Khofifah Putuskan 11 Kabupaten/Kota di Jatim Terapkan PPKM

Khofifah Indarparawansa-Gubernur Jawa Timur

www.kemlagi.desa.id - Pemprov Jatim memutuskan, ada 11 kabupaten/kota di provinsi ini yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11-25 Januari 2021 mendatang. 

Adapun 11 kab/kota itu antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Lamongan, Ngawi, dan Kabupaten Blitar. 

Penetapan sebelas daerah itu berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, berdasarkan Instruksi Kemendagri 1/2021 yaitu Surabaya Raya meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. 

Kedua, atas dasar daerah yang masuk zona merah dalam peta Gugus Tugas Covid-19 pusat, antara lain Kabupaten Blitar, Lamongan, dan Ngawi. 

Ketiga, berdasarkan daerah yang memenuhi 4 indikator Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. 

Adapun empat indikator yang menjadi kriteria pembatasan kegiatan pengendalian penyebaran Covid-19 salah satunya tingkat kematian di atas rata-rata nasional atau di atas 3 persen. 

Selanjutnya, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional yakni di bawah 82 persen, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional (14 persen), dan tingkat keterisian bed RS (BOR), ICU dan isolasi, di atas 70 persen. 

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim bilang, berdasarkan Instruksi Mendagri 1/2021 diktum 1, daerah yang menjadi prioritas penerapan PPKM adalah Surabaya Raya dan Malang Raya. 

Sedangkan pada diktum ketiga instruksi itu, Gubernur juga bisa menetapkan kabupaten/kota lain yang perlu menerapkan PPKM. “Berdasarkan berbagai pertimbangan itu, maka 11 kabupaten/kota di Jatim itulah yang akan menerapkan PPKM mulai 11 hingga 25 Januari 2021,” katanya, Sabtu (9/1/2021). 

Khofifah mengajak semua stakeholder dan masyarakat mematuhi pelaksanaan PPKM. Dengan kerja sama semua pihak, dia berharap penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan pemulihan ekonomi berjalan maksimal. 

“Salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 ini adalah peningkatan mobilitas manusia. PPKM ini diharapkan mampu menekan penularan Covid-19,” ujarnya. 

Sementara itu, saat ini kasus Covid-19 di Jatim menujukkan tren peningkatan signifikan. Sampai hari ini, kasus Covid-19 di Jatim mencapai 91.609 kasus. Sebanyak 78.602 orang terkonfirmasi sembuh 85,80 persen, kasus aktif 6.627 orang yang sedang dirawat (7,24 persen) dan meninggal 6.380 orang (6.96 persen). 

Sementara, kapasitas tempat tidur Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan, baik di ICU isolasi maupun isolasi biasa untuk pasien Covid-19. Saat ini, BOR ICU Covid-19 telah mencapai 72 persen sedangkan isolasi biasa mencapai 79 persen. 

Angka ini dalam posisi waspada karena standar WHO maksimal 60 persen. Tidak hanya itu, tren kasus mingguan baru Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan sejak minggu kedua November 2020 sampai Januari. 

Khofifah mengakui, penambahan kasus Covid-19 maupun jumlah kematian akibat Covid-19 belum menunjukkan tren penurunan. 

“Maka pembatasan mobilitas ini perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Harapannya PPKM ini efektif untuk menghambat penyebaran Covid-19 di bumi Jawa Timur ini,” kata Khofifah

Sumber : https://www.suarasurabaya.net/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Pemerintah Terapkan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada 11-25 Januari 2021

Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto,
dan Ketua Sagas Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat menyampaikan keterangan pers,
di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (06/01/2021) siang

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari terutama di wilayah Jawa-Bali untuk menekan laju pertambahan kasus COVID-19. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi pada Rabu (06/01/2021) di Istana Negara, Jakarta. 

“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari-25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” ujarnya. 

Pembatasan akan diterapkan pada provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: 

• Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, 
• Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen 
• Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional atau sekitar 14 persen, serta
• Tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen. 

“Daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten/kota dengan perkada di mana nanti Pak Menteri Dalam Negeri yang akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah,” ujarnya. 

Hal tersebut, imbuh Airlangga, telah disampaikan dalam rapat yang juga dihadiri secara virtual oleh para seluruh gubernur se-Indonesia. 

Dipaparkannya, kebijakan penerapan pembatasan tersebut meliputi: 

1. Pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. 
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. 
3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. 
4. Pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan. Jam buka maksimal adalah sampai pukul 19.00 serta makan dan minum di tempat maksimal 25 persen. Sementara pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan. 
5. Kegiatan konstruksi diizinkan untuk beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 
6. Tempat ibadah diizinkan untuk beroperasi, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 
7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. 
8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur. 

“Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan,” tegas Airlangga. 

Ia memaparkan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di DKI Jakarta di atas 70 persen. Begitu juga dengan Banten, di atas 70 persen, dengan kasus aktif di atas nasional dan tingkat kesembuhan di bawah nasional. 

Jawa Barat-Depok, tingkat keterisian tempat tidur di atas 70 persen. Sementara Jawa Tengah, di atas 70 persen dengan tingkat kasus aktif di atas nasional dan tingkat kesembuhan di bawah nasional. 

Sementara Yogyakarta, BOR di atas 70 persen, tingkat kasus aktif di atas nasional,tingkat kesembuhan di bawah nasional. Kemudian Jawa Timur, BOR di atas 70 persen dengan tingkat kematian di atas rata-rata nasional. 

“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” paparnya. 

Untuk kabupaten/kota, imbuh Airlangga, yang sudah dilihat datanya adalah pada provinsi yang berisiko tinggi. Di DKI Jakarta berlaku untuk seluruh provinsi. Di Jawa Barat adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. 

Sementara untuk Banten meliputi Tangerang Raya, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. 

Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur adalah Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. 

Ketua KPCPEN menegaskan Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker) dan meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI. 

“Ini adalah sesuai dengan amanat dari PP Nomor 21 Tahun 2020, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri. Sehingga diharapkan tanggal 11-25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat,” tegas Airlangga.

Sumber : https://setkab.go.id/

Dikabarka oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya