Penanganan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Masih Jadi Prioritas Program Kab. Mojokerto Tahun 2024

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah Kabupaten Pemkab Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto. 

Pada momen itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati tekankan empat program prioritas. Terkait empat program prioritas, Lanjut Ikfina, penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penguatan infrastruktur. Ia ingin empat program tersebut masuk dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024. 

Selain itu, dalam penyusunan RKPD tahun 2024, Pemkab Mojokerto telah melewati beberapa rangkaian kegiatan mulai dari evaluasi rencana pembangunan (Renbang) untuk menentukan isu strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Selanjutnya, melaksanakan forum konsultasi publik yang bertujuan untuk menjaring beberapa saran dan masukan dari stakeholder. Setelah itu, melaksanakan rangkaian Musrenbang RKPD mulai dari tingkat Kecamatan, Musrenbang Tematik Perempuan, Musrenbang Tematik Anak, dan melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah yang dilakukan dengan memaparkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sub kegiatan oleh PPTK pada masing-masing perangkat daerah. 

Pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 kali ini, juga turut dihadiri Kabiro. Adm Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Sigit Panoentoen, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Al Barra, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, Para anggota Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD dan Camat se-Kabupaten Mojokerto. 

Terkait program prioritas dalam penanganan stunting, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa tahun 2021 menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka sebesar 27,4 persen, sedangkan di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Mojokerto sudah turun menjadi 11,6 persen. Maka Ia menargetkan, pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Mojokerto bisa turun di bawah lima persen dengan berbagai lompatan inovasi dan strategi percepatan penurunan stunting. 

"Ini tidak cukup kita mengerjakan melakukan intervensi secara spesifik tetapi juga harus dilakukan intervensi secara sensitif, dan ini melibatkan multi sektoral dan tidak hanya pada calon pengantin, remaja putri, ibu hamil, dan balita. Tetapi juga secara spesifik seluruh masyarakat dan semua infrastruktur ini harus mendukung bagaimana kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting," ucap Ikfina, Kamis (30/3) pagi. 

Selain itu, pada program prioritas dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, Bupati Ikfina mengatakan, bahwa sesuai arahan presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 di Indonesia bisa menjadi zero. 

Maka Ia menilai terdapat tiga strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem. 

Pertama, dengan melaksanakan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat yang dapat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial. 

Kedua, melakukan strategi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. 

"Dan kemudian yang ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, kita harus punya strategi dengan jelas dan bagaimana di wilayah kantong-kantong kemiskinan agar mempercayakan program-program untuk kesehatan, peningkatan daya saing, dan kualitas hidup bisa kita fokuskan," bebernya. 

Lebih lanjut, pada program prioritas pada pengendalian inflasi, orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mengimbau untuk dapat mengendalikan harga bahan makanan pokok (volatile foods) dalam menyambut lebaran, karena Ia menilai terdapat peningkatan permintaan masyarakat terhadap volatile foods dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. 

Serta, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing, Bupati Ikfina juga menegaskan untuk dapat melaksanakan berbagai program yang sudah terperinci dan detail, sehingga dapat menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto. 

Ia juga mencontohkan, untuk menurunkan TPT di Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Mojokerto untuk  menangani lulusan SMP dan SMA dalam mendapatkan pekerjaan.

"Lulusan-lulusan SMP sederajat dan SMA sederajat, mana-mana saja mereka ini yang berencana untuk masuk dunia kerja harus dapat ditangani dengan baik, jika ingin menjadi data yang valid buat kita untuk membuat program dalam rangka menekan TPT," ungkapnya. 

Lebih lanjut, pada program prioritas penguatan infrastruktur, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa terdapat enam jenis infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yakni pertama kondisi jalan yang baik di Kabupaten Mojokerto sudah mencapai 77,25 persen, kondisi jembatan yang baik mencapai 55,58 persen, kondisi irigasi baik mencapai 42,33 persen, kondisi air minum baik mencapai 88,95 persen, kondisi sanitasi baik di Kabupaten Mojokerto mencapai 94,80 persen, dan kondisi bangunan gedung instansi pemerintah mencapai 90,74 persen. 

Maka untuk meningkatkan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, Ikfina menilai, perlu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder untuk membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Mojokerto, karena banyak infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yang menjadi kewenangan di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. 

"Ini harus dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan perbaikan-perbaikan bagi yang belum baik kondisinya, terutama akses-akses menuju tempat-tempat untuk pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas itu adalah salah satu hal yang sangat penting baik," bebernya. 

Bupati Ikfina juga menegaskan, dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, agar BAPPEDA Kabupaten Mojokerto dapat mengawal usulan yang menjadi prioritas Kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang kali ini, serta perangkat daerah wajib untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kabupaten Mojokerto yang menjadi prioritas sampai dengan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

Selanjutnya, selain mempedomani dokumen perencanaan pusat dan provinsi serta capaian kinerja daerah tahun sebelumnya, semua perangkat daerah harus mempedomani visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. 

Lanjut Ikfina, perangkat daerah harus bisa efisien, fokus, kreatif, dan mampu bersinergi. Berikutnya, memperhatikan dan mensinergikan perencanaan 2024 dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan saran atau masukan yang disampaikan pada saat forum konsultasi publik ataupun pelaksanaan Musrenbang sebelumnya. 

"Serta memperhatikan aspek kemampuan keuangan daerah dan mandatory spending mulai dari pembebanan anggaran daerah, kemampuan mendukung peningkatan pendapatan daerah, dan kemampuan mendukung peningkatan perekonomian daerah," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengharapkan, pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini, dapat menjadi momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2024. 

"Melalui sumbangsih saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikad dan semangat yang baik, diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 akan semakin komprehensif dan berkualitas," pungkasnya. 

Diketahui, pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024, Bupati Ikfina bersama Ayni Zuroh, dan Teguh Gunarko, Bambang Eko Wahyudi dan perwakilan camat serta kepala BUMD melakukan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Bupati Ikfina juga berkesempatan mengunjungi bazar UMKM yang berada di halaman Pemkab Mojokerto. 

Sumber https://mojokertokab.go.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Wapres KH. Ma'ruf Amin Hadiri Puncak Peringatan Hari Desa Asri Nusantata

www.kemlagi.desa.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak ke Pekanbaru, Provinsi Riau pada Minggu (19/3/2023). Ma'ruf Amin dan rombongan menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU. 

Berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretariat Wapres, Ma'ruf dan dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II. 

Setelah menempuh penerbangan selama satu jam empat puluh menit, Ma'ruf tiba di Pekanbaru dan disambut oleh Gubernur Riau Syamsuar dan jajaran Forkopimda Provinsi Riau. 

Setelah beristirahat sejenak di ruang tunggu utama Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Ma'ruf dan rombongan menuju The Premiere Hotel Pekanbaru dengan berkendara mobil. Di tempat ini, Ma'ruf akan disambut oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun. 

Keesokan harinya, Senin 20 Maret 2023), Ma'ruf akan menghadiri acara peringatan Hari Desa Asri Nusantara di Lapangan Bola Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

Pada acara ini Wapres akan didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau, serta Bupati Pelalawan Zukri. 

Sebagai informasi, Hari Desa Asri Nusantara adalah hari yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan desa yang ASRI (Aman, Sehat, Rindang, Indah). 

Untuk menuju desa ASRI, dilakukan upaya menjaga kelestarian alam, terutama pepohonan, yang memiliki banyak fungsi diantaranya fungsi klimatologi, fungsi hidrologis, fungsi ekologi, dan fungsi erologis. 

Selain memberikan sambutan dan arahan, dalam rangkaian acara Hari Desa Asri Nusantara ini, Wapres juga akan menerima penjelasan mengenai 'Sedekah Oksigen' dan melakukan penanaman pohon secara simbolis, kemudian serentak akan diikuti oleh seluruh desa se-Indonesia yang dilakukan secara daring.

Gerakan menanam pohon ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat desa untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaga keasriannya, serta menjadi langkah konkret desa demi mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. 

Gerakan penanaman pohon ini dilakukan dengan target sebanyak 8 juta pohon di seluruh Indonesia. Keberhasilan kegiatan ini akan dapat dilihat dalam jangka panjang ketika pohon yang ditanam, terus dirawat dan tumbuh untuk masa depan yang hijau dan asri. 

Melalui gerakan penanaman pohon, diharapkan desa dapat mengambil kontribusi dalam menghijaukan dunia. Wapres diagendakan kembali ke Jakarta di hari yang sama pada Senin sore. 

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini, Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, dan Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati.*** 

Sumber https://m.goriau.com

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Sinergi Smart, Inovasi Pemkab Mojokerto Pantau Harga di Pasar Desa/Tradisional

www.kemlagi.desa.id - Pemkab Mojokerto luncurkan Sistem Informasi Pendataan Elektronik Perdagangan dan Industri serta Marketplace (Sinergi Smart). Inovasi ini menjadi solusi pemda dalam pemantauan dan pengendalian inflasi daerah yang terintegrasi dengan forkopimda hingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 

Melalui aplikasi ini warga di wilayah Kecamatan Kemlagi Kab. Mojokerto juga bisa memantau harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Raya Kemlagi. 

Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, mengatakan, pengendalian inflasi imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah faktor lain menjadi fokus pemerintah pusat hingga daerah. Sebagai salah satu upaya, pemda harus telurkan terobosan dengan aplikasi Sinergi Smart. 

’’Selain kita gencar gelar operasi pasar dengan jual harga kebutuhan pokok lebih murah di setiap pasar, kami juga buat aplikasi Sinergi Smart Info Harga,’’ ungkapnya. 

Aplikasi yang tersedia di Play Store ini bisa diunduh semua masyarakat melalui gadget android-nya untuk mengetahui perkembangan harga di pasaran. Dengan kata kunci, Sinergi Smart. Sehingga, masyarakat pun tak perlu susah mengetahui harga komoditas yang dijual di pasaran yang tersebar di sejumlah wilayah.

’’Aplikasi ini juga kita integrasikan dengan nomor WhatsApp forkopimda, dan Ketua DPRD. Termasuk, seluruh anggota di komisi II. Secara otomatis mereka setiap hari mendapatkan laporan naik dan turunnya harga kebutuhan pokok di pasar,’’ tandasnya. 

Juga terintegrasikan dengan Badan Pusat Statistik, Bulog, serta TPID. Mulai dari Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Sekdakab Teguh Gunarko, hingga tim satgas pangan daerah. 

’’Prinsipnya update harga tiap hari ini menjadi hal yang penting untuk pengendalian inflasi daerah. Dari update harga ini kita bakal tahu komoditas mana saja yang mengalami kenaikan, sehingga bisa kita sikapi dengan cepat dan terukur melalui operasi pasar atau lainnya,’’ tegasnya. 

 Tak sekedar itu, pihaknya juga kembangkan aplikasi untuk bisa terpantau di sejumlah kawasan publik melalui monitor. Seperti di ruang tunggu kantor Pemkab Mojokerto. Bahkan, jika dimungkinkan akan dipasang di setiap kawasan pasar agar ini menjadi akses masyarakat mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok tiap harinya. 

’’Sinergi Smart ini juga sebagai wadah perdagangan. Menampung aneka display produk-produk IKM binaan kita, baik dari skala besar, sedang hingga kecil,’’ tegasnya.

Iwan mengakui, sejak kenaikan BBM, pengendalian inflasi ini memang jadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah. Apalagi, setiap Senin, kini, rakor terkait gejolak harga di pasaran rutin dilakukan bersama Mendagri dan Gubernur Jatim. Utamanya jelang natal dan tahun baru 2023 yang diprediksi berimbas pada peningkatan permintaan masyarakat. 

Sementara stok sejauh ini masih stagnan, karena belum musim panen. ’’Jadi, sesuai hukum pasar, jika permintaan tidak diimbangi dengan ketersediaan, itu akan membuat harga bisa melambung. Itu yang kita antisipasi,’’ tegasnya.

Seperti komoditas cabai rawit. Belakangan harganya tertinggi capai Rp 40 ribu per kilogram terjadi di Pasar Kedungmaling. ’’Memang terjadi fluktuatif. Makanya, kita juga edukasi masyarakat untuk memanfaatkan olahan cabai, tidak hanya yang segar saja, itu mungkin bisa jadi alternatif,’’ ujarnya.

Sumber https://radarmojokerto.jawapos.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Bupati Ikfina Ajak Masyarakat Kelola Sampah Sebelum Masuk TPA

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto menggelar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023. 

Pengingatan HPSN kali ini, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah. 

“Walaupun dirasa mustahil untuk mencapai target pengurangan gas rumah kaca, namun tidak ada yang tidak mungkin. Tindakan besar hanya dapat dimulai melalui satu langkah kecil. Kita dapat berkontribusi melalui langkah kecil yaitu mengelola sampah kita sendiri,” ungkap Ikfina, Selasa (28/2). 

Ikfina meminta, agar kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah muncul pada masing-masing masyarakat. Menurutnya, tanggungjawab pengelolaan sampah harus dilakukan secara bersama. 

“Masalah sampah ini tidak bisa dipasrahkan kepada pemerintah saja, ini harus kita kelola bersama dan menjadi tanggungjawab bersama,” tuturnya. 

Melalui peringatan HPSN 2023 yang dikemas dalam agenda NGONTES ‘Ngobrol Santai Tentang Sampah’ ini, Bupati Ikfina berharap seluruh undangan yang hadir bisa memanfaatkan waktu untuk belajar bersama terkait pengelolaan sampah. 

“Acara hari ini diselenggarakan untuk ngangsu kawruh para pihak yang telah mengelola sampahnya yang diharapkan dapat direplikasi bahkan dimodifikasi agar lebih baik lagi sesuai dengan kondisi ditempat masing-masing,” jelasnya. 

Agenda NGONTES ini pun tampak berbeda dari agenda yang biasanya dilangsungkan oleh Pemkab Mojokerto. Melalui acara ini, panitia pun tidak menyediakan makanan atau minuman yang meninggalkan sampah anorganik. Hal kecil itu diharapkan menjadi langkah awal untuk mengurangi sampah. 

“Ayo kelola sampah karena memang tanggung jawab kita. Ayo kelola sampah karena itu menyejahterakan kita. Bersatu bersama melangkah sekarang demi Kabupaten Mojokerto yang bersih dan sehat,” pungkasnya.

Sumber https://mojokertokab.go.id

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Masyarakat Kemlagi Kabupaten Mojokerto Diharap Lakukan Registrasi KTP Digital

www.kemlagi.desa.id - Sebagaimana surat dari Camat Kemlagi Nomor: 470/11/416.315/2023 tanggal 21 Pebruari 2023 perihal percepatan registrasi identitas kependudukan KTP digital, maka dalam memenuhi target kegiatan ini diharapkan:

1. Penduduk yang lakukan pengurusan layanan kependudukan maupun layanan lain dan sudah memiliki smartphone berbasis android, diwajibkan untuk lakukan registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Seluruh lembaga dan komponen masyarakat diharapkan segera lakukan registrasi IKD, dan
3. Bagi desa-desa yang menginginkan layanan registrasi IKD di balai desa masing-masing juga dapat dilakukan dengan syarat dapat menghadirkan warganya minimal 50 orang/hari

Warga Desa Kemlagi dan desa-desa lain di wilayah Kec. Kemlagi yang bermaksud lakukan registrasi IKD dan untuk mendapatkan qr-nya bisa langsung ke Kantor Kecamatan Kemlagi menemui petugas dari Dukcapil dengan memenuhi ketentuan point 1 tersebut diatas. 

Tata cara lakukan registrasi IKD bisa disimak di kanal YouTube Desa Kemlagi ini: https://youtu.be/lnlI64pQAv0

Atau divideo ini:

Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Mojokerto masih minim. Bahkan, di 2023 ini Pemkab Mojokerto dikejar target untuk memenuhi 25 persen dari total usia wajib perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di 18 wilayah kecamatan. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto Amat Susilo memaparkan, IKD atau KTP digital untuk masyarakat telah diterapkan sejak akhir tahun lalu. Namun, minat masyarakat dinilai masih rendah sehingga cakupan di awal tahun 2023 ini masih minim. 

”Yang sudah memiliki KTP digital masih minim sekali. Jumlahnya sekitar 3 ribuan dari yang wajib KTP sekitar 800 ribu sekian,” terangnya.

Cakupan tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Amat menyebut, tahun ini Kabupaten Mojokerto diharuskan mencapai sekitar 200 ribu penduduk untuk memiliki IKD.

”Memang untuk 2023 ini kita ditarget oleh pusat KTP digital 25 persen dari wajib perekaman,” tandasnya. 

Amat menyebutkan, minimnya capaian KTP digital disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan digitalisasi identitas kependudukan. Terutama bagi kalangan masyarakat yang menginjak usia paro baya. 

”Banyak warga yang usianya 50 tahun ke atas masih merem teknologi. Katanya malah susah kalau pakai KTP digital,” imbuh dia. 

Selain itu, terbatasnya tenaga pelayanan juga menjadi penyebab masih rendahnya IKD. Sejauh ini, pelayanan KTP digital masih dipusatkan di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko. 

”Yang melayani saat ini sangat terbatas, kurang dari lima orang. Padahal kita butuh tenaga lebih untuk bisa mencapai target nasional 25 persen, termasuk kesadaran masyarakat juga,” beber Amat. 

Di sisi lain, dispendukcapil tetap mengupayakan untuk mendongkrak IKD dengan menyasar wajib KTP pemula. Selain dinilai lebih melek teknologi, upaya digitalisasi kependudukan tersebut juga untuk mengefisiensi blangko e-KTP yang kini jumlahnya terbatas. 

Januari ini, sebut Amat, Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto hanya mendapat dua kali dropping blangko e-KTP. Masing-masing 5 ribu keping pada Senin (9/1) dan 4 ribu keping pada Jumat (13/1). 

Hanya saja, dari total 9 ribu blangko tersebut hanya mampu untuk mencetak surat keterangan (suket) pengganti e-KTP yang dikeluarkan dispendukcapil selama tiga bulan terakhir.

”Karena mulai November, Desember (2022) dan Januari (2023) itu kita kekosonga blangko e-KTP. Sehingga mengeluarkan surat keterangan (suket) sekitar 9 ribuan,” imbuhnya. 

Praktis, stok blangko kini kian menipis untuk melayani pemohon e-KTP reguler. Terlebih, ungkap Amat, rata-rata terdapat 500-600 lembar e-KTP yang dicetak per sehari. Karena itu, dalam minggu ini dispendukcapil kembali mengajukan usulan untuk mendapatkan blangko tambahan. 

”Mudah-mudahan bisa dapat 4 ribu keping sehingga stok aman untuk dua minggu lagi. Sebagian pemohon juga kita sarankan untuk mengurus KTP digital untuk mengantisipasi kelangkaan blangko,” tandasnya

Sumber https://radarmojokerto.jawapos.com

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Status Tanggap Darurat Bencana Ditetapkan Pemkab Mojokerto

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah Kabupaten Mojokerto akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana, Jumat (17/2). Penerapan status kebencanaan tersebut setelah wilayah di kabupaten dilanda angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor selama beberapa waktu terakhir. 

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto Nomor 188.45/51/HK/416-012/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023. Surat yang ditandatangani Bupati Ikfina Fahmawati pada Jumat (17/2) itu berlaku selama 50 hari. ’’Sudah ditetapkan SK tanggap darurat,’’ terang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Yo’ie Afrida Soesetyo Djati, kemarin. 

Penetapan status kebencanaan tersebut lebih tinggi dibanding rencana sebelumnya yang bakal dinaikkan ke level siaga darurat. Yo’ie menyebut, salah satu yang menjadi pertimbangan ditetapkannya status tanggap darurat adalah kejadian bencana yang bertubi-tubi menghantam wilayah di Kabupaten Mojokerto sejak Desember 2022 hingga Februari tahun ini. ’’Jadi tidak ada siaga, tapi langsung ke tanggap darurat,’’ tandasnya. 

Status tersebut juga didasarkan prakiraan cuaca dari BMKG Kelas I Juanda Sidoarjo yang memprediksi intensitas hujan tinggi yang berpotensi mengguyur wilayah Mojokerto hingga bulan depan. Karena itu, SK Bupati diberlakukan surut terhitung sejak tanggal 9 Februari hingga 31 Maret mendatang. 

Terbaru, akibat curah hujan tinggi kembali terjadi bencana longsor di dua titik di Kecamatan Pacet, Kamis (16/2). Di antaranya di Desa Cembor yang mengakibatkan tertutupnya saluran irigasi, sehingga airnya meluber ke rumah warga. Longsoran tanah tersebut juga menimbulkan dampak kerusakan di dua rumah. 

Selain itu, longsor juga terjadi di Desa Claket. Tepatnya menimpa areal SDN Claket yang mengakibatkan sebagian pagar sekolah ambrol. Selain itu, longsornya tanah juga berdampak tergerusnya fondasi ruang guru.  ’’Karena kondisi bangunan menggantung, sehingga kami sarankan untuk tidak difungsikan karena rentan ambruk,’’ imbuhnya. 

Sebelumnya, hujan deras juga memicu terjadinya banjir dan luapan juga melanda tujuh kecamatan pada 9 Februari. Bahkan, dua desa di Kecamatan Mojosari sempat tergenang selama dua hari. 

Yo’ie menyebutkan, dengan ditetapkannya status tanggap bencana, maka seluruh penanganan akibat bencana hidrometorologi dapat dibebankan pada APBD. Sehingga, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang terlibat dalam penanggulangan bencana bisa mengajukan anggaran yang bersumber dari biaya tak terduga (BTT). 

’’Kalau tanggap, semua potensi bisa segera dikerahkan masing-masing OPD sesuai tupoksinya. Tapi kalau nanti sudah sangat kritis, baru diambilalih komando,’’ pungkas Yo’ie. 

Di akhir Desember 2022 lalu, wilayah Kecamatan Jetis juga diporak porandakan angin puting beliung. Sejumlah rumah yang terdampak kemarin juga telah mendapatkan bantuan untuk perbaikan. 

Sumber https://radarmojokerto.jawapos.com

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya