Mudik Lebaran 2021 Resmi Dilarang! Ternyata Begini Alasannya

Menko PMK Muhadjir Effendy

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei mendatang dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19. Kebijakan melarang mudik lebaran ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2021. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mwngatakan angka Penukaran dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang. 

 "Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3). 

 "Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag [Kementerian Agama], dan berkonsultasi dengan organisasi keagamaan," kata Muhadjir. 

Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. 

Berdasarkan data Satgas Covid-19, libur Idul Fitri tahun lalu telah mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68-93% dengan penambahan kasus harian 413-559 serta jumlah kasus mingguan berkisar 2.889-3.917.

Sedangkan, persentase kematian mingguan antara 28-66% atau sebanyak 61-143 kasus kematian. Muhadjir menyatakan bahwa perlu langkah-langkah tegas dalam menanggulangi masalah peningkatan kasus Covid-19. 

Khusus kali ini, yaitu menjelang masa libur dan cuti bersama Idul Fitri 1442 Hijriah. 

"Tingginya angka penularan dan kematian masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan tahun baru kemarin juga perlu menjadi perhatian. Kita harus lakukan langkah tegas agar hal itu tidak terulang kembali," ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Idul Fitri 1442 Hijriah di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dilansir situs resmi Kemenko PMK. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat rapat mengutarakan bahwa setiap kali liburan selalu ada peningkatan kasus antara 30-50% baik dari kasus terkonfirmasi positif maupun kasus aktif Covid-19. 

Bahkan dampak dari kenaikan kasus pada masa libur Natal dan tahun baru lalu, jumlah kasus aktif Covid-19 sampai saat ini masih terus meningkat. 

Disebutkan total kasus aktif Covid-19 kini berjumlah 130 ribu dengan 80% di antaranya tidak ke rumah sakit (RS) sedangkan 20% ke RS, 5% masuk ruang ICU (Intensive Care Unit) dan sekitar 2% meninggal. 

Persoalan lain, menurut Menkes, kebutuhan RS dari 130.000 kasus aktif itu mencapai 26.000 atau sekitar 20% dan apabila jumlah kasus aktif meningkat lagi maka dipastikan kebutuhan RS juga akan semakin banyak. 

"Di seluruh dunia kita tahu dalam minggu-minggu terakhir (kasus aktif) naik kembali. Banyak teori mengenai ini tapi saya belum berani bilang yang pasti, tapi ini karena adanya varian terbaru yang dari London.

Indonesia baru masuk di bulan Januari dan sampai saat ini kita belum tahu berapa persen, tapi baiknya kita antisipasi jangan sampai kejadian di kita (jumlah kasus naik lagi),"kata mantan Wamen BUMN ini. 

Menkes menyebut, guna mengantisipasi terjadinya kebocoran terhadap penerapan larangan mudik, Kemenkes akan menyiapkan posko layanan kesehatan di jalur mudik. 

Selain memastikan ketersediaan obat-obatan dan APD di RS, Puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan juga bekerja sama TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat pengamanan hingga tingkat RT/ RW. 

Kepala BNPB Doni Monardo meyakinkan apabila seandainya pemerintah membiarkan kesempatan liburan atau memberikan izin mudik maka akan berdampak pada semakin meningkatnya angka kematian akibat Covid-19. 

 "Jadi keputusan Bapak Presiden melarang mudik atau pulang kampung atau apapun sebutannya itu harus kita perkuat dengan sistem manajemen dimulai dari sekarang," tegas Doni yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19. 

Ia pun menilai tepat keputusan pemerintah untuk lebih awal mengumumkan larangan mudik lebaran tahun 2021. Pasalnya, hal itu akan membuat masyarakat lebih siap untuk tidak mudik atau bepergian ke luar kota untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Sumber https://www.cnbcindonesia.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelolaan Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Khofifah Sebut PPKM Terbukti Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa Timur kembali akan diperpanjang mulai pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2021. 

Perpanjangan masa PPKM Mikro ini sendiri sudah memasuki periode keempat sejak pertama kali dicanangkan pada 9 Februari lalu. 

Perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro ini sendiri, berdasar kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 2019. 

Terkait hal ini, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyampaikan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, intervensi PPKM Mikro terbukti sangat efektif untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. 

Karenanya, perpanjangan PPKM Mikro diharapkan dapat semakin menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim. 

Alhamdulillah, PPKM Mikro ketiga ini secara konsisten bersama PPKM Mikro sebelumnya, terbukti bisa memberi dampak pada penurunan kasus penyebaran Covid-19 di Jatim. 

Kita harap perpanjangan PPKM Mikro akan makin menekan penyebaran Covid-19 di Jatim,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (21/3/2021). 

Bukan tanpa alasan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, jelang akhir periode PPKM Mikro ketiga tercatat konfirmasi kasus harian Jawa Timur mencapai angka 300-an kasus per harinya. 

Hal ini turun drastis jika dibandingkan sebelumnya yang mencapai 1.100-an kasus per harinya. Selain itu, Khofifah menambahkan, hasil signifikan juga tampak pada penurunan jumlah pasien COVID-19 yang harus dirawat di Ruang Isolasi Biasa maupun ICU. 

Selama PPKM tahap 1 dan 2, dan PPKM Mikro tahap 1 dan 2, BOR Isolasi biasa di Jatim telah berhasil turun dari 79% menjadi 29%. BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72% menjadi 49%. 

Artinya, keterisian rumah sakit di Jawa Timur sudah sesuai syarat dari WHO yakni dibawah 60%. Walaupun demikian, Khofifah Gubernur tetap mewanti-wanti kepada masyarakat untuk tidak lengah atau menurunkan kewaspadaan. 

Bersama dengan berbagai elemen, masyarakat harus tetap waspada dan ketat menerapkan protokol kesehatan dimanapun, dengan harapan wilayahnya bisa terus membaik dan menjadi zona hijau. 

“Tentunya PPKM Mikro ini akan menunjukkan hasil yang konsisten bila kita bisa mempertahankan kolaborasi yang baik dari Pemerintah, TNI/Polri, Tomas, Toga juga seluruh masyarakat,” pesan orang nomor satu di Jatim ini. 

Di sisi lain, berdasarkan data nasional per tanggal 20 Maret 2021 kasus Covid-19 terdapat 289 konfirmasi kasus positif baru dan 296 kasus konfirmasi sembuh. 

Dengan jumlah pasien dirawat 2.114 orang dari total kumulatif 136.397 orang atau 1,55%. Sementara angka kumulatif kesembuhan di Jatim sebesar 91,38% dan angka kematian sebesar 7,07%. 

Sedangkan, jumlah pelaksanaan Rapid Test di Jatim hingga 20 Maret 2021 lalu tercatat tertinggi di Indonesia, mencapai 1.883.794 test. Dan untuk pelaksanaan pemeriksaan PCR di Jatim mencapai 1.419.941 dengan positivity rate 6 persen.

Sumber https://www.suarasurabaya.net/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

PPKM Mikro di Jawa Timur Diperpanjang Hingga 5 April 2021

ilustrasi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Jawa Timur kembali diperpanjang dengan harapan semakin mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 di wilayah setempat. 

“Kebijakan ada di pemerintah pusat, dan di Jatim juga termasuk provinsi yang PPKM Mikro-nya diperpanjang,” kata dr Makhyan Jibril Al Farabi juru bicara Satgas Kuratif Covid-19 Jatim seperti dilansir Antara, Jumat (19/3/2021). 

PPKM Mikro diberlakukan di Jatim telah dimulai sejak 9 Februari 2021 dan berakhir pada 22 Februari 2021, lalu diperpanjang 23 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021, kemudian diperpanjang lagi pada 9 Maret 2021 hingga 22 Maret 2021. 

Saat ini, pemerintah pusat melalui Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri  juga telah mengirimkan edaran berupa Instruksi Mendagri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM mikro, yakni mulai 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021.

Ia menjelaskan di Jatim program PPKM I dan II, dilanjutkan PPKM mikro I, II dan saat ini III menunjukkan hasil signifikan atau semakin baik. 

Anggota Satgas Kuratif Covid-19 Pemprov Jatim tersebut menjelaskan, selama pelaksanaan PPKM mikro, hasil signifikan tampak pada penurunan jumlah pasien Covid-19 yang harus dirawat di ruang isolasi biasa maupun unit perawatan intensif (ICU). 

Selama PPKM tahap I dan II serta PPKM mikro I dan II, Bed Occupancy Ratio (BOR) isolasi biasa di Jatim telah berhasil turun dari 79 persen menjadi 29 persen. 

Menurut dia BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72 persen menjadi 49 persen atau artinya keterisian rumah sakit di Jatim sudah sesuai syarat dari WHO, yakni di bawah 60 persen. 

Ia menambahkan bahwa terlihat saat awal tahun sempat delapan daerah memasuki zona merah atau risiko tinggi, lalu sekarang terdapat 16 daerah zona kuning (risiko rendah) dan 22 daerah lainnya zona oranye (risiko sedang). 

Sementara itu, dari rapat evaluasi PPKM Mikro bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jatim, terpantau progres signifikan atau mampu dipertahankan, bahkan semakin turun angka kasusnya. 

Di awal PPKM, di Jatim lebih dari 1.000 kasus positif per harinya, namun sejak PPKM Mikro angkanya menurun, dan tercatat dalam sepekan terakhir ini stabil di angka 300-400 kasus setiap hari.

“Di sisi lain, testing atau pengujian naik yaitu mencapai lebih dari 45 ribu per pekan dan positivity rate-nya mencapai 6 persen,” kata dia. 

Dokter muda lulusan University College London, Inggris itu juga mengingatkan bahwa PPKM Mikro juga harus didukung penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta vaksinasi yang agresif. 

“Tetap disiplin protokol kesehatan. Meski sudah vaksin, tapi jangan sampai lengah,” demikian Makhyan Jibril Al Farabi. 

Sumber  https://www.suarasurabaya.net/

Baca Selanjutnya

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduqi dalam sebuah acara

www.kemlagi.desa.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya pembiayaan bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) tahun ini masih akan dilanjutkan oleh pemerintah. 

Penegasan itu disampaikan Teten Masduki saat menjadi keynote speaker dalam acara Graduation Banking Editors Masterclass dengan tema “Peran Perbankan dalam adaptasi UMKM di Masa Pandemi” yang digelar secara virtual, Rabu (17/3/2021). 

Teten mengatakan program PEN KUMKM terdiri dari dua klaster. 

Pertama, bagi usaha mikro yang unbankable, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). “Insya Allah segera akan digulirkan oleh Presiden,” kata MenkopUKM Teten Masduki. 

Kedua, PEN bagi kelompok usaha yang sudah bankable dan telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) berupa fasilitas subsidi bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). 

“Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” papar Teten. 

Ia mengakui pandemi memberikan dampak sangat besar bagi UMKM. Menurut data Siap Bersama UKM, dampak pandemi terhadap UMKM yaitu Kesulitan Pemasaran 22,9%,Distribusi Terhambat 20,01%, Kesulitan Permodalan 19,39%, dan Bahan Baku 18,87%. “Sebesar 98% UMKM mengalami penurunan penjualan serta 50,5% UMKM mengurangi karyawannya,” ujar Teten mengutip data SMRC tahun 2020. 

Meskipun demikian, menurut Teten, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan banyak negara di ASEAN maupun negara-negara anggota G20, seperti Amerika Serikat (-3,5%), Jerman (-5,0%), Rusia (-3,1%), Singapura (-5,8%), dan Filipina (-9,5%. 

Kondisi ekonomi RI berangsur pulih tersebut ditandai angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan IV-2020 sebesar minus 2,19% (yoy) atau jauh lebih baik dari triwulan II (minus 5,32%), maupun triwulan III (minus 3,49%). 

“Melihat perkembangan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih optimis,” imbuh Teten Masduki. 

Untuk mengurangi resiko usaha dari UMKM agar lebih feasible untuk mendapatkan akses pembiayaan, pihaknya menyiapkan 4 transformasi besar. 

Dengan begitu UMKM diharapkan terdata dengan baik, berusaha dalam skala ekonomi dan efisien, serta proses pembinaan menjadi lebih fokus dan terarah.

Teten menjelaskan 4 transformasi besar yang dimaksud yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (value chain), dan modernisasi koperasi. 

Sumber : Humas Kementerian Koperasi dan UKM 

Medsos Resmi: @KemenkopUKM

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Pemerintah Mengapresiasi Peran Penting Posko Desa/Kelurahan dalam Penanganan Covid-19 Nasional

www.kemlagi.desa.id - Satgas Penanganan Covid-19 menilai, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat desa dan kelurahan efektif menekan penyebaran Covid-19. 

Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan, elemen yang berperan mempekuat PPKM mikro adalah Posko Covid-19 tingkat desa/kelurahan. 

Menurut Wiku, sekarang sudah ada 22.832 Posko Covid-19 Desa/Kelurahan yang tersebar di 32 Provinsi. Posko Covid-19 paling banyak ada di Jawa Barat dengan 6.873 posko. 

Kemudian, Jawa Tengah 6.475 posko, dan Jawa Timur 4.216 posko. Berdasarkan data, sampai tanggal 4 Maret 2021, posko-posko Covid-19 desa/kelurahan sudah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan total lebih dari satu juta laporan. 

Lalu, Posko Covid-19 Desa/Kelurahan juga melakukan kegiatan pembagian masker dengan lebih dari 200 ribu laporan, serta penegakan disiplin lebih dari 130 ribu laporan. 

“Saya berikan apresiasi seluruh provinsi yang telah berupaya mengkoordinasikan daerahnya hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga posko yang berfungsi sebagai pelaksana PPKM mikro, dapat terbentuk dan berjalan dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/3/2021). 

Dari seluruh provinsi, posko di daerah Jawa Barat tercatat paling banyak melaporkan kinerjanya, dengan total lebih dari 300 ribu laporan. 

Selanjutnya, posko daerah Banten sekitar 200 ribu laporan kinerja, dan DI Yogyakarta lebih dari 170 ribu laporan kinerja. 

Di dalam laporan kinerjanya, Posko Covid-19 antara lain memberikan teguran pada kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pesta pernikahan, rapat dan kegiatan keagamaan. 

Karena efektivitas Posko Covid-19 tingkat desa dan kelurahan, Satgas Penanganan Covid-19 berharap makin banyak posko, khususnya di daerah dengan tingkat penyebaran Virus Corona yang tinggi. 

Sekadar informasi, pembentukan Posko Covid-19 Desa/Kelurahan merupakan inisiasi Pemerintah Pusat untuk mendukung kebijakan PPKM skala mikro di Jawa-Bali. Posko Covid-19 Desa/Kelurahan punya empat fungsi. 

Pertama, fungsi pencegahan yang terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan pakai sabun), serta pembatasan mobilitas. 

Kedua, fungsi penanganan terdiri dari kegiatan 3T (testing, tracing, treatment), penanganan dampak ekonomi (Bansos, BLT Dana Desa), dan layanan masyarakat. 

Ketiga, fungsi pembinaan yang terdiri dari penegakan disiplin dan pemberian sanksi. 

Lalu yang keempat, fungsi pendukung terdiri dari pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi. 

Sumber suaraaurabaya.net

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Setahun Covid-19 di Indonesia, 16 Daerah di Jatim Zona Kuning

www.kemlagi.desa.id - Sebanyak 16 daerah di Jawa Timur masuk kategori zona kuning atau berisiko rendah terhadap penularan kasus Covid-19, sedangkan 22 kabupaten/kota lainnya masih berstatus zona oranye atau berisiko sedang.

"Tepat setahun pandemi Covid-19 di Indonesia, sesuai data Gugus Tugas Nasional per hari ini, di Jatim terdapat 16 daerah atau 42 persen zona kuning," ujar anggota Satgas Kuratif Covid-19 Jatim dr. Makhyan Jibril ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (2/3/2021). 

Ke-16 daerah yang masuk status zona kuning itu adalah Bangkalan, Sumenep, Kota Probolinggo, Malang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Tulungagung, Bojonegoro, Mojokerto, Sampang, Pamekasan, Lumajang dan Kabupaten Lamongan. 

Sementara 22 daerah kategori zona oranye adalah Kediri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Kediri, Sidoarjo, Madiun, Gresik, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Tuban, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Nganjuk, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Kota Blitar, Blitar, Kota Madiun, Pacitan serta Kabupaten Jombang. 

Menurut dr. Jibril, hasil tersebut menunjukkan kerja sama efektif berbagai pihak, seperti aparat yang melakukan penegakan hukum, pemerintah yang melakukan program penanggulangan dan pengendalian, serta masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan. 

Selain itu, peran-peran dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang tak pernah berhenti melakukan sosialisasi dan imbauan juga sangat membantu, termasuk media massa yang selalu bersama-sama berupaya memerangi Covid-19. 

Tak itu saja, hasil dari program pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro juga disebutnya sangat membantu upaya penanggulangan Covid-19, seperti program beberapa pembatasan aktivitas serta kampung tangguh. 

Berikutnya, adanya vaksinasi, terutama selesainya terhadap sasaran petugas kesehatan dan sebagian lanjut usia (lansia) menjadi salah satu faktor keberhasilan Jatim keluar dari zona merah atau berisiko tinggi. 

Terhadap penyintas pasien Covid-19 di Jatim, tim gugus tugas juga mengucapkan apresiasinya karena se-Tanah Air menjadi yang paling banyak menyumbangkan donor plasma konvalesen atau sekitar 42 persen. 

"Ini adalah sinergitas dan prestasi bersama karena semua pihak bergerak," ucap dokter muda lulusan S2 di bidang healthcare enterpreneurship di University College London, Inggris tersebut. 

Kendati demikian, ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lengah dan lalai terhadap penerapan protokol kesehatan, meski sebagian wilayah di Jatim sudah memasuki zona kuning.

"Ingat saat Oktober tahun lalu, di Jatim zona kuningnya sudah mencapai 62 persen, tapi tiba-tiba di akhir tahun melonjak, bahkan sampai delapan daerah sempat berstatus zona merah lagi sampai awal tahun 2021. Ini harus dihindari dan tekad sampai ke zona hijau atau tak berisiko semakin kuat," kata dia. 

Sementara itu, situasi Covid-19 di Jatim berdasarkan data nasional per pukul 16.00 WIB hari ini, secara kumulatif terkonfirmasi sebanyak 130.212 pasien.

Rinciannya, yang dirawat jumlahnya 3.340 orang atau 2,56 persen, lalu konfirmasi sembuh mencapai 117.693 orang atau 90,39 persen dan konfirmasi meninggal dunia sebanyak 9.179 orang atau 7,05 persen.

Sumber https://m.bisnis.com/

Dikabarkan oleng Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya