 |
| Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar |
“Aspirasi melalui pesan seluler tidak bisa diabaikan dan tetap harus diperhatikan sebagai Menteri Desa,” ujar Marwan, saat menggelar coffee morning bersama wartawan di Sekretariat Jenderal Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11).
Marwan melanjutkan, dari ratusan SMS yang dia terima setiap hari, kebanyakan berisi keluhan dari masyarakat desa. “Banyak keluhan masyarakat desa, dari anaknya yang sakit, anak desa yang butuh pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan banyak lagi. Semuanya tidak saya diamkan. Akan tercatat rapi dan aspirasi apapun bentuknya, akan ditindaklanjuti,” ujar Marwan.
Alasannya, kata Menteri Marwan, dalam sembilan agenda strategis prioritas (Nawacita) yang dimiliki Presiden Joko Widodo, semuanya berbasis kepada pengembangan masyarakat perdesaan. Marwan mengaku akan melakukan prioritas itu dan membangun Indonesia dari desa.
“Seperti membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan dan perkuat restorasi sosial Indonesia,” kata dia.
Tidak hanya Nawacita, Marwan juga memperkenalkan Nawakerja (sembilan kerja) prioritas. Nawakerja itu adalah gerakan desa mandiri, penguatan kelembagaan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, revitalisasi pasar, infrastruktur, penyaluran dana Rp 1,4 miliar per desa, penyaluran modal, pelayanan publik, dan save villages daerah perbatasan.
“Melakukan pemberdayaan desa, itu merupakan kunci untuk membangun Indonesia Membangun desa dari Sabang sampai Merauke. Perlu infrastrukturnya, masyarakatnya, SDM, dan banyak lainnya," ujar mantan Ketua Fraksi PKB tersebut.
Untuk pemberdayaan desa yang kuat, maka perlu ada dukungan dari perangkat pemerintah dan juga penganggaran. Marwan mengatakan, sistem kerja yang dijalaninya berubah secara total sehingga tidak lagi menggelontorkan anggaran yang hanya sekedar bantuan.
“Yang diinginkan adalah program nyata secara kasat mata. Segala yang dilaksanakan terlihat langsung. Seperti bansos-bansos yang kecil-kecil, itu terlalu melelahkan. Ada nilai-nilai program nyata yang dirasakan masyarakat," ujar dia.
Terkait perangkat desa, Menteri Marwan mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan perdesaan menjadi kewenangan kementeriannya. Karena semuanya sesuai dengan Undang Undang Desa, yakni terkait pemerintahan desa, pemberdayaan kawasan, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat.
Adapun yang perlu diketahui, kata Marwan, desa yang sekarang merupakan desa mandiri. Camat, termasuk pemerintah daerah, sudah tidak bisa lagi mengintervensi kewenangan desa. “Sebelum ada pemilihan langsung Presiden, desa-desa sudah lebih dulu melakukannya. Jadi banyak sistem yang sebenarnya dimulai dari desa,” ujarnya.
Sumber http://regional.kompas.com
