjabat memperindag menjadi figur sentral yg berani menutup kran gula impor yang memberi efek pada peningkatan harga gula dalam negeri sehingga kesejahteraan petani tebu dapat meningkat dan dapat menyelamatkan sebagian pabrik gula yang terancam gulung tikar.

Jokowi di yakini sebagai tokoh yang peka terhadap susahnya “wong cilik”, sebelum di lantik ada janjinya saat bertemu dengan asosiasi petani tebu di jawa timur akan meninjau ulang kebijakan impor gula dan ini sedikit memberi harapan baru bahwa industri gula dalam hal ini petani tebu dan pabrik gula bisa sedikit bernafas lega walau realisasinya masih belum ada.

Kita para insan yang terlibat pada industri gula indonesia sangat berharap pada masa pemerintahan jokowi ini, kesejahteraan petani pada umumnya dan petani tebu pada khususnya dapat meningkat dan pabrik gula yang notebene dulu di bentuk sebagai sarana untuk pengaman pangan dalam negeri bisa di jamin keberlangsungan hidupnya.

Semoga harapan ini bisa menjadi kenyataan, dan ketika nanti ada kebijakan khusus untuk komoditi gula, kita para insan yang terlibat dalam industri gula ini harus mentransformasi diri menjadi insan pekerja keras untuk dapat menghasilkan gula yang bersaing dengan gula impor, Hpp kurang dari 5000 adalah harga mati, karena proteksi dari negara tidak akan bisa selamanya.

Salah satunya bagaimana kita berupaya untuk selalu berkreasi  untuk meningkatkan produksi dan menurunkan biaya yaitu bisa di lakukan dengan mekanisasi, dengan mekanisasi maka perkebunan tebu akan mengarah ke budidaya precision agriculture, dimana semua bisa terukur dengan baik, sehingga biaya yang kita keluarkan tergantikan dengan produksi yang meningkat.

Sumber http://fabriksuiker.wordpress.com/

Baca Selanjutnya

Restrukturisasi Kementerian Ganggu Program Desa

Masyarakat Papua saat mengikuti rapat RUU Desa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu (Sindonews/ilustrasi)

JAKARTA - Restrukturisasi  di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai akan mengganggu penyiapan desa terkait dengan anggaran desa.

Restrukturisasi itu berupa peleburan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang sebelumnya di Kemendagri akan masuk ke ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.

“Ini mengganggu. Jalan penyiapan desa masih panjang tapi waktu tinggal kurang dari dua bulan. Ini bagaimana? Apalagi restrukturisasi ini bukanlah hal yang gampang dan perlu waktu untuk beradaptasi,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jawengkepada, Rabu 5 Oktober 2014 malam.

Dia mengatakan pekerjaan rumah yang masih banyak sangat timpang dengan waktu yang tersedia. Padahal anggaran desa akan direalisasikan pada tahun anggaran 2015 mendatang.

Dia menilai penyiapan desa lebih penting ketimbang  restrukturisasi. “Kita tidak berbicara mempersiapkan ratusan kepala daerah yang notabene berpendidikan. Kita mempersiapkan kurang lebih 73 ribu kepala desa yang pendidikannya tidak tinggi.Desa kita itu juga macam-macam variasinya seperti desa adat yang masih awam menyangkut hal seperti ini,” tuturnya.

Sumber http://nasional.sindonews.com

Baca Selanjutnya

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia

Kartu Keluarga Sejahtera

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. 

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

• Menyempurnakan program perlindungan sosial
• Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
• Pemberdayaan masyarakat, dan
• Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing:

• Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

• Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

• Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Klaster I

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

Penjelasan
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik
Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Cakupan
Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima Manfaat
Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. 

Jenis Program Klaster I

 

Klaster II

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penjelasan
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik
Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan pendekatan partisipatif
   Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. 
   
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
   Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
   
3. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok
   Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.
   
4. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
   Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut. 

Cakupan
Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Wilayah
   Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.
   
2. Sektor
   Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah. 

Penerima Manfaat
Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. 

Jenis Program Klaster II

Klaster III

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL

Penjelasan
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik
Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

1. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro
   Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.
   
2. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar
   Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.
   
3. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha
   Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro. 

Cakupan
Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi 

Jenis Program Klaster III

 

PROGRAM KELUARGA PRODUKTIF ( PRESIDEN JOKOWI)

Program membangun keluarga produktif terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

Simpanan Keluarga Sejahtera, yaitu merupakan program bantuan tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan Digital (LKD).

Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga, yang merupakan program pembentukan kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif.

Program Indonesia Pintar, yang merupakan program pemberian dana tunai bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar.

Program Indonesia Sehat, yang merupakan pemberian jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Indonesia Sehat.

 

KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia.

Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT  Pos Indonesia.

Adapun syarat dan ketentuan penyampaian KPS ini adalah sebagai berikut:

• Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangga berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

• Penerima Program Bantuan Sosial harus dapat menunjukkan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga tidak membatalkan pengambilan manfaat program.

• Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggungjawab Pemegang Kartu.
• Kartu tidak dapat dipindahtangankan

KIAT GURU

Sekilas

Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) adalah inisiatif TNP2K untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan mengujicobakan beberapa pendekatan yang melibatkan peran serta masyarakat, yang memperbaiki mekanisme dan transparansi pembayaran tunjangan guru, dan yang mengaitkan pembayaran tunjangan guru dengan keberadaan dan kualitas layanan pendidikan.

Latar Belakang

• Anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru telah mencukupi
  Sejak tahun 2009, anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN. Setengah dari anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru, dengan pagu yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kesejahteraan guru telah membaik. Bagi guru yang telah disertifikasi, besaran tunjangan profesional bisa mencapai satu kali gaji pokok. Apabila guru yang telah disertifikasi ditempatkan di daerah khusus dan mendapatkan tunjangan khusus, maka pendapatan mereka bisa mencapai tiga kali gaji pokok.

• Hasil dan capaian pendidikan, terutama di daerah perdesaan dan terpencil, masih terpuruk.
  Walaupun kesejahteraan guru telah membaik, hasil pencapaian belajar siswa-siswi Indonesia masih tetap terpuruk. Pencapaian matematika, bahasa, dan ilmu alam dalam tes TIMMS dan PIRLS  tahun 2011 menurun dibanding tahun 2007 untuk kelas 8, demikian juga dalam tes PISA tahun 2012 menurun dibanding tahun 2009 untuk murid berusia 15 tahun. Kesenjangan pelayanan dan pencapaian pendidikan di daerah perkotaan dan perdesaan juga masih cukup tinggi. Lebih dari 50% penduduk di daerah perdesaan berusia 15 tahun ke atas masih belum atau baru tamat pendidikan Sekolah Dasar, dibandingkan 30% di daerah perkotaan (BPS, 2012).

Tabel 1. Capaian pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas di pedesaan lebih rendah dibanding perkotaan (BPS, 2012)

• Tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil dan guru penerima tunjangan khusus relatif lebih tinggi.
  Survei yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil (24,4%) lebih tinggi dibandingkan rerata nasional (15%). Yang paling memprihatinkan adalah, tingkat kemangkiran guru penerima tunjangan khusus (31,5%) lebih tinggi dibandingkan guru yang tidak menerima tunjangan khusus (25,4%). Survei serupa yang dilakukan oleh ACDP pada tahun 2014 mengindikasikan perbaikan, walaupun di daerah terpencil (19,3%) masih dua kali lipat rerata nasional (9,4%).

Graph 1. Lokasi sekolah mempengaruhi tingkat kehadiran guru (SMERU, 2010; 2014)

Tabel 2. Kemangkiran guru penerima Tunjangan Khusus lebih tinggi dibanding guru yang tidak menerima di sekolah yang sama (SMERU, 2010)

TNP2K melihat perlunya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan untuk guru, sehingga peningkatan pelayanan dan pencapaian pendidikan dapat tercapai, terutama untuk kelompok masyarakat yang masih belum terjangkau dengan baik. Sebagai ujung tombak pendidikan, Wakil Presiden berharap agar peningkatan pendapatan guru melalui pemberian tunjangan guru dapat melecut motivasi, inovasi, dan kinerja guru. Karenanya, bekerja sama dengan BAPPENAS, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Keuangan, dan beberapa Pemerintah Daerah, TNP2K memetakan beberapa pokok permasalahan dan menggagas KIAT Guru.

Sumber  http://www.tnp2k.go.id

Baca Selanjutnya