 |
Jazuli Juwaini (Foto: Antara/Fanny Octavianus) |
KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan
desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan: (1) infrastruktur desa, seperti
tambatan perahu dan jalan permukiman; (2) jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian
dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu; (3) sarana
dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia
dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta (4) sarana dan prasarana ekonomi/
usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa,
pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak. Sedangkan prioritas
untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa: (1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian,
perikanan dan perdagangan; (2) pelatihan teknologi tepat guna; serta (3) peningkatan kapasitas
masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok
pengrajin, dan kelompok perempuan.
Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan
desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan: (1) infrastruktur desa, seperti
tambatan perahu dan jalan permukiman; (2) jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian
dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu; (3) sarana
dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia
dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta (4) sarana dan prasarana ekonomi/
usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa,
pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak. Sedangkan prioritas
untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa: (1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian,
perikanan dan perdagangan; (2) pelatihan teknologi tepat guna; serta (3) peningkatan kapasitas
masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok
pengrajin, dan kelompok perempuan.
Kalimat diatas adalah penggalan Nota Keuangan RAPBN-P 2015 selengkapnya klik disini
Metrotvnews.com, Jakarta: Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Perubahan (RAPBN) 2015 yang mencapai Rp1.984 triliun sudah
disahkan DPR. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jazuli Juwaini menginginkan alokasi bisa
memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat banyak. (Anggaran Transfer dan Dana Desa disepakati bertambah)
Dia beralasan, masih banyak kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial terjadi di negeri ini.
"Harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial. Agar tingkat kemiskinan menjadi 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen," kata Jazuli lewat keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (13/2/2015).
"Kemudian perbaikan Gini Ratio (rasio kesenjangan) menjadi 0,40 persen serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada skala 69,40 sebagaimana telah disepakati dengan DPR," lanjut dia.
Dia berharap, agar target-target itu bisa direalisasikan pemerintah. Maka dari itu penggunaan alokasi belanja harus sesuai dengan kinerja dan kualitas eksekusi yang lebih baik.
Menurut Jazuli, pemerintah harus mencari cara agar serapan belanja yang selama ini di bawah 80 persen tidak terulang kembali. Sehingga dana anggaran bisa menjadi sentimen bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lanjut dia, program-program pembangunan, seperti sektor pertanian, maritim, industri manufaktur serta infrastruktur energi dan konektivitas benar-benar tepat sasaran. Sehingga dampaknya sangat luas dalam membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Program juga harus sesuai dengan roadmap yang jelas. Agar dampaknya bisa terlihat dengan baik," tukasnya.
Dia beralasan, masih banyak kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial terjadi di negeri ini.
"Harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial. Agar tingkat kemiskinan menjadi 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen," kata Jazuli lewat keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (13/2/2015).
"Kemudian perbaikan Gini Ratio (rasio kesenjangan) menjadi 0,40 persen serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada skala 69,40 sebagaimana telah disepakati dengan DPR," lanjut dia.
Dia berharap, agar target-target itu bisa direalisasikan pemerintah. Maka dari itu penggunaan alokasi belanja harus sesuai dengan kinerja dan kualitas eksekusi yang lebih baik.
Menurut Jazuli, pemerintah harus mencari cara agar serapan belanja yang selama ini di bawah 80 persen tidak terulang kembali. Sehingga dana anggaran bisa menjadi sentimen bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lanjut dia, program-program pembangunan, seperti sektor pertanian, maritim, industri manufaktur serta infrastruktur energi dan konektivitas benar-benar tepat sasaran. Sehingga dampaknya sangat luas dalam membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Program juga harus sesuai dengan roadmap yang jelas. Agar dampaknya bisa terlihat dengan baik," tukasnya.
