Bintek Dokumentasi Produk Hukum Desa Tahun 2017

Bintek Dokumentasi Produk Hukum Desa (foto Bagian Hukum Setda Kab.Mojokerto)

www.kemlagi.desa.id - Bertempat di Pendopo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto telah diselenggarakan "Bimbingan Teknis Dokumentasi Produk Hukum Desa Tahun 2017" yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto dan diikuti oleh Kasi Pemerintahan Desa se Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong.

Sambutan Camat Kemlagi, Drs. Mujib, MM

Acara dibuka oleh Camat Kemlagi, Drs. Mujib, MM dengan bacaan basmalah. Dalam sambutanya Camat Kemlagi menyampaikan bahwa pendokumentasian produk hukum desa disesuaikan dengan peruntukannya serta perangkat desa diharapkan bekerja sesuai dengan aturan dan tupoksi yang ada.

Kukuh Radityo, MH selaku Kasubag Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Mojokerto

Acara dilanjutkan denngan penyampaian materi oleh Kukuh Radityo, MH selaku Kasubag Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, menyampaikan bahwa materi bimbingan kali ini difokuskan pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa.

Lebih lanjut Kukuh Radityo, MH menyampaikan :

1. Selama kurun waktu tahun 2016, di Pemerintah Kabupaten Mojokerto ada sekitar 1860 produk hukum yang telah dihasilkan;
2. Setiap produk hukum desa harus mengacu pada produk hukum diatasnya;
3. Peraturan di desa ada 2 (dua) macam, pertama bersifat pengaturan yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Sedangkan yang kedua bersifat penetapan yang berupa keputusan kepala desa;
4. Produk hukum desa yang boleh digandakan adalah produk hukum yang bersifat pengaturan (peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa), sedangkan yang bersifat penetapan yaitu keputusan kepala desa tidak diperkenankan;
5. Suatu produk hukum desa yang asli boleh diperlihatkan untuk kepentingan internal, misalnya pemeriksaan oleh inspektorat;
6. APBDesa yang diperlihatkan kepada masyarakat adalah batang tubuhnya saja atau nominal secara garis besar dan lampirannya tidak diperkenankan;
7. Produk hukum desa sebaiknya disimpan ditempat yang aman dan kalau perlu disimpan di brankas.

Peranngkat Desa dari Kecamatan Dawarblandong

Peserta bintek juga beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Sebagian besar perangkat desa mempertanyakan tentang pungutan liar yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat.  Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto memberikan kesempatan kepada desa-desa jika memerlukan bimbingan lebih lanjut.

Untuk mempermudah komunikasi antara Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto dengan perangkat desa, maka telah dibentuk semacam grup WA yang diberi nama "CARAKA MITRA DOKKUM".

Diposting oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Masih Minimnya Info Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id JAKARTA -- Direktur Kesehatan Reroduksi BKKBN Hitima Wardhani menyayangkan masih minimnya pusat informasi kesehatan reproduksi yang diperuntukkan bagi remaja. Padahal, remaja berhak mendapatkan kemudahan informasi kesehatan reproduksi.

"Tempat pelayanan dan pusat informasi bagi remaja yang mempunyai masalah kesehatan reproduksi masih kurang banyak," kata dia dalam diskusi bersama Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) di Pondok Pesantren Luhur As-Tsaqofah Jakarta, Sabtu (24/12).

Kebutuhan remaja mendapatkan informasi itu sangat diperlukan. Ia merinci, pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja tertuang dalam PP 61 Tahun 2014 Pasal 11 dan 12.

Regulasi tersebut berupaya mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko yang memengaruhi kesehatan reproduksi. Remaja juga harus mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

BKKBN mencatat, permasalahan remaja yang masih sering terjadi yaitu kehamilan tidak diinginkan, aborsi, kawin muda, penyalahgunaan narkoba, HIV-AIDS, dan penyakit menular seksual. Jika mereka mudah mendapatkan informasi reproduksi, pihaknya yakin semakin banyak pemuda yang menjaga diri, sehingga tidak mengalami permasalahan tersebut.

Remaja dapat menjadi pendidik rekan sebayanya. Peranan seperti itu lebih efektif karena pasti lebih mudah diterima. "Para pendidik sebaya dan konselor sebaya akan mendapatkan pelatihan dasar dengan modul terstandar dari BKKBN," ujar dia.

Remaja Indonesia harus menjadi sosok berkarakter. Mereka harus memegang nilai revolusi mental dan integritas, beretos kerja, dan gotong royong. Pihaknya ingin remaja dapat tumbuh dengan sehat dan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki. 

Mereka diharapkan mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, memiliki pekerjaan yang kompetitif, mendapatkan perencanaan pernikahan, dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Mereka juga didorong untuk memiliki pola hidup sehari-hari yang sehat. 

BKKBN juga menyarankan pemerintah daerah dan perguruan tinggi memasukkan materi kesehatan reproduksi ke dalam muatan khusus. Pelajar SD hingga SLTA serta universitas perlu mengetahui persoalan ini. "Materi ini penting diketahui oleh pelajar dan mahasiswa untuk menekan kasus remaja korban kekerasan dan pelecehan seksual serta aborsi dan lainnya," kata Hitima.

Akibat tidak tahu pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan reproduksi, banyak remaja mengalami persoalan terkait kesehatan reproduksi. Dia menjelaskan, pelayanan kesehatan reproduksi remaja adalah kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan, keluarga berkualitas, generasi sehat dan cerdas. Dampak kesehatan reproduksi yang tidak optimal mengakibatkan remaja rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual serta aborsi.

Menurutnya, pendidikan kesehatan reproduksi perlu dikembangkan. Sebab, ruang lingkupnya luas, mencakup keseluruhan siklus hidup manusia. "Mulai sejak konsepsi hingga lanjut usia sementara itu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama terhadap akses dan pelayanan kesehatan," katanya.

Ia menjelaskan, Bupati Kulon Progro telah memuat materi Kespro pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada November telah meluncurkan kesehatan reproduksi dalam mata kuliah empat SKS dan perguruan tinggi.  Hal yang sama diharapkannya dapat berlangsung di instansi pendidikan lainnya.

Sumber http://www.republika.co.id/

Baca Selanjutnya

Indonesia Peringkat 81 Dalam Indeks Kebahagiaan

Peringkat Indeks Kebahagiaan

www.kemlagi.desa.id - Dalam rangka memperingati “International Day of Happiness” atau “Hari Bahagia Internasional” pada 20 Maret, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis indeks kebahagiaan suatu negara.

Report 2017 mencatat Norwegia sebagai negara paling bahagia di dunia, menyingkirkan Denmark yang sebelumnya berada di peringkat pertama.Tingkat kebahagiaan di sebuah negara dilihat dari beberapa hal, seperti produk domestik bruto per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan, kebaikan, dukungan sosial, dan tidak adanya korupsi dalam pemerintahan atau bisnis. Dan Norwegia dinilai sebagai yang terbaik tahun ini.

Ternyata Indonesia berada di peringkat ke-81 dengan nilai 5.262 dari 155 negara di dunia. Sementara negara Asean paling bahagia adalah Singapura dengan nilai 6.578.

Dengan negara tetangga kita, Malaysia saja, Indonesia masih kalah jauh. Malaysia menduduki peringkat 42 dengan nilai 6.084. Indeks negara dengan nilai kebahagiaan paling tinggi adalah Norwegia dengan nilai 7.537, diikuti Denmark dengan nilai 7.522, Island 7.504, Switzerland 7.494 dan Finlandia 7.469.

Survei dilakukan dengan memberikan pertanyaan subjektif kepada lebih dari 1.000 orang setiap tahunnya di lebih dari 150 negara.

Indeks kebahagiaan diukur dari faktor kekuatan ekonomi dalam Produk Domestik Bruto perkapita, dukungan sosial, harapan hidup, kebebasan memilih, kemurahan hati, dan persepsi korupsi.

Indeks Kebahagiaan Bukan Satu-satunya Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Bagong Suyanto Sosiolog Universitas Airlangga Surabaya mengatakan, indeks kebahagiaan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kesejahteraan masyarakat.Indeks kebahagian itu hanya tambahan. Tidak bisa jadi ukuran satu-satunya. Ada indeks lain seperti indeks pembangunan manusia dan kepemimpinan," katanya kepada Radio Suara Surabaya

Menurut Bagong, pengukuran tingkat kebahagiaan digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota terkait program yang telah dilaksanakan, apakah masyarakat sudah merasakan manfaat program tersebut.

"Menentukan orang bahagia itu banyak variasinya. Misal, waktu disurvei tanggal 1, semua orang bahagia. Nanti beda lagi pas di survei di waktu beda," katanya.

Selain itu, ada perbedaan pendekatan kebahagian bagi masyarakat kelas bawah dan menengah di Kota Surabaya. Bagi kalangan menengah ke atas lingkungan yang asri dan bersih itu menyenangkan. Namun, bagi kelas bawah, hal yang menyenangkan masih soal pekerjaan dan pangan yang cukup.

Sumber :
http://www.cnnindonesia.com/ dan
https://indopress.id/ serta
http://www.suarasurabaya.net/

Baca Selanjutnya