 |
| ilustrasi |
Salah satu fokus paket ekonomi Presiden Jokowi adalah upaya mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya. Pemerintah mempercayai pembangunan infrastruktur dengan padat karya bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, percepatan pencairan dilakukan lewat surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Percepatan Pembangunan Desa, dan Menteri Keuangan. "Dalam undang-undangnya dana desa baru bisa disalurkan kalau ada peraturan pedesaan.
Nah belum tentu kepala desa mengerti membuat kepala desa. Maka (surat keputusan) aturan ini akan menunjukkan, begini dia contohnya, atau template-nya, sehingga sudah tinggal diganti sedikit sana, sini, jadi dia," kata Darmin. Bahkan, aturan sebelumnya mewajibkan desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes.
Darmin menilai aturan ini menyulitkan pencairan dana desa. "Itu juga, kalau dibiarkan masyarakat desa membuat itu (RPJMDes), mungkin enam bulan juga tidak selesai. Nah ini dibuat contohnya dan templatenya sehingga bisa mengubah sedikit, mencoret di sini, menambah di sini, jadi. Sehingga dana itu benar-benar bisa disalurkan," ujarnya.
Menkeu Bambang Brodjonegoro menambahkan bahwa kemudahan pencairan dana desa adalah upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. "Dana desa diarahkan jadi cash forward, dana desa diharuskan untuk membangun infrastruktur di level pedesaan, bisa jalan, jembatan, dan irigasi, tapi yang lebih penting harus dikerjakan secara padat karya, swadaya, dan tidak terlalu banyak menggunakan bahan atau pekerja dari luar desa tersebut sehingga bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa," kata Bambang.
Konversi
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan ada kebijakan konversi solar ke elpiji untuk nelayan. Darmin mencontohkan bahwa jika seorang nelayan sekali melaut menghabiskan 30 liter solar senilai Rp207.000, maka dengan menggunakan alat converter elpiji nelayan tersebut hanya akan mengeluarkan Rp62.100. Sehingga, ketika nelayan itu mendapat 10kg ikan dengan asumsi seharga Rp20.000 per kg, dia akan mendapat keuntungan sebesar Rp137.900.
Selain itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga menekankan soal penguatan fungsi ekonomi koperasi. Nantinya koperasi tak lagi rancu fungsinya antara fungsi ekonomi dan sosial, tapi berubah menjadi mitra utama ekonomi kecil dan menengah di daerah.
Pemerintah ingin meningkatkan kemampuan permodalan koperasi sehingga bisa menjadi sumber pendanaan masyarakat, menjadi trading house dalam Usaha Kecil Menengah untuk produksi kebutuhan barang-barang masyarakat dan ekspor termasuk dalam sektor ekonomi kreatif.
Presiden mengatakan paket kebijakan ekonomi ini adalah paket pertama yang diluncurkan. Paket kedua, akan diumumkan pada pekan keempat September. "Paket kebijakan ekonomi ini akan menggerakkan sektor riil. Saya meyakini paket kebijakan ekonomi tahap pertama akan memperkuat industri nasional, mengembangkan industri mikro, memperlancar perdagangan antar daerah, menggairahkan wisata, meningkatkan kesejahteraan nelayan," papar Presiden Jokowi.
Infrastruktur desa
Pengamat ekonomi dan Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan penyederhanaan proses pencairan memang bisa mendorong anggaran segera bisa terlaksana, namun proyek-proyek yang dilakukan harus sesuai dengan target jangka menengah. "Jangan asal ada proyek yang dilakukan, kalau diserahkan ke desa yang penting proyek. Nanti membangun masjid atau gereja, kan nggak ada kaitannya dengan jangka menengah panjang. Betul, itu infrastruktur yang dibutuhkan, tapi harus prioritas untuk peningkatan kapasitas perekonomian desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah industri yang fleksibel, bukan seperti pabrik yang harus menunggu berapa tahun sampai pembangunannya selesai. Begitu mereka dapat akses listrik, jalan, pergerakan ekonominya langsung berjalan," kata Enny.
Dia mencontohkan, jika selama ini petani dirugikan dengan naik turunnya harga cabai atau tomat, maka penggunaan dana desa harus digunakan untuk membangun logistik yang bisa berdampak pada menjaga harga sayur yang stabil dan memperbaiki ekonomi petani. Namun, Enny melihat kebijakan konversi solar ke elpiji buat nelayan harus dibarengi dengan jaminan ketersediaan elpiji. "Kalau pemerintah sudah menetapkan ke depan elpiji buat nelayan, yang pertama dijamin adalah ketersediaan. Jangan sampai oknum mempermainkan apalagi monopoli. Apalagi jika tidak ada kepastian harga, misalnya harga elpiji naik terus sementara nelayan sudah tidak punya alternatif, ini justru akan menimbulkan persoalan," ujar Enny.
