Pada momen itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati tekankan empat program prioritas.
Terkait empat program prioritas, Lanjut Ikfina, penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penguatan infrastruktur. Ia ingin empat program tersebut masuk dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024.
Selain itu, dalam penyusunan RKPD tahun 2024, Pemkab Mojokerto telah melewati beberapa rangkaian kegiatan mulai dari evaluasi rencana pembangunan (Renbang) untuk menentukan isu strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.
Selanjutnya, melaksanakan forum konsultasi publik yang bertujuan untuk menjaring beberapa saran dan masukan dari stakeholder. Setelah itu, melaksanakan rangkaian Musrenbang RKPD mulai dari tingkat Kecamatan, Musrenbang Tematik Perempuan, Musrenbang Tematik Anak, dan melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah yang dilakukan dengan memaparkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sub kegiatan oleh PPTK pada masing-masing perangkat daerah.
Pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 kali ini, juga turut dihadiri Kabiro. Adm Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Sigit Panoentoen, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Al Barra, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, Para anggota Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD dan Camat se-Kabupaten Mojokerto.
Terkait program prioritas dalam penanganan stunting, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa tahun 2021 menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka sebesar 27,4 persen, sedangkan di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Mojokerto sudah turun menjadi 11,6 persen. Maka Ia menargetkan, pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Mojokerto bisa turun di bawah lima persen dengan berbagai lompatan inovasi dan strategi percepatan penurunan stunting.
"Ini tidak cukup kita mengerjakan melakukan intervensi secara spesifik tetapi juga harus dilakukan intervensi secara sensitif, dan ini melibatkan multi sektoral dan tidak hanya pada calon pengantin, remaja putri, ibu hamil, dan balita. Tetapi juga secara spesifik seluruh masyarakat dan semua infrastruktur ini harus mendukung bagaimana kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting," ucap Ikfina, Kamis (30/3) pagi.
Selain itu, pada program prioritas dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, Bupati Ikfina mengatakan, bahwa sesuai arahan presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 di Indonesia bisa menjadi zero.
Maka Ia menilai terdapat tiga strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem.
Pertama, dengan melaksanakan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat yang dapat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial.
Kedua, melakukan strategi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.
"Dan kemudian yang ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, kita harus punya strategi dengan jelas dan bagaimana di wilayah kantong-kantong kemiskinan agar mempercayakan program-program untuk kesehatan, peningkatan daya saing, dan kualitas hidup bisa kita fokuskan," bebernya.
Lebih lanjut, pada program prioritas pada pengendalian inflasi, orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mengimbau untuk dapat mengendalikan harga bahan makanan pokok (volatile foods) dalam menyambut lebaran, karena Ia menilai terdapat peningkatan permintaan masyarakat terhadap volatile foods dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Serta, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing, Bupati Ikfina juga menegaskan untuk dapat melaksanakan berbagai program yang sudah terperinci dan detail, sehingga dapat menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto.
Ia juga mencontohkan, untuk menurunkan TPT di Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Mojokerto untuk menangani lulusan SMP dan SMA dalam mendapatkan pekerjaan.
"Lulusan-lulusan SMP sederajat dan SMA sederajat, mana-mana saja mereka ini yang berencana untuk masuk dunia kerja harus dapat ditangani dengan baik, jika ingin menjadi data yang valid buat kita untuk membuat program dalam rangka menekan TPT," ungkapnya.
Lebih lanjut, pada program prioritas penguatan infrastruktur, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa terdapat enam jenis infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yakni pertama kondisi jalan yang baik di Kabupaten Mojokerto sudah mencapai 77,25 persen, kondisi jembatan yang baik mencapai 55,58 persen, kondisi irigasi baik mencapai 42,33 persen, kondisi air minum baik mencapai 88,95 persen, kondisi sanitasi baik di Kabupaten Mojokerto mencapai 94,80 persen, dan kondisi bangunan gedung instansi pemerintah mencapai 90,74 persen.
Maka untuk meningkatkan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, Ikfina menilai, perlu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder untuk membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Mojokerto, karena banyak infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yang menjadi kewenangan di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
"Ini harus dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan perbaikan-perbaikan bagi yang belum baik kondisinya, terutama akses-akses menuju tempat-tempat untuk pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas itu adalah salah satu hal yang sangat penting baik," bebernya.
Bupati Ikfina juga menegaskan, dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, agar BAPPEDA Kabupaten Mojokerto dapat mengawal usulan yang menjadi prioritas Kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang kali ini, serta perangkat daerah wajib untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kabupaten Mojokerto yang menjadi prioritas sampai dengan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.
Selanjutnya, selain mempedomani dokumen perencanaan pusat dan provinsi serta capaian kinerja daerah tahun sebelumnya, semua perangkat daerah harus mempedomani visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.
Lanjut Ikfina, perangkat daerah harus bisa efisien, fokus, kreatif, dan mampu bersinergi. Berikutnya, memperhatikan dan mensinergikan perencanaan 2024 dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan saran atau masukan yang disampaikan pada saat forum konsultasi publik ataupun pelaksanaan Musrenbang sebelumnya.
"Serta memperhatikan aspek kemampuan keuangan daerah dan mandatory spending mulai dari pembebanan anggaran daerah, kemampuan mendukung peningkatan pendapatan daerah, dan kemampuan mendukung peningkatan perekonomian daerah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengharapkan, pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini, dapat menjadi momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2024.
"Melalui sumbangsih saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikad dan semangat yang baik, diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 akan semakin komprehensif dan berkualitas," pungkasnya.
Diketahui, pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024, Bupati Ikfina bersama Ayni Zuroh, dan Teguh Gunarko, Bambang Eko Wahyudi dan perwakilan camat serta kepala BUMD melakukan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Bupati Ikfina juga berkesempatan mengunjungi bazar UMKM yang berada di halaman Pemkab Mojokerto.
Sumber https://mojokertokab.go.id/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi
