Senin, 30 Desember 2019

Pengembangan Desa Inklusi, Salah-Satu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah pengembangan desa inklusi.  Lalu apa yang dimaksud dengan desa inklusi itu ?

Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

Jadi, lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Inklusi membawa perubahan sederhana dan praktis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita menginginkan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memberikan rasa aman dan nyaman, yang memberikan peluang untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya, sesuai cara belajarnya yang terbaik, yang mengupayakan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat.

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menjelaskan bahwa lima tahun berjalannya UU Desa sudah ada proses perubahan wajah di pedesaan yang mulai membaik. Baik itu dari segi infrastruktur dan pelayanan sosial.


"Kalau berbicara ke depan, kita harus move on dari masa lalu, infrastruktur penting tapi bukan yang utama. Rekognisi yang menguat di pedesaan harus betul-betul di dorong dan mengaktualisasikan dalam kegiatan yang berpihak betul kepada masyarakat desa, sehingga di desa tidak ada lagi orang atau kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Tak ada lagi tuduhan kafir, cacat, sesat dan lain-lain. Kita harus terus mempromosikan keragaman di masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut Anwar mengatakan bahwa dalam mewujudkan desa inklusif haruslah diperkuat musyawarah desanya. Untuk itu, aturan pertama yang dibuat Kemendes PDTT yakni Peraturan Menteri (Permen) tentang Musyawarah Desa, karena musyawarah merupakan instrumen yang ada di desa untuk pembangunan desa.

"Di situ sudah disebutkan bagaimana kegiatan harus inklusif dan mementingkan seluruh masyarakat desa. Ke depan, kita terbuka untuk melakukan review, dan forum ini adalah forum yang tepat untuk mendapatkan masukan bagaimana untuk menciptakan desa yang inklusif," katanya

Keberadaan desa inklusi bertujuan untuk menepis anggapan negatif yang selama ini melekat pada kelompok difabel.

Hingga saat ini, difabel masih dianggap sebagai beban dalam masyarakat. Terlebih, mayoritas difabel berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, pekerja migran, masyarakat adat, dan orang dengan perbedaan orientasi seksual.

Harus dipahami bersama bahwa masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) bukan hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik yang memudahkan mereka dalam beraktivitas sehingga memiliki kemandirian. Seyogianya, usaha menginklusikan difabel juga mempertimbangkan aspek nonfisik seperti pemberdayaan, kelembagaan, serta aspek psikologis.

Hal inilah yang harus ditekankan pada pelaksanaan desa inklusi, yaitu menciptakan desa yang bukan hanya nyaman secara fisik, melainkan juga secara psikis. Perwujudan desa yang nyaman secara psikis berkaitan dengan penerimaan dan keterbukaan untuk melihat perbedaan yang dimiliki oleh difabel, dan tetap melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 28 Desember 2019

Desa Teraman di Dunia, Taruh Uang di Pinggir Jalan Tak Hilang

www.kemlagi.desa.id - Pencurian, salah satu kejahatan yang banyak menimbulkan kekhawatiran. Apalagi jika pencurian dibarengi dengan aksi nekat pelakunya.

Tetapi, kejahatan tersebut tidak akan terjadi di Eibenthol. Desa indah yang terletak di Pegunungan Banatului, Rumania ini merupakan desa teraman di dunia.

Jangan harap dapat menemukan kantor polisi di desa ini. Sebab, masyarakat tak terlalu membutuhkannya.

Dikutip dari Siakapkeli, penduduk desa ini terkenal tenang dan saling menghormati. Tingkat kejahatan di desa ini sangat rendah, berbanding terbalik dengan kondisi rata-rata di Rumania.

Reputasi Eibenthal sebagai desa bebas pencurian berawal pada 1996. Sejak tahun itu hingga saat ini, penduduk selalu menggantungkan tas belanja dan uang di pagar depan rumah mereka.

Uang itu untuk membeli roti. Setiap kali lewat, pedagang roti lewat, mereka akan mengambil uang dan memasukkan roti beserta kembaliannya, ke dalam tas.

Meski tergantung di depan pagar, tidak ada orang yang berani mengambilnya.

 

 Awal Mula Bisa Aman

 

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Awalnya, toko-toko yang menjual barang kebutuhan penduduk tutup sejak revolusi 1989. Kondisi itu memaksa penduduk mencari bahan pangan ke desa sebelah yang jaraknya cukup jauh.

Kondisi itu membuat pengusaha roti prihatin. Akhirnya, disediakan layanan penghantaran roti dengan truk setiap dua hari sekali.

Suatu hari, tercetus ide dari seorang penduduk untuk meninggalkan catatan beserta uang di pinggir jalan. Yakin tidak akan hilang, cara tersebut akhirnya dipakai seluruh penduduk hingga saat ini.

" Kami tidak pernah punya masalah, sama sekali tidak, saya tidak pernah mendengar kabar kehilangan uang atau roti," ujar salah satu warga lansia desa tersebut.

Penduduk juga menghormati harta masing-masing. Mereka juga tidak pernah menjejakkan kaki ke halaman tetangga tanpa izin.

Ketika ada keperluan, mereka akan memanggil pemilik rumah dari depan pagar. Jika tidak ada jawaban, mereka akan pergi.


Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 26 Desember 2019

"Outbound" Posyandu Lansia Desa Kemlagi Tahun 2019

Foto bersama para kader sebelum berangkat
www.kemlagi.desa.id - Istilah outbound sebetulnya sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Namun banyak diantara kita tidak mengetahui apa itu yang disebut dengan istilah ini.  Jika kita menilik dari Wikipedia, maka outbound atau disebut dengan mancakrida adalah bentuk pembelajaran perilaku kepemimpinan dan manajemen dialam terbuka dengan pendekatan yang unik dan sederhana tetapi efektif, karena pelatihan ini tidak sarat dengan teori-teori melainkan langsung diterapkan. Pendek kata bahwa outbound adalah sebuah program yang dilaksanakan diluar ruangan.

Kegiatan serupa pernah dilaksanakan di tahun 2017 yakni "Gathering" Posyandu Lansia Desa Kemlagi yang dilaksanakan di ekowisata Tanjungan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang salah satu prioritasnya adalah untuk mendukung pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang kesehatan lebih khusus lagi sub kegiatan posyandu lansia. Dan Pemerintah Desa Kemlagi di tahun 2019 ini mengganggarkan kegiatan outbound ini.

Posyandu Lansia di Desa Kemlagi terdapat 4 (empat) posyandu lansia sesuai jumlah RW (Rukun Warga) yang ada di Desa Kemlagi. Kegiatannya sendiri dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dan dilaksanakan dimasing-masing RW. 
Siap berangkat
Wisata Desa (WD) yang ada di Desa Randugenengan Kec.Dlanggu Kab.Mojokerto merupakan tempat yang dituju untuk kegiatan outbound ini. Dipilihnya lokasi ini karena masih berada diwilayah Kabupaten Mojokerto dan memang banyak bapak dan ibu lansia belum pernah ke tempat ini. Selain desa ini, maka ada desa lain yang dituju sebagai wisata kuliner yakni "Penthol Timbangan" yang ada di Desa Sumengko Kec.Jatirejo Kab.Mojokerto serta wisata budaya dengan mengunjungi patung "Budha Tidur" yang ada di daerah Trowulan Kab.Mojokerto.

Sebelum kegiatan outbound ini dilaksanakan, maka para Kader Posyandu Lansia sebelumnya sudah men-survey lokasi wisata desa agar dalam pelaksanannya nanti berjalan dengan lancar. Kegiatan survey ini lokasi ini juga sudah didokumentasikan dalam akun youtube Desa Kemlagi di https://www.youtube.com/watch?v=yvvJ530p0Fg&t=147s

Siap berangkat
Pagi itu hari Rabu, 25 Desember 2019 sekitar jam 08.00 WIB berangkatlah 11 (sebelas) kendaraan roda 4 (empat) yang terdiri dari 7 (tujuh) sepur kelinci/toya dan 4 (empat) minibus milik warga dan perangkat desa. Total jumlah bapak/ibu lansia ditambah dengan para keder dan juga perangkat desa adalah sekitar dua ratusan orang yang mengikuti pada kegiatan ini.
Senam bersama

Setelah sampai dilokasi wisata desa yang berada di Desa Randugenengan Kec.Dlanggu Kab.Mojokerto ini sekitar jam 09.30 WIB, para lansia langsung diajak untuk melakukan senam bersama (yang instrukturnya sudah menunggu sejak jam 07.00 WIB).
Permainan atau game
Acara dilanjutkan dengan permainan atau game yang dipandu oleh ibu Kepala Desa Kemlagi Nyta Apriantini bersama para kader yakni dengan permainan olah pikir dengan menyebutkan bunyi sila dari Pancasila, siapa nama Kades dan bu Kades Kemlagi serta siapa nama Sekdes dan bu Sekdes Kemlagi yang ditujukan kepada para lansia yang dipilih untuk naik keatas panggung.

Disamping permainan tersebut diatas, kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah tes kesehatan bagi mereka yang dilakukan oleh bidan desa bu Ratna Marlongen.

Kegiatan di wisata desa ini selesai sekitar jam. 12.00 WIB kemudian para lansia diajak untuk menuju desa yang terkenal dengan "Penthol Timbangan"-nya di Desa Sumengko Kec.Jatirejo Kab.Mojokerto. Tujuan dari mengunjungi lokasi ini adalah disamping mereka bisa berbelanja penthol, juga mereka bisa mencontoh cara membuatnya.

Acara dilanjutkan untuk menuju ke wisata budaya "Budha Tidur" di daerah Trowulan, namun sebelumnya para lansia diajak untuk menuju ke masjid atau mushollah melaksanakan shalat duhur.
Patung Budha Tidur
Setibanya di lokasi "Budha Tidur" rombongan para lansia ini disambut dengan hujan rintik-rintik yang membuat suasana menjadi lebih sejuk. Semangat mereka tak mau kalah dengan rombongan dari daerah lain yang meskipun hujan tetap mendekati lokasi patung "Budha Tidur" ini. Untuk menikmati keindahan patung ini, mereka tidak melewatkan kesempatan ini untuk ber-swafoto.

Azan untuk shalat ashar-pun bergema, maka sebelum melanjutkan perjalanan pulang, mereka terlebih dahulu melaksanakan shalat di mushalla yang telah disediakan di sekitar lokasi ini.

Kegiatan outbound ini secara visual bisa juga diakses melalui kanal youtube Desa Kemlagi di:https://www.youtube.com/watch?v=kX4sVmDUocQ&feature=youtu.be

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 23 Desember 2019

Startup-startup Untuk Pembangunan Desa

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Bagi masyarakat desa tentunya masih asing dengan istilah yang namanya startup. Untuk itulah semoga dengan tulisan ini kita selaku masyarakat desa bisa memahami akan hal ini.

Pengertian Startup

Mengutip dari Wikipedia, perusahaan rintisan atau umum disebut (atau ejaan lain yaitu start-up), merujuk pada semua yang belum lama beroperasi.

Dengan kata lain, mayoritas perusahaan-perusahaan merupakan perusahaan yang baru saja didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat.

Istilah startup kerap kali dihubung-hubungkan dengan perusahaan baru di bidang teknologi dan informasi. Mengapa demikian?

Ternyata alasannya adalah karena istilah startup menjadi populer secara internasional pada masa bubble dot-com (tahun 1998 hingga 2000), karena banyak perusahaan dot-com didirikan secara bersamaan pada periode tersebut.

Dengan demikian, banyak perusahaan yang memanfaatkan internet sebagai sarana mengembangkan bisnisnya hingga lahirlah bisnis startup itu.

Pembangunan Desa dan Startup

Dalam membangun sebuah desa tidaklah cukup peranan pemerintah saja, tapi juga perlu buah pikiran dan dorongan berbagai pihak, termasuk kini yang tengah digalakkan oleh pemerintah adalah startup. Kehadiran startup khususnya startup yang bergerak dalam lingkup pedesaan di industri 4.0 ini sangat berperan penting dalam usaha pemerintah dalam pemerataan ekonomi tanah air.

Dengan penggunaan teknologi yang sudah maju dikombinasikan dengan ide-ide segar yang dimiliki masing-masing startup maka kehadiran startup-startup diharapkan memberikan perubahan yang positif bagi desa yang menjadi mitranya.

Saat ini sudah mulai menggeliat bisnis-bisnis startup yang memfokuskan kegiatan pada pengembangan wilayah pedesaan, masing-masing startup memiliki produk atau jasa yang berbeda-beda sesuai dengan visi dan misi startup itu.

Salah satu startup yang bergerak dalam pengembangan desa adalah startup Abang Desa, pendirian startup yang berasal dari Kalimantan Barat ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kurangnya akses pendanaan atau perbankan terhadap bisnis-bisnis di pedesaan sehingga bisnis di pedesaan cenderung stagnan padahal mereka memiliki potensi yang tidak kalah besar.

Startup Abang Desa ini bisa dibilang sebagai penghubung antara investor sebagai pemilik modal dengan pelaku usaha yang berada di desa dengan menggunakan internet sebagai medianya.

Bisnis yang dijalankan oleh Abang Desa ini bukan tanpa tantangan, dikarenakan kondisi pedesaan yang relatif jauh dari perkotaan ditambah dengan belum adanya akses internet yang masuk kedesa menjadi kesulitan tersendiri sehingga dampaknya terputusnya komunikasi antara investor dan para pelaku bisnis karena pelaku bisnisnya sendiri tidak bisa mengakses internet sebagai medianya.

Oleh karena itu startup Abang Desa menyiasatinya dengan menyediakan agen-agen yang ditempatkan pada setiap desa yang tidak bisa mengakses internet. Agen desa ini berfungsi sebagai pendamping dan membantu para pelaku bisnis di desa agar dapat akses permodalan dari investor di perkotaan, selain itu pula agen ini bertugas untuk mevalidasi dan memverifikasi data si pelaku bisnis agar bisa menentukan apakah pengaju pinjaman modal layak atau tidak mendapatkan pinjaman sesuai dari data yang di berikan.

Selain itu pula ada program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah, melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika, pemerintah menyelenggarakan program Solusi Broadband Desa Terpadu, program ini bekerja sama dengan para startup untuk membantu penyelenggaraan program ini.

Dasar program ini adalah pemecahan masalah untuk 4 kategori permasalahan yang harus dicari solusinya yaitu, mata pencaharian, layanan keamanan, layanan kesehatan dan layanan keamanan.

Tahap awal program ini adalah tiap startup harus memberikan ide-ide yang berisi solusi untuk kategori pilihannya, setelah itu tiap ide tersebut akan diseleksi kesesuaian dan kelayakannya. Startup yang terpilih akan diberikan pengarahan dan bimbingan dalam kegiatan bootcamp untuk menyempurnakan produk yang dimiliki sebelum ditempatkan di desa masing-masing.

Dari kedua contoh startup diatas bisa dikatakan bahwa perlu peran serta berbagai pihak agar program pengembangan desa dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dengan keterbatasannya yang ada, perlu ide-ide segar yang bisa didapatkan dari para startup agar permasalahan yang dihadapi dapat di selesaikan dengan solusi yang tepat sasaran.

Sedangkan para startup sendiri tidak bisa berjalan tanpa dampingan pemerintah sebagai regulator agar program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan adanya kerjasama yang harmonis antara kedua belah pihak maka diharapkan akan memancing pertumbuhan startup sejenisnya.

Contoh beberapa startup yang sudah berjalan dan bersinergi dengan pedesaan adalah:
  1. Tanihub, bisa diakses di www.tanihub.com
  2. Sikumis, bisa dibuka di https://www.sikumis.com/
  3. Abangdesa, silahkan dibuka https://abangdesa.business.site/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 22 Desember 2019

BUMDes-pun Dapat Penghargaan dari Organisasi Internasional

Wahyudi Anggoro Hadi sebagai Kepala Desa Panggungharjo mewakili BUMDes Panggung Lestari menerima penghargaan ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award di Myanmar
www.kemlagi.desa.id - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta menerima penghargaan The 4th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award di Nay Pyi Taw, Myanmar (8/11).

ASEAN Leadership Award adalah penghargaan ASEAN bagi Civil Society Organization (CSO) dan Private Sector (swasta) yang dinilai telah berkontribusi bagi pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan.

Untuk tahun ini, yang merupakan penyelenggaraan ke-4, penerima penghargaan dari Indonesia adalah BUMDes Panggung Lestari. Wahyudi Anggoro Hadi sebagai Kepala Desa Panggungharjo mewakili BUMDes Panggung Lestari menerima penghargaan tersebut di Myanmar.

"Saya sangat bangga bahwa BUMDes Indonesia mendapatkan pengakuan di kawasan regional. Hal ini membuktikan pembangunan perdesaan di Indonesia telah diakui progressnya oleh negara-negara lain, setidaknya di kawasan regional ASEAN," ujarnya setelah menerima penghargaan.

Wahyudi juga mengharapkan penghargaan ini dapat memacu BUMDes-BUMDes lain di Indonesia untuk lebih inovatif.

"Harapannya melalui penghargaan ini bisa menjadi contoh bersama bagi BUMDes-BUMDes di desa-desa yang lain supaya dapat lebih meningkatkan inovasi dan performanya dalam mendukung terciptanya ketahanan perdesaan di Indonesia," terangnya.

BUMDes Panggung Lestari, dari Desa Panggungharjo, Bantul ini dinilai layak atas ASEAN Leadership Award karena aksi nyatanya melalui Rumah Pengelolaan Sampah (RPS).

Pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis (usaha), oleh karena itu pengelolaan sampah ini dilakukan oleh BUMDes.

"Pengelolaan sampah mempunyai beragam potensi yang jika dikelola secara optimal dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan hidup," pungkasnya.

Sementara itu, penghargaan juga di dapat oleh PT Vale Indonesia untuk kategori Swasta/CSO. PT Vale Indonesia mendapat penghargaan berkat program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) yang mereka jalankan di sekitar wilayah operasi PT Vale Indonesia di sejumlah kawasan perdesaan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kita Perlu Contoh Desa Mulyoagung Kec.Dau Dalam Mengelolah Sampah

Dua perempuan sedang memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
Reduce, Reuse, Recycle (TPSP 3R) Desa Mulyoagung Kec.Dau
www.kemlagi.desa.id - Dana desa tidak sepenuhnya bisa mendorong kemajuan desa. Justru, kemauan wargalah yang bisa memajukan desa.Itu terlihat di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Silahkan baca juga Tata Cara Pengelolaan Sampah di Pedesaan

Warga sadar dana desa yang terbatas tidak bisa mereka harapkan sepenuhnya. Di Desa Mulyoagung, terdapat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R) Mulyoagung Bersatu yang menjadi sumber penghasilan beberapa warganya.

TPST 3R itu memang mendapat bantuan dari dana desa, namun, jumlahnya sangat kecil. Dana operasional paling banyak justru bersumber dari masyarakat desa sendiri.

Lewat proses pengolahan sampah itu, masyarakat tak hanya menghilangkan bau sampah, tapi juga mendapatkan bahan bakar biogas dari gas metana. Gas ini kemudian dimanfaatkan menjadi sumber bahan bakar rumah tangga.

Gas metana tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menghasilkan energi yang besar. Satu meter kubik gas metana setara dengan energi yang dihasilkan 0,48 kilogram gas elpiji.

Kepala Desa Mulyoagung Sumardi mengatakan, dana desa yang digunakan untuk menunjang pengelolaan sampah hanya untuk membeli tempat sampah serta perbaikan kendaraan pengangkut sampah.

Dana desa paling banyak digunakan untuk perbaikan saluran air di tiga dusun, yaitu Dusun Jetak Lor, Dermo, dan Jetis. Saluran air itu untuk mengantisipasi banjir dan sebagian lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari warga. Selain untuk saluran air, trotoar di sepanjang jalan raya Desa Mulyoagung juga dipasang paving.

Menurut Sumardi, gotong-royong masyarakat justru menjadi poin penting untuk kemajuan desa. Dengan hadirnya TPST 3R Mulyoagung Bersatu sejak 2011, puluhan warga bekerja di TPST 3R itu.
“Tapi, kalau misalkan warga mampu memperbaiki sendiri, mereka bisa mandiri.Dana desa terbuka jika mereka ingin mendapat bantuan,” kata Sumardi, Senin (11/4/2016).

Yang lebih penting lagi, kehadiran TPST 3R bisa mengurangi jumlah pengangguran di desanya. TPST 3R Mulyoagung Bersatu memiliki 22 petugas angkut sampah, 50 pegawai operasional TPST, tiga staf administrasi, tiga Linmas dan dua pengurus koperasi. Tenaga-tenaga itu berasal dari warga sendiri.

Salah satu warga yang bisa bekerja di situ adalah Sri Utami (50). Sri dulunya hanya bercocok tanam.
Penghasilannya pun hanya didapat saat panen. Setiap kali panen datang, penghasilannya tidak menentu.

Ia lantas bekerja di TPST 3R Mulyoagung bersatu sejak 5 tahun lalu. Di tempat baru, ia mendapat penghasilan tetap.

Rata-rata, pendapatannya Rp 1 juta hingga Rp 1,7 juta per bulan. Hal itu menolong Sri yang sejak lama ditinggal meninggal suami.

Kini, ia pun bisa menyekolahkan anak-anaknya dari penghasilan bekerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu.

“Saya senang bekerja di sini, bisa dapat gaji tetap perbulannya. Setiap tanggal 30 selalu gajian,” katanya.

Saat menjadi petani dulu, Sri hanya mendapat penghasilan sekitar tiga hingga empat bulan sekali. Sekalipun nilainya di atas gaji perbulan dari TPST 3R Mulyoagung Bersatu, tapi pendapat itu tidak ia dapat per bulan. Padahal, kebutuhan hidup tidak mesti empat bulan sekali.

“Saya sudah nyaman bekerja di sini,” tuturnya. Para pekerja di TPST 3R Mulyoagung bekerja mulai dari pukul 07.00 hingga 16.00.

Jika ada lembur, biasanya mereka pulang pukul 17.00. Mereka juga berhak mendapat tambahan intensif untuk jam lembur.

Uang operasional untuk TPST 3R Mulyoagung berasal dari iurang warga. Setiap bulan warga memberi iuran sesuai dengan kapasitas sampah yang dihasilkan.

Dari uang itu, TPST 3R mengelola keuangan untuk membuka koperasi dan menggaji pekerjanya. TPST 3R Mulyoagung juga menjual pupuk organik, lapak siap jual, pakan ternak, budidaya ikan dan tanaman toga.

Maka tidaklah heran kalau dana desa hanya memberi kontribusi kecil, karena warga telah mandiri untuk mengembangkan pengelolaan sampah di desa sendiri.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 12 Desember 2019

Masyarakat Kabupaten Mojokerto Semakin Mudah Bayar Pajak Dengan Inovasi SI PANJOL

Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi
www.kemlagi.desa.id - Untuk mempermudah pemungutan pajak daera, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto meluncurkan inovasi baru, yakni Sistem Informasi Pajak Daerah Online (SI PANJOL).

Informasi yang dihimpun Maja FM, inovasi baru itu dikenalkan saat acara tahunan “Pajak Daerah Award Tahun 2019” oleh Bambang Eko Wahyudi, Kepala Bapenda pada Rabu siang (11/12/2019) di pendapa Graha Majatama Pemkab Mojokerto.

Menurutnya, inovasi itu akan mempermudah dalam membayar pajak dan lapor pajak secara online. “SI PANJOL mempermudah kita untuk bayar dan lapor pajak secara online. Semua sistemnya sudah didukung E-SPTPD, E-SKPD dan E-SPPT. SI PANJOL juga terhubung dengan 11 link pembayaran. Antara lain Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, BRI, BNI Syariah, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, dan Link Aja,” ujarnya.

Sesuai instruksi Plt Bupati Mojokerto, kata Bambang, SI PANJOL diciptakan dua sandaran utama. Yakni memberi kemudahan para wajib pajak yang ingin memenuhi kewajibannya, dan membuat mereka tersenyum. Melalui event tahunan pajak award, masyarakat yang taat pajak telah berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Secara terpisah, Pungkasiadi, Plt Bupati Mojokerto menyatakan, saking vitalnya peran pajak daerah, sektor ini tercatat masuk sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis. Nilainya mencapai 61,40% dari total PAD tahun 2019.

“PAD kita tahun 2019 terealisasi Rp 521 miliar lebih dari target Rp 515 miliar lebih, atau tercapai 101,01%. Ini berarti kita surplus Rp 5,23 miliar. Untuk pajak daerah, realisasi kita 105,34% atau tercatat Rp 333 miliar lebih, dari target Rp 316 miliar. Artinya kita juga surplus Rp 16,90 miliar. Insyallah tahun 2020 nanti, target PAD kita Rp 542,33 milyar,” paparnya. 

Sedangkan nama-nama penerima Pajak Award 2019 kali ini, diantaranya Kategori Pajak Hotel diraih oleh Puncak Ayanna Hotel & Resort, Grand Whizz Trawas, dan Yayasan Universitas Surabaya.
Kategori Pajak Restoran diraih Warung Sambel Ijo Mojosari Waroeng Desa dan Depot Pangestu. Pajak Hiburan diraih Pacet Mini Park, Waterlan, dan Kelompok Tani.

Pajak Reklame diraih CV Circle D/Nia Wayanti, PT. Djarum, dan Robby M/CV Solution. Pajak Penerangan Jalan Non PLN diraih PT. Sinergi Power Source, PT. Ajinex International, dan PT. Mega Surya Eratama.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 11 Desember 2019

Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 Diarahkan untuk Sektor Produktif dan Padat Karya

Presiden dan Wakil Presiden Saat Rapat Terpatas
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah melalui APBN Tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran bagi dana desa yang cukup besar. Pada tahun 2020 mendatang, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp72 triliun dari sebelumnya Rp70 triliun pada tahun 2019.

Saat memimpin rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2019, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran terkait agar penyaluran dari alokasi anggaran tersebut benar-benar efektif dan memastikan bahwa pemanfaatan dana desa memberikan manfaat nyata bagi desa-desa.

“Dengan jumlah yang makin meningkat saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan pada desa terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” ujarnya.

Untuk diketahui, selama lima tahun belakangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi program dana desa mencapai Rp329,8 triliun. Presiden memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut akan semakin ditingkatkan demi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi desa.

Terkait program tersebut, Kepala Negara meminta agar penyaluran dana desa dapat dilakukan sejak awal tahun atau bulan Januari mendatang. Dalam implementasi dana desa kali ini, Presiden mengarahkan agar dana desa diberikan utamanya bagi program-program padat karya dan produktif yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga-warga desa.

Sebelumnya, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat lebih terfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Presiden menilai bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan selama ini sudah cukup menjadi modal bagi pengembangan desa ke depannya.

“Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, serta desa wisata,” imbuhnya.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan desa, Presiden juga menyinggung soal perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menurutnya harus dilakukan revitalisasi mengingat semangat utama dari BUMDes tersebut ialah sebagai penggerak perekonomian desa.

“Saya mendapat laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong jadi catatan,” tuturnya.

Presiden juga berpandangan bahwa BUMDes yang ada harus mulai ditingkatkan kemampuannya serta diintegrasikan dengan rantai pasok nasional sehingga dapat memiliki akses kemitraan dengan sektor-sektor lain yang lebih besar. Dengan cara itu, diharapkan produk-produk unggulan desa dapat masuk ke dalam pasar yang jauh lebih besar.

Terakhir, penggunaan anggaran dana desa yang cukup besar ini harus disertai dengan peningkatan manajemen lapangan, tata kelola, serta pengawasan yang memadai sehingga pengelolaannya semakin baik, akuntabel, dan transparan.

“Pelibatan serta partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” tandasnya.

Video selengkapnya bisa dilihat di akun youtube Desa Kemlagi https://youtu.be/Us6Y1LR49xs

Sumber https://setpres.setneg.go.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 10 Desember 2019

Jual Beli Online Ternyata Kena Pajak 10 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berswafoto
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah akan menarik pajak untuk jual beli online mulai 1 April 2019. Kewajiban ini dituangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), yang ditandatangani pada 31 Desember 2018,

Dengan aturan ini, mulai 1 April 2019, barang atau jasa yang diperdagangkan, bakal dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Nilai PPN sebesar 10 persen. Sedangkan nilai PPnBM, beserta cara pelaporannya, mengikuti peraturan yang ada.

Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan menyatakan, pajak ini bukan jenis pajak baru bagi pedagang online. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama pengaturan dalam PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan.

"Maksudnya memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional," ujarnya lewat keterangan tertulis, yang dilansir CNBC Indonesia, Jumat (11/1/2019).

Para pedagang maupun penyedia jasa yang berdagang di platform marketplace, memberitahukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Atau jika belum memiliki, maka harus menyetorkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) kepada penyedia platform marketplace.

Tak hanya itu, jika barang yang dijual belikan adalah barang impor, maka akan kena bea masuk juga. Jika nilai barang/jasanya kurang dari AS $1.500 maka pungutan perpajakannya disesuaikan dengan aturan ini. Namun jika nilainya lebih dari angka itu, maka pungutan perpajakannya mengikuti aturan barang impor.

Selain itu, pedagang atau penyedia jasa yang sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP), wajib melaporkan dalam SPT tahunan Masa PPN setiap tahun pajak atas barang/jasa yang dijual lewat platform marketplace.

Penyedia platform marketplace juga harus melaporkan hasil rekapitulasi transaksi perdagangan para pedagang di platform mereka kepada Direktorat Jenderal Pajak. Laporan itu harus dilampirkan dalam SPT tahunan masa pajak PPN penyedia platform marketplace.

Salah satu penyedia platform marketplace, Tokopedia menyatakan masih mempelajari aturan ini. VP of Public Policy & Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni mengatakan Tokopedia selalu mendukung upaya sosialisasi dan peningkatan pendapatan negara.

"Kami berharap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan akan selalu berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kesempatan bagi para pebisnis baru di Indonesia," kata Astri saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan aturan pengenaan pajak terhadap transaksi di toko online ini memberikan kepastian berusaha. Karena akan ada kesamaan antara toko konvensional dengan toko online.

Prastowo menyarankan, agar proses administrasi pajak para toko online lebih dipermudah. Apalagi dengan aturan kewajiban pemilik platform harus menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang yang nantinya akan menjadi beban tambahan. Kemungkinan, hal ini akan membebani administrasi platform marketplace.

"Maka jika biaya administrasi tinggi, sebaiknya ada kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pelaporan tersebut," kata dia, Sabtu (12/1/2018). Menurutnya, perlu sosialisasi dan edukasi yang optimal sejak sekarang agar aturan ini dipahami dengan baik.

Sumber https://beritagar.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 09 Desember 2019

Bupati Mojokerto Berpesan Agar Kades yang Baru Dilantik Menjaga Kerukunan dan Kekompakan di Desanya

Pelantikan Kepala Desa Periode Tahun 2019-2025 di Pendopo Graha Majatama Kab.Mojokerto
www.kemlagi.desa.id - Sebanyak 251 Kepala Desa (Kades) terpilih dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto resmi dilantik oleh Plt. Bupati Pungkasiadi di Pendapa Graha Prajatama, pada Senin (9/12/2019).

Dalam sambutannya, Plt Bupati Pungkasiadi menyampaikan supaya semua Kades tetap menjaga kerukunan dan kekompakan di semua elemen masing-masing desanya.

Pada amanatnya, Plt Bupati Pungkasiadi meminta agar seluruh kepala desa yang dilantik, mampu melaksanakan kewenanganya secara tepat dan bijak. Ia juga meminta seluruh kepala desa agar dapat memahami kebutuhan desa beserta masyarakatnya.

“Bekerjalah dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Penuhi tanggung jawab sesuai kewenangan, fungsi dan tugas Saudara. Terus jalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan lembaga, baik di desa maupun lembaga lain yang terkait dengan sistem pemerintah desa,” pesan Plt Bupati Pungkasiadi.

Plt Bupati Pungkasiadi juga menyebut bahwa seorang kepala desa, tidak saja mendapatkan legitimasi sebagian besar masyarakatnya, namun juga harus mempunyai kemampuan manajerial yang efisien dan efektif.

“Kepala desa mengemban amanat yang tidak ringan. Kepala desa harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” tandas Plt Bupati Pungkasiadi.

Menurutnya orang nomer satu di Kabupaten Mojokerto tersebut, keberhasilan pemerataan pembangunan masing-masing desa, karena adanya dukungan penuh dari semua elemen desa.

Di samping itu, merupakan langkah awal untuk menunjukkan kebersamaan dalam memajukan desa.

"Saya berpesan kepada para kepala kesa yang sudah dilantik, agar selalu menjaga kerukunan maupun silaturahmi kepada semua lapisan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, mengatakan, pelantikan 251 kepala desa terpllih dalam pilkades Oktober lalu, telah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

"Alhamdulillah, kami dapat melaksanakan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dengan sebaik baiknya," ujarnya.

Dalam agenda tersebut turut hadir, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto beserta Forpimda. Di samping itu, setelah pelantikan Kades terpilih ini juga dilaksanakan pelantikan ketua TP PKK Desa yang dalam hal ini dijabat oleh istri kades terpilih.

Sumber https://www.timesindonesia.co.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 05 Desember 2019

Gubernur Khofifah Tetapkan UMK 2020, Kota Surabaya Tertinggi di Jatim

www.kemlagi.desa.id-Penetapan tersebut sesuai dengan UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya menetapkan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) 2020, Rabu (20/11/2019). Penetapan tersebut dituangkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019.

Dalam keputusan tersebut, ditetapkan besaran UMK tahun 2020 yang tertinggi masih dipegang oleh Kota Surabaya yaitu Rp 4.200.479,19. Sementara UMK Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto masih di bawahnya. Untuk UMK terendah di Jawa Timur, diberlakukan di Kabupaten Magetan yaitu Rp 1.913.321,73.

Ketua Dewan Pengupahan Jatim Achmad Fauzi mengatakan, UMK Tahun 2020 di 38 kabupaten/kota telah disetujui gubernur pada Selasa (19/11/2019) malam. Penetapan tersebut sesuai dengan UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Setelah mendapatkan klarifikasi resmi dari bupati/walikota maka disepakati bahwa penetapan UMK di Jatim sepenuhnya berpedoman dengan ketentuan yang ada, yaitu naik sebesar 8,51 pesen dari nilai UMK tahun sebelumnya," katanya saat jumpa pers di Kantor Gubernur Jatim.

Sementara itu, Khofifah menyampaikan, dengan ditetapkan UMK yang baru mampu menjaga iklim hubungan industrial di Jawa Timur untuk tetap terpelihara secara kondusif dan konstruktif-produktif.

"Iklim ketenagakerjaan yang sehat ini pada gilirannya akan berdampak baik terhadap masuk, berkembang dan terpeliharanya iklim investasi di Jatim yang positif dan bertumbuh kembangnya perekonomian yang diarahkan untukkemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat Jatim," kata dia.

Sebelum disepakati, dua kabupaten dan satu kota di Jawa Timur yang mengajukan (UMK) 2020 sempat mengalami penolakan. Pasalnya, usulan yang diajukan ketiga daerah tersebut terlalu tinggi.

Ketua Dewan Pengupahan Jatim Achmad Fauzie mengatakan, ketiga daerah yang ditolak tersebut yaitu Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo dan Kota Blitar. Ketiga daerah itu usulannya ditolak lantaran tak sesuai dengan aturan.

"Ketiga daerah itu tak sesuai karena sudah disepakati bahwa penetapan UMK di Jatim sepenuhnya berpedoman dengan ketentuan sebesar 8,51 persen dari nilai UMK tahun sebelumnya," ujarnya.

Data yang didapat kontributor Suara.com, Bupati Pasuruan mengusulkan dua alternatif UMK ke Dewan Pengupahan Jatim, yakni Rp 4.441.541,09 dan Rp 4.179.787,17. Wali Kota Blitar mengusulkan Rp 1.954.635,76 dan Rp 2.006.063,00. Sedangkan Bupati Sidoarjo masih belum mengirimkan draft usulan pada Senin (11/11/2019) lalu.

Kemudian, ketiga daerah akhirnya ditetapkan besaran UMK nya oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kabupaten Pasuruan mendapatkan UMK sebesar Rp 4.190.133,19, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 4.193,581,85, Kota Blitar sebesar Rp 1.954.635,76.

Berikut rincian UMK 38 kabupaten/kota di Jatim:
  1. Kota Surabaya : Rp. 4.200.479,19
  2. Kab. Gresik : Rp. 4.197,030,51
  3. Kab. Sidoarjo : Rp. 4.193,581,85
  4. Kab. Pasuruan : Rp. 4.190,133,19
  5. Kab. Mojokerto : Rp. 4.179,787,17
  6. Kab. Malang : Rp. 3.018.530,66.
  7. Kota Malang : Rp. 2.895.502,74.
  8. Kota Batu : Rp. 2.794.800,00.
  9. Kota Pasuruan : Rp. 2.794,801,59
  10. Kab. Jombang : Rp. 2.654.095,87.
  11. Kab. Tuban : Rp. 2.532.234,77.
  12. Kab. Probolinggo : Rp. 2.503.265,94.
  13. Kota Mojokerto : Rp. 2.456,302,97
  14. Kab. Lamongan : Rp. 2.423,724,77
  15. Kab. Jember : Rp. 2.355.662,90.
  16. Kota Probolinggo : Rp. 2.319,796,75
  17. Kab. Banyuwangi : Rp. 2.314.278,87.
  18. Kota Kediri : Rp. 2.060.925,00.
  19. Kab. Bojonegoro : Rp. 2.016.780,00.
  20. Kab. Kediri : Rp. 2.008.504,16.
  21. Kab. Lumajang : Rp. 1.982.295,10.
  22. Kab. Tulungagung : Rp. 1.958.844,16.
  23. Kab. Bondowoso : Rp. 1.954.705,75.
  24. Kab. Bangkalan : Rp. 1.954.705,75.
  25. Kab. Nganjuk : Rp. 1.954.705,75.
  26. Kab. Blitar : Rp. 1.954.705,75.
  27. Kab. Sumenep : Rp. 1.954.705,75.
  28. Kota Madiun : Rp. 1.954.705,75.
  29. Kota Blitar : Rp. 1.954.635,76.
  30. Kab. Sampang : Rp. 1.913.321,73.
  31. Kab. Situbondo : Rp. 1.913.321,73.
  32. Kab. Pamekasan : Rp. 1.913.321,73.
  33. Kab. Madiun : Rp. 1.913.321,73.
  34. Kab. Ngawi : Rp. 1.913.321,73.
  35. Kab. Ponorogo : Rp. 1.913.321,73.
  36. Kab. Pacitan : Rp. 1.913.321,73.
  37. Kab. Trenggalek : Rp. 1.913.321,73.
  38. Kab. Magetan : Rp. 1.913.321,73.
Sumber https://jatim.suara.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Kemlagi

Rabu, 04 Desember 2019

Wabup Mojokerto : Diharap Semua Desa Membuat Perdes tentang Pengelolaan Sampah dengan Memanfaatkan Pembiayaan yang Masuk ke Desa

Penerimaan Adipura 2018 Kategori Kota Kecil Mojosari Kab.Mojokerto
www.kemlagi.desa.id - Setelah sempat tertunda beberapa kali, akhirnya penerima anugerah Adipura 2017-2018 diumumkan. Kota Mojosari kembali meraih Adipura, mewakili Kabupaten Mojokerto untuk kategori kota kecil. Acara digelar Senin (14/1) pagi Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (14/1), dengan tajuk Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Adipura ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, kepada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi.

Turut mendampingi beberapa kepala OPD antara lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Zainul Arifin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bambang Eko Wahyudi, serta Kepala Bagian Humas Alfiyah Ernawati. Hadir pula 50 orang bupati/walikota se-Jawa dan seluruh Indonesia.

“Kita harap semua desa/kelurahan di Kabupaten Mojokerto, dapat membuat Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah dengan memanfaatkan pembiayaan yang masuk ke desa. Terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, serta seluruh pendukung program Adipura dari dinas/instansi, muspida, kecamatan, desa/kelurahan, pihak perusahaan/swasta yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Dengan penganugrahan Adipura ini sebagai motivasi lingkungan masyarakat bebas dari sampah, dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Tahun 2019, Kabupaten Mojokerto harus bebas sampah,” kata wakil bupati Pungkasiadi.

Anugerah Adipura kali ini terasa spesial, sebab diraih di tengah perubahan sistem penilaian Adipura dan penerapan Perpres 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Serta turunannya Perbup Mojokerto No. 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Pada kedua aturan tersebut, dicantumkan target pengelolan sampah sampai tahun 2025, yakni  ada 2 (dua) penanganan sampah oleh pemerintah dengan target 70%, dan pengurangan sampah oleh masyarakat sebesar 30%.

Pada Adipura ini, terdapat 1 daerah penerima Adipura Kencana, 42 penerima Anugerah Adipura, 4 penerima Serifikat Adipura, dan 3 penerima Plakat Adipura. Total penerima Adipura tercatat sejumlah 119 kab/kota dari seluruh Indonesia termasuk 50 dari Pulau Jawa.

Tantangan pengelolaan sampah ke depan masih banyak dan selalu membutuhkan inovasi dan perbaikan. Peningkatan penanganan sampah saat ini masih 10%, dan pengurangan sampah baru 17%. Maka diperlukan perjalanan panjang untuk mencapai target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada). Keduanya akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025.

Biasanya dalam Adipura, penilaian hanya meliputi kondisi eksisting suatu daerah, meliputi kebersihan wilayah serta TPA dan sarana pengelolaan sampah lainnya. Namun, untuk penilaian Adipura tahun 2018, Kementerian LHK telah meningkatkan standar penilaian. Yakni dengan menyertakan Jakstrada Pengelolaan Sampah dalam perhitungan penilaian Adipura.

Jakstrada sendiri meliputi perhitungan neraca pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan dan pendauran ulang serta neraca penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah serta pemrosesan akhir sampah.

Sejak lama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sangat peduli dengan pengelolaan sampah.  Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pengadaan sarana prasarana seperti bak sampah, gerobak sampah, fasilitas TPA hingga pembangunan software berupa pendidikan, pelatihan, sosialisasi penanganan, dan pengurangan sampah. Tidak lupa program Sekolah Adiwiyata, yakni sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Peningkatan penanganan sampah terjadi setiap tahun. Saat ini sampah yang masuk ke TPA tercatat lebih dari 30 ton per hari. Pemkab Mojokerto melalui DLH, telah mengembangkan TPA dari semula 1,5 hektar menjadi 4 hektar pada tahun 2017. Serta membangun beberapa fasilitas seperti zona aktif, jalan operasi, kantor dan gudang bank sampah induk, taman hijau, juga perpustakaan.

Upaya pengurangan sampah di tingkat masyarakat Kabupaten Mojokerto juga cukup tinggi. Salah satu bentuk upayanya yakni dengan mementuk lembaga pengurangan sampah secara mandiri oleh warga pada tahun 2017. Tercatat pada tahun 2018 terdapat 217 bank sampah unit yang aktif dioperasikan warga.

Sumber http://suaramedianasional.co.id/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 02 Desember 2019

Koesbini Anak Dari Hutan Kemlagi

Pencipta lagu (Hymne) Bagimu Negeri
Oleh : Joehannafiq
Raden Koesbini
www.kemlagi.desa.id - Kita sering menyanyikan lagu Padamu Negeri, tetapi kita tidak banyak tahu siapa pencipta lagu itu. Padahal komposernya adalah orang yang lahir di daerah Mojokerto. Begini sedikit kisahnya.

Tahun 1943, Raden Koesbini bertemu dengan Soekarno. Pertemuan dua orang yang masa kecilnya pernah hidup di Mojokerto itu bukan tanpa tujuan. Soekarno yang saat itu dipercaya sebagai Ketua Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) oleh Jepang sengaja memanggil Koesbini. Soekarno ingin Koesbini menciptakan sebuah lagu bertema tentang kecintaan pada Indonesia. Soekarno ingin ada lagu Indonesia untuk mengurangi efek propaganda lewat lagu ciptaan Jepang. Tugas itu diselesaikan Koesbini dengan menciptakan lagu "Bagimu Negeri".

Koesbini pada masa Jepang memang sudah menyandang nama besar di dunia musik Indonesia. Karena nama besarnya tersebut dia ditunjuk sebagai wakil ketua bagian musik pada Keimin Bunka Shideshe (Pusat Kebudayaan) yang didirikan Jepang pada tanggal 1 April 1943. Demikian pula ketika Soekarno ditunjuk sebagai ketua PUTERA tidak lupa mengajak Kusbini beserta seniman lainnya untuk memperkuat lembaga tersebut. Dari sana pergaulan Koesbini semakin luas, bukan hanya soal musik, dia pun bertambah rasa kebangsaannya.

Sebagai bukti Koesbini salah tokoh yang patut diperhitingkan pada masa penjajahan Jepang adalah namanya masuk dalam buku "Orang Indonesia Yang Terkemuka di Jawa". Buku terbitan Gunseikanbu itu terbit pada tahun 1943.

Raden Koesbini lahir di Kemlagi pada 1 Januari 1909. Dia anak R. Koesnio, seorang mantri kehutanan (hoofdiner Boswissen) dan ibunya bernama Moesinah. Sebagai anak pegawai kehutanan maka Koesbini terbiasa hidup berpindah tempat di daerah yang boleh dibilang kawasan pinggiran. Maka Koesbini pun banyak bergaul dengan anak-anak desa tepi hutan yang hidup dalam kesengsaraan jaman penjajahan.

Di sebelah utara perempatan desa Kemlagi memang ada lokasi Kemantrian kehutanan yang menjadi bagian dari pemangku kehutanan Mojokerto. Kemungkinan besar di tempat yang sekarang digunakan sebagai tempat pembibitan tanaman itulah Koesbini kecil lahir dan  menghabiskan waktu bermainnya. Hidup di Kemlagi memang tidak lama karena harus mengikuti orang tuanya pindah tugas sebagai Mantri Kehutanan.

Pendidikannya diawali dengan belajar di HIS Jombang. Masuk ke HIS sudah menunjukkan kelas sosial keluarga Koesbini sebagai bagian dari strata priyayi. Setelah itu dia melanjutkan ke MULO dan kemudian mengambil kursus ilmu dagang di Senerpont Dornis di Surabaya hingga selesai pada tahun 1926. Namun setelah selesai justru ketrampilan tersebut tidak digunakannya. Sempat sebentar bekerja di Toko Lindeteves Surabaya namun Koesbini lebih memilih menjadi musisi.

Sejak kecil mamang gandrung dengan alat musik. Dia belajar secara otodidak dengan bimbingan kakaknya, Koesbandi. Setelah selesai sekolah Koesbini segera menyusul kakaknya yang terlebih dulu merintis karir musik di Surabaya. Koesbini bergabung dengan orkes keroncong Jong Indische Stryken Tokkel Orkest (JISTO) dimana Koesbandi juga ada di dalamnya. Sang kakak memang menjadi panutan Koesbini dalam memulai karirnya. Karena minatnya pada musik itu dia ingin menambah ilmu dengan masuk pada Algemene Muziekler Apollo (Sekolah Musik Apollo) di Malang tahun 1927.

Tawaran menjadi pemain musik dan penyayi datang dari radio NIROM. Dia juga dipercaya memimpin Studio Orkes Surabaya (SOS) merangkap sebagai penyayi bersama S. Abdullah, Miss Netty dan Soelami. Selain itu, Kusbini juga merangkap pembantu penyiar pada radio "CIRVO" (Chines Inheemse Radio 
Luisteraars Vereniging Oost java) dan bekerja juga sebagai penggubah lagu di pabrik piringan hitam "Hoo Sun Hoo".

Karir musiknya menanjak dan kian diperhitungkan. Koesbini kemudian diajak oleh Fred Young untuk bergabung pada Majestic Film Company yang berpusat di Malang. Dia diminta untuk membuat ilustrasi musik pada film yang diproduseri oleh Fred Young. Karena kegiatan film lebih banyak di Batavia maka Koesbini pun pindah kesana.

Di dunia film itulah kemampuan Koesbini semakin terasah. Bukan hanya ilustrasi musik, dia juga menciptakan lagu film atau soundtrack pada film musikal "Jantung Hati". Ada 11 lagu gubahan Koesbini dinyanyikan dalam sepanjang film yang diputar untuk pertama kalinya pada tahun 1941. Film berbiaya tinggi untuk ukuran saat itu disokong pembuatannya oleh pemilik Pabrik Gula Candi Sidoarjo. Koesbini juga mendapat kesempatan beradu peran dengan bintang film pribumi pada beberapa film produksi Majestic Film.

Lagu Bagimu Negeri memang lagu Koesbini yang paling dikenal. Lagu pendek pesanan Soekarno itu sudah menjadi persoalan sejak awalnya. Jepang mencurigai lagu Koesbini itu sebagai lagu yang memprovokasi kaum pribumi untuk merdeka. Untung tuduhan itu bisa dijawab dengan alasan semua orang harus mengabdi pada negeri, seperti orang Jepang juga. Demikian pula setelah Indonesia merdeka, Koesbini sempat dituduh memplagiasi lagu itu oleh Joseph Moeljo Semedi. Namun gugatan itu tidak diteruskan setelah Koesbini menjawab tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Semedi. Tentu jawaban yang cukup kuat karena tidak mungkin mencontek jika tidak tahu dan lagu Semedi juga tidak pernah dipublikasi.

Saat persiapan kemerdekaan Indonesia, Soekarno mengajak Koesbini manjadi anggota Panitia Lagu Kebangsaan. Panitia yang diketuai Soekarno itu juga beranggotakan WR. Soepratman dan beberapa pemusik lainnya. Dari panitia itulah muncul usulan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia.

Koesbini menghabiskan masa hidupnya di Jogjakarta. Dia tetap berkiprah di dunia musik yang dicintainya. Konsistensinya di dunia musik keroncong membuat dirinya mendapatkan gelar "Buaya Keroncong". Koesbini meninggal pada tahun 1991 dan untuk menghormatinya maka jalan di depan rumahnya diganti menjadi Jalan Koesbini.

Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2752006268359649&id=2016135171946766

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 29 November 2019

Menkeu Pangkas 'Subsidi' Naik Gaji Perangkat Desa 69 Persen

www.kemlagi.desa.id-Pemerintah memangkas usulan bantuan gaji untuk perangkat desa yang setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA hingga Rp2,58 triliun atau 69 persen dari usulan awal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Semula pemerintah mengusulkan alokasi bantuan penyetaraan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa mencapai Rp3,7 triliun. Namun, dalam postur sementara APBN 2020, usulan tersebut turun hingga 69,73 persen atau Rp2,58 triliun menjadi Rp1,12 triliun.

Sebagai catatan, penyaluran bantuan penyetaraan siltap menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengungkapkan pemangkasan terjadi karena setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah daerah yang berhak menerima bantuan siltap menurun.

"Daerah yang memenuhi kriteria untuk diberikan bantuan, yaitu daerah yang menganggarkan alokasi dana desa 10 persen dari dana transfer umum dan kemampuan daerahnya kurang untuk dapat dibiayai penyesuaian siltap, jumlahnya menurun dari perkiraan semula," kata Astera melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/9).

Sayangnya, Astera tak merinci berapa banyak daerah yang tidak jadi menerima bantuan penyetaraan siltap tersebut.

Selain bantuan penyetaraan siltap, pemerintah juga memangkas bantuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp409,7 miliar menjadi Rp4,26 triliun. Dengan demikian, total usulan DAU dalam postur sementara RAPBN 2020 merosot dari Rp430,08 triliun menjadi Rp427,09 triliun.

Astera menambahkan, daerah lain tetap memberi penyetaraan gaji perangkat desa, karena mereka memiliki kemampuanAPBD yang lebih baik.
Proses verifikasi sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu namun mengingat kondisi daerah dan desa sangat bervariasi jadi memerlukan agak panjang dalam melakukan verifikasi ini.

Sebagai informasi, penyetaraan gaji perangkat desa diberikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dalam pidato Penyampaian RAPBN 2020 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan alokasi anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa diberikan agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat.

Sumber https://m.cnnindonesia.com 
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 28 November 2019

Angin Kencang Melanda Wilayah Kecamatan Kemlagi, Tarmasuk Desa Kemlagi

Kandang milik salah satu warga Desa Mojogebang yang rata dengan tanah
www.kemlagi.desa.id - Hasil update Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto mencatat ada lima desa di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto yang disapu angin puting beliung. Selain Desa Mojogebang, Mojowiryo, Pandankrajan dan Mojowono, angin juga menerjang Desa Mojokusumo.
Kawan-kawan Polsek Kemlagi bersama warga ikut mengevakuasi pohon yang tumbang
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Zaini, ada tambahan satu desa yang diterjang angin puting beliung. “Yakni Desa Mojokusumo. Dengan kecepatan angin 35 knot (+_ 70 km/jam) menyebabkan kerusakan,” ungkapnya, Rabu (27/11/2019).

Di Desa Mojokusumo, lanjut Zaini, angin puting beliung terjadi di Dusun Kani Rejo dan menerjang atap Masjid al Muklisin, satu rumah warga dan satu warung bagian asbes. Bahkan rumah milik Muji dengan ukuran 5×12 meter tersebut roboh akibat angin puting beliung.

“Di Desa Pandankrajan, angin terjang Dusun Sambikerep. Desa Mojogebang ada dua dusun yakni Dusun Dempul dan Dusun Kelompok. Desa Mojowono terjadi di Dusun Segawe Kidul, Segawe Lor dan Wonorejo. Desa Mojowiryo terjadi di Dusun Pekembangan, Mlaten dan Sidowiryo,” katanya.

Angin Kencang Berdampak Pula di Desa Kemlagi

Ada beberapa rumah dan bangunan warga Desa Kemlagi yang atapnya terbawa oleh angin kencang tersebut, namun alhamdulillah tidak sampai menimbulkan korban. Disamping itu pula rumah Sdr. Doni Rusdiana di Kemlagi Selatan yang dekat dengan bangunan kosong, bahwa pagar tembok sebelah utara yang berdekatan dengan rumahnya Doni tersebut sudah akan ambruk, sehingga dikhawatirkan tembok tersebut akan menimpa bangunan rumahnya.

Pohon di sebelah selatan lapangan Desa Kemlagi dan makam Desa Kemlagi juga tak lepas dari terjangan angin kencang tersebut yang mengakibatkan pengait kabel putus sehingga listrik di Desa Kemlagi sempat padam, namun akhirnya sekitar pukul 15.00 WIB sudah nyala kembali.

Beberapa tempat usaha juga terkena dampak dari terjangan angin kencang tersebut seperti yang dialamai oleh Sugiantoro, kolam renang barokah dan bengkel sekaligus rumah Abdullah.

Berikut ini foto dan video yang dikirim oleh beberapa warga Desa Kemlagi terkait angin kencang ini :
 Rumah Sdr. Achmad Supali, Kemlagi Barat

Rumah Sdr. Budiono, Kemlagi Barat

Atap rumah Sdr. Ghufron, Kemlagi Barat
Kolam Renang Barokah Desa Kemlagi, Kemlagi Timur
Rumah sekaligus bengkel Sdr. Abdullah, Kemlagi Timur
Tembok gudang dekat rumah Sdr. Doni, Kemlagi Selatan
Atap rumah Sdr. Ludlian, Kemlagi Selatan
Depan rumah Sdr. Sugiantoro, Kemlagi Barat
Video kondisi pohon tumbang dan salah satu rumah warga

Sumber https://beritajatim.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi