Jumat, 26 Januari 2018

Komisi Informasi Pusat Kawal Keterbukaan Informasi di Desa

Komisi Informasi kerjasama dengan Kemendes untuk maksimalkan keterbukaan informasi di desa
www.kemlagi.desa.id - Komisi Informasi (KI) Pusat akan susun perjanjian kerja bersama  dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memaksimalkan Keterbukaan Informasi di Desa.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi meminta agar MoU (Memorandum of Understanding) KI Pusat dengan Kemendes PDTT dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama, hal ini disampaikannya pada Rabu (24/01/2018) dalam Rapat Koordinasi antara KI Pusat dengan Kemedes PDTT di Ruang Rapat Sekjen Kemendes PDTT Jakarta.

Pada pertemuan tersebut hadir Wakil Ketua KI Pusat Gede Narayana Sunarkha bersama Ketua Bidang ASE Wafa Patria Umma, Ketua Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Hendra J Kede, dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Romanus Ndau Lendong  didampingi TA KI Pusat.

Dalam pertemuan tersebut KI Pusat dan Kemendes PDTT sepakat agar masyarakat desa lebih berperan aktif dan memanfaatkannya secara baik dalam mengakses keterbukaan informasi di desanya dengan menguatkan kearifan lokal desanya.

Kepala Desa dalam hal pengelolaan dana desa sudah tersentuh oleh Kemendes PDTT dan Kemendagri, sehingga langkah KI Pusat sebaiknya mendorong masyarakat desanya agar lebih berperan aktif dalam pengawasan dana desa melalui kebijakan-kebijakan dan program-program desa yang ada.

Program dan kegiatan KI Pusat dengan Kemendes PDTT tentunya melibatkan KI Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kedepannya.

Diposting oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 25 Januari 2018

Lowongan CPNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2018

Mustofa Kamal Pasa (MKP), Bupati Mojokerto
www.kemlagi.desa.id - Rencana Pemkab Mojokerto menambah 1000 pegawai sudah mendapat persetujuan dari Kementrian PAN-RB. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Mustofa Kamal Pasa (MKP), Bupati Mojokerto.

Kepada suaramojokerto.com, MKP mengatakan, rekrutmen CPNS ini akan dimulai tahun ini dengan menerima 348 CPNS melalui proses seleksi yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).


Mustofa Kamal Pasa (MKP), Bupati Mojokerto 
( Sumber http://www.inilahmojokerto.com/ )

Pemkot Mojokerto juga usulkan tambahan PNS

“Tahap pertama, tahun ini akan merekrut 348 CPNS untuk tenaga Akuntansi, Arsitektur, Pertanian, Perikanan, Teknologi Informasi (IT), Pariwisata dan tenaga dibidang hukum,” ungkapnya.

Kata MKP, PNS yang akan diterima nanti diutamakan PNS yang kualitas super yang diatur melalui kreteria asal Perguruan Tinggi harus berasal dari PTN atau PTS yang terakreditasi A dengan batasan nilai IP minimal 3.0.

“Ini memang revolusi pegawai, artinya PNS yang bisa diterima di Pemkab Mojokerto harus berkualitas dengan standar nilai yang tinggi, agar kinerjanya bisa terukur dan profesional,” pungkasnya.

Sementara formasi 348 CPNS yang akan direkrut Pemkab Mojokerto tahun ini antara lain : Akutansi (122 formasi), (Teknik Sipil (122 formasi), Arsitektur (20 formasi), Pertanian (10 formasi), Peternakan (10 formasi), Perikanan (5 formasi), Teknik lingkungan (10 formasi), Teknik informatika (22 formasi), Hukum (22 formasi) dan Pariwisata (5 formasi).

Waktu rekrutmen masih menunggu keputusan Kemen PAN-RB, diperkirakan setelah proses pilkada serentak selesai.

Sumber :
http://suaramojokerto.com/ 
http://www.inilahmojokerto.com/
Diposting oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 21 Januari 2018

Tahun Ini Bantuan Non Tunai Berupa Beras dan Telur

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Kisah pilu warga desa yang menerima bantuan beras tak konsumsi yang berkali-kali meruap di berbagai media mungkin tak perlu lagi terjadi. Soalnya, Kementerian Sosial memastikan bakal memberikan bantuan non-tunai berupa beras dan telur pada 2018. Pemerintah bakal berusaha keras bantuan ini akan menggunakan beras dengan kualitas baik.

Pernyataan itu diberikan Menteri Sosial Khofifah Endar Parawansa beberapa pekan lalu. “Bantuan ini diberikan sesuai dengan Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum lama lalu diterbitkan Kemenko PMK, beras dan telur adalah dua jenis bahan pokok yang selama ini paling banyak menyedot pengeluaran keluarga kurang mampu di Indonesia,” katanya kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu. Telur dipilih karena sangat mendukung pemenuhan kualitas gizi bagi keluarga kurang mampu.

Baca juga Menko PMK Luncurkan Bantuan Pangan Non Tunai 2018

Kementerian menjamin pasokan beras yang bakal dibagikan bakal sangat memperhatikan kualitas bahan sehingga layak dikonsumsi bagi para penerima. Kementerian juga meminta proses pembagian bantuan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah untuk turut mengawasi penyaluran bantuan bisa sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dengan kualitas beras yang terjaga.

Bukan rahasia lagi, telah berulangkali muncul kasus adanya warga yang menerima beras dengan kualitas tak layak konsumsi di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan sehingga terjadi permainan di tingkat bawah. Alhasil, pemerintah mengeluarkan dana sia-sia karena bantuan yang diberikannya tidak bisa mencapai target. Itu adalah kejadian sangat merugikan sekaligus memilukan bagi warga penerima beras. Mengenai BPNT, Kementerian Sosial ingin memastikan warga penerima bantuan bisa mendapatkan beras berkualitas melalui e-warong. Cukup dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saja.

Tahun 2018 ni, perluasan BPNT bakal menjadi 10 juta keluarga di seluruh Indonesia yang terbagi dalam empat tahap yaitu Januari-Februari, April-Mei, Juli-Juli, Juli-Agustus dan Oktober-November dengan masing-masing menjangkau 2,5 juta KPM pada setiap tahap. Pada tahap awal BPNT bakal dilakukan di 29 kabupaten/kota. Saat ini sudah mencakup 44 kota dan akan terus meluas hingga bisa menjangkau sebanyak 10 juta penerima di seluruh Indonesia.

Diposting oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Gerakan Coklit Serentak Pilkada 2018

Apel Gerakan Coklit Serentak Pilkada 2018 di Balai Desa Kemlagi
www.kemlagi.desa.id - KPU (Komisi Pemilihan Umum) menggelar pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara serentak di 171 daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018.

Kegiatan pemutakhiran data daftar pemilih ini digelar perdana dan serentak dengan sistem door to door pada hari ini, Sabtu, 20 Januari 2018.

"Yang disasar pertama dalam gerakan Coklit ini adalah publik figur seperti pejabat pemerintah, anggota dewan, tokoh masyarakat, artis,” kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, Jumat, 19 Januari 2018.

Sejumlah tokoh pubik yang berdomisili di Jawa Barat, kata Yayat, yang menjadi sasaran coklit besok di antaranya Iwan Fals, Syahrini, hingga Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono di Bogor.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, Gerakan Coklit serentak ini melibatkan seluruh stakeholder meliputi 7 komisioner KPU tingkat pusat, 155 komisioner di tingkat provinsi, 1.905 komisioner tingkat kabupaten/kota, 27.820 panitia pemilihan kecamatan atau PPK, 193.602 panitia pemungutan suara atau PPS, serta 385.791 petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP.

Seluruh jajaran tersebut akan tersebar di 171 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, yang meliputi 5.564 kecamatan, 64.534 desa/kelurahan, dan kurang lebih 385.791 TPS.

"Kalau semua bergerak, maka dengan target 1 PPDP men-coklit lima rumah pada hari itu, maka akan ada 1.928.955 rumah yang akan di-coklit secara serentak pada 20 januari 2018," kata Arief  di kantornya, Ahad, 14 Januari 2018.

KPU pun menargetkan gerakan pencocokan dan penelitian serentak atau Gerakan Coklit sejuta rumah pada 20 Januari 2018 ini tercatat di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Gerakan Coklit Serentak Desa Kemlagi

Desa Kemlagi Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto juga menggelar kegiatan ini. Hal ini dikarekan di Jawa Timur juga ikut dalam Pilkada serentak tahun 2018 yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.

Apel Gerakan Coklit Serentak Pilkada 2018 di Balai Desa Kemlagi
Kegiatan Coklit Serentak di Desa Kemlagi diawali dengan apel di Balai Desa Kemlagi yang diikuti oleh PPDP, PPS dan Pengawas Lapangan.

Selanjutnya PPDP untuk masing-masing lingkungan menyebar ke wilayah kerjanya untuk melakukan Gerakan Coklit Serentak dengan didampingi oleh anggota PPS dan Pengawas Lapangan.

Sasaran coklit serentak kali ini untuk masing-masing PPDP akan mendatangi dan men-coklit untuk 5 (lima) rumah terutama rumah tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas tertentu dan rumah keluarga yang ada anggota keluarganya difabel.

PPDP Bu Nur Chayati sedang men-coklit di rumah Kepala Dusun Kemlagi Utara Bpk. Irwan
PPDP untuk TPS 1 ( Bu Nur Chayati ) yang meliputi Kemlagi Utara dan Kemlagi Selatan memulai coklit dengan mendatangi keluarga disabilitas, tokoh masyarakat dan kepala dusun.

PPDP Bu Nurul Khusniah sedang men-coklit di rumah keluarga disabilitas (tuna netra) Bu Srianah
PPDP untuk TPS 2 ( Bu Nurul Khusniah ) yang meliputi wilayah Kemlagi Barat memulai coklit dengan mendatangi keluarga anggota BPD, tokoh masyarakat, komunitas pecinta burung, ta'mir musholla dan keluarga disabilitas.

PPDP Bu As'ila dan anggota PPS Bpk. Nur Hidayat sedang men-coklit dirumah Kepala Desa Kemlagi
PPDP untuk TPS 3 ( Bu As'ila ) yang wilayah kerjanya meliputi Kemlagi Timur memulai coklit dengan mendatangi keluarga disabilitas, Ketua MWC NU Kec. Kemlagi, keluarga Kepala Desa Kemlagi dan rumah Ketua Ranting NU Desa Kemlagi.

Diposting oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi