MKP Stop Rekrutmen CPNS, Rencana Ajukan 400 Pegawai Batal

EFESIENSI: MKP saat menggelar halalbihalal bersama pegawai dan pejabat di Pemkab Mojokerto.

MOJOKERTO – Rencana pemerintah Kabupaten Mojokerto mengajukan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) hingga 400 pegawai, dipastikan urung dilakukan.

Karena, hingga masa kepemimpinan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) habis, rencananya tidak akan menggelar rekrutmen PNS.

Kebijakan itu diungkapkan MKP di sela-sela prosesi halalbihalal dengan seluruh PNS di lingkungan Pemkab Mojokerto. ’’Saya sudah tujuh tahun tidak rekrutmen. Ke depan, juga tidak akan,’’ ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan, Belum Ada Rencana Penerimaan CPNS 2016

Dijelaskannya, kebijakan tidak menggelar rekrutmen CPNS dinilai tak menghambat perjalanan pemerintahan. ’’PNS yang ada saat ini sudah cukup. Dan mereka sudah bisa bekerja dengan baik semua,’’ papar dia.

Bahkan, kata MKP, berkurangnya jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Mojokerto hingga hampir seribu pegawai, tak membuat pemerintahannya mengalami krisis pegawai. Nyaris tak ada keluhan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atas kekurangan pegawai.

Ungkapan MKP ini bertolak belakang dengan kondisi jumlah pegawai di sejumlah dinas. Salah satunya di Dinas Kesehatan (Dinkes). Krisis tenaga kesehatan terjadi hampir menyeluruh di seluruh lini. Baik di tingkat puskesmas pembantu, puskesmas, dan puskesmas rawat inap.

Seperti di Puskesmas Jatirejo. Meski sudah masuk dalam kategori Puskesmas rawat inap, namun pelayanan kesehatan di tingkat bawah ini tak memiliki dokter gigi. Padahal, dokter gigi di setiap puskesmas dinilai wajib.

Di puskesmas rawat inap, juga harus tersedia minimal terdapat dua dokter umum, bidan, perawat, ahli gizi, lab medik, hingga ahli farmasi. Sementara, di setiap puskesmas rata-rata hanya satu dokter umum saja.

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, juga menyebutkan, untuk membuka rekrutmen CPNS, pemerintah tak bisa melakukan perhitungan kasar. Namun harus dilakukan kajian atas beban kerja pegawai. 

Saat ini, pihaknya mengaku sudah memerintahkan Bagian Organisasi untuk menginventarisir jumlah pegawai dan beban kerjanya di lingkungan Pemda.

Untuk di lingkungan dinas dan perkantoran, jatah rekrutmen CPNS berpeluang sangat kecil. Karena, sampai saat ini beban kerja mereka masih dalam kategori normal. Pung tak ingin, tingginya angka pensiun menjadi tolok ukur dalam  menerapkan penilaian jumlah pegawai.

’’Sekarang jumlah PNS berkurang sebanyak 2000-an sejak tahun 2010. Dan kerja pegawai juga tidak sampai lembur tengah malam. Ini masih normal,’’ jelas dia.

Sumber http://radarmojokerto.jawapos.com/

Baca Selanjutnya

Urbanisasi Masih Menjadi Persoalan Jakarta, Politisi PKB Anggap Dana Desa Tidak Gagal

ilustrasi

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Usai mudik Lebaran 2016, arus urbanisasi ke kota besar semakin bertambah, khususnya Jakarta. Sebagian pihak menduga hal tersebut diakibatkan oleh program desa yang belum berhasil.

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menganggap bukan program desa yang belum berhasil, namun hasil yang didapat dari implementasi program tersebut tak bisa instan dalam waktu yang singkat.

"Kan dana desa baru setahun ini. Belum bisa implikasinya langsung. Karena prinsip dana desa itu adalab multiplayer effect dan gradual," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu di Kompleks Parlemen, Senayan, urbanisasi karena angka tersebut masih minim.

Adapun evaluasi dana desa baru dilakukan terhadap dana tahun lalu. Sedangkan dana Rp 40 triliun belum dievaluasi.

"Saya kira kalau sudah Rp 100 triliun turun ke desa baru implikasinya signifikan. Rp 20 triliun baru tahap pertama," sambung mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Ke-3 RI itu.

Ia pun berharap agar saat dana desa sudah mencapai Rp 100 triliun, pembangunan di desa bisa lebih progresif. Apalagi, jika ada konsistensi dari pemerintah untuk terus menambah besaran dana desa setiap tahunnya.

"Sekarang baru infrastruktur. Belum perekonomian desa. Konsentrasi pemerintah baru di infrastruktur dasar pedesaan. Belum ekonomi desa," kata Lukman.

Salah satu peruntukkan dana desa, lanjut Lukman, misalnya untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Sekarang kita lihat, Bumdes sudah rampung semua belum? Kan di UU Desa mewajibkan penyaluran dana pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui Bumdes. Bumdes saja belum semua. Baru beberapa persen," tutup dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat serius mengingatkan warga yang mudik untuk tidak membawa sanak saudara ke Jakarta.

Djarot mengatakan pertumbuhan penduduk di Jakarta setiap tahunnya bukan karena kelahiran melainkan urbanisasi.

"Hampir setiap tahun itu pendatang baru yang tercatat antara 45.000 sampai 50.000 orang loh ya. Belum lagi yang belum tercatat, oleh sebab itu kita berpesan kepada pemudik, saat pulang jangan bawa teman-teman," ujar Djarot di Parkir Timur Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016).

Sumber http://pekanbaru.tribunnews.com/

Baca Selanjutnya

Kantor Pemkab Segera Digeser, Bebaskan Lahan di Perbatasan Bangsal-Mojosari

Kantor Pemkab Mojokerto tampat dari depan

MOJOKERTO– Rencana kantor Pemkab Mojokerto hengkang dari wilayah administrasi Kota Mojokerto, semakin kencang.

Setelah memastikan membangun gedung DPRD di eks Kantor KPU di Jalan RA Basuni, Sooko, kini tengah getol membebaskan lahan di kawasan perbatasan Bangsal dan Mojosari.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) mengatakan, rencana membangun gedung pemerintahan itu seluas 50 hektare. Tahun ini, pemda sudah mengalokasikan dana hingga Rp 50 miliar dalam APBD 2016 untuk pembebasan lahan.

’’Sebagian sudah dibebaskan. Dan sebagian masih di-appraisal,’’ tuturnya. Bupati dua periode ini menambah, di lokasi yang baru itu, Kabupaten Mojokerto tak hanya mendirikan gedung pemerintahan. Namun, alun-alun yang menjadi identitas pemerintahan akan dibangun apik.

Tak tanggung-tanggung, MKP menyebut, luas alun-alun bisa tembus hingga 10 hektare lebih. ’’Pemerintahan akan semakin gagah. Dan di sana, akan menjadi jantung perkotaan dan menjadi titik kumpul masyarakat,’’ jelas dia

Alun-alun itu nantinya akan dibangun berupa taman bermain anak-anak, tempat nongkrong, hingga food court dan parkir yang sangat luas. ’’Sudah kita konsultasikan. Dan pusat sangat setuju,’’ papar MKP

Dijelaskannya, jika tahun depan sudah mampu dibebaskan sepenuhnya, maka di tahun 2018 sudah bisa dilakukan pembangunan. ’’Harus secepatnya. Tidak perlu ditunda-tunda,’’ jelas dia.

Sumber http://radarmojokerto.jawapos.com/

Baca Selanjutnya