www.kemlagi.desa.id Pemerintah akan mengalihkan penggunaan anggaran Dana Desa sebesar Rp21 triliun-Rp24 triliun untuk bantuan sosial (bansos). Bansos ditambah dalam rangka meredam dampak tekanan ekonomi akibat penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah hanya menggunakan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di desa dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Secara total, anggaran Dana Desa mencapai Rp72 triliun pada APBN 2020.
"Kami melihat perlu ada menu baru, yakni bantuan langsung tunai atau BLT atau bansos yang diberikan kepada masyarakat desa," ungkap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Rabu (8/4).
Estimasinya, sambung Prima, ada sekitar 5,8 juta keluarga di desa yang mendapat aliran bansos dari Dana Desa. Mereka adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa dan tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Penentuan keluarga penerima manfaat akan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, hingga perangkat desa. Data dari mereka juga akan disinkronkan dengan data penduduk miskin di Kementerian Sosial.
"Daerah terdampak akan menjadi prioritas dari segi pendataan dan penyaluran, misalnya sekarang untuk Pulau Jawa tentu jadi prioritas. Kebijakan ini diharapkan membuat masyarakat desa mendapat bantuan yang kurang lebih setara dengan yang diterima masyarakat lain yang juga dapat bantuan dari pemerintah," tuturnya.
Rencananya, mereka akan diberikan dana tunai senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. Pemberian dana ditargetkan bisa dilakukan mulai bulan ini.
"Dengan kebijakan ini, anggaran yang dibutuhkan dari Dana Desa akan sangat bervariasi, kisarannya bisa sampai Rp24 triliun atau sekitar 25 persen sampai 30 persen dari total Dana Desa (Rp72 juta)," katanya.
Sementara sisa Dana Desa, tetap akan digunakan untuk pembangunan desa dan PKTD. Pemerintah ingin PKTD juga bisa membantu masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi corona.
Di sisi lain, pemerintah sejatinya juga memberikan bansos senilai Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan dalam bentuk paket sembako untuk masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain itu, juga akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan untuk masyarakat di luar Jabodetabek.
Saat ini, kedua program ini tengah difinalisasi oleh Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah sasaran. Targetnya, pencairan bisa diberikan mulai bulan ini.
Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan insentif perlindungan sosial khusus penanganan pandemi corona mencapai Rp110 triliun. Insentif perlindungan sosial akan diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Paket Sembako, listrik gratis dan diskon 50 persen, serta insentif perumahan MBR.
Di sisi lain, Prima meminta daerah agar bisa semaksimal mungkin menggunakan dana simpanan yang menganggur atau idle di perbankan. Apalagi, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar daerah turut ambil bagian dalam penanganan dampak tekanan ekonomi akibat pandemi corona.
"Kami mendorong bersama Kemendagri untuk realokasi dan refocusing belanja yang ada di pemda, khususnya untuk kesehatan dan bansos," pungkasnya.
Sumber: https://m.cnnindonesia.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi
Sebelumnya, pemerintah hanya menggunakan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di desa dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Secara total, anggaran Dana Desa mencapai Rp72 triliun pada APBN 2020.
"Kami melihat perlu ada menu baru, yakni bantuan langsung tunai atau BLT atau bansos yang diberikan kepada masyarakat desa," ungkap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Rabu (8/4).
Estimasinya, sambung Prima, ada sekitar 5,8 juta keluarga di desa yang mendapat aliran bansos dari Dana Desa. Mereka adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa dan tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Penentuan keluarga penerima manfaat akan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, hingga perangkat desa. Data dari mereka juga akan disinkronkan dengan data penduduk miskin di Kementerian Sosial.
"Daerah terdampak akan menjadi prioritas dari segi pendataan dan penyaluran, misalnya sekarang untuk Pulau Jawa tentu jadi prioritas. Kebijakan ini diharapkan membuat masyarakat desa mendapat bantuan yang kurang lebih setara dengan yang diterima masyarakat lain yang juga dapat bantuan dari pemerintah," tuturnya.
Rencananya, mereka akan diberikan dana tunai senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. Pemberian dana ditargetkan bisa dilakukan mulai bulan ini.
"Dengan kebijakan ini, anggaran yang dibutuhkan dari Dana Desa akan sangat bervariasi, kisarannya bisa sampai Rp24 triliun atau sekitar 25 persen sampai 30 persen dari total Dana Desa (Rp72 juta)," katanya.
Sementara sisa Dana Desa, tetap akan digunakan untuk pembangunan desa dan PKTD. Pemerintah ingin PKTD juga bisa membantu masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi corona.
Di sisi lain, pemerintah sejatinya juga memberikan bansos senilai Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan dalam bentuk paket sembako untuk masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain itu, juga akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan untuk masyarakat di luar Jabodetabek.
Saat ini, kedua program ini tengah difinalisasi oleh Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah sasaran. Targetnya, pencairan bisa diberikan mulai bulan ini.
Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan insentif perlindungan sosial khusus penanganan pandemi corona mencapai Rp110 triliun. Insentif perlindungan sosial akan diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Paket Sembako, listrik gratis dan diskon 50 persen, serta insentif perumahan MBR.
Di sisi lain, Prima meminta daerah agar bisa semaksimal mungkin menggunakan dana simpanan yang menganggur atau idle di perbankan. Apalagi, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar daerah turut ambil bagian dalam penanganan dampak tekanan ekonomi akibat pandemi corona.
"Kami mendorong bersama Kemendagri untuk realokasi dan refocusing belanja yang ada di pemda, khususnya untuk kesehatan dan bansos," pungkasnya.
Sumber: https://m.cnnindonesia.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi
