Kamis, 09 Mei 2019

Menkominfo Prediksi Pemilu 2024 Bisa Dilakukan Secara Elektronik

Menkominfo - Rudiyantara
www.kemlagi.desa.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memprediksi penerapan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) bisa mulai diterapkan pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

Namun ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan agar e-voting benar-benar bisa dilakukan.

1. Perlu ada kepastian akses dan sistem

Menurutnya e-voting diterapkan, perlu ada kepastian dari sisi akses dan sistem, salah satunya registrasi kartu prabayar yang sudah menyeluruh.

Untuk itu, Kominfo saat ini fokus menyelesaikan registrasi prabayar. Sementara pengembangan sistem ada di tangan BPPT.

"Akses dulu kemudian sistemnya, registrasi prabayar. Sekarang registrasi prabayar masih terus kami benahi, belum 100 persen selesai registrasi prabayar," ujarnya.

2. Bergantung pada KPU

Rudiantara mengatakan, mungkin e-voting belum bisa langsung dilakukan di seluruh Indonesia. Sebab, hal tersebut bergantung pada KPU.

"Kalau kita mau e-voting, kita harus memastikan aksesnya sudah bisa di ponsel. Mungkin 2024 ada beberapa, tergantung KPU yang mengatur Pilkada dulu," ujar dia di Jakarta, Rabu malam.

3. Ide pemilu berbasis elektronik sudah ada sejak 2009

Sebelumnya, ide melaksanakan pemilu berbasis elektronik telah ada sejak 2009. Saat itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Bupati Jembrana, I Gede Winasa, terhadap pasal 88 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri menilai teknologi bisa menjadi salah satu solusi meminimalkan kerumitan pemilihan umum serentak di Indonesia.

E-voting sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara di antaranya Brasilia, Meksiko, India, Filipina, Korea Selatan, Australia, dan Belanda.

Sumber : https://www.idntimes.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 08 Mei 2019

Kabar Dari Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

Cafe Sawah Desa Pujon Kidul
www.kemlagi.desa.id - Keberhasilan Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam mengelola dana desa mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan.

Dana desa yang digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah berhasil menyulap desa ini menjadi lokasi wisata yang menyedot ribuan pengunjung setiap harinya.

Dimulai dengan program inovasi desa yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan para petani, namun ternyata  berdampak positif serta menghasilkan multiflyer effect atau efek domino yang kemudian merambah ke sektor lainnya, sehingga kesejahteraan seluruh warga desa di Pujon Kidul meningkat tajam.

Kepala Desa Pujon Kidul, Udi Hartoko mengatakan, BUMDes yang ia kelola tersebut telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga lebih dari Rp1,3 Miliar pada tahun 2018. Padahal sebelumnya, PADes pujon kidul hanya berkisar Rp30-40 juta per tahun. Tahun ini, iya meyakini mampu meraih PADes hingga Rp2,5 Miliar.

“Tahun 2011 saat saya baru menjadi Kepala Desa, PADes kita hanya berkisar antara Rp20-30 juta per tahun. Ada peningkatan signifikan ketika kita mulai mengelola dana desa. Kita mendirikan BUMDes, kita manfaatkan potensi, kita gerakkan seluruh masyarakat. Tahun 2017 PADes kita meningkat menjadi Rp162 juta, tahun 2018 Rp 1 Miliar lebih, langsung melonjak drastis,” ujarnya.

Desa Wisata Pujon Kidul memiliki ragam wahana menarik dengan nuansa asri perdesaan, seperti cafe sawah, panen hasil pertanian, memerah susu sapi, kolam renang untuk anak-anak, off road, hingga wisata berkuda.

Tak hanya itu, Desa Wisata ini juga memiliki banyak spot selfie yang sangat menarik. Wisatawan yang berkunjung pun tak sedikit jumlahnya, rata-rata 3.000 pengunjung saat hari kerja dan 5.000 pengunjung saat hari libur.

“Luas Desa Pujon Kidul 330 Hektare. Tanaman masyarakat kita jadikan wisata petik apel, wisata petik sayur, sehingga hasil pertanian warga juga menjadi mahal harganya. Di desa ini juga banyak yang berprofesi sebagai peternak (sapi perah). Kita ingin ada nilai tambah untuk peternak ini. Kemudian kita ingin meningkatkan derajat petani dan peternak. Ketika orang kota datang ke peternak untuk memerah sapi, masyarakat desa bangga karena anak kota belajar dengan masyarakat desa,” ujarnya.

Udi mengatakan, prinsipnya dalam mengembangkan BUMDes tak hanya bagaimana BUMDes dapat meningkatkan omzet dan PADes. Menurutnya, prinsip utamanya adalah bagaimana BUMDes dapat memberikan dampak kepada aktifitas ekonomi masyarakat.

Sejak berdirinya Desa Wisata ini, masyarakat memiliki ragam usaha tambahan seperti homestay, sewa kuda, wisata pertanian, wisata ternak, dan sebagainya.

“Jangan sampai BUMDes besar, masyarakat tidak bergerak. Jangan sampai jalan lurus, bagus, tetapi urbanisasi masif, kemiskinan tidak menurun, pengangguran juga demikian. Tapi bagaimana BUMDes ini berjalan bersama masyarakat menata ekonomi yang memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, keputusan mendirikan BUMDes berawal dari hasil pemetaan desa terkait kebutuhan pembangunan desa yang mencapai Rp21 Miliar. Kebutuhan tersebut menuntut desa untuk memiliki PADes yang tinggi, sehingga tak hanya mengandalkan dana desa.

Berangkat dari permasalahan tersebut dalam forum musyawarah desa, perangkat desa bersama masyarakat sepakat untuk mendirikan BUMDes.

“Dampak dana desa sangat signifikan. Tahun 2014 kita mapping, kita lakukan pemetaan untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kita hitung kebutuhannya. Untuk pembangunan fisik saja kebutuhanya Rp21 Miliar. Proses itu kita sampaikan kepada masyarakat, kita ajak masyarakat berpikir, kalau hanya hanya mengandalkan dana desa, kita butuh waktu lama, 21 tahun. Akhirnya kita sampaikan bahwa kita perlu meningkatkan PADes, caranya ya hanya melalui BUMDes,” ungkapnya.

Sumber : http://m.tribunnews.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Evaluasi Pascapemilu, Mendagri Wacanakan e-Voting

Mendagri - Tjahyo Kumolo
www.kemlagi.desa.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memaparkan sejumlah evaluasi pascapemilu dalam rapat kerja bersama DPD RI. Tjahjo dalam kesempatan itu mengutarakan wacana sistem pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi atau e-voting.

"Mungkin salah satu yang perlu dicermati dalam 5 tahun ke depan adalah apakah sudah saatnya kita menggunakan e-voting," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/5).

Eks Sekjen PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa setelah Pemilu 2019, sejatinya pemerintah bisa mencermati tata cara pemungutan suara yang efektif. Tjahjo membandingkan dengan India yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia namun bisa menerapkan sistem pemilu secara e-voting.

"Kita kirim tim untuk meninjau ke India dan Korea Selatan juga. Kenapa India yang hampir 1 miliar penduduknya bisa e-voting," tuturnya.

Tjahjo mengatakan sempat mengajukan sistem pemilu secara e-voting diterapkan pada Pemilu 2019. Akan tetapi, dikarenakan beberapa kendala salah satunya rumusan di undang-undang, akhirnya batal.

"Tapi karena faktor geografis dan sambungan telekomunikasi membuat KPU menunda pembahasan UU untuk bisa e-voting," tandasnya.

Dalam rapat itu hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung Prasetyo,  Wakil Kepala BIN Letjen Teddy Laksamana dan Asisten Khusus Jaksa Agung Asep Nana Mulyana.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi