Blangko e-KTP diperkirakan baru akan tersedia kembali pada bulan November 2016

Mendagri Tjahjo Kumolo

PALOPO— Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palopo terhenti. Saat tinta telah tersedia karena sebelumnya habis, giliran blanko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) habis.

Baca juga : Kemendagri prioritaskan blangko E-KTP di daerah Pilkada 

Akibatnya, warga yang belum melakukan proses perekaman dan pendataan e-KTP harus menunggu ketersediaan blanko dari pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Palopo, Asir Mangopo kepada Palopo Pos, Rabu 5 Oktober 2016. Menurut Asir, untuk itu, menyiasati kekurangan blanko e-KTP, pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471.13/10231/Dukcapil Perihal Format Surat Keterangan Pengganti e-KTP.

”Dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh per tanggal 29 September 2016 tersebut disebutkan bahwa Surat Keterangan Pengganti KTP-el dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan kebutuhan lainnya,” sebut Asir sambil memperlihatkan contoh surat keterangan pengganti e-KTP tersebut.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dalam surat edaran tersebut, kata Asir menegaskan blanko e-KTP diperkirakan baru akan tersedia kembali pada bulan November 2016 setelah revisi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

”Jadi sebelum blanko e-KTP telah tersedia, Dukcapil akan menggantinya dengan surat keterangan. Dan surat keterangan ini akan berlaku hingga 6 (enam) bulan ke depan. Namun, saya pikir tak sampai enam bulan, blanko e-KTP sudah ada, dan kami akan mencetak e-KTP,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Asir menjelaskan, sejak Agustus 2016 sudah ada 901 orang warga yang melakukan perekaman, tapi e-KTP-nya belum tercetak. Sedangkan sejak 1 September 2016 hingga hari ini (kemarin, Red) tercatat sudah ada 631 orang warga yang melakukan perekaman.

”Hingga saat ini sudah ada 1.773 warga yang sudah melakukan perekaman yang terdiri dari perekaman baru dan pergantian e-KTP,” jelasnya.

Asir mengungkapkan, upaya Dukcapil agar seluruh warga memiliki e-KTP dengan melakukan perekaman secara offline di sejumlah kecamatan. Dimana dimulai melakukan perekaman offline di kecamatan terjauh yakni Kecamatan Telluwanua dan Wara Barat.

Dimana warga terbanyak yang belum melakukan perekaman e-KTP adalah berada di Kecamatan Wara sebanyak 9.889 orang.

”Perekaman offline yang kami lakukan di setiap kecamatan adalah salah satu upaya agar seluruh masyarakat Kota Palopo memiliki e-KTP,” tandasnya.

Sumber http://palopopos.fajar.co.id/

Baca Selanjutnya

Empat Kecamatan di Mojokerto Rawan DBD, 8 Orang Dikabarkan Meninggal

ilustrasi

IM.com – Sebanyak 329 warga di Kabupaten Mojokerto sejak Januari hingga September 2016 terserang virus demam berdarah dengue (DBD). Bahkan, 8 orang dikabarkan meninggal dunia. Korban DBD paling tinggi terjadi di 4 kecamatan.

Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Hartadi mengatakan ada empat kecamatan yang paling tinggi terjangkit virus DBD, karena kemarau basah tahun ini membuat populasi nyamuk Aides Aigepty terus berkembang.

Dikhawatirkan jumlah korban akan terus bertambah, mengingat bulan Oktober ini sudah memasuki musim pancaroba. “Tahun 2015 lalu ada 349 warga Kabupaten Mojokerto yang terjangkit DBD. Sedangkan tahun ini, baru 9 bulan berjalan sudah ada 329 korban, bahkan 8 diantaranya meninggal dunia, “ ujarnya.

Kata Hartadi, populasi nyamuk terbilang merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Namun, data yang masuk ke Dinkes dari puskesmas dan rumah sakit, kasus DBD tertinggi menjangkit warga di Kecamatan Sooko dengan 38 korban, disusul Kecamatan Mojoanyar dengan 37 kasus, Trowulan 29 kasus dan Puri 25 kasus sepanjang tahun 2016 ini.

“Penyebarannya sudah merata di seluruh kecamatan. Yang terakhir, bulan September saja terjadi 12 kasus yang kami terima,” terangnya.

Menurutnya, jika warga tidak segera sadar kebersihan, dikhawatirkan korban yang terjangkit akan terus berjatuhan. Karena, dewasa ini, nyamuk Aides Aigepty tidak hanya menyerang balita, namun remaja sampai orang tua juga sangat rentan terjangkit.

Hartadi menjelaskan, perkembangbiakan nyamuk terjadi setiap tujuh hari. Dalam kurun waktu tersebut, jentik nyamuk harus dibasmi untuk memutus mata rantai. Caranya, tiap puskesmas di kecamatan akan diminta menggelar penyuluhan keliling dan aksi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) setiap hari Jumat. Kalau hal itu dilakukan rutin, maka tidak akan ada jentik yang jadi telur dan yang menetas jadi nyamuk. ”kalau warga melakukan itu, dinkes tidak perlu menggelar foging,” tegasnya.

Sumber http://www.inilahmojokerto.com/

Baca Selanjutnya

Sebanyak 10 Juta Belum Rekam, Kebutuhan Blangko KTP el Tercukupi

Dirjen Dukcapil Kemendagri,Zudan Arif Fakrulloh

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kepndudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mendapatkan data sebanyak 10 juta jiwa masyarakat Indonesia yang belum merekam data KTP el.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan , per tanggal 30 September ini terdapat sebanyak lima juta perekaman baru. Menurut dia, saat ini secara perhitungan nasional perekaman data KTP el sudah mencapai angka 92-93 persen.

“Alhamdulillah ada peningkatan signifikan. Sisa perekaman, per 30 September kemarin dapat 5 juta perekaman baru. Sekarang wajib rekam dan belum rekam, tinggal 10 juta. Ini sudah mencapai 92-93 persen secara nasional,” ungkap Zudan di Jakarta, Selasa (4/10).

Zudan menambahkan, dari yang merekam data tersebut, ada sebanyak 170 ribu yang memiliki data ganda.

Sementara itu, terkait dengan pembatalan pemangkasan anggaran untuk kebutuhan KTP el, saat ini Kemendagri akan memprioritaskan untuk kebutuhan

“Dana kemendagri sekarang sudah dibuka oleh kemenkeu, kami akan gunakan buat beli blanko KTP El sebanyak 17 juta. Cukup untuk penuhi yang 10 juta belum merekam. Mudah-mudahan  tahun ini selesai,” harap Zudan.

Disamping itu, terkait akte kelahiran, target nasional yakni sebesar 77,5 persen untuk tahun ini juga sudah terpenuhi.

“Target nasional untuk Desember sudah tercapai di bulan Agustus. Tahun ini kan targetnya 77,5 persen. Itu sudah terpenuhi. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih tercapai lagi,” tutup Zudan.

Sumber http://www.kemendagri.go.id/

Baca Selanjutnya

Mendesa Minta PLD dan PD Fokus Berdayakan Ekonomi Desa

Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo

MAKASSAR – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta pada pendamping lokal desa (PLD) dan pendamping desa (PD) fokus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Salah satunya dengan memfasilitasi warga desa untuk mempunyai satu produk unggulan (one village one product).

“Kami berharap para pendamping desa bisa mendorong desa dampingannya masing-masing untuk mempunyai satu produk unggulan. Jika hal itu terwujud perekonomian desa akan bergerak lebih cepat sehingga kesejahteraan warga juga bisa meningkat,” ujar Eko Putro Sandjojo saat membuka Pelatihan Pratugas Tenaga Ahli Pendamping Desa tingkat Kabupaten Region se-Indonesia Timur di Hotel Sahid Jaya Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Eko menjelaskan salah satu program utama dari Kemendesa PDTT adalah menciptkan kemandirian ekonomi perdesaan. Menurutnya kemandirian ekonomi dari masing-masing desa akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga desa. “Kemandirian itu bisa terwujud jika masing-masing desa bisa memilih satu potensi desa mereka menjadi satu produk unggulan. Jika ini dilakukan maka produk unggulan ini akan digarap secara serius mulai dari tingkat produksi hingga pemasaran,” ujarnya.

Eko menegaskan jika pendamping desa mempunyai peran strategis dalam mendorong kemandirian desa. Pendamping desa bisa membangun kesadaran warga desa agar fokus terhadap potensi desa yang menjadi produk unggulan. “Kami menaruh harapan besar bagi para pendamping desa sebagai ujung tombak kementerian untuk mendorong terwujudnya one village one product sehingga desa bisa mandiri secara ekonomi,” katanya.

Sementara itu Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendesa PDTT Taufiq Madjid mengatakan saat ini total pendamping dari TA, PD hingga PLD di seluruh Indonesia berjumlah 29.500 orang. Jumlah ini masih belum memenuhi tenaga pendamping yang mencapai 40.142 orang.

“TA yang diberikan pelatihan saat ini akan menjadi fasilitator bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) yang tersebar di seluruh desa. Kami yakin dengan potensi dan keberadaan pendamping di tengah masyarakat akan mendorong percepatan kemandirian desa,” katanya.

Sumber http://www.kemendesa.go.id/

Baca Selanjutnya