Sabtu, 30 Januari 2016

Raskin Akan Didistribusikan Awal Bulan Februari

Gambar untuk hasil berita
ilustrasi

MAJA mojokerto | Beras untuk keluarga miskin (Raskin) akan mulai didistribusikan pada awal bulan Februari 2016 nanti.

Norman Susilo - Kepala Bulog Sub Divre Surabaya Selatan kepada Budi Prasetyo – Reporter Maja FM, Jumat (29/01/2016) mengatakan, beras untuk keluarga miskin (Raskin) mulai didistribusikan minggu pertama bulan Februari nanti. 

”Untuk kebutuhan Raskin selama setahun di Kabupaten Mojokerto sebanyak 12.789 ton untuk 71.055 RTSM Penerima. Di Kota Mojokerto sebanyak 936 ton, untuk 5.205 RTSM penerima. Sedangkan Kabupaten Jombang sebanyak 18.360 ton, untuk 102.005 RTSM Penerima”, ujar Norman.

Sementara, Dedy Muhartadi - Kabag Kesra Pemkab Mojoekrto menyatakan, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima raskin jumlahnya sama seperti tahun 2015 lalu dan belum ada kebijakan penambahan dari pemerintah pusat.

”Setiap RTSM menerima sebesar 15 kg/bulan, dengan tebusan Rp 1.600/kg”, jelas Dedy.

Kamis, 28 Januari 2016

Alhamdulillah, Dana Desa 2015 Dinilai Berhasil

Menteri Desa Marwan Jafar
Program dana desa tahun 2015 yang langsung dialokasikan dari APBN ke desa-desa telah tuntas 100% dengan deviasi sekitar 7%. Inilah capaian gemilang bagi sejarah bangsa Indonesia, karena untuk pertamakalinya desa-desa mendapat dana langsung dari APBN.

Melihat capaian dana desa 2015 yang sudah 100%, tidak berlebihan jika banyak kalangan menilai dana desa 2015 telah mencapai keberhasilan gemilang. Deviasi 7% dana desa juga masih sangat wajar, apalagi hal ini bukan penyimpangan, melainkan kesalahan informasi tanpa mengurangi hak desa untuk memanfaatkan dana desa.“Program dana desa di 2015 sudah dianggap berhasil. Kalau menemukan ada nya kesalahan itu wajar, dalam satu kabupaten ada satu atau dua desa salah itu wajar. Kesalahannya pun tidak membuat dananya kemana-mana, tapi hanya salah informasi dan penggunaannya saja. Tapi dana dan penggunaannya tetap di desa,” ujar Menteri Marwan.

Menteri Marwan menyontohkan, deviasi yang terjadi dalam penggunaan dana desa akan menjadi bahan evaluasi dan pemb enahan bagi penerapan dana desa 2016. Deviasi itu misalnya ada desa yang menggunakan dana desa untuk membangun kantor desa padahal semestinya dipakai untuk membangun jalan desa. Ini menunjukkan bahwa kesalahan hanya soal focusing penggunaan dana desa.

“Tolong untuk digaris bawahi bahwa penyimpangan dana desa di 2015 yang 7% itu hanya salah dalam focusing, bukan nya uangnya kemana-mana atau masuk kantong aparatnya. Itu Tidak benar,” tegasnya.

Terkait program dana desa 2016, Tokoh asal Pati, Jawa Tengah ini menyiapkan mekanisme agar pencaiarannya cukup satu tahap saja. Tujuannya agar hasil penggunaan dana desa bisa maksimal dan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus tidak tersendat-sendat.

“Kalau tiga kali tahap seperti tahun lalu, kita khawatir ada kesalahan lagi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan. Diusahakan April ini dana desa 2016 harus sudah tersampaikan semua. Usulan saya satu tahap dan sekarang kita lihat saja persetujuan PP yang sudah direvisi,” tandas Menteri Marwan.

Senin, 25 Januari 2016

Awas,,,, Januari Sampai Maret Puncak DBD, Lakukan Dengan PSN

ilustrasi
MAJA mojokerto | Masyarakat dihimbau terus menggalakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Pasalnya tahun 2016 puncak penderita Deman Berdarah Dengue (DBD), diprediksi terjadi pada bulan Januari, Februari sampai bulan Maret. 

Christiana Indah Wahyu - Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ketika On Air di Maja FM, mengatakan, saat ini sudah ada 1 pasien di Kota Mojokerto yang sudah positif DBD. Dinkes berharap seluruh seluruh masyarakat bisa menanggulangi dengan cara PSN.

“Salah satu upaya yang betul-betul memberikan hasil yang nyata yakni melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Dengan cara Mengubur, Menguras dan Menutup. Tapi yang paling penting itu Menguras air. Sehingga dengan menguras, telur nyamuk yang menempel di dinding tempat penampungan air akan mati”, jelasnya. 

Indah juga mengatakan, untuk membasmi berkembang biaknya nyamuk, maka bak mandi harus rutin di kuras dan dibersihkan minimal 3 hari sekali.

“Perjalanan tumbuhnya jentik menjadi nyamuk itu selama 10 hari. Jadi sebaiknya bak mandi harus dikuras dan dibersihkan 3 hari sekali atau satu minggu 2 kali”, himbaunya.

Indah juga mengatakan, di Kota Mojokerto sejak lama tidak melakukan Fogging. Kecuali kalau satu tempat tertentu minimal ada 3 orang menderita DBD, maka Dinkes bisa melakukan fogging.

Indah juga menjelaskan, untuk Kota Mojokerto selalu ranking 1 di Jawa Timur, terkait Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). 

”Alhamdulillah Kota Mojokerto selalu ranking 1, artinya daerah paling sedikit dengan penderita DBD dan tidak ada yang meninggal. Bahkan 2 tahun ini Kota Mojokerto jadi patokan dari Kementrian Kesehatan, untuk percontohan dalam pelaksanaan PSN”, ujarnya.
Sumber http://majamojokerto.com/

Sabtu, 23 Januari 2016

Segera, 2000 desa bakal nikmati sistem pengelolaan desa online

Segera, 2000 desa bakal nikmati sistem pengelolaan desa online
ilustrasi
Techno.id - Mengawali tahun 2016 ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi resmi meluncurkan sistem pengelolaan desa berbasis online. Dengan sistem informasi terbaru ini diharapkan seluruh desa di Indonesia akan memiliki sistem tata kelola administrasi yang lebih baik.
"Sistem informasi bertujuan memfasilitasi desa dalam menciptakan tata kelola yang baik serta mempromosikan desa," kata Nurdin, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Desa seperti dilansir oleh Antara (19/1/16).
Nurdin menjelaskan bahwa ada tujuh sistem informasi yang telah disiapkan oleh pihaknya yakni Desa "Online" yang membantu desa mengenalkan potensi wilayah melalui situs. Lalu ada, Sistem informasi yang membantu desa mengelola dan mengembangkan potensi desa, pembangunan desa, transparansi keuangan dana desa, pemberdayaan desa, layanan administrasi desa melalui sistem informasi terintegrasi, serta SI khusus Daerah Tertinggal dan Tertentu yang berisi informasi tentang kondisi dan pengembangan daerah tertinggal.
Kemudian ada juga SI Kawasan Transmigrasi yang berisi segala informasi pengembangan desa transmigrasi dan SI E-office yang ditujukan untuk mendukung reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kinerja. Lalu yang terakhir adalah SI Analisis yang merupakan aplikasi dengan fasilitas analisis data untuk menunjang penetapan kebijakan dan Aspirasi Masyarakat yang merupakan aplikasi khusus untuk menampung keluhan dari masyarakat.
Nurdin mengungkap bahwa penerapan sistem ini bakal dilakukan secara bertahap karena memerlukan pembangunan infrastruktur seperti pusat data dan mirroring, jaringan internet, serta sistem keamanan data. Kendati demikian, Nurdin menargetkan di tahun 2016 ini sistem sudah bisa digunakan di lebih dari 2000 desa di seluruh Indonesia.

Jumat, 22 Januari 2016

Mendagri: 58 Persen Camat Dan Kades Tak Paham Birokrasi Dengan Baik

Mendagri Tjahyo Kumolo
BENGKULU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, sebanyak 58 persen camat dan kepala desa di Indonesia tidak memahami birokrasi dengan baik. Karena itu, pendidikan tata kelola pemerintahan yang baik akan diberikan.
"58 persen para camat tidak memahami birokrasi pemerintahan dengan baik. Ada camat yang berasal dari dokter gigi, apakah tidak boleh? Boleh, tetapi dia minimal tiga bulan belajar administrasi," kata Mendagri seperti dikutip kompas.com di Bengkulu, Kamis (21/1).
Hal yang sama juga terjadi pada kepala desa. Padahal, menurut dia, fungsi dari birokrasi adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ada tahapan dan jenjang yang jelas seperti di TNI dan Polri. Tantangan ke depan, kata dia, semakin keras terlebih lagi para desa akan terus mendapatkan dana desa setiap tahun di atas Rp 1 miliar.
"Tahun 2015 dana untuk desa dikelola Kades Rp 20,4 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 40,7 triliun, dan terus bertambah. Ini memerlukan perencanaan, pelaporan secara baik," tambahnya.
Terkait hal ini, Kemendagri telah menyiapkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 58 persen para camat dan kepala desa yang belum memahami birokrasi secara baik.

Pelaksanaan Dana Desa Sudah Jalan, Tapi Tenaga Pendampingnya Belum Ada

Hasil gambar untuk dana desa
ilustrasi
MAJA mojokerto | Meskipun pelaksanaan dana desa sudah jalan, namun pendamping desa sampai sekarang ini belum ada. 


Tenaga pendamping desa yang dijanjikan pemerintah pusat ternyata sampai sekarang belum ada. Padahal pelaksanaan penggunaan yang menggunakan dana desa sudah berjalan. Dikawatirkan dilapangan banyak perangkat desa yang belum faham administrasi dan bisa bermasalah. 



Ardi Sepdianto - Kepala Bapemas Pemkab Mojokerto kepada Budi Prasetyo – Reporter Maja FM, Kamis (21/01/2016) mengatakan, sampai sekarang ini belum ada informasi soal tenaga pendamping desa. Padahal beberapa waktu lalu Pemprov Jatim sudah melakukan seleksi calon pendamping desa.



”Sebelum ada tenaga pendamping desa, masih mengandalkan pendamping PNPM untuk tenaga teknis yang membantu secara administrasi di desa, mulai perencanaan sampai Spj kegiatan. Namun jumlahnya hanya 22 orang dan sangat kurang, sebab idealnya satu desa satu pendamping”, jelas Ardi. 



Seperti diketahui, tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat alokasi dana desa senilai Rp 185 milyar. Nilai ini naik dibanding tahun lalu yang hanya Rp 82 milyar. (bud/and)