Desa Kemlagi, dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri

Taman Desa Kemlagi

www.kemlagi.desa.id - Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Desa Kemlagi bisa memenuhi harapan Bupati Mojokerto atau Pemda Kabupaten Mojokerto, bahwa desa-desa yang di tahun 2018 termasuk kategori desa maju diharapkan untuk tahun 2019 menjadi desa yang mandiri dan itu bisa diwujudkan oleh Desa Kemlagi melalui program Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sebagai bahan evaluasi bahwa skor IDM Desa Kemlagi di tahun 2018 adalah 0,7162 (kategori desa maju) maka tahun 2019 ini adalah 0,8951 (kategori desa mandiri) atau bisa dikatakan rangking ke 3 diantara 12 desa di Kabupaten Mojokerto ini yang masuk kategori desa mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Indeks Pembangunan Desa memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Pembangunan Desa mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Status Desa Tertinggal di Kabupaten Mojokerto Nihil

www.kemlagi.desa.id - Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, mengapresiasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga status desa tertinggal di Kabupaten Mojokerto nihil tahun ini. Hal ini Ia sampaikan pada pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas BPD tahun 2019, Senin (15/7-2019) Kecamatan Trawas.

“Tahun 2018, Indeks Desa Membangun (IDM) kita menunjukkan status desa tertinggal di ada 12 desa, desa berkembang 266 desa, desa maju 21 desa, dan desa mandiri belum ada. Namun 2019 ini, ada peningkatan dimana desa tertinggal sudah tidak ada, desa berkembang 201 desa, desa maju 86 desa, dan desa mandiri tercatat 12 desa. Saya sangat mengapresiasi kinerja BPD,” kata wabup.

Wabup juga mengajak semua entitas BPD agar tidak takut dengan prosedur pemerintahan. Sebab fokus di Pemerintah Desa yang baik (good village governance) saat ini adalah harus transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif. Salah satu contonya yakni menolak segala bentuk pungli.

“Mengutip bapak Presiden Jokowi “ada pungli saya kejar, saya hajar”. Saya harap kita dapat mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Beri pelayanan publik yang bagus. Junjung tinggi pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, partisipatif, dan responsif,” kata wabup di hadapan 298 Kepala BPD selaku peserta pelatihan.

Sumber https://inilahmojokerto.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Inisiasi Pembangkit Listrik Dari Sampah Plastik

Gubernur Jatim Khofifah I.P didampingi Wabup Mojokerto Pungkasiadi
dan Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno

www.kemlagi.desa.id - Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur kembali melakukan kunjungan kerja di Mojokerto. Informasi yang dihimpun Fuad Amanulloh, Reporter Maja FM, kali ini Khofifah meninjau rencana pabrik dalam memproses sampah plastik bekas yang bakal diubah menjadi energi listrik.

" Tujuan utama datang kesini yakni melihat rencana pengolahan sampah plastik menjadi energi listrik yang akan dimulai pada awal Agustus mendatang," ujarnya, Senin (15/07/19)

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Plastik (PLTSP) baru pada tahap penjajakan teknologi. Didampingi Wabup Mojokerto Pungkasiadi dan Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno, Khofifah meninjau pabrik kertas PT Mega Surya Eratama di Jalan Raya Jasem No 112, Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Mojokerto.

Selain perintah langsung dari Presiden untuk melakukan pemetaan pengolahan sampah, pengolahan sampah plastik menjadi energi listrik meenjadi salah satu Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Menurutnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RUED saat ini sedang dibahas oleh DPRD Jatim.

"Kami berharap energi terbarukan atau energi nonfosil di Jawa Timur ini mencapai 16,8 persen tahun 2025 nanti. Nah, diantara energi nonfosil, hari ini kita ke sini untuk melihat bahwa sampah plastik bisa menjadi energi listrik," ujarnya.

Namun, dalam kunjungan kali ini pihaknya menemukan pabrik kertas di Jatim yang terancam berhenti beroperasi dengan adanya reexport sampah kertas oleh pemerintah yang dilakukan sejak 20 Juni lalu.

Pabrik kertas di Jatim masuk 5 besar export di Jawa timur. Industri kertas di Jatim ini menyumbang 23 persen industri kertas nasional. Ditambah industri kertas di Jatim kebanyakan menggunakan waste paper, termasuk pabrik pengolahan kertas PT Mega Surya Eratama di Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

" Ini infonya, bahan baku pabrik kertas ini yang hanya bisa bertahan 10 hari, sebab 305 kontainer yang berisikan kertas bekas masih tertahan di pelabuhan dan terancam akan di reexport oleh pemerintah," jelasnya.

Selama ini yang menjadi masalah soal impor sampah dari luar negeri yakni ikutannya, maka dari itu sejak 20 Juni yang lalu sampah yang akan masuk di reexport ke negara asal.

Dengan adanya hal itu banyak pabrik kertas di Jawa timur bahan bakunya kehabisan, sehingga terancam tidak bisa beroperasi. " Lah ini yang menjadi PR pemerintah, kita akan segera melakukan koordinasi bersama KLHK dan Perindustrian untuk mancari solusi," terangnya.

Khofifah mengatakan, pemerintah memang menolak adanya impor sampah plastik. Tapi kemudian impor sampah kertas yang menjadi bahan baku pabrik kertas tertahan. " Kebetulan pabrik yang kita datangi ini 100 persen bahan bakunya menggunakan kertas bekas. Suplai nasional kertas bekas hanya memenuhi 20 persen dari total kebutuhan bahan baku pabrik ini," ungkapnya.

Kalau ini jalan di awal Agustus, maka kesepakatan dengan owner (pemilik) pabrik juga Kepala Dinas ESDM, ingin mengkomunikasikan dengan ITS (Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya).

Khofifah berharap, ITS mampu meniru mesin pengolah sampah plastik menjadi energi listrik yang dibeli PT. Mega Surya Eratama dari luar negeri. "Kalau ITS bisa melakukan replikasi mesin ini, akan sangat bermakna bagi penyiapan energi terbarukan atau nonfosil. Maka harga mesin untuk mengolah sampah plastik menjadi listrik akan lebih mudah dan murah, kebutuhan spare part juga lebih mudah aksesnya," tegasnya

Sumber : http://www.majamojokerto.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya