Cara hitung pembagian kursi untuk Caleg

Illustrasi Pembagian Kursi Dewan

suarasurabaya.net - Pemilihan umum untuk calon legislatif telah dilaksanakan secara serentak pada Rabu (9/4/2014), sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB siang.

Sewaktu KPPS sedang melakukan penghitungan suara secara manual di TPS dengan mengacu pada rumus pokok penghitungan suara yakni pemilih hadir sama dengan surat suara yang digunakan sama dengan surat suara sah dan tidak sah.

Lalu bagaimana cara menghitung perolehan kursi untuk masing-masing caleg, khususnya di Surabaya dan Jatim?

Dari keterangan Robiyan Arifin, Komisioner KPU Surabaya pada Radio Suara Surabaya pada Selasa (8/4/2014), jumlah total caleg yang berkompetisi di tingkat DPRD sebanyak 580 dan memperebutkan 50 kursi.

"Sedangkan di tingkat DPD terdapat 40 caleg memperebutkan 4 kursi dan di DPRD Provinsi ada 120 caleg dari dapil 1 yakni Surabaya-Sidoarjo yang memperebutkan 10 kursi," jelasnya.

Sebelumnya juga diketahui jumlah total pemilih terdaftar di Provinsi Jawa Timur sebanyak 30.430.945 orang dari 38 Kabupaten/Kota.

Untuk perolehan kursi dan calon terpilih, hal pertama yang ditetapkan adalah angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) oleh KPU sesuai tingkatan. Kemudian ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap parpol di satu dapil dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila jumlah suara sah suatu parpol sama atau melebihi dari BPP maka akan diperoleh sejumlah kursi (penghitungan tahap pertama), sisa suara akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua,

2. Apabila jumlah suara sah suatu parpol lebih kecil dari BPP maka parpol tersebut kandas ditahap pertama, suara parpol tersebut akan digunakan pada penghitungan tahap kedua dalam hal atau apabila masih terdapat sisa kursi di dapil yang bersangkutan,

3. Di tahap kedua ini, sisa kursi akan dibagikan kepada parpol satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari parpol yang mempunyai sisa suara terbanyak (sistem rangking).

Terkait penghitungan suara, parliamentary threshold (PT) yang sebelumnya berfungsi sebagai syarat parpol memiliki kursi DPR dan DPRD Provinsi maupun Kab/Kota secara sekaligus; kini telah diubah oleh MK sehingga hanya menjadi syarat penghitungan kursi DPR RI semata.

Sedangkan untuk perolehan setiap kursi parpol (DPR & DPRD) akan habis dibagi di dapil. Nantinya, perolehan kursi parpol didistribusikan kepada para caleg parpol berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Apabila terdapat sisa kursi, maka akan dibagikan kepada parpol satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari parpol yang mempunyai sisa suara terbanyak. (berbagai/ain/rst)

Sumber:www.suarasurabaya.net

Baca Selanjutnya

Tahap Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014

Penghitungan Suara

VIVAnews - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah menyelesaikan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada 9 April 2014 kemarin. KPPS juga telah melaksanakan penghitungan suara di hari yang sama. Selanjutnya, secara berjenjang mereka akan melakukan penghitungan hingga tingkat pusat di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berikut tahapan penghitungan suara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang tahapan Pemilu Anggota DPR-RI,DPRD dan DPD:

1. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara :

a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 9 April 2014, dilaksanakan oleh KPPS.

b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS, 9 April 2014, dilaksanakan oleh KPPS.

c. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), 9 April 2014, dilaksanakan oleh KPPS.

d. Pemungutan Suara di TPS Luar Negeri (LN), 30 Mar - 6 April 2014, dilaksanakan oleh KPPSLN, disesuaikan hari libur kerja pada negara yang bersangkutan.

e. Penghitungan Suara di TPSLN, 9 April 2014, dilaksanakan oleh KPPSLN.

f. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN, 9 April 2014, dilaksanakan oleh KPPSLN.

g. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN, 9 April 2014, dilaksanakan oleh KPPSLN.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN, 10-15 April 2014, dilaksanakan oleh PPS/PPLN.

b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN, 10-15 April 2014, dilaksanakan oleh PPS/PPLN.

c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan.

   1) Di PPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 12-15 April 2014, dilaksanakan oleh PPS.

   2) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 12-17 April 2014 dilaksanakan oleh PPLN.

   3) Dari Kemenlu kepada KPU, 18 April 2014, dilaksanakan oleh Kemenlu.

d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, 13-17 April 2014, dilaksanakan oleh PPK.

e. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, 14-17 April 2014, dilaksanakan oleh PPK.

f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, 15-19 April 2014, dilaksanakan oleh PPK tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota.

g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota, 19-21 April 2014, dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota.

h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota, 20-22 April 2014, dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota.

i. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi, 20-22 April 2014, dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota.

j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi, 22-24 April 2014, dilaksanakan oleh KPU provinsi.

k. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi, 23-25 April 2014, dilaksanakan oleh oleh KPU provinsi.

l. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU, 24-28 April 2014, dilaksanakan oleh KPU provinsi.

m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional, 26 April-6 Mei 2014, dilaksanakan oleh KPU.

n. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD, 6-7 Mei 2014, dilaksanakan oleh KPU.

3. Penetapan hasil pemilu secara nasional, 7-9 Mei 2014, dilaksanakan oleh KPU.

4. Penetapan partai politik memenuhi ambang batas, 7-9 Mei 2014, dilaksanakan oleh KPU.

Keterangan:

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.

- Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

- Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

- Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri

Sumber http://politik.news.viva.co.id

Baca Selanjutnya

Pemerintah siapkan Rp500 miliar untuk kembangkan Trowulan

Situs Trowulan

Surabaya - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp500 miliar untuk pengembangan kawasan bekas Kerajaan Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan.

"Kami sudah memutuskan Trowulan sebagai kawasan strategis nasional berbasis kebudayaan. Kalau dulu sifatnya hanya konservasi, tapi sekarang lebih utuh yakni konservasi, pengembangan, dan pemanfaatan," katanya di Surabaya, Selasa.

Kacung, yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, mengatakan penetapan Trowulan sebagai kawasan strategis nasional berbasis kebudayaan dilakukan untuk melindungi kawasan bersejarah itu.

"Kawasan arkeologi itu ke depan bukan hanya untuk kepentingan akademik, melainkan ideologis atau jatidiri. Karena itu, siapa yang merusak cagar budaya berarti merusak bangsa," katanya.

"Nantinya, industri juga boleh berkembang di kawasan itu, tapi industri yang terintegrasi dan berdiri pada salah satu dari tiga kawasan yakni kawasan inti, penyangga, dan pengembangan," tambah dia.

Ia menjelaskan rencana pengembangan Trowulan menjadi kawasan strategis nasional berbasis budaya sudah dibahas sejak tahun 2013 dengan pemerintah daerah dan tim lintas kementerian.

"Saya sudah menyurati Dirjen Tata Ruang, saya juga sudah mengundang Bappeda Mojokerto untuk melakukan kajian secara rinci," ujarnya.

Sumber: www.indonesia.go.id

Baca Selanjutnya

Ini Tahapan-tahapan Pemungutan Suara di TPS

Surat Suara

Jakarta - Beberapa saat tepat pukul 07.00 nanti, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka. Agar tak keliru, ada baiknya mengingat lagi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika tiba di TPS.

Berikut adalah tahapan pemungutan suara di TPS:

Letakkan undangan dan tunggu panggilan

Serahkan Formulir C6 atau undangan kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). Jika undangan hilang atau belum memiliki, pemilih hanya perlu membawa KTP/Paspor atau identitas lainnya agar petugas KPPS dapat memeriksa nama pemilih dalam daftar pemilih.

Lalu bagaimana bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT atau DPK tetapi sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ? Pemilih tetap dapat memberikan hak pilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPK Tb).

Untuk masuk dalam DPKTb, pemilih cukup mendatangi TPS sesuai dengan alamat yang terdapat di kartu identitas. Kartu identitas yang dibawa adalah KTP, kartu keluarga, passport, atau identitas kependudukan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada hari pencoblosan, kemudian menunjukkan kartu identitasnya kepada petugas PPS.

Ambil surat suara setelah nama dipanggil

Setelah itu, pemilih menunggu untuk dipanggil oleh petugas PPS. Petugas akan memanggil nama masing-masing orang untuk mendapatkan surat suara.

 Coblos dengan paku dan bantalan di bilik suara

Pemilih kemudian menuju bilik suara. Di dalam bilik tersebut, pemilih mencoblos kertas suara sesuai dengan pilihannya menggunakan paku dan bantalan yang sudah disediakan.

Masukkan surat suara sesuai dengan warnanya

Setelah mencoblos, pemilih kemudian memasukkan surat suara yang sudah dilipat kembali ke dalam kotak suara sesuai dengan warnanya.

Mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta ungu

Langkah terakhir, pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya ke dalam tinta ungu. Ini menjadi tanda bahwa pemilih sudah melaksanakan pemungutan suara.

Sumber: www.news.detik.com 

Baca Selanjutnya

Ketua KPU: Tak Dapat Surat Undangan Bukan Berarti Tak Datang ke TPS

Maskot Pemilu

Jakarta - Ketua KPU Husni Kamil Manik mengklarifikasi soal surat undangan bagi pemilih di TPS dari KPPS. Husni menyatakan, surat itu sebetulnya hanya surat pemberitahuan, bukan undangan memilih.

"Perlu diluruskan, surat pemberitahuan itu upaya terahir KPU sebarkan informasi tentang pemungutan suara. Jadi posisisnya sosialisasi, sehingga jangan dimaknai tak dapat undangan haram datang ke TPS," ucap Husni Kamil Manik usai jumpa pers di Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (7/4/2014).

Husni mengatakan, pemahaman surat undangan sebagai panggilan datang ke TPS adalah salah, karena sifatnya hanya mengingatkan pemilih untuk datang.

"Dan ada yang memanfaatkan pemahaman masyarakat seperti itu dengan kepentingan negatif, sehingga perlu diwaspadai agar tak disalahgunakan untuk hal-hal tertentu," tegasnya.

Sementara itu, komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap masyarakat tetap datang ke TPS meski tak dapat surat dari KPPS.

Menurut Ferry, penulisan kata 'undangan' dalam formulir C6 sebagai kesalahan dalam mengetik, karena seharusnya 'surat pemberitahuan'.

"Itu salah," ucap Ferry saat ditunjukkan formulir C6 yang diterima detikcom berjudul 'Surat Undangan'.

"Kita harapkan pemilih yang tak dapat surat itu tetap datang dan cek namanya di DPT," imbuh mantan ketua KPU Jabar itu.

Sumber: www.news.detik.com

Baca Selanjutnya

Pemerintah Belum Berencana Menaikkan Harga BBM

Petugas SPBU

Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menegaskan, pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penegasan ini disampaikan Menkeu dalam acara Diskusi Bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Moneter (Forkem) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/4).

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu kenaikan harga BBM setelah Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 serta mekanisme subsidi tetap (fixed subsidy), Menkeu menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) masih melakukan kajian semata.

“Belum ada rencana sama sekali mengenai itu (menaikkan harga BBM) atau bahwa akan masuk APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) atau enggak,” kata Menkeu.

Ia mengingatkan, kebijakan menaikkan harga BBM tersebut harus dikaji dengan sangat hati-hati, mengingat pemerintah harus memperhitungkan implikasi serta efek fiskalnya terhadap perekonomian Indonesia. “Jadi masih dalam bentuk exercise, karena tergantung pada nilai tukar rupiahnya nanti seperti apa,” tegas Chatib.

Mengenai kemungkinan penerapan subsidi tetap, Menkeu M. Chatib Basri mengingatkan, apabila rupiah mengalami penguatan, pengurangan subsidinya menjadi kurang signifikan. Hal ini dikarenakan, harga BBM juga mengalami penurunan.

Sementara, dengan cara konvensional, lanjut Menkeu, jika terjadi penguatan rupiah, harga BBM akan tetap dan subsidi berpotensi turun. Oleh sebab itu, pemerintah masih belum melakukan perencanaan apapun saat ini terkait dengan harga BBM. (Humas Menkeu/ES)

Sumber: www.setkab.go.id 

Baca Selanjutnya

Masyarakat Bisa Akses Pelayanan Hukum Umum Lewat Internet

ahu online

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM berupaya meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat luas melalui peluncuran Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

"Pelayanan Ditjen AHU Online merupakan upaya nyata Direktorat Jenderal AHU untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun good governance menuju clean government," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan peresmian pelayanan AHU Online itu, Amir mengharapkan perbaikan pelayanan. 

"Tentunya dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli," kata dia.

Menurut Amir, kemudahan yang ditawarkan melalui AHU Online tidak berarti membuat pihaknya melalaikan aspek-aspek hukum terhadap layanan dan keamanan atas produk hukum. 

"Konsekuensi dalam layanan online ini apabila informasi yang disampaikan dalam format isian aplikasi tidak benar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berakibat kepada sanksi perdata, pidana atau administratif," kata dia.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa Ditjen AHU Online tersebut dapat mengakses laman ahu.web.id.

Dalam website tersebut ditawarkan beberapa jenis layanan jasa hukum dalam bentuk ruang-ruang aplikasi. Pada laman yang baru diluncurkan itu terdapat informasi untuk publik seperti mengenai perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan serta pengangkatan notaris.

"Sepenuhnya layanan jasa hukum dilakukan dengan sistem elektronik." 

"Pelayanan jasa hukum secara online Ditjen AHU sudah pasti memberikan kemudahan bagi pemohonnya dan para notaris," kata Menteri Amir. (A061)

Sumber: www.indonesia.go.id 

Baca Selanjutnya

MUI Tegaskan Golput Haram

Illustrasi

MAJA mojokerto | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto menegaskan Golput haram. MUI berpandangan golput itu haram karena memilih berarti ikut menentukan masa depan bangsa.

KH Maschul Ismail Ketua MUI Mojokerto, Rabu (02/04/2014) mengatakan, golput dinyatakan haram karena memilih berarti ikut menentukan masa depan bangsa dan mengajak seluruh masyarakat agar mau memilih salah satu calon pemimpin di Pemilu nanti. '' golput sama saja tidak ikut menentukan masa depan pemerintah karena memilih pemimpin ikut menentukan masa depan mereka sendiri,'' Jelasnya.

Maschul menyarankan, agar warga memilih sesuai hati nurani jika menurut warga tidak ada calon pemimpin yang dianggap baik, pilihlah yang setidaknya punya sedikit kebaikan.(moc/feb) 

Sumber: www.majamojokerto.com 

Baca Selanjutnya

Desa Adat akan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Mendagri Gamawan Fauzi

Agar Masuk Peta Dunia

Padang, Padek—Dalam waktu dekat, pemerintah akan mela­porkan 13 ribu rupa-rupa bumi yang baru saja diberikan nama dan belum didaftarkan di Per­serikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Apabila rupa-rupa bumi terse­but, termasuk nama desa baru atau desa adat sudah didaf­tarkan di PBB, maka akan masuk dalam peta dunia.

Rupa bumi itu adalah bagian dari permukaan bumi yang da­pat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia. Misalnya pulau, su­ngai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan. Selama ini rupa bumi banyak yang belum diberi nama. Tapi setelah dite­mukan, rupa- rupa bumi itu diberikan namanya oleh lem­baga berwenang, baik secara nasional maupun internasional. “Inilah yang nanti kami laporkan di New York saat pertemuan PBB, supaya nanti, rupa-rupa bumi Indonesia itu, bisa terlihat atau masuk dalam peta dunia,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Padang, pekan lalu.

Adapun tujuan pembukuan nama rupa bumi ini adalah me­wujudkan tertib administrasi di bidang pembukuan nama rupa bumi Indonesia, menjamin ter­tib administrasi wilayah dalam rangka negara kesatuan RI, me­wujudkan data dan infor­masi akurat mengenai nama rupa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Hal sudah dilakukan sesuai Perpres No 112 Tahun 2006 ten­tang Tim Na­sional Pembekuan Rupa Bumi.

Gamawan mengatakan, se­iring mulai diberlakukannya UU desa, maka akan muncul nama-na­ma desa yang baru di Indonesia, tentunya, nama-nama baru itu juga akan dilaporkan ke PBB bi­ar tercatat administrasinya. “Se­karang yang kita laporkan itu yang telah ada saja dulu, nanti ka­lau ada rupa-rupa bumi yang baru, kami laporkan lagi ke PBB,” ucapnya.

Sebutnya, UU Desa mem­berikan keleluasaan pada da­erah menentukan pilihan yakni memilih tetap menjadi desa atau desa adat. (ayu)

Sumber  http://padangekspres.co.id

Baca Selanjutnya