Jumat, 22 April 2022

Cara Daftar DTKS Kemensos di Kantor Desa untuk Dapat Bansos BPNT Sembako dan PKH dengan KTP dan KK

www.kemlagi.desa.id - Berikut cara daftar DTKS Kemensos di kantor desa untuk dapat bansos BPNT Sembako dan bansos PKH dengan KTP dan KK. 

Sebelum Anda bisa dapat bansos BPNT Sembako dan PKH, Anda perlu mendaftar dalam DTKS Kemensos terlebih dahulu. 

Pengertian bansos BPNT Sembako adalah bantuan pangan non tunai dan bansos PKH merupakan bantuan sosial program keluarga harapan. 

Agar pendaftaran DTKS Kemensos untuk dapat bansos BPNT Sembako dan bansos PKH berjalan lancar, Anda wajib membawa KTP dan KK. 

Berikut cara daftar DTKS Kemensos di kantor desa untuk dapat bansos BPNT Sembako dan bansos PKH dengan KTP dan KK dikutip www.kemlagi.desa.id dari Pikiranrakyat-Depok.com dari Indonesia Baik:
  • Kondisi ekonomi Anda masuk dalam status warga miskin. 
  • Wajib membawa KTP dan KK untuk mendaftar ke kelurahan atau desa.
  • Selanjutnya pemerintah akan musyawarah guna membahas kelayakan status Anda.
  • Lalu ada berita acara yang perlu divalidasi oleh Dinsos untuk mengecek rumah tangga pendaftar DTKS Kemensos. 
  • Jika sudah selesai, nantinya akan dimasukkan ke SIKS atau sistem informasi kesejahteraan sosial oleh operator desa atau kecamatan. 
  • Selanjutnya, data SIKS akan diproses Dinsos untuk verifikasi ke Bupati atau Walikota. 
  • Setelah Bupati atau Walikota memvalidasi, data pendaftar DTKS akan disahkan Gubernur dan diteruskan ke Mensos. 
Daftar DTKS Kemensos untuk dapat bansos BPNT Sembako dan bansos PKH tak hanya bisa dilakukan di kantor desa, melainkan bisa lewat HP. Simak cara daftarnya:
  •  Anda perlu siapkan KTP. 
  • Anda perlu men-download aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store lewat HP Anda. 
  • Lalu Anda buka aplikasi Cek Bansos Kemensos, pencet buat akun baru. 
  • Lalu Anda masukkan data diri sesuai permintaan 
  • Anda perlu mengunggah foto KTP Anda dan foto Anda yang sedang memegang KTP. 
  • Klik buat akun baru. 
  • Selanjutnya pilih menu daftar usulan. 
  • Masukkan data diri sesuai permintaan.
  • Pilih bansos yang Anda butuhkan. 
Demikian cara daftar DTKS Kemensos di kantor desa untuk dapat bansos BPNT Sembako dan bansos PKH dengan KTP dan KK. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 21 April 2022

Apakah Sertifikat Tanah Bisa di Cek Secara Online?


www.kemlagi.desa.id - Saat ini Badan Pertanahan Nasional atau BPN telah memiliki pelayanan secara online melalui aplikasi bernama "Sentuh Tanahku". 

Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore, baik untuk android maupun iOs. Kamu juga bisa mengaksesnya langsung ke websitenya melalui browser. 

Aplikasi ini diperuntukkan bagi masyarakat, agar mudah saat mengecek sertifikat tanah online dan mengecek keasliannya. Ini tentu berguna agar terhindar dari penipuan berkedok penjualan tanah namun menggunakan sertifikat bodong. 

Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi soal lokasi bidang tanah. 

Aplikasi ini juga menyediakan berbagai informasi mengenai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh BPN, seperti persyaratan, penyelesaian, keterangan, tarif, hingga simulasi biaya untuk mengurus tanah. 

Cara Cek Sertifikat Online via Aplikasi 
  • Download aplikasi Sentuh Tanahku di App Store atau Google Play Store
  • Daftar/registrasi menjadi pengguna dengan alamat email kamu yang aktif
  • Masukkan username beserta kata sandi yang diinginkan
  • Kamu akan mendapatkan link aktivasi yang dikirimkan ke emailmu, lalu klik tautan tersebut
  • Tautan akan terhubung ke halaman aktivasi pengguna, lalu klik opsi "aktivasi" untuk mengaktifkan akun
  • Login untuk masuk ke aplikasi, dengan username dan password yang sudah kamu buat
  • Setelah masuk, kamu bisa pilih layanan Cek Berkas BPN online
  • Klik pada pilihan "info sertifikat" untuk melihat nomor sertifikat tanah beserta data-data kepemilikan 
Cara Cek Sertifikat Tanah Online via Website 
  • Pergi ke situs www.atrbpn.go.id melalui browser
  • Klik opsi "publikasi" 
  • Lengkapi data yang ingin kamu cari di kolom-kolom yang tersedia
  • Klik "cari berkas"
  • Akan muncul data sertifikat beserta info kepemilikannya 
Itulah cara-cara untuk mengecek sertifikat tanah secara online. Tentunya cara ini lebih mudah dan menghemat waktu daripada harus repot-repot ke kantor BPN. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 17 April 2022

Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Mojokerto


www.kemlagi.desa.id - Guna meningkatkan komitmen sinergitas dan kerjasama para stakeholder dalam pemantapan penurunan stunting dan terlaksananya program percepatan penurunan jumlah stunting di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Mojokerto. 

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto menerima kunjungan kerja kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Hasto Wardoyo. Penerimaan Kunjungan BKKBN Republik Indonesia tersebut disambut langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati beserta Ketua Tim Penggerak PKK Shofiya Hanak Al Barra dan OPD Kabupaten Mojokerto serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), kamis (14/4) pagi. 

Dalam agenda kunjungan BKKBN, Ikfina menjelaskan target pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dalam penurunan percepatan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto. 

"Nantinya kita untuk tahun 2021 dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) itu ada diangka 27,4 persen kita ditarget tahun 2024 masih sedikit diatas nasional karna startnya memang kita angkanya lebih tinggi jadi angkanya di lima belas," ucapnya. 

Lebih lanjut, dalam membuktikan hasil survei stunting di Kabupaten Mojokerto Ikfina menjelaskan nantinya ada tim dari pemerintah yang ada diseluruh desa di Kabupaten Mojokerto untuk mengecek dilapangan mengenai stunting di wilayah masing-masing desa. 

"Kita berpositif thinking, Kita berharap dengan apa yang sudah kita coba lakukan dengan struktur yang sudah diarahkan oleh BKKBN RI kita semua sudah lakukan sudah bentuk TPPS sampai tingkat desa kelurahan itu nanti data angka 27,4 persen akan betul-betul kita nyatakan karna 27,4 persen ini kan hasil survei, kita cek dilapangan kita persiapakan segala sesuatunya termasuk kan tenaga pendampingnya sudah ada kader-kadernya sudah ada kita tinggal mengupayakan bagaimana kita bisa melakukan pengukuran secara tepat," pungkasnya. 

Selain itu, Ikfina mengatakan terkait upaya pemerintah dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan pencegahan stunting sejak dini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memliki banyak program intervensi spesifik dari remaja hingga sampai balita. 

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan jangan sampai muncul stunting-stungting baru dari para calon pengantin dan ibu-ibu hamil, dan kemudian bagaimana kita mengupayakan yang masih baduta yang nol sampai dua tahun ini yang terindikasi stunting atau menuju stunting ini Kita upayakan supaya mereka nanti bisa tumbuh dalam kondisi yang baik yang normal," tegasnya. 

Terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto, ikfina mengatakan ada beberapa personil tim yang turun didesa untuk menangani stunting diwilayah masing-masing desa. 

"Seperti yang disampaikan pak Hasto tadi ada 856 tim, satu tim ada tiga orang dan itu sudah sangat cukup karna satu desa ada dua sampai tiga tim," pungkasnya. 

Secara terpisah, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengatakan, pentingnya pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagai modal mencentak generasi yang akan datang dalam menghadapi Indonesia di tahun 2045. Dalam pembangunan manusia itu super-super prioritas, karna apa kita menghadapi Indonesia emas ditahun 2045 ada namanya bonus demografi Kalau kita stuntingnya itu masih satu diantara empat stunting maka susah sekali kita memanfaatkan bonus demografi. Generasi yang banyak ini hanya menjadi beban tidak menjadi modal pembangunan," ucapnya. 

Setelah memberikan sambutan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memberikan cinderamata kepada kepala BKKBN Republik Indonesia sebagai kenang-kenangan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Diketahui, dalam agenda ini Ketua TP PKK Jawa timur Arumi Bachsin juga dilaksanakan lounching Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) serta sekolah orang tua hebat dan pengukuhan ayah dan bunda GenRe sebagai Duta Penurunan Stunting.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 15 April 2022

Upaya Pemkab Mojokerto Wujudkan Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba)

www.kemlagi.desa.id - Guna terciptanya desa bersih dari narkoba atau Desa Bersinar di Kabupaten Mojokerto, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur menggelar audensi bersama Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dan didampingi oleh OPD terkait.

Agenda audensi ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Skretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Selasa (12/4) pagi. Dalam mendukung terciptanya Desa Bersinar, diharapkan desa dapat melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Selain itu Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto akan menjadi desa pertama yang dipilih oleh BNN Jawa Timur untuk menjadi Desa Bersinar dan rencananya ada kegiatan satu tahun dalam mengejarkan desa berbasis Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. 

Terdapat beberapa daerah yang menjadi fokus perhatian dalam menangani narkotika yaitu di daerah Pacet, Trawas, Ngoro, Gondang, dan Mojosari peredaraan narkotika sangat luar biasa. Program desa bersinar ternyata bukan satu program dari BNN akan tetapi terdapat tiga pilar yang mengusung program desa bersinar yaitu BNN, Kemendes, dan Kemendagri. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh desa yang dipilih menjadi desa bersinar seperti kepala desa dan perangkat desa harus berkomitmen dan ada juga kegiatan desa bersinar yaitu sosialisasi, deteksi dini tes urin kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, sampling beberapa masyarakat dan membentuk relawan. 

Dalam menanggapi audiensi bersama BNN Provinsi Jawa Timur, Ikfina berharap karena lingkup kota dan kabupaten sangat dekat kedepannya ada regulasi baru terhadap BNN Kota Mojokerto menjadi BNN Mojokerto Raya dalam menangani kasus narkotika. 

"Karena melihat efisiensinya misalkan nanti kalau sudah Mojokerto raya, kantornya ada dikota barangkali nanti untuk rehabilitasinya dan lain-lain yang menyiapkan Kabupaten Mojokerto," tuturnya. 

Lebih lanjut, Ikfina mengintruksikan kepada OPD terkait dalam mendukung upaya Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging menjadi Desa Bersinar dan mengulas lagi rencana aksi desa terkait dengan program BNN Provinsi Jawa Timur. 

"Menjadi dasar dalam tugas sehingga menjadi diposisikan Bangkesbangpol, diposisikan DPMD, dan camat yang bersangkutan yaitu Kecamatan Pungging bersama-sama nanti kita bersama bersinergi apa yang bisa kita support dalam pelaksanaan desa bersinar Kecamatan Pungging. 

Berikut juga yang tidak kalah penting adalah rencana aksi tolong untuk dites lagi dan direview lagi, kalau nanti rencana aksi sudah clear tinggal pelaksanaan maka bisa kita dapat anggarkan," katanya. 

Selain itu, Ikfina imbau kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto supaya menyiapkan Pukesmas terdekat dengan Desa Lebaksono terkait dalam menangani pasien narkotika. 

"Dinas Kesehatan untuk perlu merespon dan menyiapkan Pukesmas diminta setidaknya Pukesmas Pungging yang paling dekat dengan itu untuk dipersiapkan dikoordinasikan nanti apa yang bisa disiapkan barangkali untuk rujukan-rujukan," pungkasnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 14 April 2022

Upaya Pemkab Mojokerto Wujudkan Desa-Desa Mandiri

www.kemlagi.desa.id - Guna memajukan desa yang mandiri di Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima Tim Pendamping Profesional (TPP) Desa melakukan audensi bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Audiensi kali ini, Bupati Ikfina didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko serta OPD terkait. Agenda audensi ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Skretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Senin (11/4) siang. 

Dalam agenda audensi ini, TPP Desa memaparkan fasilitas yang diberikan dalam mengembangkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi desa, dan penanganan masalah yang ada di desa Kabupaten Mojokerto. 

Dalam hal ini, terdapat progres pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mojokerto tahun 2022. Sedikitnya ada 150 BUMDes yang sudah terverikasi persetujuan nama, sedangkan ada 30 BUMDes yang masih proses pendaftaran hukum, 27 BUMDes terverifikasi badan hukum, dan 92 BUMDes belum mencoba pendaftaran. 

Lebih lanjut, dalam arah pembangunan desa tahun 2020-2024, ada dua tipe yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. 

Pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan. 

Sedangkan untuk tipe kedua, ada penambahan terhadap desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjaring, dan desa tanggap budaya. 

Selain itu, dalam mendukung desa mandiri, terdapat paparan terkait data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022. 

Adanya kemajuan desa di Kabupaten Mojokerto dilihat dari komparasi tahun 2020 hingga 2021. Dari total 299 desa pada tahun 2020, ada 22 desa mandiri. 

Sedangkan tahun 2021 terdapat 45 desa, pada tahun 2020 desa maju ada 114 desa, di tahun 2021 sebanyak 152 desa. 

Sementara desa berkembang, di tahun 2020 terdapat 163 desa, tetapi di tahun 2021 ada penurun menjadi 102 desa. 

Dalam menanggapi audensi dengan TPP Desa, Ikfina menjelaskan terkait desa menuju desa mandiri cara merespon program-program yang ada di desa baik dari kementrian desa maupun yang lain supaya dapat berjalan lancar maka pemerintah desa bisa menjadi salah satu kunci utamanya. 

"Kita punya 299 desa SDM kunci ini adalah kepala desa dengan perangkatnya, BPD, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan desa ini adalah SDM-SDM kunci yang jumlahnya tertentu, tetapi SDM kunci dengan jumlah tertentu inilah yang kemudian nanti akan yang menggerakkan semua potensi yang ada di desa, potensi alam, potensi SDM dan potensi lainnya untuk bisa melakukan satu gerakan menuju kemandirian dan kesejahteraan desa," pungkasnya. 

Lebih lanjut, dalam mempelancar berjalannya program yang ada di desa, Ikfina mengusulkan adanya perjanjian antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa terkait tanggung jawab menjalankan program-program desa demi menuju desa madiri. 

"Nah nantinya kita ada kesepakatan dengan desa, mana-mana yang harus dipenuhi karena semua ini demi keselamatan pemerintah desa sendiri dan juga demi berjalannya program-program, apalagi sesuai dengan janji politik saya, saya mau menaikan ADD sampai enam ratus, artinya enam ratus ini akan kunci dengan aturan, ini nanti kita manfaatkan untuk bisa menjalankan program-program," ucapnya.

Selain itu, Ikfina juga menginginkan adanya suatu perencanaan terkait dalam mengembangkan desa. Sehingga desa memiliki usaha yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas dari masing-masing desa. 

"Jadi sebenarnya dari awal itu, saya itu ingin sekali bahwa kita punya roadmap terkait pekerjaan desa, sehingga apa yang kita kembangkan BUMDesnya nanti akan mempunyai warna yang berbeda-beda, sehingga kemudian contoh misalkan ada satu titik nanti contohnya di Desa Kwatu sudah jelas ketika benar-benar kita buka pusat pelatihan, kejuaraan dayung," ucapnya. 

Diakhir audensi, Ikfina berharap kedepanya para perangkat desa bisa dapat mengembangkan suatu ide, gagasan atau pola pikir yang lebih inovatif dalam mewujudkan desa mandiri yang ada di Kabupaten Mojokerto. 

"Kita berharap desa-desa lebih baik lagi, monggo kita sama-sama berusaha bagaimana cara sedikit demi sedikit untuk bisa menggeser mindset dari para SDM kunci di desa ini untuk bisa betu-betul membuat bagaimana membangun desanya lebih maju, mandiri dan sejahtera," harapnya.


Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 06 April 2022

Pertebal Perlindungan Sosial, APBN Jadi Shock Absorber Kenaikan Harga Komoditas

ilistrasi
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah menyiapkan berbagai strategi dalam merespon pergerakan ekonomi melalui bauran kebijakan. Ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat rentan dan miskin. APBN akan tetap hadir sebagai shock absorber atas kenaikan berbagai harga komoditas dengan mempertebal perlindungan sosial. 

“Jadi, Pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin kepada 18,8 juta penerima Kartu Sembako, dan untuk 1,85 juta PKH non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang diberikan untuk bantuan subsidi selisih harga minyak goreng yang besarnya Rp300.000,00 untuk 3 bulan atau Rp100.000,00/bulan/kpm. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pada Keterangan Pers usai Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (05/04). 

Selain itu, akan diberikan juga bantuan tunai untuk pangan kepada 2,5 Juta PKL dan Pemilik Warung (PKLW) sebesar Rp 300.000,00 untuk 3 bulan. Pemberian bantuan bagi para pekerja pun akan diberikan. 

“Ada program yang diarahkan Bapak Presiden untuk pekerja, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 Juta, untuk sebanyak 8,8 Juta Pekerja, yang direncanakan sebesar Rp1 Juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran,” ungkap Menko Airlangga. 

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna diusulkan Bantuan Presiden (Banpres) diberikan juga untuk Usaha Mikro yang nanti akan diagendakan besarannya Rp600.000,00 per penerima dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta. 

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga meminta kenaikan harga pupuk harus menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan di dalam negeri terdapat penggunaan pupuk subsidi dan non-subsidi. 

Menko Airlangga menegaskan bahwa tentu akan ada pembatasan penggunaan pupuk terkait dengan komoditas. Prioritasnya adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yang disubsidi juga dibatasi yaitu pupuk dengan jenis Urea dan NPK. 

“Oleh karena itu, Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk harus tepat sasaran agar para petani bisa menerima pupuk, sehingga harga pupuk tidak mengakibatkan kelangkaan pupuk. Diharapkan upaya ini dapat mendorong ketersediaan pangan yang aman,” pungkas Menko Airlangga.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi