Dana Desa 2016 Mulai Disalurkan 16 Maret

Menteri Desa Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar mengungkapkan, dana desa 2016 tahap pertama mulai disalurkan tanggal 16 Maret mendatang. Percepatan penyaluran ini dimaksudkan agar program pembangunan di desa dapat segera direalisasikan.

"Awalnya akan disalurkan bulan April, tapi kita sudah minta Menteri Keuangan agar bisa dipercepat. Lalu diputuskan 16 Maret ini dana desa akan segera disalurkan," kata Marwan di kantornya, Selasa (1/3).

Marwan mengatakan, dana desa tahun 2016 tersebut akan disalurkan dua tahap. Tahap pertama, dana desa yang akan disalurkan sebanyak 60 persen. Sedangkan 40 persen sisanya akan disalurkan pada Agustus 2016 mendatang.

Marwan mengatakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk aparatur desa, sudah siap untuk proses penyaluran dana desa. Kepada para kepala desa, Marwan kembali mengingatkan bahwa dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Kebutuhan lain baru menyusul bila kondisi infrastruktur di desa tersebut sudah memadai. Selama infrastruktur masih jelek, desa bersangkutan dilarang membelanjakan dana desa untuk keperluas lain.

"Prioritas dana desa tetap untuk infrastruktur. Kemudian untuk sarana dan prasarana desa seperti Posyandu dan lain-lain. Jika kebutuhan mendasar sudah terpenuhi, dana desa bisa digunakan untuk kapasitas ekonomi desa seperti BUMDes, koperasi desa dan lain-lain," kata Marwan.

Marwan menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan segala persiapan agar penyaluran dana desa dan penggunaannya tepat sasaran. Berbagai bentuk sosialisasi juga telah dilakukan agar masyarakat secara umum memahami dana desa dan turut serta dalam mengawasi program tersebut. 

Termasuk persiapan tenaga pendamping dan konsolidasi dengan pemerintah daerah juga sudah dilakukan. Fasilitas pendukung lain pun telah disiapkan, tinggal bagaimana kita mengawal langsung.

Sumber http://www.beritasatu.com/

Baca Selanjutnya

Dari Babinsa hingga Universitas Dilibatkan dalam Pengawasan Dana Desa

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan

Pekanbaru- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mengantisipasi gangguan anarkisme, radikalisme dan terorisme. 

Peningkatan kesejahteraan, menurut Luhut, bisa ditempuh dengan memaksimalkan dana desa. "Kalau perekonomian di desa itu jalan akan menuntaskan masalah kesenjangan," kata Luhut, saat bertatap muka dengan Plt Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi beserta seluruh jajaran Pemda Riau dan aparat TNI Polri, di Pekanbaru, Rabu (2/3/2016). 

"Seperti kita tahu kemiskinan bisa menjadi akar radikalisme dan terorisme," ujarnya.Untuk memaksimalkan penggunaan dana desa tersebut, Luhut meminta Babinsa bisa bekerja sama dengan kepala desa dalam melakukan pengawasan. Misalnya, ketika dana desa digunakan untuk membangun sistem irigasi dan pembuatan sawah.

"Kenapa kami sangat getol saat ini, hasil temuan pemerintah di pulau Jawa, peran dari Babinsa dan kepala desa itu sangat efektif," ujar Luhut. Luhut juga mengungkapkan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan 43 universitas di Indonesia untuk membantu mengawasi penggunaan dana desa. 

Peran univesitas sangat penting untuk ikut membantu membangun infrastruktur. "Nanti melalui program KKN (kuliah kerja nyata) mereka akan membantu mengawasi pelaksanaan program dana desa di pedesaan," ujar Luhut.Selain itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa dana desa akan dibagi 2 kali, pada bulan April dan Agustus. 

Menurut Luhut, pembagian dana desa yang sebelumnya dilakukan sebanyak 3 kali sangat tidak efektif. Sementara itu, Plt Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama-sama dengan BPKP dan BPK akan mengawasi penggunaan dana desa hingga di tingkat kabupaten kota.Menurut penuturannya, 

Pemerintah Provinsi Riau akan membuat website sebagai media untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana desa. "Desa punya website, seperti di Kabupaten Bengkalis. Jadi laporan dan transparansi ada di sana. Web tersebut akan dibuat menggunakan dana dari APBD. Kalau soal membentuk satgas KPK, masih kami pikirkan," ujar Arsyadjuliandi saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. 

Sumber http://nasional.kompas.com/

Baca Selanjutnya

Keren, Ratusan Desa di Kab.Banyuwangi Terapkan e-Village Budgeting

Bupati Banyuwangi - Azwar Anas

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memacu penggunaan instrumen teknologi informasi sebagai pilar pendukung pelayanan publik hingga ke desa. Sebanyak 189 desa atau seluruh desa di Banyuwangi telah menerapkan sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan alias online atau yang diberi nama e-Village Budgeting.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan, e-Village Budgeting adalah program untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. 

Kata dia, sistem ini bakal menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa transparan, efektif, dan sesuai aturan.

Alhamdulillah, sejak diterapkan tahun lalu dengan segala trial and error, kini penerapan e-Village Budgeting semakin rapi. Ada satu atau dua kendala, itu wajar karena kita semua sama-sama belajar. Kita terus benahi dan sempurnakan,” ujar Anas.  

Anas mengatakan, penerapan e-village budgeting membutuhkan kesiapan perangkat desa. Oleh karena itu, para bendahara desa dan operator sistem ini terus ditingkatkan kapasitasnya.

”Akhir pekan lalu, para bendahara desa dan operator sistem ini di-update lagi kemampuannya di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Saya kunjungi mereka. Saya lihat mereka sangat bersemangat, meski sistem ini menggiring kita pada hal-hal baru di luar kebiasaan. Meski seharian kucel memelototi sistem ini agar lancar, mereka tetap antusias,” kata Anas.

Rohman, Sekretaris Desa Temurejo, mengatakan, sistem e-village budgeting memudahkan pengelolaan keuangan desa. ”Sangat memudahkan dalam mengatur keuangan. Tidak perlu manual. Kami juga merasa lebih nyaman. Semuanya jadi transparan dan terkontrol,” kata dia.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, mengatakan, e-Village Budgeting di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian. Yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi.

Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. 

”Pencairan anggaran terkontrol. Setiap dana turun, langsung disinkronkan. Kegiatan yang ada juga tersusun rapi sesuai rencana dan anggaran. Jika program belum tuntas tidak bisa dicairkan. Ini bisa mengantisipasi penyimpangan sekaligus ini ikhtiar memberi perlindungan bagi perangkat desa mengingat anggarannya besar,” ujar Yayan, sapaan akrab Suyanto.

Untuk memperkuat pengawasan program, Banyuwangi juga merancang e-Village Monitoring. Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik. 

”Secara bertahap ini akan dibenahi. Kami juga sedang siapkan semua desa di Banyuwangi akan memiliki website yang berisi potensi UMKM, wisata, dan sebagainya, termasuk pelayanan publiknya,” ujar Yayan.

Sumber http://www.jpnn.com/

Baca Selanjutnya